detikriau.org – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyebutkan bahwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Nusa Tenggara Barat tertinggi di Indonesia.

“Saya dikasih tahu kasusnya ada 80-an, tapi Kapolda yang tahu persis, statusnya ada yang penyidikan, penyelidikan, proses, dan ada yang sudah di pengadilan,” kata Rudiantara di sela-sela acara rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Menurut dia, pelanggaran ITE juga banyak terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yakni ada sekitar 50-an kasus dari 177 kasus yang terverifikasi.

“Kami melihatnya ini banyak. Itulah sebabnya saya pertama kali di tahun 2017 datang ke Mataram, nanti saya juga akan datang ke kota lain yang kami anggap banyak (kasus pelanggaran UU ITE, Red) untuk melakukan sosialisasi,” jelasnya.

Ia menyebutkan kasus-kasus pelanggaran UU ITE itu, banyak yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik. Untuk mencegah kasus seperti itu, Kominfo akan terus melakukan sosialisasi.

Rudiantara mengatakan dalam revisi UU ITE yang baru ada sejumlah perubahan, seperti Pasal 27 ayat 3 tent pencemaran nama baik, dari sanksi penjara maksimal enam tahun dan denda Rp1 miliar menjadi hanya empat tahun penjara dan denda Rp750 juta.

Juga Pasal 26 tentang hak untuk dilupakan atau “the right to be forgotten”. Selanjutnya ada penambahan ayat baru pada Pasal 40, yaitu pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang.

“Mudah-mudahan dengan adanya ini dijadikan satu proses pendidikan daripada proses penghukuman,” katanya.

Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi menegaskan akan menggalakkan kampanye penggunaan internet dan penggunaan teknologi informasi yang sehat.

“Agar tidak banyak hoax di NTB,” tegasnya.

Untuk mengampanyekan penggunaan internat dan teknologi informasi secara sehat, pemerintah provinsi akan mengajak sejumlah media baik televisi maupun radio.

“Supaya masyarakat tahu menyebarkan fitnah itu bisa berujung di penjara. UU ITE kita sudah cukup keras, cukup tegas. Itu memelihara persaudaraan kita dan kenyamanan sebagai sesama anak bangsa,” kata gubernur.

sumber: ANTARA

JAKARTA — Isu menjamurnya berita palsu (hoax) yang bertujuan untuk menipu masyarakat agar mempercayai sesuatu di dunia maya dan situs media sosial kian hangat akhir-akhir ini. Dari sekian banyak sasaran berita palsu, pemerintah kerap menjadi target hoax, terutama berbagai kebijakannya yang dianggap tidak sensitif.

Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris mengatakan, hoax semakin mudah diramu saat pemerintah tidak satu suara terhadap sebuah kebijakan atau menjawab isu. Akibatnya, publik menganggap hoax sebuah kebenaran karena pemerintah lamban mengklarifikasi berbagai isu, misalnya saja soal maraknya TKA ilegal.

“Makanya jika ingin hoax tidak merajalela menghantam pemerintah, kabinet harus responsif menjawab isu. Pemerintah punya semua sumber daya, masak kalah dengan komplotan pembuat hoax,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/1).

Fahira mengungkapkan, berita hoax yang menyasar pemerintah sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Tapi, ia mengakui tidak semarak sekarang. Saat ini, pembuat dan penyebar info hoax menemukan momentumnya karena pemerintah secara tidak sadar ‘rajin memberi umpan’.

Situasi terutama di awal pemerintahan di mana kabinet sering gaduh, menteri saling hardik di media massa. Ditambah seringnya kebijakan kontroversi diambil seperti proyek kereta cepat atau pengangkatan menteri yang kewarganegaraannya bermasalah, semua jadi ladang isu hoax itu.

Selain itu, terjadi saling lempar tanggung jawab di pemerintah terhadap sebuah kebijakan atau peristiwa. Misalnya, soal penyebaran vaksin palsu, kemecetan mudik lebaran di pintu Tol Brebes Timur (Brexit), isu serbuan TKA Ilegal, dan kebijakan kenaikan pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

Kondisi ini, kata Fahira, diperparah lemahnya menajemen isu dan komunikasi pemerintah, menjadi pangkal mudahnya sebuah kebijakan dan peristiwa dijadikan materi berita hoax. “Kalau pemerintah ‘tidak rajin beri umpan’, maka penyebaran berita hoax bisa efektif dicegah. Jadi pencegahannya bukan sekedar mengancam menindak tegas atau menjerat pidana penyebar hoax,” katanya.

Sebab, berita hoax akan tetap ada selama lebarnya kesenjangan antara kebijakan atau tindakan pemerintah, dengan ekspektasi publik. Dan publik akan mempercayai informasi yang tidak benar jika pemerintah lamban menjawabnya dengan fakta. “Selain itu, pemerintah juga harus jelas membedakan mana kritik mana hoax,” katanya.

