TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ir (35) Kepala Seksi Sales PT PS Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah harus berurusan dengan kepolisian. Pasalnya, ia diduga telah menyelewengkan uang milik perusahaannya, Kamis (9/3/2017) sekitar pukul 17.00 WIB.

Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBO Dolifar Manurung melalui Kasat Reskrim, AKP Arry Prasetyo menerangkan, pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan uang yang semestinya digunakan untuk pembelian kelapa.

“Ia menyerahkan diri dan didampingi oleh beberapa orang Staf PT PS,” katanya, Jum’at (10/3/2017).

Dijelaskan, kejadian penggelapan terhadap uang perusahan itu terjadi sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Februari 2017 lalu. Dibulan Februari 2017, pihak Manajemen PT PS baru mengetahui adanya tindakan penggelapan tersebut.

“Awalnya pihak manajemen merasa curiga, karena uang yang digelontorkan kepada pelaku tidak sesuai dengan kelapa dan kopra yang masuk. Kecurigaan tersebut menyebabkan manajemen perusahaan memutuskan untuk melakukan audit, dan diketahui ada Rp 757 juta yang tidak diketahui penggunaan oleh pelaku selaku Kepala Sales,” paparnya.

Ketika hal tersebut hendak dikonfirmasi kepada pelaku, ternyata pelaku yang sebelumnya tinggal di kompleks PT PS Kuala Enok sudah meninggalkan Kuala Enok untuk menghindarkan tanggung jawab. Pelaku kemudian dilaporkan ke Polres Inhil.

Setelah mendapatkan laporan resmi, kepolisian mencoba melakukan upaya persuasif dengan menghimbau pihak keluarga pelaku agar pelaku dapat kooperatif dan menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan.

Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 17 sekira jam 17.00 WIB pelaku telah datang ke Sat Reskrim Polres Inhil untuk menyerahkan diri sehubungan dengan perkara tersebut.

“Pelaku saat ini diamankan di Mapolres Inhil untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka diancam dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara,” pungkasnya./mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2017 di Kantor DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Jum’at (10/3/2017).

Malam itu, tampak dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal, seluruh unsur pimpinan DPRD hingga sejumlah anggota dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Perlu diketahui, dalam persidangan tersebut untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018 dan mengambil keputusan.

Pokok-pokok pikiran disampaikan itu adalah Peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2016. Disebutkan pada bab XV, tentang pokok-pokok pikiran DPRD pada Ayat (1) pokok-pokok pikiran dewan adalah hasil pemikiran DPRD yang berisikan berbagai program dan kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kemudian Ayat (2) pokok-pokok pikiran dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRD dan ditetapkan melalui sidang Paripurna.

Ayat (3) pokok-pokok pikiran dewan bersumber dari hasil kegiatan pada masa reses anggota DPRD, hasil rapat DPRD, hasil kunjungan kerja DPRD ke dalam dan ke luar provinsi, laporan, usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis ke DPRD.

Ayat (4) pokok-pokok pikiran dewan disampaikan dan dipresentasikan di Musrenbang tingkat Kabupaten Inhil. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diterima dan disetujui oleh anggota DPRD kabupaten Inhil.

“Rapat ini merupakan rapat panitia khusus dalam melaksanakan kegiatan pokok-pokok pikiran yang diamanahkan dalam undang2 no 4 tahun 2010,” kata Pimpinan Sidang Rapat Paripurna Ke-6, Dr H Syaharuddin.

Ditambahkan, rapat itu juga merupakan kegiatan dari DPRD yang memberikan suatu keleluasaan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga pihaknya harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

“Dengan adanya pokok-pokok pikiran ini kita bisa melihat langsung kepada masyarakat yang mana aspirasinya belum tersampaikan dengan adanya pokok2 pikiran ini bisa terlaksana,” tuturnya.

Kemudian, wakil Ketua DPRD Inhil ini juga mengatakan bahwa prioritas dari DPRD ada dari aspirasi masyarakat yang harus dibantu berdasarkan reses, rapat DPRD, kunjungan-kunjungan DPRD dan bakal sampaikan kepada pemerintah./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mewakili Bupati Inhil HM Wardan, Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal menghadiri rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2017 di Kantor DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Jum’at (10/3/2017).

Malam itu, persidangan juga dihadiri langsung oleh unsur pimpinan DPRD hingga seluruh anggota dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Perlu diketahui, dalam persidangan tersebut untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018 dan mengambil keputusan.

Pokok-pokok pikiran disampaikan itu adalah Peraturan tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2016. Disebutkan pada bab XV, tentang pokok-pokok pikiran DPRD pada Ayat (1) pokok-pokok pikiran dewan adalah hasil pemikiran DPRD yang berisikan berbagai program dan kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kemudian Ayat (2) pokok-pokok pikiran dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRD dan ditetapkan melalui sidang Paripurna.

Ayat (3) pokok-pokok pikiran dewan bersumber dari hasil kegiatan pada masa reses anggota DPRD, hasil rapat DPRD, hasil kunjungan kerja DPRD ke dalam dan ke luar provinsi, laporan, usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis ke DPRD.

Ayat (4) pokok-pokok pikiran dewan disampaikan dan dipresentasikan di Musrenbang tingkat Kabupaten Inhil. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diterima dan disetujui oleh anggota DPRD kabupaten Inhil.

