“DMIJ dan IKK Wujudkan Pemerataan Pembangunan”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan meminta kepada masyarakat yang belum menikmati “kue” pembangunan seperti misalnya kelancaran akses transportasi untuk bersabar. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa serta-merta dilaksanakan tanpa melewati tahapan proses.

“Butuh waktu dan butuh dana yang tidak sedikit. Kita (Kabupaten Inhil, red) tidak memiliki anggaran yang besar. Apalagi, Kabupaten Inhil yang akan dibangun ini merupakan Kabupaten terluas se – Provinsi Riau,” Sampaikan Bupati dihadapan puluhan jema’ah shalat Tarawih Surau Darussalam, Jalan Pelajar, Tembilahan Hulu, Rabu (7/6/2017) malam.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Beber Bupati, ketersediaan anggaran melalui APBD Kabupaten Inhil saat ini tidak memadai untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan akan pembangunan di 20 (Dua Puluh) Kecamatan se – Kabupaten Inhil ini.

“Untuk itu, saya beserta jajaran di Pemerintahan Kabupaten Inhil harus terlebih dahulu mencarikan sumber pembiayaan pembangunan lainnya. Misalnya sumber yang berasal dari APBN ataupun APBD Provinsi Riau. Ini juga tidak bisa secara instan kita peroleh,” katanya.

Disamping itu, dijelaskan Bupati Wardan, tahapan dalam proses pembangunan, secara periodik, harus lebih dulu dimulai dari kalangan masyarakat pada tataran perdesaan maupun Kelurahan hingga sampai ke tingkat Kabupaten. Untuk itu, lanjutnya, memerlukan waktu yang tidak sebentar guna merealisasikan cita – cita pembangunan masyarakat.

“Instrumen yang digunakan adalah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Sebagaimana yang kita kenal pada tingkat desa adalah Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Yang mana, dalam implementasinya, penggunaan instrumen ini merupakan satu – satunya jalan untuk mengakomodir aspirasi pembangunan yang berasal dari masyarakat itu sendiri,” pungkas Bupati Wardan.

Maka dari itu, Bupati Wardan kembali menegaskan, pembangunan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat. Terlebih, dengan kapasitas keuangan daerah yang terbatas. Namun Bupati tetap optimistis, kedepan, seluruh kawasan se – Kabupaten Inhil akan dapat tersentuh oleh pembangunan yang terus digesa pihak Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Bertahap, pembangunan akan menyentuh daerah – daerah se – Kabupaten Inhil. Sampai saat ini pun, saya beserta jajaran saya di Pemerintahan Kabupaten Inhil tengah berupaya semaksimal mungkin untuk menggesa pembangunan yang merata di setiap kawasan”

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan perdesaan dan perkotaan, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Inhil menerapkan 2 (Dua) program sekaligus, yakni program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan program Infrastruktur Ibukota Kecamatan (IKK).

“Kedua program tersebut, sudah berjalan beberapa tahun belakangan. Dengan dilaksanakannya kedua program itu, manfaat dari pembangunan pun sudah mulai terasa di kalangan masyarakat yang kini dapat menikmati akses jalan antar wilayah kian lancar tanpa hambatan,” Akhiri Bupati./ADV/ Bid. P4KSDK Diskominfo Inhil/Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rizka Lestari, seorang mahasiswi semester 8 di Fakultas TIK UNISI ini resmi dilantik sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Islam Indragiri (UNISI) masa bhakti 2017-2018.

Prosesi pelantikan tersebut dilakukan oleh Wakil Rektor (WR) III UNISI, Ilyas S Kom M Kom di diruang praktek pradilan semu Fakultas Hukum UNISI, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (7/6/2017) kemarin sore.

Kala itu, sejumlah jajaran pengurus Badan Eksikutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNISI juga dilantik secara serentak masa bhakti 2017-2018.

Wakil Rektor III dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada kepengurusan DPM dan BEM UNISI yang baru saja dilantik. Tentunya ia berharap mampu menjadikan roda organisasi lebih baik lagi kedepannya dan mampu membuat Universitas bangga terhadap pola fikir mahasiswa tersebut.

“Pelantikan ini merupakan suatu kebahagiaan bagi segenap pengurus DPM dan BEM UNISI, dimana satu tahapan untuk keberlangsungan organisasi  telah dapat terlaksana,” ujarnya.

Sementara itu, Rizka Lestari selaku Presma UNISI yang baru saja dilantik mengajak semua pihak untuk bersatu memajukan Univeristas kebanggaan daerah tersebut yang mampu menyatukan misi, almamater dan tujuan.

