detikriau.org – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ‎Muhadjir Effendy mengeluarkan aturan baru. Mulai tahun ini, semua sekolah diizinkan menghimpun dana masyarakat, seperti dari donatur dan alumni.

“Tahun ini semua sekolah tanpa terkecuali bisa menghimpun dana masyarakat, tapi ingat tidak boleh memaksa,” tegas Menteri Muhadjir di kantornya, Kamis (12/1).

Dia menambahkan, ini bukan pungutan liar. Sebab, semua sudah diatur dalam Permendikbud.

“Harus dibedakan antara pungutan liar dan tidak liar, terutama berkaitan dengan sekolah,” ujarnya.

Pengumpulan dana masyarakat yang dimaksud Menteri Muhadjir adalah dari donator dan alumni.‎

Alumni yang sudah sukses seperti menteri, pejabat di instansi pemerintah maupun swasta bisa dijadikan donatur karena saatnya mereka memberikan sumbangan bagi adik-adik di sekolahnya dulu.

“Jadi ini ada gerakan menghimpun dana secara gotong royong,” ucap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Dijelaskan Muhadjir, dana dari masyarakat untuk meningkatkan kemampuan fiskal sekolah dalam memajukan pendidikan.

Kalau hanya mengandalkan BOS, sekolah tidak akan maju./jpnn.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Bersama Ninggalin Narkoba (BNN) Provinsi Riau sekaligus pelantikan DPD Pemuda BNN Kabupaten Inhil periode 2017-2020, Kamis (12/1/2017).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan itu juga dihadiri unsur Forkopimda Inhil, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Ir Pinondang Poltak Tobing dan BNN Provinsi Riau Kombespol Drs Wahyudi.

“Mudah-mudahan keberadaan organisasi ini dapat membantu dan bergerak sesuai dengan programnya dalam rangka upaya memberantas narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Inhil,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya, ia menyambut baik atas komitmen yang disampaikan DPD Pemuda-BNN Kabupaten Inhil dengan melakukan pembersihan dalam pengurus dengan melakukan tes urine. Kedepan, semoga katanya bisa dikembangakan dimana akan dilakukan kepada pejabat-pejabat yang ada.

“Cara ini merupakan salah satu upaya yang tepat dalam memberantas narkoba yang tidak hanya slogan tetapi harus diaplikasikan,” imbuhnya./ADV/Mirwan

TANAH MERAH (detikriau.org) – Hj Rupi (70) tewas berlumuran darah. Pasalnya, warga Jalan Yos Sudarso RW 05 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah ini ditikam pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas).

Insiden tersebut terjadi di kediaman korban, Kamis (12/1/2017). Diketahui, kala itu korban hanya tinggal seorang diri di rumah.

Menurut keterangan dari kepolisian, kejadian itu mula diketahui oleh cucu korban, Fitriyani (17) sekitar pukil 6.00 WIB, saat itu cucunya datang ke rumah korban.

Ketika masuk kerumah,  cucu korban ini dikagetkan ketika melihat neneknya terbaring diatas kasur dengan kondisi berlumuran darah di bagian perut sebelah kanan.

“Merasa terkejut, cucu korban ini langsung bergegas kembali ke rumahnya yang berjarak sekitar 30 meter. Dan memberitahukan kepada ibunya Hj Mudiana (anak korban, red) dan melaporkan ke pihak kepolisian,” kata Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung.

Hasil pemeriskaan petugas Puskesmas setempat, pada tubuh korban ditemukan 2 titik luka tusuk pada bagian bawah dada sebelah kanan.

Selain memakan korban jiwa, diketahui juga seuntai kalung dan 2 buah cincin emas yang digunakan korban sehari-hari tidak ditemukan lagi./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – petugas kepolisian meringkus 2 Tsk pelaku tindakpidana penyalahgunaan narkoba di jalan pintu air Tembilahan, kamis (12/1/2017) sekira pukul 00.10 WIB.

Kedua tsk berinisial S(31) dan A(37). Keduanya adalah warga Tembilahan Hilir.

“Saat itu keduanya sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di TKP. Bahkan saat digeledah dirumah salah seorang tsk selain shabu-shabu juga ditemukan pil extasi” kata kapolres inhil AKBP Dolufar Manurung melalui Kasad Narkiba AKP Bachtiar.

Dijelaskan, sejumlah barang bukti yang ditemukan diantaranya dari tangan tsk S berupa 1 paket sedang shabu-shabu, 2 paket kecil shabu-shabu, 2 butir pil extasi warna biru logo bintang dan beberapa BB lainnya.

Sedangkan dari tangan A ditemukan 1 paket shabu-shabu.

“Saat ini kedua tsk beserta barang bukti sudah diamankan.” Tandas Bachtiar./mirwan

“BPJS mencatat sebanyak 53,8% dari total penduduk Inhil tercatat sebagai PBI BPJS Kesehatan yang dibiaya melalui APBN dan APBD”

Tembilahan, detikriau.org – Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 169.983 jiwa masyarakat Inhil telah terintegarasi sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN BPJS Kesehatan dan sebanyak 127.159 jiwa terintegarasi sebagai PBI APBD melalui sharing dana APBD Propinsi Riau dan APBD Kabupaten Inhil.

