“peristiwa serupa pernah terjadi di tahun 2009 silam”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Masyarakat Indragiri Hilir (Inhil) dihebohkan dengan terjadinya penomena alam yang dinilai tidak biasa di RT 35 RW 13 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok.

Bagaimana tidak, pada hari Jum’at (13/1/2017) sore, sekitar pukul 6.00 WIB, kanal milik PT Bumi Palma Lestari (BPL) tiba-tiba bersih dari rerumputan.

“Ada kanal buntu di Bagan Jaya bersih secara tiba-tiba,” ujar salah seorang warga Rumbai, Wawan kepada detikriau.org, Sabtu (14/1/2017).

Ditambahkan, sebelumnya kanal disebut sudah buntu total akibat ditutupi tumbuhan rumput yang begitu tebal, masyarakat menamakan rumput julu-julu.

Bahkan, salah seorang warga Bagan Jaya, Kason menyakinkan kalau selama ini tidak ada yang mengganggu kondisi kanal itu.

“Mana ada orang yang membersihkannya, ini adalah kejadian yang kedua kalinya setelah penomena tahun 2009 yang lalu,” kata Kason.

Sementara itu, Ketua RW setempat, Tarmili saat dikonfirmasi membenarkan penomena itu. Menurutnya, kejadian ini memang sangat tidak masuk akal, sebab dalam waktu sekejab ratusan meter kanal tiba-tiba bersih yang merupakan kerjaan di luar kemampuan manusia.

“Terlalu panjang, banyak sekali rumput yang hilang. Ini merupakan kejadian di luar kemampuan kita, apalagi bekas atau sampah rumput di kanal itu hilang tanpa bekas,” paparnya.

Berdasarkan pantauan detikriau.org, kanal ajaib yang akrab disebut masyarakat setempat cukup lebar sekitar 7 meter. Dan panjang sungai yang dibersihkan secara misterius itu kurang lebih sekitar 300 meter.

Dimana, berdasarkan keterangan warga setempat juga bahwa penomena serupa yang terjadi pada tahun 2009 lalu hanya sekitar 100 meter./mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Minimnya ketersediaan anggaran dibandingkan program pembangunan yang akan dijalankan mengharuskan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk berlaku selektif. Skala prioritas menjadi sebuah keharusan.

Artinya, program pembangunan yang memang benar-benar  dibutuhkan msyarakat harus lebih diutamakan.

Sayangnya kebijakan yang berulang-ulang kali dilontarkan Bupati Inhil HM Wardan ini nyatanya kerab tidak diindahkan. Salah satunya pembangunan semenisasi jalan yang dilakukan di RT 4 Kelurahan Pangkalan Tujuh Kecamatan Tempuling.

Meski disepanjang badan jalan selebar 1,5 M dan panjang 150 M yang dibangun menggunakan Dana stimulant kelurahan tahun anggaran 2016 itu tidak satupun terdapat perumahan penduduk, jalan tetap dibangun dengan mulus. Padahal dikelurahan setempat masih banyak jalan pemukiman yang lebih membutuhkan perhatian.

dikabarkan dilokasi terdapat tanah kaplingan milik salah seorang staf kelurahan setempat.

“Tidak wajar aja. pasalnya dilokasi jalan yang baru di bangun tersebut tidak ada satupun rumah warga, yang ada hanya tanah kaplingan milik oknum salah seorang staf kelurahan pangkalan tujuh,” Ujar M Aini salah seorang warga sekitar kepada detikriau.org, Ahad (14/1/2017)

Ditambahkan M Aini, padahal di Kelurahan Pangkalan Tujuh masih banyak jalan pemukiman yang masih membutuhkan perbaikan segera. Lantas kenapa harus jalan yang belum ada satupun berdiri perumahan warga itu yang lebih diprioritaskan.

Tidak hanya M Ani, Samsir warga sekitar juga merasa aneh. Ia-pun juga membenarkan dikelurahan pangkalan tujuh masih banyak jalan lingkungan yang sudah sangat rusak dan memerlukan perbaikan segera.

