Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan warning kepada daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk sedini mungkin siaga. Sebab, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi iklim pada 2017 ini lebih panas dibanding tahun lalu.

Jokowi mengatakan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla 2017 di Istana Negara, Senin (23/1). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta para kepala daerah seperti Gubernur Riau Arsyadjulandi Rahman, Gubernur Sumsel Alex Nordin, hingga Gubernur Jambi Zumi Zola.

Jokowi mengatakan, jumlah hotspot memang bisa ditekan. Angka penurunannya bahkan mencapai 82 persen. “Sebuah penurunan yang sangat drastis sekali,” ujarnya.

Namun, pemerintah tak mau berpuas diri. Jokowi meminta masyarakat untuk terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.

Menurutnya, pencegahan merupakan langkah penting mengingat kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan sangatlah besar. Berdasar data yang diterima Jokowi dari para ekonom, kerugian ekonomi yang diderita negara akibat karhutla pada tahun 2015 mencapai Rp 220 triliun.

Apalagi BMKG memprediksi bahwa iklim di Indonesia pada tahun 2017 lebih kering dibandingkan tahun 2016, sehingga risiko karhutla akan semakin besar. Karena itu, Jokowi meminta jajarannya untuk mengambil langkah-langkah dan upaya yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2016 guna dilanjutkan sebagai rencana aksi 2017.

Karenanya, Jokowi mendorong daerah lebih dini bersiaga menghadapi karhutla. “Terutama untuk daerah – daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, segera keluar kan. Satu titik api langsung keluarkan,” tegasnya.

Sistem deteksi dini di daerah-daerah rawan kebakaran masih harus diperkuat lagi. Selain itu, deteksi dini juga bisa dilakukan dengan membuat kanal blocking dan sumur bor yang saat ini jumlahnya masih sangat kurang. Hingga tahun 2016 lalu, sekat kanal yang telah dibangun berjumlah sekitar 11 ribu unit.

Soal penegakan hukum, Jokowi meminta aparat lebih tegas lagi. Seluruh pihak terkait harus mengikuti aturan.

“Saya ingatkan lagi tidak boleh ada kompromi, hal-hal yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Saya harap tahun 2017 sudah gak usah pakai peringatan. Bekukan ya bekukan. Cabut ya cabut,” tegasnya

baca sumber; jpnn.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat evaluasi di ruang rapat rumah dinas Bupati Inhil jalan Kesehatan Tembilahan, Senin (23/1/2017).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan dan diikuti sejumlah jajarannya. Selain pembahasan pengevaluasian kegiatan 2016, pihaknya juga membahas rencana kegiatan tahun 2017.

“Untuk kegiatan tahun 2016 alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan baik dan semoga tahun ini ada peningkatan,” kata Zulaikhah.

Terkait kinerja tahun 2016, menurutnya masih ada kegiatan-kegiatan atau program lain yang belum sempurna seperti disejalankan dengan Milad Inhil dan lain sebagainya.

Untuk tahun 2017 ini, pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dan kerjasamanya dengan OPD terkait supaya betul-betul melibatkan PKK.

Ditahun 2017 ini, ada beberapa kegiatan baru yang bakal diselenggarakan diantaranya pelantikan seluruh ibu-ibu Ketua TP PKK Kecamatan yang di sebabkan adanya mutasi oleh Bupati beberapa waktu lalu terhadap para Camat.

Kegiatan Rakor tindak lanjut dari hasil rapat konsultasi di tingkat Kabupaten yang hasilnya akan disampaikan kepada seluruh Ketua TP PKK Kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil.

Dan terakhir kerjasama dengan pertanian yaitu pemanfaatan pekarangan dengan menanam cabe dan pengelolaan pangan lokal.

“Khusus kegiatan penanaman cabe TP PKK akan berkoordinasi dengan SKPD terkait dan mengirim surat kepada seluruh kecamatan di Kabupaten Inhil supaya memanfaatkan lahan atau pekarangan yang ada untuk menanam cabe yang sejalan dengan program Nasional. Diamana, untuk Kabupaten Inhil mendapat bantuan bibit cabe sebanyak 3000 batang yang akan diserahkan kepada 300 Rumah tangga” terangnya.