Karena itu, hoax selama dua tahun ini, bagi Fahira, juga menandakan banyak pekerjaan rumah bidang komunikasi publik yang harus dibenahi oleh pemerintahan. Ketiadaan orkestrasi dalam menanggapi sebuah isu dan peristiwa akan menjadi batu sandungan dalam memberikan informasi yang baik dan menenangkan publik.

sumber; republika.co.id

MEDAN — Kota Medan, Sumatra Utara, diguncang gempa berkekuatan 5,6 SR, Senin (16/1), malam. Akibat gempa ini, masyarakat berhamburan ke jalanan.

Kabid Data dan Informasi BBMKG Wilayah I Medan, Syahnan mengatakan, pusat gempa berada pada posisi 3.33 LU-98.46 BT dengan kedalaman 10 kilometer. “Gempa terjadi sekitar pukul 19.42 dengan pusat berada di 28 km Barat Daya, Deli Serdang. Gempa ini tidak berpotensi tsunami,” kata Syahnan, Senin (16/1).

Akibat gempa ini, warga kota Medan berhamburan dari dalam rumah dan bangunan lainnya. Salah seorang warga, Rudi mengatakan, gempa tersebut dia rasakan selama beberapa detik.

“Ada mungkin lebih dari lima detik tadi. Udah lama nggak ngerasa gempa di Medan, jadi tadi saya pikir apa yang goyang,” kata Rudi.

Gempa ini juga membuat warga yang sedang berada di sejumlah mal panik. Teguh, salah seorang pengunjung sebuah mal di Jl Jawa, Medan Timur, mengatakan, guncangan yang dia rasa cukup kuat. Dia pun mengaku sempat mendengar dari pengunjung lain ada bagian dinding mal yang retak.

“Aku keluar dari tangga darurat. Semua pengunjung pun panik. Semuanya keluar kumpul di depan mal ini,” ujar dia.

Gempa ini bukan yang pertama terjadi hari ini, Senin (16/1). Sebelumnya, pada pukul 19.13 WIB, gempa juga dirasakan di kota Medan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan, BMKG, gempa tersebut berkekuatan 3.9 SR dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di 23 km Barat Daya Deli Serdang. Selain di kota Medan, gempa juga terasa di kota Binjai, Karo, Langkat, Kisaran dan beberapa daerah lain di Sumut.

sumber: republika.co.id

Jakarta – Kementerian Agama belum membagi kuota haji untuk daerah seiring bertambahnya kuota haji Indonesia untuk musim haji 2017.

“Akan segera kami atur distribusi kuota ke seluruh provinsi seiring kembalinya kuota haji Indonesia,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil di sela Rapat Evaluasi Haji Tahun 2016 di kompleks parlemen Jakarta, Senin.

Abdul Djamil mengatakan terdapat tahapan sebelum pembagian kuota haji ke daerah yaitu penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017 antara pemerintah dan DPR. Jika sudah maka selanjutnya akan diatur prosedur pelunasan BPIH termasuk pembagian kuota haji untuk daerah.

“Kita atur dulu prosedur pelunasan yang akan menentukan siapa yang berangkat tahun ini, kriteria apa yang digunakan dan juga persoalan kuota untuk lanjut usia/lansia,” kata dia.

Djamil mengatakan pihaknya peduli dengan lansia maka ada prioritas bagi mereka untuk berada di garis depan antrian jamaah yang berangkat ke Tanah Suci. Jika lansia tidak kunjung berangkat dan antrian panjang maka dikhawatirkan mereka tidak sempat naik haji karena terus tergerus usia.

Kuota prioritas untuk lansia, kata dia, disisakan dua persen dari total kuota nasional. Dalam beberapa kasus, lansia yang ada di daftar antrian belakang akan dimajukan keberangkatannya. Hanya lansia yang diperbolehkan undang-undang untuk didahulukan berangkat.

“Prioritas berangkat tanpa dasar itu tidak ada. Jadi kalau lansia berangkat prioritas itu memang ada landasan aturan. Jika 98 persen kuota haji terserap, ada dua persen kuota jamaah yang masih kosong, ini didistribusikan kembali ke provinsi sesuai kuota, kemudian propinsi itu mengusulkan lansia untuk diprioritaskan berangkat,” kata dia.

sumber: ANTARA

“BKD Tegaskan Pemkab Inhil Tidak Ada Rencana Rumahkan Tenaga Honorer K2”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil, Senin (16/1/2017).

Kegiatan yang berlangsung di ruang Banggar gedung DPRD Inhi  jalan HR Soebrantas Tembilahan saat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Inhil Saharuddin dan dihadiri Ketua Komisi IV H Adriyanto, Sekretaris Komisi IV Herwanissitas dan beberapa anggota.