Dikonfirmasi lurah pangkalan tujuh Baharuddin mengatakan, pembangunan jalan tersebut di bangun untuk kemajuan kelurahan, dan pembangunan untuk jangka panjang, jika ada kepentingan diluar itu ia mengaku tidak mengetahui.

“Saya  hanya meneruskan perencanaan yang telah di susun oleh kepemimpinan lurah sebelumnya. Jika ada tujuan tertentu saya tidak tau,”elaknya./sl

Selatpanjang, detikriau.org – Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan DPA – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 sekaligus penandatanganan Integritas terealisasi sesuai target. 

Kegiatan diawali dengan pembacaan Pakta Integritas bebas KKN, Pungli dan Perbuatan Tercela lainnya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Hariadi yang diikuti oleh Pejabat Eselon II, Kepala Bagian dan Camat

Menurut bupati Meranti, Irwan Nasir, tahun ini anggaran APBD Kabupaten Meranti mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1.5 Miliar ditahun 2015 menjadi 1.2 Miliar ditahun 2017.

jika dilihat dari beban tugas menurut Bupati terjadi pengurangan disamping tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab SKPD harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga mengikut dampak dari UU No. 23 Tahun 2014 jumlah SKPD di Kabupaten Meranti terjadi pengurangan. Yang dulunya wewenang berada didaerah Otonom Kabupaten Kota kini beralih ke Pemerintah Provinsi Riau, ujar bupati.

Akibat perubahan itu Bupati meminta seluruh Kepala SKPD dapat mengantisipasi sebaik mungkin tanpa menimbulkan gejolak dimasyarakat. Khususnya dalam Pengelolaan Kehutanan,  Pertambangan, Kelistrikan, Perikanan yang sudah sudah diambil alih Provinsi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Intruksi Bupati itu bukanya tidak beralasan, karena Bupati mendapati banyak masyarakat yang belum mengetahuinya dibuktikan tetap mengusulkan terkait kewenangan itu kepada Pemda Meranti. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rangsang saat Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi, dimana maayarakat masih mengusulkan terkait kewenangan itu kepada Bupati.

“Saat saya melakukan kunjungan ke Rangsang masyarakat masih banyak belum mengetahuinya, dengan tetap mengusulkan kewenagan itu kepada saya,” ujar bupati.

Namun meskipun bukan kewenangan Kabupaten lagi, Bupati tetap meminta SKPD terkait untuk mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat, dengan mengkoordinasikannya dengan pihak Pemerintah Provinsi.

“Selama itu bisa dilakukan dengan baik, tolong dibantu sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak menurun baik kwalitas maupun kuantitasnya,” jelas Bupati./cr

Selatpanjang, detikriau.org – Seluruh tenaga honorer Pemkab Kepulauan Meranti terdata sebanyak  4.574. menurut Bupati Meranti Irwan Nasir, jumlah ini jauh melebihi angka ideal tenaga honorer yang dibutuhkan.

“Normalnya hanya sekitar seribuan, tapi hari ini jumlah tenaga honorer kita sudah sangat jauh melebihi,” ujar Irwan Nasir, seusai menyerahkan DPA ke seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Jumat (13/1).

Kelebihan itu ujar Irwan disebabkan oleh beberapa hal, salah satu di antaranya adalah banyaknya pejabat yang melakukan rekrutmen tenaga honorer sepihak. Selain itu kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pimpinan OPD juga menjadi sebab melubernya tenaga honorer.

“Bahkan ada tenaga honorer yang berani memasukan rekannya untuk honor di instansi tempat ia bekerja,” ujarnya.

Kendati telah menjadi beban anggaran daerah, ia tidak akan merumahkan secara massal seperti yang telah terjadi di daerah lain. Sebab, jika rasionalisasi massal diberlakukan, ia khawatir angka pengangguran akan meningkat tajam. Hal ini dikhawatirkan justru akan menimbulkan gejolak sosial.

