Tembilahan, detikriau.org – Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk 8 paket pekerjaan peningkatan badan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir hingga berakhirnya masa pekerjaan hanya diterima sekitar 54 persen lebih dari total dana 164,8 miliar. Sisa dana untuk pembayaran kontrak tambahan sebesar 45 persen lebih atau lebih kurang 75 miliar, konsekuensi terburuknya harus dibayarkan melalui dana APBD.

Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Kepala Dinas BMSDA Inhil Illiyanto kepada detikriau.org ditemui diruang kerjanya, kamis (5/1/2016).

Diterangkannya, dari total dana sebesar Rp 75 miliar yang dibutuhkan untuk membayar kontrak tambahan penyelesaian 7 paket peningkatan badan jalan mangkrak, Rp 30 miliar-nya sudah tersedia. Dana tersebut menurutnya merupakan dana DAK APBN tahun 2015.

“Dana itu sudah ada. Nanti kita akan mintakan rekomendasi dari kementrian untuk mempergunakannya,” Ujar Illiyanto.

Kekurangan dana sekitar Rp 45 miliar ditambahkan Illiyanto akan diusahakan memintakan kembali kepada kementrian agar sisa dana DAK 2016 bisa dicairkan.

“Kita akan laporkan semua kondisi yang ada dilapangan dan memohonkan rekomendasi untuk mengucurkan sisa anggaran DAK itu. Mudah-mudahan bisa dikabulkan”

Tapi dari semua usaha itu, kalaupun nantinya pada akhirnya ternyata tidak bisa. Artinya pembayaran memang harus ditanggung APBD.

“Pihak kami memang tidak memiliki kewenangan dari sisi penganggaran, tapi kita sudah menyampaikan hal ini kepada pimpinan dan disetujui,”Akhirinya./dro

Tembilahan, detikriau.org – Disamping pertimbangan teknis dan permintaan masyarakat, Dinas BMSDA Inhil juga memberikan keharusan bagi rekanan pelaksana 7 paket pekerjaan peningkatan badan jalan bersumber DAK APBN di Inhil yang belum terselesaikan dengan 6 point pernyataan kesanggupan sebagai pelengkap syarat untuk mendapatkan perpanjangan waktu pekerjaan.

Dijelaskan PPK kegiatan, Slamet Darsono, ke enam point pernyataan itu adalah sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam tempo 50 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan per 24 desember 2015.

Bersedia dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai kemampuan keuangan daerah atas pembayaran sisa pekerjaan

Tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran

Bersedia mengikuti kriteria/ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannnya, serta

Bersedia mengikuti ketentuan/peraturan lain yang terkait dengan pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan.

Sesuai aturan ditambahkan Slamet, pertimbangan pemberian perpanjangan waktu pekerjaan itu juga dikaitkan dengan Perpres tentang pengenaan denda keterlambatan maksimum 5 persen.

“Tahun 2016 dibayarakan sebesar progress yang ada. Sisanya dibuatkan kontrak yang namanya kontrak sisa yang akan dibayarkan di tahun anggaran berikutnya. Maksudnya bisa ditahun 2017, 2018 atau tahun anggaran selanjutnya. Tergantung kemampuan keuangan daerah. ”Tekankan Slamet.

“perpanjangan waktu pekerjaan permintaan mereka, kita juga memintakan persyaratan yang harus mereka penuhi,” Tutupnya./dro

Tembilahan, detikriau.org – Permintaan rekanan pelaksana dan masyarakat menjadi bagian pertimbangan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil untuk memberikan perpanjangan waktu pekerjaan bagi 7 paket peningkatan badan jalan yang didanai DAK APBN yang belum tuntas di Inhil.

Menurut Plt Kadis BMSDA Inhil, ILLIYANTO dimintai komfirmasi detikriau.org diruang kerjanya, kamis (5/1/2017), sebelumnya kontraktor pelaksana dimintakan menyampaikan ekspos terkait strategi yang akan diterapkan untuk menuntaskan pekerjaan sesuai batas penambahan waktu yang diberikan.

“Secara teknis strategi pelaksanaan yang mereka paparkan kita nilai bisa menuntaskan sisa pekerjaan. Disamping itu izin kita berikan dengan juga mempertimbangkan permintaan masyarakat untuk dapat segera menikmati hasil pembangunan,” ujar Illiyanto

Secara teknis lain ditambahkannya, pekerjaan itu ada item-nya. Misalnya pekerjaan penimbunan Base sudah tuntas. Jika tidak dilanjutkan dengan item pekerjaan berikutnya seperti penutupan dengan pekerjaan lantai kerja LC ataupun rigid maka diperkirakan secara teknis tidak akan sampai 1 tahun pekerjaan penimbunan base itu akan kembali rusak.

“Termasuk ketersedian material, peralatan dan sdm yang sudah tersedia dilapangan juga jadi penilaian utama kita untuk memberikan perpanjangan waktu.”Tambahkan Illiyanto.

“Intinya jika hasil akhir dari suatu pekerjaan bisa segera kita penuhi dengan catatan tidak melanggar aturan, kenapa tidak?,” yakinkannya./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna di ruang rapat DPRD jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (5/1/2017).

Rapat paripurna ke 1 masa persidangan pertama tahun 2017 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam dihadiri langasung oleh Bupati Inhil HM Wardan beserta sejumlah anggota DPRD Inhil.

