Tembilahan, detikriau.org – Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menghimbau kepada masyarakat miskin yang ingin mendaftarkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan masih bisa dilakukan.

MoU yang akan dilakukan Dinkes dengan BPJS Kesehatan pada Maret 2017 mendatang merupakan MoU Awal. Batasan waktu pendataan sifatnya fleksibel.

“MoU dibulan Maret 2017 itu merupakan MoU Awal. Data-data yang sudah dihimpun Dinsos hari ini yang kepesertaannya akan disertakan pada MoU awal itu. Tapi setelahnya, masyarakat miskin tetap masih bisa mendaftarkan diri,” Sampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Nurlia melalui Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial, Syaiful Kelana ditemui detikriau.org diruang kerjanya, rabu (8/2/2017)

Saat ini menurut Syaiful, pihaknya juga melakukan Verifikasi terhadap seluruh penerima bantuan, baik penerima bantuan iuran (PBI) APBN maupun PBI sharing dana Provinsi Riau dengan Kabupaten Inhil.

“kita sudah mendapatkan data bahwa ada sekitar 980 nama yang ternyata orangnya sudah meninggal dunia dan pencatatan ganda. Nama-nama itu nantinya akan kita gantikan dengan masyarakat miskin lainnya yang belum terdata,” Terang Syaiful

“Tapi sekali lagi perlu diingat. Masyarakat yang mendaftar di Dinsos saat ini Kartu kepesertaannya belum berlaku hingga dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinkes dengan BPJS Kesehatan.” Tambah Syaiful.

Untuk masyarakat miskin yang saat ini sakit bisa mendaftar dan kepesertaannya bisa langsung aktif. Tetapi harus mendaftar sebagai peserta mandiri. Artinya iuran bulanannya dibayarkan sendiri.

Pendaftaran kepesertaan mandiri harus menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT dan SKTM dari Lurah dan/atau Kepala Desa serta KTP dan Kartu Keluarga.

Untuk masyarakat yang sedang dirawat dan ingin mendapatkan tambahan pelayanan juga harus menyertakan surat rujukan dari rumah sakit tempat ia dirawat.

“nanti setelah dilakukan MoU baru kepesertaannya diintegrasikan sebagai kepesertaan PBI yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah.” Akhiri Syaiful./dro

Tembilahan, detikriau.org – Hingga Akhir Januari 2017, Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir menerima tambahan sebanyak 575 orang masyarakat miskin yang belum terinput sebagai peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN)

Pendataan terhadap 17 ribuan masyarakat miskin yang “tercecer” dari total kuota sebanyak 145 ribu masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sharing dana Pemerintah Propinsi Riau dan Pemkab Inhil itu masih terus dilakukan.

“Pendataan masyarakat yang “tercecer” ini kita lakukan sejak Noveber 2016. 575 tambahan baru itu tercatat secara individu. Jika diakumulasikan setidaknya 4 orang dalam 1 KK. Maka dari 575 orang itu sama artinya ada tambahan sekitar 2 ribuan jiwa lebih,” Sampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, Nurlia melalui Kepala Bidang (Kabid) Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Inhil, Syaiful Kelana ditemui detikriau.org diruang kerjanya, rabu (8/2/2017)

Disamping 575 orang tersebut, Syaiful juga mengaku pihaknya sudah mendata sebanyak 400 an tenaga kebersihan “tukan sapu jalanan”, ditambah 200 an dari petugas pertamanan serta pekerja pembersih drainase yang juga akan diusulkan sebagai PBI.

“Kita sudah sampaikan kepada Dinasnya untuk memintakan jumlah data pastinya. Kita nilai mereka sangat layak untuk disertakan sebagai PBI,” Tambahkan Syaiful

Masyarakat miskin yang tercecer ini menurutnya akan terus dilakukan pendataan hingga tuntas.