“Jika dirasionalisasi secara massal, jumlah pengangguran akan meningkat tajam. Sementara jumlah perusahaan di Meranti masih sangat minim,” ujarnya.

Irwan menekankan kepada seluruh pimpinan OPD untuk tidak lagi menerima tenaga honorer. Terlebih beberapa tahun belakangan ini, APBD Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan yang signifikan.

“Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukan untuk pembangunan, tetapi justru habis terkuras untuk membayar gaji pegawai Honorer,” ujar Irwan.

Irwan juga meminta agar seluruh OPD untuk segera menyelesaikan validasi tenaga honorer. Selain itu, ia juga meminta agar seluruh data tersebut dievaluasi terkait proses rekrutmen dan administrasi pengangkatan tenaga honorer tersebut.

“Jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas, ya terpaksa harus dievaluasi. Sebab, ini menyangkut kemampuan keuagan daerah,” ujarnya./cr

“Kami mualaf dari Tionghoa minoritas dari minoritas. Tetapi dari jumlah yang sedikit itu saya berharap bisa seperti berlian, biar kecil tetapi berharga di mata kaum muslim itu sendiri, khususnya di Kabupaten Kepuluan Meranti”

Selatpanjang, detikriau.org – Gelar perhelatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Meranti terima 100 hektare tanah yang diwakafkan oleh Koperasi Hangtuah Selatpanjang, tepat di Masjid Darul Ulum, Kamis (12/1) Pukul 08:30Wib. 

Selain Koperasi Hangtuah, dalam perhelatan yang sama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Meranti melelui Plt. Sekretaris Daerah Julian Norwis, juga menyerahkan Bantuan sembako kepada 45 orang anggota PITI Meranti.

Dalam kesempatan ini, Julian Norwis juga memintakan kepada pengurus PITI untuk segera mendaftarkan organiasisi mereka ke Bagian Kesra Setdakab Meranti, agar ditindak lanjuti jika ada bantuan sosial yang bisa langsung digulirkan. Selain itu Sekda juga meminta SKPD terkait dapat memberikan beberapa programmnya, terutama dalam pengembangan pertanian sehingga lahan itu bisa digunakan oleh anggota PITI secara maksimal.

“Segera didaftarkan ke Kesra. Selain itu ketua juga bisa langsung ke Pertanian untuk menyerap program program yang ada terkait pengembangan pertanian, sehingga lahan yang sudah dihibahkan tidak sia-sia. Jelas kontribusinya untuk pengembangan taraf hidup anggota PITI kedepan,” perintah Icut.

Selain itu sekda juga berharap kepada anggota PITI tidak perlu bersedih hati ketika dikucilkan oleh orang orang terdekat, disini ada ketua MUI, pengurus masjid dan tokoh tokoh Ulama lainnya untuk mempertebal keimanan. Terus bersyukur, adalah satu upaya menuju jalan kebaikan.

“Semua yang ada disini, ayok kita bantu saudara-saudara kita ini. ayok kita sama sama. Selain itu buat PITI Meranti jangan sungkan untuk terus berkoordinasi dengan pusat dan provinsi, jika perlu undang mereka, agar PITI Meranti benar benar bisa jadi pertimbangan oleh semua pihak,”ujar Sekda.

Sementara itu, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Meranti Lukman Lim (Akiong), sempat menggambarkan jerih payah dirinya untuk tetap bertahan ketika dikucilkan oleh orang orang terdekat, setelah dirinya mengucapkan dua kali Masyahadat dan resmi menjadi Muslim.

“Bahkan tidak sedikit dari kami yang tidak diakui sebagai keluarga sendiri,” kata pria berkulit putih tersebut.

Atas pertimbangan adanya penolakan dari keluarga dan sahabat itulah, PITI dibentuk tiga tahun terakhir tak lain adalah menggalang keutuhan beragama di kalangan mualaf dari Tionghoa Meranti yang memang sangat membutuhkan pertolongan dari kaumnya, ujarnya.