Dalam pembahasan itu, Pemerintah daerah mengusulkan 47 judul rancangan Perda pada akhirnya menjadi 34 judul. Diantaranya terdiri dari 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian.

Sedangkan usukan yang bersifat inisiasi berjumlah 7 buah dari 4 komisi DPRD Inhil. Pada akhirnya, pembahasan tersebut disepakati penyusunan program pembentukan Perda kabupaten Inhil 2017 berjumlah 41 buah.

“Setelah dilakukan penyusunan dan pembahasan antara SKPD pengusul dengan badan pembentuk peraturan daerah Inhil tahun 2017. Terjadi pergeseran menjadi usulan pemerintah daerah atau eksklusid sebanyak 34 buah dan legislatif atau inisiatif  DPRD sebanyak 7 buah,” kata Bupati Wardan dalam sambutannya.

Oleh karena itu, ia berharap agar Propem Perda tahun 2017 yang telah dibahas dan dikaji bersama ini disetujui berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 dengan spirit baru Inhil menuju perubahan yang lebih maju.

“Scara pribadi dan atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada lembaga yang terhormat ini maupun kepada semua pihak,  atas segala perhatian dan kerjasama yang baik dalam upaya menyelesaikan berbagai agenda penting bagi kemajuan daerah,” imbuhnya./Mirwan

“PT Gunung Guntur Tercatat Sebagai Satu-Satunya Rekanan Pelaksana yang mampu Tuntaskan Pekerjaan Hingga 100 persen”

Tembilahan, detikriau.org – Hingga tanggal 24 Desember 2016, delapan paket pekerjaan peningkatan badan jalan di Kabupaten Indragiri Hilir yang didanai melalui DAK APBN hanya mampu diselesaikan sebesar 59%.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil, PT Gunung Guntur  tercatat sebagai satu-satunya dari 8 kontraktor pelaksana yang mampu menuntaskan pekerjaan hingga 100 persen.

“hanya satu rekanan yang menyelesaikan pekerjaan 100%, yakni PT Gunung Guntur untuk paket peningkatan badan jalan menuju Bandara Tempuling dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21,722 Miliar,” Sampaikan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Slamet Darsono yang saat itu juga didampingi PLT Dinas BMSDA Inhil Illyanto ditemui detikriau.org diruang kerjanya, kamis (5/1/2016)

Sementara itu untuk 7 paket pekerjaan lain dirincinya, Paket pekerjaan peningkatan badan jalan dari Sungai Luar menuju Sungai Dusun (paket 1) yang dilaksanakan oleh PT Tangga Batu Jaya dengan nilai kontrak Rp. 30,360 Miliar, progress pekerjaan tercatat sebesar 59%

Paket 2 pekerjaan peningkatan badan jalan dari Sungai Dusun – Sungai Piring yang dikerjakan oleh PT Mustika Mirah Makmur dengan nilai kontrak Rp 17,176 milyar, progress pekerjaan tercatat sebesar 21%

Paket 3 pekerjaan peningkatan badan jalan Sungai Piring – Teluk Pantaian yang dikerjakan oleh PT Kapurindo dengan nilai kontrak Rp. 30,940 Miliar, progress pekerjaan tercatat sebesar 75%

Paket 4 peningkatan jalan Teluk Pantaian – Teluk Pinang yang dilaksanakan oleh PT Kholil & Brother’s dengan nilai kontrak Rp. 18,045 Miliar, progress pekerjaan tercatat sebesar 68%

Sementara untuk 3 paket pekerjaan lainnya di wilayah Inhil bagian selatan yakni, paket peningkatan badan jalan Kota Baru – Sanglar /paket B yang dilaksanakan oleh PT Bengkalis Era Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 15,112 Miliar, progress pekerjaan tercatat sebesar 60%

Paket peningkatan badan jalan Sanglar – Pulau kijang/paket C yang dikerjakan oleh PT Ratu Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28,769 Miliar, progress pekerjaan tercatat sebesar 27%, dan,

Paket pekerjaan peningkatan jalan ruas sungai teritip – sungai guntung  yang dikerjakan oleh PT Rivomas Pentasurya dengan nilai kontrak sebesar Rp 2,677 Miliar, progress pekerjaan tercatat sebesar 66%.

Secara rata-rata ditambahkan Slamet, dari 8 paket itu progres pekerjaan tercatat sebesar 58,88 persen atau dibulatkan sebesar 59 persen.

“Untuk ke-7 paket pekerjaan yang belum dituntaskan atas berbagai pertimbangan diberikan masa perpanjangan pekerjaan selama 50 hari kalender,” Pungkas Slamet./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meresmikan jembatan di Desa Sungai Asam Kecamatan Reteh, Rabu (4/1/2017) kemarin.

Saat itu, Bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan dan beberapa pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil.

“Alhamdulillah terbangun jembatan beton sepanjang 31 meter dengan lebar 1,9 meter, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat,” kata Wardan.

Menurutnya, hasil pembangunan yang ada sangat penting bagi masyarakat. Apalagi, jembatan itu sebagai jalur penghubung di tiga desa serta menuju Kabupaten tetangga.

“Pembangunan ini sebagai tanda spirit dan semangat dari program DMIJ. Yakni, pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan gotong-royong dan kebersamaan,” tambahnya.

Untuk itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini berharap kepada seluruh penduduk setempat untuk dapat merawat dengan baik, sehingga mampu bertahan dengan rentan waktu yang cukup lama./Adv/Mirwan