Jika ditambah 17.841 PBI APBD yang belum terintegrasi, artinya, sebanyak 314.983 jiwa masyarakat Inhil adalah “masyarakat miskin”.

“Siapa-siapa saja orang yang termasuk dalam masyarakat miskin ini, disini saya tidak bisa menjawab. Jika mau, silahkan datang ke Dinas dan kami akan jelaskan,” ujar Kepala Dinas Sosial Inhil melalui Syaiful Kelana dihadapan Massa demonstrans penolakan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan dihalaman kantor Bupati Inhil, rabu (11/1/2017).

Disampaikan Syaiful, Dinsos Inhil saat ini sudah mengambil satu sikap, apapun tanggapan masyarakat. Yang benar-benar miskin baru boleh mengurus rekomendasi.

Kemaren menurutnya ada yang mendaftar untuk mendapatkan PBI. padahal ditubuhnya terpasang gelang emas yang cukup besar.

“Saat itu saya memintakan kepastian bahwa Jika benar-benar ia miskin bikin pernyataan. Jika pernyataan ini bohong maka ianya harus bersedia dikutuk oleh Allah. Jam itu juga dia mundur. Artinya di itu mampu.” Dicontohkan Syaiful.

Jika merujuk pada aturan pemerintah tentang kategori masyakrat miskin ditambahkan Syaiful, penduduk inhil mungkin hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria.

Misalnya, terpenuhi kategori miskin jika memiliki penghasilan maksimal 600 ribu perbulan. Ada?. Rumah yang lantainya masih beralas tanah, Ada?

“Kalau ini yang kita jadikan acuan. Mungkin penduduk inhil hanya beberapa saja yang terkelompokkan miskin,”

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Inhil Yesi Rahimi menjelaskan bahwa sesuai amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 2, betul, Negara menjamin kesehatan untuk rakyatnya. Tapi rakyat yang seperti apa? yakni rakyat yang fakir miskin, tidak mampu dan yang terlantar.

Untuk data yang ada pada BPJS ditambahkan Yesi, sebanyak 53,8% dari total penduduk inhil dibiayai oleh pemerintah daerah dan pusat sebagai PBI BPJS Kesehatan. Apa betul 53,8 % penduduk inhil miskin?

“Kami meyakini didalamnya pasti ada orang yang mampu” lantas kenapa masih ada yang mengaku masih miskin.? Ini tugas kita bersama untuk mengetahui kebenarannya” Ungkap Yesi.

Saat ini menurutnya, Dinas Sosial sudah dimintakan untuk memfalidasi dan memverifikasi ulang kembali data-data tersebut./dro

“jika di bulan Januari ini ada masyarakat Inhil yang namanya belum tercantum sebagai PBI dan ia sakit, bisa didaftarkan untuk 1 orang saja dan kartunya bisa langsung aktif. Syaratnya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.”

Tembilahan, detikriau.org – Hingga akhir tahun 2016, sebanyak 127.159 jiwa peserta Jamkesda di Kabupaten Indragiri Hilir sudah terintegrasi sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Artinya dari kuota sebanyak 145 ribu jiwa PBI APBD, sharing dana dari Pemerintah Propinsi Riau dan Pemkab Inhil itu, 17-ribuan jiwa belum terintegarasi.

“kuotanya memang ada sebanyak 145 ribu jiwa. Tetapi jumlah sebanyak 127.159 yang terdata hingga akhir Desember 2016 itu sudah terkunci di Provinsi. artinya dananya hanya dianggarkan untuk 127.159 jiwa. Sedangkan sisa sebanyak 17 ribuan lebih, iurannya akan ditanggung penuh oleh Pemkab Inhil,” Sampaikan Kepala kantor Cabang BPJS Inhil, Yesi Rahimi kepada massa demonstrasi penolakan integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan dihalaman kantor Bupati Inhil, rabu (11/1/2017)

Tetapi meskipun Pemkab Inhil sudah berkomitmen untuk mebayarkan iuran ditambahkan Yesi, kepesertaanya sebagai penerima PBI BPJS baru bisa diintegrasikan pada bulan Februari mendatang. Saat ini pihak BPJS dikatakannya sedang melakukan pendataan.

“Walaupun begitu, jika di bulan Januari ini ada masyarakat Inhil yang namanya belum tercantum sebagai PBI dan ia sakit, bisa didaftarkan untuk 1 orang saja dan kartunya bisa langsung aktif. Namun syaratnya harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial.” Terangnya.

Hanya saja untuk menjadi catatan, terlebih dahulu ia harus mendaftar kepesertaan mandiri. Bulan berikutnya (februari. Red), kepesertaannya baru dialihkan menjadi PBI APBD yang seluruh kewajiban iurannya akan ditanggung melalu dana APBD Inhil./dro