“Kami mualaf dari Tionghoa minoritas dari minoritas. Tetapi dari jumlah yang sedikit itu saya berharap bisa seperti berlian, biar kecil tetapi berharga di mata kaum muslim itu sendiri, khususnya di Kabupaten Kepuluan Meranti.” kata Akiong

Tambahnya lagi, dengan diterimanya bantuan 100 hektare lahan ini kepada kelompok PITI Meranti, mudah mudahan para mualaf yang tergabung dalam PITI bisa membuktikan dengan berpindahnya keyakinan, bukan berarti putus segalanya. Melainkan dapat menekankan semangat dan keyakinan bahwa menjadi Muslim adalah satu-satunya jalan terbaik.

Selain itu dirinya selalu berharap peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti, lembaga, serta instansi terkait untuk bisa menyalurkan program programnya demi meningkatkan taraf ekonomi anggota PITI yang pada dasarnya mereka adalah warga kurang mampu.

“Apalagi puluhan mualaf dari Tionghoa adalah kalangan kelas sosial masyarakat menengah ke bawah. Ekonomi lemah atau miskin, karena kebanyakan yang masuk Islam yang tergabung di PITI telah dikucilkan dari keluarga tanpa membawa harta benda, Untuk itu dengan adanya bantuan ini kami dapat perhatian dari Pemda, Lembaga, Instansi terkait, serta motifasi dan bimbingan dari keluarga keluarga seiman, “ujarnya.

Ketua Koprasi Hangtuah, H. Misri juga menjelaskan, PITI sangat membutuhkan perhatian dari semuanya, apa yang diakui serta disampaikan oleh ketua PITI adalah fakta. Untuk itu dirinya memohon kepada Pemkab, Lembaga dan Instansi terkait dapat memberikan dorongan dan semangat dalam bentuk program- program sosial yang bisa membangun taraf ekonomi dari anggota PITI, yang dasarnya mengengah kebawah.

“Ketika saudara kita ini sah menjadi Muslim dan Muslimah, sepenuhnya ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanah yang diwakafkan tersebut untuk membantu saudara-saudara Tionghoa muslim yang rata rata dari mereka tingkat ekonominya masih terbilang lemah.

Misri beralasan dipilihnya PITI sebagai penerima wakaf, disebabkan mayoritas anggota PITI masih hidup di bawah garis kemiskinan. 100 hektare lahan yang yang berlokasi di Desa Lalang Tanjung Kecamatan Tebingtinggi Barat itu sangat cocok dijadikan lahan perkebunan yang mestinya harus dikelola dengan baik oleh anggota PITI Meranti.

“Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah. Sebagai sesama muslim, kita harus saling bantu-membantu, terlebih mereka adalah para mualaf, mudah-mudahan lahan tersebut bisa membantu ekonomi saudara-saudara muslim Tionghoa di Meranti,” ujar Misri./cr

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan kembali melantik ratusan pejabat esselon dilingkungan Pemkab Inhil. Kali ini sebanyak 447 orang. Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Jum’at (13/1/2017).

Dari total 447 tersebut, 5 diantaranya merupakan pejabat esselon III dan sisanya adalah pejabat esselon IV.

“Stressing saya, pada jajaran esselon IV ini harus betul-betul meningkatkan kedisiplinan dan saya tegaskan masing-masing pimpinan untuk membuat pengawasan lebih ketat lagi,” sebut Wardan.

Kalau perlu katanya, masing-masing pimpinan Satker ada catatan khusus dalam jangka waktu selama 100 hari pertama sebagai penilaian kinerja para pejabat yang baru dilantik.

Dijelaskan, salah satu indikator penilaian itu bisa berupa jangka pengerjaan tugas yang diemban serta banyak lagi indikator lainnya yang mampu menunjang kinerja Pemkab Inhil lebih baik lagi kedepannya.

“Nanti saya minta catatannya bagaimana hasil kinerja para pejabat itu, kalau bagus bisa dijadikan sebagai promosi kepada masyarakat. Namun jika sebaliknya, pejabat itu akan dikenakan PP tentang kedesiplinan,” tegasnya./ADV/Mirwan