TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku meragukan adanya peningkatan data kemiskinan di wilayah Kabupaten Inhil.

Pasalnya, sampai sejauh ini dinilai Bupati, rilis data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhil dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tembilahan kerap tidak sinkron.

Terjadinya peningkatan masyarakat miskin diduga Bupati bisa terjadi karena banyaknya masyarakat ‘mengaku miskin’ yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut terjadi, karena terdapat indikator yang berbeda dari dua lembaga mengenai angka kemiskinan. Yang mana, BPS mengacu pada hasil survey di lapangan, sedangkan BPJS berpedoman pada jumlah peserta yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran. Sehingga, angka kemiskinan membengkak,” kata Wardan, disela kegiatan Forum Komunikasi Publik, Senin (13/3/2017) kemarin.

Untuk itu, orang nomor satu di negeri sri gemilang ini meminta kepada Disdukcapil agar melakukan standarisasi indikator kemiskinan sebagai acuan yang dapat digunakan secara umum.

“Memang tidak dapat dipungkiri, indikator kemiskinan ada berbagai macam. Sehingga, penyimpulan terhadap angka kemiskinan pun menjadi variatif. Peran Disdukpencapil dalam pengumpulan data masyarakat miskin dengan indikator yang baku tentu menjadi sebuah keharusan untuk menghindari kesimpang-siuran,” tuturnya./Adv/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Drs H Syaifuddin MP menilai keliru jika ada pihak-pihak yang menyatakan Pemkab Inhil menganaktirikan Madrasah dan Pondok Pesantren.

Faktanya menurut Syaifuddin, setiap tahun Pemkab Inhil tetap menganggarkan kebutuhan-kebutuhan untuk madrasah dan Ponpes yang tentunya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Secara aturan pembiayaan operasional madrasah dan ponpes itu kewenangannya kementerian agama yang penganggarannya melalui APBN. Jadi kita memang tidak bisa mengakomodir secara keseluruhan. Namun meskipun begitu, kita tetap memberikan perhatian dan dukungan sesuai kewenangan yang dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten.” Sampaikan Syaifuddin baru-baru ini di Tembilahan.

Selain itu, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil ini juga memastikan bahwa Pemkab Inhil tidak pernah membeda-bedakan antara sekolah Umum dengan Madrasah dan Ponpes. Tahun anggaran 2017 ini saja Disdik Inhil menurutnya sudah menganggarkan dana bantuan bagi 36 Madrasah dan Ponpes yang ada di Inhil.

Sebelumnya, Bupati Inhil HM Wardan mengklarifikasi kepada sejumlah awak media “pembantahan” akan beredarnya rumor bahwa dirinya dikesankan menganaktirikan keberadaan Madrasah dan Ponpes.

Benar menurut Bupati bahwa usulan Pemkab Inhil untuk bantuan madrasah dan ponpes melalui Bankeu provinsi Riau tidak diakomodir berdasarkan hasil tim verifikasi. Namun untuk itu, tahun anggaran 2017 Pemkab Inhil telah mengangarkan dana melalui APBD Inhil senilai Rp 23,4 Miliar.

“Walaupun kita tidak mendapatkan melalui Bankeu Provinsi Riau untuk madrasah dan pondok pesantren namun kita tetap menganggarkan melalui APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Tahun ini penganggarannya sebesar Rp 23,4 miliar,” ujar Bupati Inhil H.M Wardan akhir pekan kemaren.

Lebih lanjut dikatakannya, dirinya sangat berkomitmen memberikan layanan terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di dunia pendidikan baik sekolah negeri maupun madrasah dan ponpes.

Bukti wujud kepedulian itu dibuktikan dengan diterimanya Penghargaan dari Kementerian Agama kepada 11 Bupati/Walikota se-Indonesia yang salah satunya adalah Bupati Inhil dan  satu-satunya di Provinsi Riau pada saat itu.

Penghargaan yang diberikan Dirjen Pendidikan Islam saat itu merupakan penghargaan atas wujud perhatian Pemerintah Kabupaten dan salah satunya pemkab. Inhil yang sangat komit dalam pengembangan program kemitraan pendidikan.

“Jadi rumor pendiskreditan terhadap kepemimpinan saya itu kesannya provokatif dan tidak berdasar.” Akhir Bupati./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan, perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai stabil.

Pernyataam tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2017 di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (14/3/2017).

“Saya merasa penting untuk hadir di Inhil ini karena rasio perekonomian di Inhil ini berkontribusi besar terhadap perekonomian Provinsi Riau, perkembangannya cukup berdampak untuk provinsi,” kata Gubri.

Dikhususkan, dampak perekonomian tersebut terdapat pada tiga sektor yakni sektor pertanian, perkebunan rakyat dan sektor perdagangan.

Apalagi katanya, harga kopra saat ini semakin meningkat yang dinyatakan sebagai wahana mayoritas pendapatan masyarakat Inhil.