Rizka juga berharap semoga dengan telah dilaksanakannya pelantikan ini, semua dapat mengemban amanah dan meningkatkan kebersamaan dalam mengembangkan UNISI jaya dan bergemilang.

“Kepada seluruh pengurus DPM dan BEM UNISI juga diharapkan mampu bersinergi dan mengembangkan segenap potensi melalui ide-ide yang cerdas sebagai kontribusi demi mewujudkan UNISI yang lebih gemilang,” imbuhnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten II Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rudiansyah membuka secara resmi penyusunan instrumen Analisis Jabatan (Anjab) dan penyusunan Kelas Jabatan (job grade) serta standar kompetensi jabatan, Kamis (8/6/2017).

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan. Saat itu, turut dihadiri Kepala BKD Kabupaten Inhil H Fauzar, Kabag dan Kasubag di lingkungan Pemkab Inhil.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dengan menghadirkan 2 orang narasumber dari BKN Kantor Regional XII Pekanbaru. Tujuannya, dimaksudkan untuk merealisasikan amanat UUD Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Melalui penyusunan ini, diharapkan akuntabilitas kinerja kelembagaan akan optimal, karena fungsi dan tugas pokok kelembagaan akan sesuai dengan desain struktur yang berorientasi pada visi, misi dan tujuan organisasi,” katanga.

Dijelaskan, pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pedoman yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan program analisis jabatan pada masing-masing unit kerja, sehingga diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pernyelenggaraan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini bertujuan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan atau unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan  kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.

Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun ini, sambungnya, nantinya akan mengarah kepada evaluasi jabatan, yang mana hasil dari evaluasi jabatan akan dapat ditetapkan kelas jabatan dan standar kompetensi manajerial yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Inhil dan ditetapkannya standar kompetensi manajerial sebagai dasar untuk melihat kompetensi seorang pegawai negeri sipil dengan hasil akhir penempatan pns sesuai dengan kompetensinya.

“Untuk itu, diharapkan kepada bapak/ibu sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh sehingga nantinya mampu memahami, menganalisis, mengukur, menentukan, menerapkan, menilai dan melaporkan informasi jabatan dalam rangka penataan organisasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, sesuai dengan prinsip organisasi. Dan kepada narasumber, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik ini,” tuturnya./ADV/Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengimbau masyarakat lebih pro – aktif memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) sebagai suatu program prioritas Pemerintah Kabupaten Inhil.

Imbauan ini disampaikan Bupati Wardan pada pidatonya usai melaksanakan shalat terawih berjama’ah di Surau Darussalam, Jalan Pelajar, Tembilahan Hulu, Rabu (7/6/2017) malam.

Pengawasan yang diberikan masyarakat, menurut Bupati Wardan merupakan salah satu wujud pemberdayaan dari seluruh komponen masyarakat itu sendiri.

“Memang pelaksanaan DMIJ, selain konsep yang menitikberatkan pembangunan di kawasan perdesaan, dalam konteks pelaksanaannya dituntut pula keikutsertaan masyarakat yang merupakan manifestasi dari kegiatan pemberdayaan,” ungkap Bupati disambut riuh tepuk tangan jema’ah Surau Darussalam.

Pengawasan tersebut, dikatakan Bupati Wardan juga dapat difungsikan sebagai sebuah instrumen untuk mengeliminir potensi penyelewengan dana anggaran pelaksanaan program DMIJ yang relatif besar hingga mencapai Rp. 180 Milyar per tahunnya atau berkisar antara 8,5 sampai 10 persen dari total APBD Kabupaten Inhil.

“Sekiranya dari hasil pengawasan oleh masyarakat, ditemukan bukti adanya penyelewangan dana pelaksanaan DMIJ maka segera laporkan kepada saya. Begitu pula, jika ada indikasi dari oknum pelaksana maupun pengelola anggaran yang ‘bermain’, silahkan masyarakat langsung laporkan kepada saya,” minta Bupati Wardan dengan penuh penegasan.

Dalam pelaksanaan DMIJ, Bupati Wardan mengimbau kepada aparatur Pemerintahan Desa untuk senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dana anggaran. Sebab, sejak awal, lanjut Bupati, program DMIJ tersebut memang telah mengusung manajemen mesjid dalam hal pengelolaan keuangan.