Hari ini siapapun masyarakat yang datang untuk mendaftar sebagai penerima bantuan iuran, Dinsos akan “berprasangka baik”. Artinya siapapun pasti akan diterima. Namun nanti pihaknya akan melakukan verifikasi. Jika ditemukan ada masyarakat yang sudah mendaftar sebagai PBI dan ternyata ianya dianggap tidak layak (tergolong masyarakat mampu. Red), Dinsos “harus berani” mencoret dan menggantikan dengan masyarakat yang benar-benar miskin.

Namun yang perlu dicatat menurut Syaiful, Masyarakat miskin yang hari ini sudah mendaftarkan namanya untuk diikutsertakan sebagai PBI BPJS Kesehatan harus bersabar hingga ditekennya MoU antar Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

“Dinsos sifatnya hanya melakukan pendataan dan verifikasi. MoU-nya nanti dilakukan oleh Dinkes dan BPJS Kesehatan yang rencananya akan dilakukan pada bulan Maret mendatang. Jadi artinya masyarakat yang sudah mendaftarkan namanya ke Dinsos saat ini, kepesertaannya baru berlaku setelah dilakukan MoU,” Akhiri Syaiful.

Untuk diketahui dari 127.159 peserta Jamkesda yang sudah diintegasikan kepada BPJS Kesehatan, saat ini kartu kepesertaannya sudah selesai dicetak dan akan segera didistribusikan.

Jumlah kartu yang sudah dicetak itu terinci, untuk Kecamatan Batang Tuaka sebanyak 3.584, Concong 3.047, Enok 10.258, Gaung 2.993, GAS 2.332, Kateman 451, kempas 1.029, Kemunig 2.233, Keritang 2.649, Kuala Indragiri 3.426, Mandah 10.120, Pelangiran 2.290, Pulau Burung 1.797, Reteh 4.226, Sungai Batang 3.329, Tanah Merah 890, Teluk Belengkong 1.695, Tembilahan 12.292, Tembilahan Hulu 4.158 dan Tempuling 4.697./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pertemuan Entry Briefing bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau, Rabu (8/2/2017) kemarin sore.

Pertemuan tersebut berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan dalam rangka pemeriksaan intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Inhil tahun 2016.

Saat itu, tampak dihadiri langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan dan didampingi oleh Sekda H Said Syarifudin, para Asisten serta sejumlah pejabat esselon lainnya.

“Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menindak lanjuti terhadap LKPD untuk tahun 2016. Untuk itu, kepada Satker terkait agar bisa membantu dan memberikan masukan serta bersikap kooperatif terhadap apa saja yang menjadi kendala untuk menyiapkan laporan keuangan dari setiap OPD di lingkungan Pemkab Inhil,” ungkap Wardan.

Dengan demikian, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menegaskan serta melarang seluruh pejabat hingga staf kantor meninggalkan tempat selama jalannya pemeriksaan.

“Saya tegaskan kembali, untuk kepala Satker yg tetap melakukan perjalanan keluar daerah tanpa seijin saya dan tidak mengindahkan perintah saya maka akan saya berikan catatan khusus dan sanksi kepada yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim BPK RI Perwakilan Riau Muhammad dalam arahannya menyampaikan bahwa pihaknya akan bekerja selama 1 bulan di Kabupaten Inhil.

“Saya yakin jajaran Pemkab Inhil bisa menyelesaikan laporannya dengan baik dan tepat waktu,” tutupnya./ADV/Mirwan

KERITANG (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri kegiatan Istighotsah dan Do’a bersama dalam rangka peringatan hari jadi Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang yang ke-5 tahun 2017.

Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman Kantor Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang, Selasa (7/2/2017) malam. Saat itu, turut dihadiri juga oleh anggota DPRD Inhil, sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil, para alim ulama, tokoh masyarakat serta Kepala Desa Se-Kecamatan Keritang.

“Saya bahagia dan senang malam ini dapat bersilaturahim dengan warga desa Lintas Utara ini. Saya mempunyai visi dalam kepemimpinan yang dapat memajukan desa diwujudkan melalui Musrenbangdes,” kata Wardan.

