TEMBILAHAN (detikriau.org) – 1 unit rumah di Jalan Sapta Marga Gang Samarinda 8, Tembilahan Hulu ludes terbakar, Jum’at (10/3/2017) sekitar pukul 9.30 WIB.

Salah seorang keluarga korban, Amat (35) menceritakan, saat kejadian ia tidak jauh dari TKP. Ketika itu ia sedang duduk tepat di rumah tersebut.

“Kami sedang duduk-duduk di depan rumah tiba-tiba api membesar dari belakang,” katanya.

Menurutnya, kala itu ada 4 sepeda motor nyaris terbakar. Dimana, letaknya sangat berdekatan dengan kobaran api. Dengan demikian, hanya sepeda motor itulah yang selamat dari seluruh harta benda milik korban.

Api berhasil dipadamkan setelah mendapat bantuan dari petugas Damkar dari Dinas Kebakaran Kabupaten Inhil.

Diketahui, rumah itu dihuni 5 orang terdiri dari Suami dan Istri serta 3 orang anaknya./mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Tim Tindak Saber Pungli Polres Inhil yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli Kab. Inhil  telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait Pungli (Calo) dalam pembuatan Dokumen Kependudukan KK dan KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil.

Para pelaku, yang terdiri dari 4 orang laki – laki dan 2 orang perempuan tersebut memilik peran berbeda. AS (30 tahun), A (49 tahun), keduanya tukang ojek dan MA (30 tahun) security dari Dinas tersebut adalah calo atau penghubung. Sedangkan LS (pr, 23 tahun) EM (pr, 34 tahun) dan S (38 tahun) ketiganya adalah karyawan dan karyawati honorer Disdukcapil Kab. Inhil.

Dari tangan mereka, Tim menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian disita dari AS sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), dari LS sebesar Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan dari EM sebesar Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Arry Prasetyo, S.H, M.H, membenarkan bahwa 6 orang terduga pelaku pungli telah diamankan dalam suatu OTT.

“petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pengurusan KK dan KTP.” Sampaikan Arry

Menanggapi informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017,  pukul 14.00 WIB, Tim Tindak Saber Pungli, secara terselubung, memantau aktivitas kegiatan pembuatan KK dan KTP di Dinas Dukcapil Kab. Inhil.

Tepat pada pukul 14.30 WIB, Tim yang dipimpin Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Inhil IPTU Indra Mulyadi Lubis SE, mengamankan AS di Taman Kota Jalan Swarna Bumi, bersama dengan seorang pria yang berinisial PS, dan mengaku sedang mengurus pembuatan KK. Mereka diamankan karena terpantau sedang melakukan pembicaraan pengurusan pembuatan KK (Kartu Keluarga) untuk PS. Pada saat diamankan, ditangan AS didapati uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) dan foto copy KK dari PS.

Dari pengakuan AS, uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) merupakan imbalan karena telah membantu pengurusan pembuatan KK di Disdukcapil Kab. Inhil. Menurut AS, pengurusan pembuatan KK tersebut diserahkan kepada LS karyawati honorer di Disdukcapil Kab. Inhil, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pembuatan KK.

Tim selanjutnya melakukan pengembangan dan ditemukan beberapa orang calo lain dalam pembuatan dokumen kependudukan yaitu A dalam hal proses pembuatan Surat Keterangan Pengganti KTP melalui EM, karyawati honorer Disdukcapil Kab Inhil, dengan memberi imbalan berupa uang sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengurusan surat dimaksud  pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, serta MA, Security Disdukcapil, untuk proses pembuatan KK dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu) melalui S, karyawan honorer merangkap operator KK Disdukcapil, dengan memberi imbalan berupa 1 (satu) bungkus rokok. Pengurusan KK tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017.

“Saat ini keenam pelaku dan barang bukti sudah diamankan guna tindak lanjut penanganan kasus.” Akhiri Arry./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dua orang laki-laki diamankan Unit Opsnal Intelkam dan Unit Tipidter Polres Inhil ditempat berbeda karena diduga telah menggunakan uang palsu (upal) untuk pembayaran sejumlaht transaksi, Selasa (7/3/2017).

