Selatpanjang, detikriau.org – DPRD kabupaten Kepulauan Meranti menafsirkan statemen Bupati tentang “idealnya tenaga honorer sejumlah seribuan” sebagai sinyal untuk melakukan rasionalisasi.

Jika tafsiran itu benar, DPRD meminta Bupati lebih baik mempertimbangkan untuk lakukan pemangkasan insentif PNS dan tunjangan jabatan sebagai salah satu upaya penghematan anggaran.

“Alternatif itu saya nilai lebih bijak ketimbang Pemkab merasionalisasi tenaga honorer. Sebab, pemangkasan insentif dan tunjangan jabatan tidak akan berdampak drastis kepada perekonomian PNS,” ujar anggota Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Taufiek, Senin (16/1).

Menurutnya, tidak bijak dan tidak adil jika pemda melakukan rasionalasi terhadap jumlah tenaga honorer Meranti, meskiput bertahap. Apalgi mengingat minimnya lapangan kerja di Kabupaten Kepuluan Meranti

“Misalnya Pemkab memotong insentif masing-masing PNS sekiter Rp 1 juta per bulan, kalikan dengan jumlah PNS di Meranti. Tenaga honorer saja mau gajinya dipangkas, masa PNS tidak mau insentif dan tunjangannya dipangkas,” ujar politisi PPP ini berandai-andai.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, E Miratna. Menurutnya jika rasionalisasi dilakukan, hal itu akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.

“Soalnya, perusahaaan di Meranti tidak banyak. Dari pada merasionalisasi tenaga honorer, saya juga setuju Pemkab memangkas insentif dan tunjangan jabatan,” ujar E Miratna.

Ia juga mengatakan, semestinya Pemkab hanya menanggung gaji honorer daerah, bukan honorer yang berasal dari nota dinas. Ia pun mengaku heran kenapa gaji tenaga harian lepas (THL) bisa dianggarkan ke APBD, bukannya ditanggung oleh instansi terkait.

“Honorer nota dinas atau yang disebut tenaga harian lepas kan gajinya ditanggung oleh kegiatan dinas, bukan oleh APBD. Namanya juga kan honor kegiatan,” ujar politis partai Hanura ini.

Sebelumnya juga diberitakan, anggota dewan dari komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizan Abas menilai statement Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir tersebut merupakan sinyal dilakukannya rasionalisasi terhadap sejumlah tenaga honorer yang tidak ber SK bupati. Ia juga mewanti-wanti pemerintahan Irwan Nasir-Said Hasyim agar tidak melakukan rasionalisasi tenaga honorer.

“Menurut saya, statement pak bupati itu merupakan sinyal untuk merasionalisasi tenaga honorer. Bupati tidak perlu merasionalisasi anggaran dengan cara rasionalisasi. Cari alternatif lain,” ujar politisi PKB ini.

Hafizan Abas mengatakan, meskipun tidak dilakukan secara massal, namun rasionalisasi tenaga honorer dinilai tidak adil. Sebab, lebih banyak tenaga honorer yang ber SK kepala dinas ketimbang SK bupati.

“Para tenaga honorer sudah bekerja dan terlanjur bergantung dengan pekerjaannya itu, masak iya Pemkab mau melakukan rasionalisasi. Mau kerja apa mereka nantinya,” tandas Hafizan./cr

Selatpanjang,DetikRiau.org – Isu tenaga honorer akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) gemparkan sebagian tenaga honorer di wilayah hukum Pemda Meranti, malahan ada beberapa honorer sudah mempersiapkan segala administrasi yang dibutuhkan. 

Salah seorang diantaranya tenaga honorer Dinas Pekerjaan Umum yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, dirinya mendapat kabar tersebut dari sebuah media online yang digagas langsung oleh pemerintah pusat. Untuk persiapan menjelang pengumuman resmi, dirinya dan beberapa teman sekantornya telah mempersiapkan segala kebutuhan administrasi, mulai dari SKCK, SK, Surat Keterangan Dokter, Ijazah KTP dan lain lain.

