Tembilahan, detikriau.org – Puluhan aktifis dan anggota organisasi kemahasiswaan melakukan unjuk rasa dengan mendatangi Gedung Kantor DPRD Inhil dan Kantor Bupati Inhil. Kedatangan massa yang menamakan diri Gerakan Membela Masyarakat Miskin (G3M) menyatakan penolakan dengan tegas atas sikap atau kebijakan Pemkab Inhil untuk mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Rabu (11/1/2016)

Dalam pamplet lembaran kertas yang diberikan massa demonstrans dibunyikan bahwa Pertimbangan penolakan lainnya disebutkan pelayanan yang diberikan BPJS masih dinilai tidak sebanding dengan iuran bulanan yang dibayarkan oleh masyarakat miskin.

Massa juga menilai kebijakan integrasi oleh Pemkab Inhil terkesan dilakukan dengan terburu-buru sementara pelayanan yang diberikan BPJS termasuk fasilitas kesehatan yang didapatkan masyarakat miskin oleh BPJS juga dinilai masih tidak manusiawi.

Keberadaan BPJS Kesehatan di Inhil bahkan disebut bergaya baru dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat secara terang-teangan dengan dalih jaminan kesehatan.

BPJS juga disebut akan membebani  APBD Inhil dan disayangkan menurut mereka Pemkab Inhil justru terkesan berdiam diri dihukum dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang seolah-olah mengeyampingkan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah.

Massa juga menuntut BPJS Kesehatan di Kab Inhil untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta jamunan kesehatan. Sebab pelayanan yang baik ditulis mereka menjadi kunci utama. Jika BPJS tidak mampu memenuhi tuntutan ini bahkan Massa meminta BPJS angkat kaki dari Negri Seribu Parit karena keberadaan BPJS Kesehatan seperti bukan badan pengelola yang bertanggungjawab atas kesehatan masyarakat tetapi lebih kepada pemaksaan iuran yang dibebankan.

Jaminan sosial harusnya menjadi tanggungjawab Negara tapi kini justru dialihkan menjadi tanggungjawab sosial dengan membebani kewajiban bagi setiap orang untuk membayarkan iuran.

Diskriminasi dan pembedaan pelayanan disesuaikan dengan nilai kontribusi (kelas di Rumah Sakit) ini jelas menggunakan prinsip liberalism / kapitalis

Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang dinilai miskin disebut berpotensi menjadi lahan korupsi.

Diakhir selebaran yang didasarkan penjelasan dan berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan sebelumnya Massa memberikan 5 tuntutan bersama;

1. Tolak UU Neolib SJSN/BPJS karena dinilai tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945
2. Laksanakan pasal 34 UUD 1945
3. Tolak dengan tegas integrasi layanan kesehatan Jamkesda Kab Inhil ke BPJS Kesehatan
4. Meminta kepala Pemkab Inhil agar segera mencabut keputusan terkait pengintegrasian Jamkesda ke BPJS.
5. Kembalikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kab Inhil./dro

Demo di gedung DPRD INHIL

Tuntut Cabut Izin PT SAL

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengapresiasi terhadap kegiatan grend opening Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) se-Kecamatan Pulau Burung.

Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri dan membuka resmi kegiatan tersebut yang berlangsung di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Pulau Burung, Senin (9/1/2017) kemarin.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini, karena ini merupakan kegaiatan pertama kali yang saya hadiri dan merupakan kegiatan pertama gebyar yang terlaksana di Kabupaten Inhil,” ujar Wardan.

Dari sekian banyak kegiatan, seperti gelar Teknologi Tepat Guna (TTG), Harganas dan Bulan Bhakti Gotong Royong secara tingkat nasional, apa yang dilaksnakan di Kecamatan Pulau Burung ini dinilai sudah menandingi pelaksanaan tersebut.

“Ini luar biasa, persiapan yang 7 hari, kekompakan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan kegiatan ini, ini merupakan prestasi yang luar biasa, memberikan sprit semangat kita dalam wujud kebersamaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Inhil,” tambahnya.

Saat itu, Bupati Inhil didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan, Kepala Satker terkait serta salah seorang anggota DPRD Kabupaten Inhil./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Warga berharap Pemkab Inhil melalui instansi terkait untuk lebih memperketat pengawasan kendaraan angkutan barang bermuatan berat yang melintas jalan didalam kota Tembilahan. Hal ini dinilai penting untuk menghindari cepatnya kerusakan jalan dan menimbulkan rawan kecelakaan.

Warga Tembilahan, Mulyadi mengatakan, selama ini kendaraan-kendaraan angkutan barang terkesan melintas jalan-jalan dalam kota tanpa ada aturan. Akibat nyatanya, sepanjang ruas jalan yang dilalui kondisinya kerusakan kini semakin parah.

“harusnya ada pengawasan agar ruas jalan yang sudah dibangun dengan biaya yang besar tidak cepat rusak. Jangan hanya mengutamakan kepentingan pengusaha tetapi mengabaikan kenyamanan masyarakat umum,” Kritik Mulyadi, selasa (10/1/2017)

Sepanjang ruas jalan Batang Tuaka, H Sadri, Abdul Manaf, RA Kartini, terlebih jalan Sultan Syarif Qasim dinilai Mulyadi sebagai contoh nyata kerusakan jalan akibat aktifitas kendaraan-kendaraan angkutan barang.

“Buktinya sangat jelas, coba bandingkan saja ruas jalan-jalan tersebut dengan ruas jalan yang jarang dilintasi kendaraan angkutan barang. Bukankah lebih cepat rusak?” dicontohkannya

Untuk itulah kata Mulyadi, ia, termasuk tentunya warga lain berharap agar ke depan pengawasan operasional kendaraan berat terutama dalam hal muatan dapat diperketat lagi. Diharapkan batas muatan yang diangkut oleh kendaraan berat dapat diawasi dan diberlakukan sanksi yang ketat bagi yang melanggar.

“Lebih bagusnya jika ada aturan yang mengharuskan kendaraan-kendaraan angkutan barang bermuatan berat untuk tidak dibenarkan memasuki kota. Misalnya dengan mengharuskan pengusaha mendirikan gudang diluar kota.” Pendapatnya mengakhiri./ Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyatakan tetap berkomitmen untuk menghapus program layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Sebab menurutnya, kebijakan tersebut bukan sebatas kehendak Pemkab Inhil namun sudah diatur oleh Pemerintah Pusat secara Nasional.

“Mulai tahun 2017, secara Nasional program Jamkesda ini harus diintegrasikan ke Jamkesmas melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ujarnya di hadapan awak media usai melantik ratusan pejabat Administrator di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Senin (9/1/2017) malam.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan merugikan, justru dinilai sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Terkait wacana aksi demonstrasi besok (Rabu, 11 Januari 2017), orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menduga hanya adanya mis-komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Saya sudah meminta kepada dinas terkait untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya serta memberikan data yang tepat dan akurat sehingga kesimpang siuran terhadap informasi ini dapat dipahami,” tandasnya./ Mirwan