Masing-masing identitas pelaku berinisial H (36) seorang Nahkoda Kapal asal Perawang Kabupaten Siak dan R (37) seorang pelaut asal Kelurahan Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

H diamankan di sebuah Wisma Kota Tembilahan, sedangkan R diamankan di Pelabuhan Desa Belanta Raya Kecamatan Gaung.

Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK melalui Kasat Reskrim Polres Inhil AKP Arry Prasetyo, S.H, M.H mengatakan, kasus itu terungkap setelah adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa ada seorang pria yang menginap di sebuah Wisma di Tembilahan diduga memiliki uang palsu.

Mendapatkan informasi, anggota Unit Opsnal Sat Intelkam Polres Inhil langsung menuju  wisma tersebut untuk mengecek kebenaran informasi itu.

Setelah mendapat data yang akurat, pada hari Selasa sekitar pukul 09.30 WIB Unit Opsnal Sat Intelkam menggedor kamarnya dan langsung mengamankan H.

“Saat digeledah, ditemukan uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 9 lembar. Selain itu, pelaku H juga mengaku sudah menggunakan uang palsu tersebut untuk membayar biaya sewa kamar wisma,” kata AKP Arry Prasetyo, Kamis (9/3/2017).

Setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap pelaku H, diketahui bahwa uang palsu yang ada padanya berasal dari seseorang yang bernama R.

Anggota Unit Tipidter langsung bergerak menyelidiki keberadaan pelaku. Setelah keberadaan pelaku terdeteksi, pada hari itu juga sekitar pukul 15.00 WIB di TKP, petugas melakukan penangkapan terhadap R dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 6 lembar.

Pelaku R juga mengaku sudah membelanjakan uang palsu pecahan Rp 100 ribu tersebut sebanyak 3 lembar.

Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolres Inhil untuk pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

“Kedua pelaku diancam dengan pasal 36 ayat 2 dan 3 undang – undang RI No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun penjara”, tutupnya./mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) dikunjungi OMBUDSMAN RI Perwakilan Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (9/3/2017).

Kunjungan tersebut dalam rangka Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai dengan UU Nomor 25 TH 2009 tentang pelayanan Publik yang berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan.

Saat itu, kunjungan OMBUDSMAN disambut oleh Asisten I Setdakab Inhil Afrizal dan Asisten II Rudiansyah serta dihadiri sejumlah pejabat esselon II dan III di lingkungan Pemkab Inhil.

“Dari tahun ke tahun, hasil penilaiannya terus meningkat dari segi rangking maupun nilai, walaupun pada tahun ini Pemkab Inhil masih berada di zona kuning,” kata Afrizal.

Pada tahun 2017 ini, ia berharap ada peningkatan kembali karena menurutnya masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan salah satunya seperti dibidang adminstrasi.

Untuk diketahui, rombongan OMBUDSMAN yang tiba tersebut terdiri dari Bidang Pencegahan dan Bidang Penyelesaian Laporan tersebut untuk pengumpulan data Kabupaten Inhil dibulan Mei-Agustus 2016 yang lalu. Dan itu sudah memasuki tahun ke-2. Penilaiannnya ada 3 zona kepatuhan pelayanan publik yaitu Hijau, Kuning dan Merah.

Untuk Kabupaten Inhil, berdasarkan penilainnya berada pada Zona kuning di posisi 41 dari 85 Kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Penilaian dari OMBUDSMAN RI sebenarnya ada 9 variabel diantaranya Standar Pelayanan, Sistem Informasi Pelayana, Publik, Sarana dan Prasarana, Pelayanan Khusus, Pengelolaan Pengaduan, Penilaia Kerja, Visi Misi dan Motto Pelayanan terakhir atribut./Adv/Mirwan

KEMPAS (detikriau.org) – Tiga pintu rumah kontrakan di depan SPBU milik Zainal Sindo Dusun Rumbai Sejuk Jalan Provinsi Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas ludes jadi arang, Kamis (9/3/2017).

Musibah kebakaran tersebut mulai berlangsung sekitar pukul 9.00 WIB. Kontrakan milik Siti (40) tersebut diisi oleh dua pengusaha yakni Anto (30) penjual kosmetik dan kain dan Baktiar (28) seorang Tukang Pangkas Rambut.