“Ya kami beberapa tenaga honorer DPU Meranti sudah mempersiapkan segala kebutuhan administrasi, sebagai persiapan jika memang itu benar,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pemda Kepulauan Meranti telah membuat klarifikasi. Klarifikasi berupa bantahan itupun dituang ke dalam surat edaran nomor: 800/BKD/1/2017/22 yang ditandatangani Asisten Bidang Administrasi Umum Drs H T Akhrial, a.n Bupati Kepulauan Meranti.

Ketika dikonfirmasi Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Said Hasyim membantah hal tersebut, kalaupun ada nantinya, Pemda melalui pihak berwenang BKD, pasti akan mengumumkan. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat banyak.

Ditekankannya lagi hingga hari ini Senin Tanggal 16 Januari 2017, sama sekali belum ada petunjuk apapun terkait penangkatan honorer jadi PNS, sebagaimana isu yang berkembang.

Untuk itu, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak percaya begitu saja atas isu yang berkembang. Terlebih isu pengangkatan jadi pegawai ini, paling rentan terjadinya penipuan.

Sebagaimana yang tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani T Akhrial, juga dibunyikan bahwa untuk menghindari terjadinya pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, kepada seluruh honorer, tenaga harian lepas, outsourching, diminta untuk senantiasa berhati-hati.

Apabila ada informasi yang meragukan, berhubungan dengan kepegawaian, hal tersebut dapat dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada BKD Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Jika informasi tersebut benar-benar ada, Pemda melalui BKD pasti akan menyampaikan dan menginformasikan melalui pemberitahuan resmi,”ujar wabup./cr

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Dolifar Manurung SIK meminta kepada masyarakat untuk mengaktifkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Apalagi, belakangan terakhir marak sekali terjadinya insiden tersebut.

“Saya harap Siskamling kembali diaktifkan sebagai sistem peringatan dini,” kata Dolifar, kemarin.

Menurutnya, keamanan lingkungan tersebut sangat diperlukan peran aktif seluruh masyarakat. Antisipasi yang diperlukan, salah satu diantaranya kata Kapolres adalah berhati-hati terhadap orang asing yang datang.

“RT setempat juga penting sekali melakukan pendataan warga guna pengawasan agar tidak terjadi kerawanan tindakan Curas,” tandasnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bayi dengan kondisi usus di luar kembali ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kali ini anak pasangan Ramli dan Mila, warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Enok. Mila melahirkan di ruang Kebidanan RSUD Puri Husada Tembilahan, Sabtu (14/1/2017) pagi.

“Bayinya kembar, tapi satu diantaranya kondisi usus di luar tubuh bayi,” sampaikan Kepala Desa Rantau Panjang, Zulkifli kepada detikriau.org, Senin (16/1/2017).

Diceritakan, awalnya, pada hari Jum’at (13/1), istri seorang nelayan ini tiba-tiba sakit perut dan kesulitan melahirkan hingga akhirnya keluarga serta masyarakat setempat mengambil keputusan untuk membawanya ke RSUD Puri Husada Tembilahan menggunakan speedboat, tepat dimalam hari.

“Mereka dari keluarga tidak mampu, akhirnya masyarakat kita iyuran memberi sumbangan dan terkumpul sekitar Rp 1,8 jt. Uang iuran Itulah yang digunakan keluarga bayi untuk berangkat ke Tembilahan ini,” terangnya.

Hasil pemeriksaan lanjut Kades, salah satu bayi tersebut harus dilakukan operasi. Namun, lagi-lagi terkendala biaya.

“Saat ini saya masih membantu mengurusi pembuatan BPJS, ternyata rumit juga. Beda memang dengan Jamkesda,” imbuhnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengukuhkan dan melantik secara resmi pengurus cabang Ikatan Mesjid Indonesia (IKMI) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Tanah Merah.

Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah, Sabtu (14/1/2017) kemarin.

Kegiatan saat itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam. Kemudian tampak juga dihadiri sejumlah pejabat esselon II dan III dilingkungan Pemkab Inhil.

Bupati mengaku senang dan bangga. Bagaimana tidak, selaku dewan Pembina dan Penasehat kedua organisasi tersebut, ia dapat mengukuhkan dan melantik kepengurusannya secara serentak.

“Saya mengharapkan, keberadaan IKMI maupun IPHI ini tidak hanya sebatas pengukuhan dan pembentukkan kepengurusan saja, namun setelah ini yang penting pengaplikasiannya,” katanya.

Kemudian, Bupati yang dikenal agamis ini menginginkan organisasi tersebut harus tampil aktif serta eksis sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. IKMI misalnya, jelas sasarannya untuk mesjid. Begitu juga katanya untuk IPHI.

“IKMI dan IPHI merupakan satu organisasi yang memiliki kaitan yang sangat erat bisa bersinegri secara bersama-sama, bagaimana kita bisa meramaikan mesjid, mesjid yang sudah indah yang kita bangun dengan dana yang cukup besar itu mari kita ramaikan,” imbuhnya./Adv/mirwan

SELATPANJANG, detikriau.org – Dampak telah tuntasnya pembangunan proyek pembangunan Hybrid PLTS-PLTD Provinsi Riau dengan kapasitas 150 Kwv di Desa Teluk Rangsang Kecamtaan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, kini seluruh masyakarakat Kecamatan Rangsang akan nikmati listrik siang dan malam hari.

Untuk saat ini Diakui oleh Bupati Kabupaten Kepuluan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si masyarakat hanya menunggu kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan pihak PT.PLN (Persero) yang berada di pusat.

“Secara fisik proyek pembangunan sudah selesai tinggal lagi pembicaraan dipusat antara Kementerian ESDM dan pihak PLN,” ujar Bupati Meranti Drs. H. Irwan, M.Si bersama Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan dan rombongan pejabat terkait, disela kunjungan kerjanya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Proyek Pembangunan tahun 2016 di Kecamatan Rangsang, baru-baru ini

Dari informasi yang dihimpun Wartawan detikriau.org, 7 dari 9 Kecamatan kini sudah bisa menikmati fasilitas layanan listrik pada siang hari dari PLN, dan selebihnya terdapat di dua Kecamatan yakni, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Rangsang Barat yang sama belum bisa menikmati listrik yang dikelola oleh perusahaan negara tersebut. Dan ini sedang diupayakan melakukan koordinasi agar segera aktifasi secepatnya.

Agar masyarakat di dua Kecamatan tersebut dapat menikmati listrik di siang hari, Pemerintah Provinsi Riau membangun proyek pekerjaan pembangunan Hybrid PLTS-PLTD Kapasitas 150 kWv di Desa Teluk Rangsang, dan pembangunan serupa juga dilakukan di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat. Kini pembangunan proyek tersebut sudah tuntas dan siap dioperasikan.

Untuk menggesa hal itu, Bupati Meranti tak ingin berlama-lama dirinya langsung memerintahkan H. Herman mantan Kadis Tamben Meranti yang kini menjabat Kadisperindag Meranti, untuk berangkat ke Jakarta dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar fasilitas Hybrid PLTS-PLTD Kapasitas 150 kWp di Desa Teluk Rangsang dan Desa Lemang dapat difungsikan.

“Pak Herman sedang di Jakarta untuk mensinergikan penggunaan pembangkit ini di Kementerian ESDM semoga dapat segera difungsikan,” harap Bupati.

Bupati Meranti sangat berharap, PLN bisa mengoperasikannya, karena baik pembangkit maupun jaringan pendukung sudah tersedia. “Semoga tercipta sinergitas antara PLN Pusat dan Kementerian ESDM dan pembangkit listrik ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya./cr