“Secara teknis, transparansi dan akuntabilitas ini dilakukan dengan cara memajang total pemasukan dan pengeluaran dari dana anggaran DMIJ di setiap Kantor Desa menggunakan papan tulis misalnya. Sehingga, masyarakat dapat mengakses informasi seputar penggunaan dana DMIJ dengan lebih leluasa tanpa ada yang ditutup – tutupi,” tutup Bupati Wardan./ Diskominfo Inhil/ADV

MAKASSAR — Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sumarna Surapranata mengatakan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan akan mulai diterapkan Juli 2017.

“Kami rencanakan tahun ajaran baru 2017/2018 mulai berlaku atau mulai Juli 2017,” kata Sumarna yang ditemui usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK Sederajat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Selasa (6/6).

Menurut dia, pemerintah sedang mengodok regulasi terkait kebijakan ini. Sementara terkait regulasi yang mengatur waktu kerja guru dan kepala sekolah, dia menyebutkan, sudah tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005.

Dalam aturan tersebut, dia menuturkan, waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan dengan waktu istirahat sekitar 30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan.

“Jadi waktu kerja lima hari dari Senin sampai Jumat, sementara Sabtu dan Minggu untuk keluarga, termasuk untuk keluarga guru,” kata Sumarna.

Sumarna berharap pada akhirnya kebijakan ini diharapkan juga akan mendukung tumbuh kembang sektor pariwisata. “Kalau Sabtu dan Ahad libur kan biasanya digunakan untuk kumpul bersama keluarga dan berwisata,” ujar dia.

Ia optimistis kebijakan ini dapat berjalan dengan baik ke depan, sambil sekolah mempersiapkan fasilitas-fasilitas tambahan yan dibutuhkan. Sekarang sudah ada sekolah swasta yang sudah menjalankan.

“Ke depan seluruh sekolah diharapkan akan melaksanakan kebijakan ini dengan melakukan penyesuaian seperti fasilitas kantin, dan ruang sholat,” kata Sumarna.

Senada, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap jika kebijakan ini akan dilaksanakan. “Penyesuaian-penyesuaian tetap dibutuhkan misalnya untuk tempat sholat atau kantin bagi siswa,” kata Syahrul.

Sumber: Republika dilansir melalui Antara

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Provinsi Riau bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Inpenksi Mendadak (Sidak) di pasar-paaar Tembilahan, Selasa (6/6/2017) kemarin.

Pasar tersebut diantaranya Pasar Rakyat, Pasar Pagi, Pasar Wadai Jalan Pangeran Hidayat, Jalan M Boya dan Jalan Kapten Muhktar.

Kala itu, pihaknya mengambil puluhan sample untuk dilakukan uji cepat. Alhasil, 3 sample diduga mengandung bahan berbahaya pewarna merah Rhodamin B, yaitu terasi merah muda, delima dan terasi udang.

Kepala Balai Besar POM Provinsi Riau Riau, Muhammad Kashuri menerangkan, pewarna Rhodamin B ini adalah pewarna kain dan pewarna sintetik, apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama bisa meniumbulkan gangguan kesehatan, mulai dari gangguan pencernaan, gagal ginjal sampai dengan kanker.

“Kami berharap masyarakat di Kabupaten Inhil khususnya Tembilahan bisa mewaspadai ciri-ciri makanan yang mengandung Rhodamin B,” ingatkannya.

Ia menjelaskan, ciri-ciri makanan berbahan pewarna tersebut tampak jika terkena sinar matahari, sebab bisa memberikan warna yang berpendar seperti timbul pelangi, itulah ciri makanan yang positif Rhodamin B.

“Terhadap pedagang yang samplenya positif nanti kita akan lakukan pendekatan persuasif pembinaan, supaya besok tidak berjualan lagi. Kami juga akan mengumpulkan informasi dimana produk makanan tersebut didapat dan siapa pembuatnya, kemudian bahan berbahaya dipasok dari mana. Kalau memang ada unsur pidana akan kita lakukan tindakan hukum, namun jika hanya masalah administrasi akan kita beri sanksi administratif. Itu yang akan kita lakukan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, H Zainal Arifin menanggapi bahwa pada umumnya masyarakat sudah menggunakan bahan yang tidak berbahaya untuk dikonsumsi, walaupun ada satu dua yang perlu dakukan pembinaan.

“Saya harap masyarakat bisa mengkonsumsi makanan atau jajanan wadai pada bulan Ramadhan ini tidak perlu khawatir karena sudah terhindar dari bahan-bahan berbahaya,” tutur Zainal Arifin./Mirwan