Terakhir, istri Bupati Inhil ini juga menyampaikan untuk KDRT yang belakangan marak terjadi di Bumi Hamparan Kelapa Dunia. Menurutnya lagi, ini sudah menjadi program prioritas PKK dari Pokja 1 yang akan memberikan penyuluhan ke Kecamatan berupa penyuluhan PKDRT.

“Ini perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat supaya di dalam rumah tangganya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena KDRT ini melanggar UU dan di harapkan kepada masyarakat yang mengetahui di lingkungannya terjadi KDRT untuk melapor kepada pihak terkait supaya bisa cepat  diambil tindakan,” imbuhnya./Mirwan

TEMBILAHAN, detikriau.org – Kabupaten Indragiri Hilir memiliki bibit kelapa unggulan dan banyak dipesan para petani di daerah di luar Inhil. Bupati Inhil H Muhammad Wardan menyebutkan, bibit kelapa unggul ini hanya ada di Kabupaten Inhil dan tidak ada di daerah lainnya.

“Kita memiliki bibit kelapa unggul dan sudah terkenal di daerah di luar Inhil. Bibit unggul ini sudah dipatenkan dengan nama bibit kelapa Sri Gemilang,” ungkap Wardan, akhir pekan lalu.

Bibit kelapa Sri Gemilang ini memiliki berbagai keunggulan dibandingkan bibit kelapa lainnya sehingga menarik minta petani dari luar Inhil untuk memesan dan menanam di daerah mereka.

“Bibit kelapa unggul ini banyak dipesan dari luar Inhil, karena memang memiliki banyak keunggulan. Namun tetap akan kita lakukan pengembangan terus bibit unggul asli Inhil ini,” katanya.

Sebagai catatan, peluncuran varietas kelapa psang surut daerah Kabupaten Inhil ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan melalui sidang pelepasan varietas yang dilaksanakan di Lampung, tahun lalu.

Bibit kelapa Sri Gemilang merupakan satu-satunya spesifikasi baru kelapa yang tumbuh di daerah pasang surut Indonesia dengan berbagai keunggulan. Pelepasan bibit kelapa unggul ini telah dimulai dengan proses dan penelitian sejak lima tahun yang lalu.

Dalam kegiatan penelitian ini, Dinas Perkebunan Inhil bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Palma (Balitpalma) Manado dan secara terus menerus melakukan evaluasi./ (Diskominfo Persantik Inhil/ADV/Am)

Tembilahan, detikriau.org  – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir H.M. Taher menerima izin prinsip penyelenggaraan penyiaran Radio Gemilang FM dari Kementerian Kominfo yang diserahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Yogi Getri di Pekanbaru, Senin (23/1/2017).

Izin sementara yang kedua kalinya diberikan kepada radio yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku untuk masa enam bulan yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi kembali oleh pihak Kementrian sebelum diterbitkannya izin tetap.

“Mudah-mudahan dengan terbitnya izin ini dapat dipergunakan dengan baik,” harap H.M. Taher.

Lebih lanjut ia berharap sebelum berakhirnya masa 6 bula itu segera dilakukan pengajuan izin kembali untuk mendapatkan izin tetap.

Sementara itu Yogi Getri membenarkan bahwa telah diterbitkanya izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia untuk TV dan radio yang ada di Provinsi Riau. Salah satunya adalah izin yang diberikan kepada Radio Gemilang FM (Gfm) yang dikelola oleh Pemkab Inhil.

Usai penyerahan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran ini, para rombongan Diskominfo, Persandian dan Statistik Inhil dibawa meninjau ruangan Media Center dan studio Radio milik Diskominfo dan Statistik Riau. (Diskominfo Persantik Inhil/Am).

Tembilahan, detikriau.org – Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil mengamankan seorang laki – laki diduga pelaku Tindak Pidana Penggelapan sepeda motor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, berinisial No (18).

Warga Batu Gajah Air Molek Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau ini diringkus setelah masuk dalam perangkap kepolisian. Ahad (22/1/2017)

Sebelumnya tersangka dilaporkan korban Sai (40) seorang pedagang, warga jalan H Arif Kelurahan Tembilahan Kabupaten Inhil

Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK melalui Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Arry Prasetyo SH MH menceritakan kronologis penggelapan tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira jam 18.00 WIB.