“Rapat ini merupakan rapat panitia khusus dalam melaksanakan kegiatan pokok-pokok pikiran yang diamanahkan dalam undang2 no 4 tahun 2010,” kata Pimpinan Sidang Rapat Paripurna Ke-6, Dr H Syaharuddin.

Ditambahkan, rapat itu juga merupakan kegiatan dari DPRD yang memberikan suatu keleluasaan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga pihaknya harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut.

“Dengan adanya pokok-pokok pikiran ini kita bisa melihat langsung kepada masyarakat yang mana aspirasinya belum tersampaikan dengan adanya pokok2 pikiran ini bisa terlaksana,” tuturnya.

Kemudian, wakil Ketua DPRD Inhil ini juga mengatakan bahwa prioritas dari DPRD ada dari aspirasi masyarakat yang harus dibantu berdasarkan reses, rapat DPRD, kunjungan2 DPRD dan bakal sampaikan kepada pemerintah./adv/mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peristiwa kebakaran di Jalan Sapta Marga Ujung Gang Samarinda RT 005 RW 013 Tembilahan Hulu, Jum’at (10/3/2017) tadi pagi diduga karena arus pendek.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Dolifar Manurung melalui Kapolsek Tembilahan Hulu AKP A Raymond Tarigan. Menurutnya, dugaan musibah yang terjadi pada pukul 09.00 WIB itu berdasarkan penyelidikan petugas di lapangan.

“Menurut keterangan dari korban bahwa api pertama kali terlihat dari atas dapur rumah yang mana di sana terdapat banyak kabel listrik, karena itu diduga penyebab kebakaran dikarenakan arus pendek lisrtik atau korsleting listrik,” kata Kapolsek.

Dan dikatakannya, pemilik rumah tersebut adalah Jami’at (53) seorang ibu rumah tangga, saat musibah berlangsung si korban itu sedang berada di rumah bersama dengan anak, menantu dan cucunya.

Tiba-tiba, korban melihat api sudah membesar dari dapur rumahnya. Korban bersama keluarganya segera keluar dan meminta tolong kepada warga setempat.

Kemudian sekira pukul 09.20 WIB, 2 unit Mobil dan 1 Unit motor Viar Damkar serta 1 unit Mesin pemadam PSTMI Kabupaten Inhil tiba di TKP. Pada pukul 10.00 WIB, api akhirnya berhasil dipadamkan.

“Meski tidak terdapat korban jiwa, namun korban mengalami kerugian material ditaksir sebanyak Rp 150 juta,” imbuhnya./mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Inhil, Jum’at (10/3/2017) sore.

“Jumlah tenaga honorer dalam KN-ASN Inhil ini lebih dari seribu orang, yang datang ini hanya perwakilan sebagai penyambung lidah atas harapan dilaksanakannya Revisi UU ASN,” kata Ketua DPD KN-ASN Inhil, Hendriyan.

Secara rinci, kedatangan para honorer ini adalah meminta kepada DPRD Inhil agar segera menyurati Pemkab Inhil untuk mendukung proses pengesahan Revisi UU ASN. Kemudian memberikan dukungan secara politik atau kelembagaan baik vertikal maupun horizontal terhadap proses pengesahan Revisi tersebut.

Selanjutnya, DPRD juga diminta melayangkan surat kepada Pemkab Inhil untuk tidak ada pemutusan hubungan kerja kepada tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak dalam proses Revisi UU ASN yang sedang berjalan.

“Terakhir, kami juga meminta izin agar seluruh dokumentasi dalam audensi ini maupun seluruh kegiatan yang ada untuk dipublikasikan dalam melaksanakan sosialisasi oleh DPD KN-ASN Inhil,” tambahnya.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam saat menyatakan Revisi UU ASN itu adalah kebijakan pemerintah pusat.

“Yang jelas, kami dari DPRD Inhil secara langsung akan menyampaikan kepada penerintah pusat melalui Komisi II DPR RI. Sebab kalau menyurati Pemkab Inhil sama saja tidak, karena posisi Bupati juga hanya sebatas penyelenggara daerah dan hanya bisa menunggu,” kata Dani.

Menyangkut adanya pemutusan hubungan kerja kepada tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak. Politisi Partai PKB ini akan melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan BKD Inhil untuk memintakan klarifikasinya.

“Pada intinya, pasal 131 A Revisi UU ASN itu memang menguntungkan bagi tenaga honorer dan pasti kami teruskan ke Komisi terkait DPR RI,” pungkasnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), KOMPOL Dr Azwar menyebutkan, keenam pelaku pungli yang terjaring OTT di Disdukcapil kemarin masih diproses.

Dimana para pelaku terjaring oleh Satgas Tindak itu terlebih dahulu diserahkan ke Satgas Yustisi. Tujuannya, untuk dilakukan proses lebih lanjut apakah termasuk dalam kategori tindak pidana ataukah masih dalam sanksi administratif.

“Yang menjaring kemarin itukan Satgas, pihak Satgas tindak terlebih dahulu menyerahkan ke Satgas Yustisi (Kasi Pidum Kejari, red). Setelah hasilnya diketahui, maka keenam pelaku ini baru diberi sanksi,” kata Azwar kepada detikriau.org di Mapolres Inhil, Jum’at (10/3/2017).

Namun, perwira yang juga menjabat sebagai Wakapolres Inhil ini belum bisa memastikan waktu penyelesaian perkara tersebut. Yang jelas katanya akan dituntaskan secepatnya.

“Kapan waktunya belum bisa dipastikan namun secepatnyalah kita kerjakan,” pungkasnya./mirwan