Menurut keterangan kepolisian, musibah itu berawal saat Bakhtiar diberitahu oleh warga sekitar ketika sedang berada dalam rumah bahwa ada asap di belakang kontrakan.

Ketika dicek, Baktiar tidak menemukan adanya asap ditempat yang ditunjuk warga tersebut. Saat kembali ke depan rumah, sontak dilihatnya ada api sudah menyala di dalam rumah Anto, tepat di samping rumah Baktiar.

Api yang melalap bangunan kayu itu dengan cepat membesar dan membakar habis rumah yang ditempati Anto dan kemudian merambat ke rumah yang ditempati oleh Baktiar.

“Masyarakat sekitar yang melihat ada kebakaran langsung mencoba membantu memadamkan api dengan menggunakan mesin robin dan mobil tangki air milik PT. ISK serta menggunakan APAR milik SPBU Putera Sindo,” kata Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKPB Dolifar Manurung melalui Kapolsek Kempas AKP Risnan Aldino.

Diceritakan, dalam kebakaran tersebut, seorang warga yang bernama Ijan juga mencoba membantu memadamkan api. Namun malangnya, Ijan malah terkena sengatan listrik sehingga saat itu juga korban Ijan dibawa ke Klinik PT ISK guna mendapatkan perawatan medis.

Api sudah dapat dipadamkan dan penyebab kebakaran tersebut diduga karena hubungan arus pendek listrik.

“Untuk kerugian materil, Anto mengalami kerugian mencapai Rp 150 juta dan Baktiar Rp 100 juta. Total kerugian material kedua korban diperkirakan sebesar Rp 250 juta,” pingkasnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan membantah tersiarnya kabar bahwa dirinya menolak dana bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 untuk gaji guru bantu.

Kritikan terhadap dirinya yang disumberkan pada surat yang ditujukan Pemkab Inhil kepada Gubernur Riau bernomor 050/BAPPEDA/2016/597 tertanggal 11 November 2016 itu dinilai Bupati timbul atas sebab terjadinya salah penafsiran.

“Coba baca secara jelas termasuk lampiran suratnya secara utuh. Jangan setengah-setengah. Jadi kita tidak keliru menyampaikan informasi kepada masyarakat,” Klarifikasi Wardan melalui rilis siaran persnya, Rabu (8/3/2017).

Diterangkan Bupati, didalam surat tersebut sangat jelas dibunyikan bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi proposal usulan Bankeu Provinsi Riau 2017 antara SKPD Provinsi Riau dan SKPD Kabupaten Inhil disepakati beberapa hal, diantaranya disebutkan beberapa kegiatan tidak dapat dibiayai melalui Bankeu Provinsi Riau tahun 2017, salah satunya “gaji guru bantu”.

“Artinya bukan kita menolak. Tetapi untuk gaji guru bantu yang dikabarkan saya tolak itu dananya sudah dianggarkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kita tidak lagi perlu mengusulkan” Perjelas Bupati

” Masak iya kita menolak. Tidak benar. Kalau bisa kita malah meminta tambahan. Jadi informasi yang diterima sumber tidak utuh dan akibatnya berita yang disampaikan terpelintir atau malah sengaja dipelintir-pelintir,” kembali dipertegas Bupati

Selama ini aja lanjut Bupati, pihaknya cukup memperhatikan nasib guru bantu. Mengingat itu adalah komitmennya sebagai kepala daerah untuk memajukan Dunia pendidikan.

Sementara itu Kepala Bappeda Inhil, H Tengku Juhardi kembali mempertegas bahwa untuk gaji guru bantu memang tidak perlu lagi diusulkan kabupaten/kota karena memang sudah masuk dalam Anggaran APBD Riau setiap tahunnya.

Untuk TA 2017 menurutnya Dana Bankeu untuk Kabupaten Indragirindragiri Hilir sesuai SK Gubernur nomor 233/II/2017 terlampir sebesar kurang lebih Rp 74 M.

“Di dalam RP 74 itu, Rp 10,6 M-nya untuk gaji 443 orang guru bantu,”Terang Tengku Juhardi./ Mirwan