Saat itu Tsk meminjam sepeda motor Honda Beat BM 3800 GN, kepada istri korban. Karena tidak merasa curiga, Istri korban kemudian meminjamkan sepeda motor tersebut, karena selain tersangka sudah sering meminjamnya, dia juga merupakan anak buah suaminya

Namun sejak saat itu, Tsk tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut dan saat dihubungi, handphone t Tsk tidak pernah aktif, hingga akhirnya korban mendatangi SPKT Polres Inhil untuk melaporkan tindak pidana penggelapan tersebut.

Setelah mendapat laporan dari korban, Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Arry Prasetya memerintahkan Unit Opsnal melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa tersangka masih sering berkomunikasi dengan pacarnya di Tembilahan.

“Setelah dilakukan pendekatan, pacar tersangka mau bekerja sama untuk memancing tersangka datang ke Tembilahan dan tersangka mengatakan akan datang pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2017, untuk menjemput pacarnya itu,” terang Arry

Akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, Tsk menampakan diri di Tembilahan dan sekira pukul 16.30 WIB, Unit Opsnal melakukan penangkapan saat berada di Jalan Sudirman Tembilahan. Saat diinterogasi, tsk mengaku bahwa saat DPO dia sempat melarikan diri ke daerah Sijunjung Sumbar untuk menghindari pengejaran petugas

“Saat ini, pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Inhil untuk pengembangan dan proses sidik lebih lanjut.”pungkasnya. / Am

Selatpanjang,DetikRiau.org – Rakornas antispasi Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Drs. Irwan Nasir M.Si dipanggil Presiden RI, Joko Widodo ke Istana Negara, Senin (22/1).

Rapat yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, Bupati dan Walikota di 9 Provinsi Se-Indonesia itu dalam rangka mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di Tahun 2017, khususnya didaerah-daerah yang rutin terjadi Karlahut dan bencana asap.

Dalam pemanggilan itupula, Presiden RI Joko Widodo mengharapkan kepada 9 Provinsi tanpa boleh diwakilkan, diantaranya Kepala Daerah Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Papua. Berikut Kepala Daerah Bupati dan Waikota diwilayah Provinsi tersebut.

Untuk Provinsi Riau sendiri diikuti oleh Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kepulauan Meranti, Walikota Dumai, Bupati Kampar, Bupati Rohil, Bupati Kuansing, dan Bupati Rohul.

Keinginan dari Presiden RI Joko Widodo, untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya Karlahut dan bencana asap di Indonesia, sejalan denga keinginan Pemkab. Kepulauan Meranti. Untuk itu Bupati Irwan yang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Meranti M. Edy Afrizal, SE. MH memenuhi panggilan Presiden untuk mengikuti Rakor bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya.

Dengan adanya moment rakornas itupula Bupati Meranti Drs. Irwan, M.Si menyampaikan konsistensinya kepada Pemerintah Pusat, bahwa Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti selama ini terus komit dan serius dalam mengantisipasi masalah Karlahut. Namun untuk mencegah terjadinya Karlahut di Kepulauan Meranti, menurut bupati bukan perkara yang mudah kawasan hutan gambut dan medan yang berat menjadi kendala utama.

Seperti diketahui 85 persen dari kawasan hutan dan perkebunan di Kepulauan Meranti memiliki struktur tanah gambut yang mencapai kedalaman 7 meter. Sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, hal itu semakin diperparah dengan sulitnya sumber air, keterbatasan personil, peralatan dan transportasi darat, laut dan dukungan udara untuk mengcover seluruh kawasan tersebut.

Dengan adanya Rakornas tersebut Bupati berharap, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian dan bantuan pusat untuk mengatasi Karlahut yang terjadi di Kepulauan Meranti.

Semoga dengan adanya bantuan itu dapat mengoptimalkan upaya antisipasi dan penanggulangan Karlahut yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini BPBD Kepulauan Meranti, BLH dan Kehutanan serta lembaga sosial masyarakat peduli api.

“Harapan kita dari perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pusat dapat mengoptimalkan operasional dilapangan, semoga Indonesia kedepan khususnya Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti dapat terbebas dari Karlahut dan bencana asap,” ujar Bupati./cr