“Dalam hal itu, tentu saja saya harapkan supaya tetap bertahan. Pertumbuhan ekonomi global ini harus dipertahankan,” harapnya./Mirwan

Reteh, detikriau.org – Jaini (58), Sumiati (49) dan Aslamiyah (27) ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kebun milik ketiga korban di Jalan Imam Bonjol, Parit 2, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil. Selasa (14/3/2017) sekira pukul 11.30 Wib.

Meninggalnya ketiga korban yang merupakan suami, istri dan anak ini disebabkan sengatan listrik yang sedianya dipasang untuk mengamankan kebun milik mereka dari serangan hama babi.

Berdasarkan penjelasan Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung SIK, melalui Kapolsek Reteh AKP Suharyono menuturkan, kronologis kejadian yang memilukan itu awalnya diketahui oleh menantu korban Dayan Firadah (suami korban Aslamiyah. red) pada pukul 11.30 WIB. Saat itu, Dayan, yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara sapi melenguh dengan keras dari arah kebun yang berada di belakang rumah korban.

Mendengar suara itu, Dayan langsung berlari ke tempat suara itu berasal. Sesampainya, betapa terkejutnya Dayan, ia menyaksikan kedua mertua dan istrinya sudah terbaring tak bergerak didekat 2 ekor sapi yang juga sudah diam tergeletak. Ditempat tersebut, Dayan menemukan ada kabel listrik yang selama ini digunakan oleh mertuanya untuk mengatasi hama babi yang saat itu sudah dalam keadaan putus.

Melihat hal tersebut, Dayan lalu kembali ke dapur rumah untuk mencabut aliran listrik dan memberitahukan kepada tetangga di sekitar rumah. Masyarakat kemudian berbondong – bondong datang dan membawa mayat ketiga korban tersebut ke rumah tempat tinggal korban.

Personel Polsek Reteh yang mendapat informasi kejadian segera mendatangi TKP bersama dengan dokter dari RS. Tengku Sulung Pulau Kijang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengambilan VER, dokter menyatakan bahwa ketiga korban, dan 2 ekor sapi, tewas diakibatkan karena tersengat aliran listrik dari jerat babi hutan.

“Kuat dugaan korban Jaini lupa melepaskan aliran ke jerat babi tersebut, sehingga sewaktu sapinya tersengat aliran listrik, korban mencoba menolong, namun korban pun ikut tersengat listrik. Begitu juga ketika istri dan anak korban ingin menolong, mereka pun ikut tersengat listrik.” Sampaikan Suharyono

Saat ini ketiga jenazah korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Reteh./ Mirwan

Selatpanjang, detikriau.org – Sat Resnarkoba Polres Kep Meranti mengamankan seorang remaja perantara transaksi narkoba di Tkp Jl Kelapa Gading Kel Banglas Kec Tebing Tinggi Kab Kep Meranti.

Saat ditangkap, ditangan AA (15) warga Jl Beren Kel Selatpanjang Kota Kec Tebing Tinggi ini polisi berhasil menyita 1 paket kecil narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,27 gram, selasa (14/3/2017) sekira pukul 00.30 Wib dinihari.

Berdasarkan keterangan kapolres Meranti, AKBP Barliansyah SIK melalui Paur Humas Iptu Djonni Rekmamora, aktifitas AA memang sudah dimonitor oleh petugas.

Pada saat terlapor akan mengantarkan narkotika disuatu tempat yang sudah dijanjikan, saat menunggu pemesan terlapor langsung ditangkap.

“saat penangkapan ditangan kanan terlapor ditemukan 1 paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat 0,27 gram yg diakui terlapor dibeli dari seseorg seharga Rp.300 ribu,” sampaikan Paur Humas

Diterangkan Paur Humas, AA menjalankan aksi sebagai perantara jual beli. Dimana jika ada yang memesan, AA yang mencarikan barang yang diminta pemesan. Selama ini AA mangkal di depan salah satu tempat hiburan malam di kota Selatpanjang dengan modus bermain internet sembari menunggu pemesan.

“terlapor dan BB kini diamankan di Mapolres Kep Meranti guna proses sidik.”Akhiri Kapolsek./ko

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2017.

Kegiatanyang berlangsung di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (14/3/2017) itu juga dihadiri Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain, Bupati Inhil HM Wardan, unsur Forkopimda Inhil serta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Bupati Inhil mengaku telah memulai beberapa tahapan perencanaan berdasarkan dari Musrenbang Desa, Kelurahan, Kecamatan dan forum OPD serta forum konsultasi publik.

Usulan masyarakat hasil Musrenbang tingkat bawah, dipaparkannya telah diinput ke dalam sistem e-planning itu dan diperoleh total usulan sebesar Rp 6,49 trilun. Dan setelah dilakukan verifikasi melalui forum OPD, maka total usulan menjadi Rp tersebut sebesar 1,66 trilyun.

”Jika melihat realisasi belanja langsung pada APBD Kabupaten Inhil selama beberapa tahun terakhir, kemampuan anggaran kita hanya berkisar sebesar Rp1,2 trilun,” kata Wardan.

Untuk itu, lanjutnya, dalam pembahasan Musrenbang kali ini masih perlu dirasionalkan lagi usulan masyarakat sesuai proyeksi kemampuan anggaran tahun 2018./ADV/Mirwan