Disamping itu, tampak dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Syaifuddin, Kepala BKD Inhil H Fauzar, Ketua Forum Honorer K2 Inhil Subari beserta sejumlah pegawai Honorer K2.

Dalam hearing itu honorer meminta DPRD Inhil ikut membantu mereka untuk memperjuangkan kejelasan nasib pengangkatan sebagai PNS serta standar gaji yang diterima.

“nasib honorer K2 harus bersama-sama kita carikan solusinya. Tapi persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan di tingkat daerah tetapi secara Nasional,” kata Ketua Komisi IV Adriyanto.

Sementara itu, Kepala BKD Inhil H Fauzar menerangkan, terkait pengangkatan tenaga honorer K2 tetap harus melalui tes, hal ini mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Yang jelas lanjutnya, Pemkab Inhil sudah dua kali menyurati Kemenpan agar 761 tenaga honorer K2 dapat diangkat menjadi ASN, namun hingga saat ini belum ada tanggapan secara pasti.

“Tetap kita perjuangkan, baik ke tingkat pusat maupun lainnya apakah dalam bentuk tes ataupun dalam bentuk pengangkatan secara langsung. Terkait dengan masalah honor mereka, tentu saja kita bahas lagi baik di internal Pemkab maupun bersama DPRD dan pada intinya bersama tim,” tuturnya.

Pada intinya, lanjut Fauzar, untuk sementara ini Pemkab Inhil tidak ada rencana untuk merumahkan tenaga honorer K2./Mirwan

Pekanbaru,detikriau.org – Agar selektif dan kredible gelar asessmen, Pemerintah Kabupaten Meranti tunggu kesepakatan Polda Riau untuk bentuk tim asesor sebagai penguji seleksi terbuka dalam jabatan tinggi pratama.

Menyikapi wacana tersebut, Pemkab Meranti telah beberapa kali bertandang ke Polda Riau untuk melakukan kerjasama, namun masih sebatas pembicaraan yang bersifat global. 

Guna memperjelaskan kerjasama itupula, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim didampingi pimpinan SKPD terkait, Senin pagi, (16/1) kembali bertandang ke Polda Riau melalui Biro Sumberdaya Manusia dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabag Binkar) Polda Riau AKBP. Arif Bestari, SIK MH diruang Rupatama Polda Riau.

Melalui pertemuan itu wabup mengharapkan dapat menghasilkan kesepakatan antara Pemkab Meranti dan Polda Riau selaku Asessor.

“Polda Riau kita harapkan dapat berkerjasama untuk membantu Pemkab Meranti menguji kompetensi pejabat untuk Jabatan Tinggi Pratama, sebagai bahan pertimbangan kita, sekaligus untuk mengetahui dan membaca kemampuan pejabat bersangkutan dalam rangka pembinaan kepegawaian di Kabupaten Meranti,” ujar Wakil Bupati.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai masalah teknis penyelenggaran Asesment mulai dari penandatanganan MoU hingga Materi tes, Tingkatan Level, dan Score yang menjadi acuan Asessor untuk menetapkan lulus tidaknya pejabat yang mengikiti Asesment itu.

Dan dari pertemuan itu telah disepakati, proses Asesment yang meliputi tes dan masalah teknis lainnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Polda Riau. Tinggal lagi penandatanganan MoU yang jika tidak ada aral melintang akan dilaksanakan hari Kamis mendatang (19/1).

Berdasarkan penjelasan pihak Polda Riau, secara global materi uji yang akan diterapkan meliputi Kemampuan berfikir, Pengelolaan diri, Kemampuan mengelola orang lain, Mengelola tugas, Komunikasi, Perencanaan, pengambilan keputusan dan lainnya.

Terkait tata cara pelaksanaan seperti dijelaskan salah seorang Asesor Polda Riau AKBP Wahyu materi uji Asesment yang akan diterapkan hampir sama dengan yang pernah dilakukan pada daerah lainnya, seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Inhil baru-baru ini.

Untuk di Kabupaten Meranti Asesment akan dilakukan untuk mengisi jabatan Eselon II A Sekretaris Daerah dan Eselon II B setingkat Kepala Badan/Dinas. Untuk mengisi Jabatan Eselon II A Sekretaris Daerah, dikatakan pihak Polda Riau tingkatan Level Asesment sedikit lebih tinggi dibanding Eselon II B.

Dari informasi dari BKD Meranti, pejabat yang akan mengikuti Asesment untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama Eselon II A dan Eselon II B. Terdiri dari pejabat Eselon III A dan Eselon II yang memenuhi syarat dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Penyelenggaraan Asesment sendiri akan dilaksanakan oleh Asesor Polda Riau di Pekanbaru./cr