Sumber dana untuk pembangunan desa, menurutnya ada dari APBD Kabupaten, dari Provinsi dan bahkan dari pusat.

“Selain itu, saya juga berjuang untuk menaikkan harga kelapa agar perekonomian rakyat petani kelapa meningkat. Salah satu cara menaikkan harga kelapa dengan mengumpulkan para wartawan untuk menulis mengenai kelapa, mengikuti pameran2 dan sebagainya. Alhamdulillah dengan hal tersebut harga kelapa berangsur-angsur meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Lintas Utara, Salimin mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bupati beserta rombongan.

Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan gambaran umum dari desa Lintas Utara yang masih kecil dengan panjang 6000 meter dan lebar 5000 meter. Selama 5 tahun, pihaknya telah berupaya melaksanakan pembangunan.

“Pada tahun ini ada beberapa pembangunan yang kami rencanakan, di antaranya pembangunan mesjid desa dari tanah hibah, pembangunan sekolah dasar. Di desa ini ada sarana ibadah dan sarana pendidikan yang telah berjalan,” ujarnya./ADV/Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau menggelar pelatihan e-Reporting di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (8/2/2017).

Kegiatan tersebut dipusatkan di aula Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan yang dihadiri langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau Rubaina Hijazi, Ketua Dewan Penasihat Dharma Wanita Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan serta sejumlah anggota Dharma Wanita.

“Kegiatan ini bertujuan untuk merubah sistem laporan dari manual ke online. Selain itu, juga merubah pola fikir seluruh anggota bahwa Dharma Wanita harus mampu beradaptasi terhadap kemajuan zaman,” kata Rubaina Hijazi.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Penasihat Dharma Wanita Kabupaten Inhil menyambut baik terhadap kegiatan tersebut. Karena menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas Dharma Wanita.

“Dengan kemajuan zaman teknologi ini, sistim pelaporan juga semestinya dilakukan secara online. Sebab, berbagai data bisa kita persiapkan dan dipergunakan secara cepat dan tepat,” ujar Zulaikhah./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Inhil HM Wardan berharap peringatan Hari Kelapa Dunia (Word Coconut Day) September 2017 mendatang yang Kabupaten Inhil ditunjuk sebagai tuan rumah akan memberi dampak positif terhadap harga jual kelapa di daerah ini.

Peringatan Hari Kelapa Dunia itu nantinya akan diisi dengan beberapa kegiatan, seperti Festival Kelapa Internasional, pertemuan, pameran dan kegiatan lainnya yang mengusung tema tentang perkelapaan.

Kegiatan-kegiatan ini juga akan melibatkan seluruh stackholder terkait, terutama masyarakat Inhil yang sebahagian besar menumpukan sumber penghasilan dari tanaman yang dijuluki “pohon kehidupan” ini.

“Semoga kegiatan itu nantinya akan memberi dampak positif bagi perkembangan harga kelapa masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir,” Sampaikan Bupati di Tembilahan baru-baru ini.

Membaiknya harga jual kelapa pastinya akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Peringatan Hari Kelapa Dunia juga akan menarik minat banyak pihak, terutama para investor dibidang perkelapaan.

Untuk sekedar diketahui, kegiatan peringatan Hari Kelapa Dunia sudah dilaksanakan dibeberapa wilayah Indonesia sejak tahun 2008 lalu.

Kegiatan tersebut seperti pertemuan Internasional Cocotech APCC di Manado 2008, Kongres Kelapa Nasional (KNK) yang diadakan tiap empat tahun, perayaan hari kelapa di Kalianda Lampung tiap November/Desember, International Coconut Conference di Gorontalo September 2013, Coco Trade Fair Prisma 3 Sept 2016 di Lombok dan terakhir Cocotech APCC 26-30 September 2016 lalu di Kuta Bali. (Diskominfo/ADV/Mirwan)