Persyaratan umum seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya ialah:

13. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Provinsi Riau;
14. Sekurang-kurangnya memiliki Pangkat / Golongan Ruang Pembina (IV/a);
15. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun.
16. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Strata Satu (S-1) atau Diploma IV.
17. Usia maksimal pada tanggal 14 Juni 2017 tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
18. Semua Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai BAIK untuk 2 (dua) tahun terakhir;
19. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang tempat bertugas, Kecuali Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
20. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial – Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
21. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
22. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat Sedang dan/ atau Berat, dan/atau Tidak sedang menjalani hukuman disiplin, dan/atau Tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
23. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
24. Telah menyerahkan SPT Tahunan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
25. Tidak teridentifikasi mengkonsumsi / menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Adiktif lainnya.

Sedangkan, persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berminat mengikuti seleksi adalah sebagai berikut:

1. Surat lamaran yang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh pelamar diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
2. Photocopy ijazah terakhir dan/atau ijazah yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
3. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup sesuai anak lampiran Keputusan Kepala BKN Nomor 11 tahun 2002;
4. Photocopy SK Pangkat terakhir, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
5. Photocopy SK dalam Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Umum, dilegalisir pejabat yang berwenang;
6. Photocopy sertifikat DIKLAT PIM TINGKAT III (bagi yang memiliki) untuk Jabatan Kepala Dinas, ditambah dengan photocopy sertifikat DIKLAT Teknis/Fungsional (jika ada);
7. Photocopy Penilaian Prestasi Kinerja Tahun 2015 dan 2016, dilegalisir pejabat yang berwenang;
8. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah;
9. Photocopy SPT Tahunan tahun terakhir;
10. Photocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Pas Photo terbaru, berwarna (dengan latar belakang warna merah), ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
12. Photocopy Penghargaan yang pernah diperoleh (jika ada);
13. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang atau atasan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan Perundang-undangan.
14. Surat Pernyataan menerima seluruh ketentuan dalam tahap proses Seleksi dari yang bersangkutan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,-
15. Menandatangani PAKTA INTEGRITAS (yang disediakan oleh Panitia).
16. Surat Keterangan/Rekomedasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang tempat bertugas, kecuali PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rincian tahapan atau kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk 3 OPD adalah sebagai berikut:

7. Pengumuman dan penerimaan berkas – 14 Juni s/d 5 Juli 2017
8. Seleksi Administrasi – 6 s/d 7 Juli 2017
9. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi – 10 Juli 2017
10. Seleksi Kompetensi Manajerial – 13 s/d 14 Juli 2017
11. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Manajerial – 20 Juli 2017
12. Seleksi Kompetensi Bidang dan Wawancara Akhir – 24 s/d 25 Juli 2017
13. Pengumuman Akhir – 28 Juli 2017

Untuk lebih jelas, penjabaran dari setiap tahapan sistematis seleksi seperti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi :
2. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan;
3. Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi selanjutnya.
4. Seleksi Kompetensi :

Panitia akan melakukan tes kompetensi terhadap seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kompetensi Manajerial yang dilakukan bekerjasama dengan Assesmen Center Polda Riau;
2. Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan dengan menggunakan metode tertulis (penulisan dan presentasi makalah) dan wawancara kompetensi bidang.
3. Wawancara Akhir

Dalam proses seleksi terbuka yang diselenggarakan ini, masih ada beberapa ketentuan lain yang harus dipatuhi oleh setiap peserta seleksi sebelum sampai pada tahap pengumuman akhir, seperti:

9. Berkas Administrasi (hardcopy) sudah harus sampai/diterima Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka yang beralamat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir, Jalan SKB, Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, selambat-lambatnya pada pukul : 16.00 WIB, tanggal 5 Juli 2017;
10. Calon Peserta yang mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dapat melamar 3 (tiga) jabatan yang tersedia;
11. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersifat Final dan Mengikat;
12. Berkas lamaran yang diterima oleh Panitia, menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali;
13. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa pelamar telah memberikan data dan/atau keterangan yang tidak benar maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berhak untuk membatalkan hasil seleksi;
14. Hal-hal yang terjadi pada peserta yang diakibatkan oleh kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta yang bersangkutan;
15. Selama mengikuti proses seleksi peserta tidak dipungut biaya;
16. Apabila diperlukan, Panitia Seleksi dapat memperpanjang dan/atau melakukan perubahan terhadap jadwal sebagaimana tersebut di atas.
17. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi di nomor handphone 082391125688 dan 082170992535./ Bid. P4KSDK Diskominfo Inhil/dro

Save

PELANGIRAN (detikriau.org) – Setelah 2 bulan lebih, semenjak mayat Daeng Magssing (65) warga Kanal 10,5 Dusun Banjar Sari Desa Wonosari Kecamatan Pelangiran ditemukan pada 14 Mei lalu, akhirnya terbongkar.

Dimana waktu itu jazad tersebut ditemukan di Kebun milik korban di Kanal 10,5 Dusun Banjar Sari Desa Wonosari Kecamatan Pelangiran.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan secara mendalam, diketahui bahwa korban meninggal dunia, diduga akibat dibunuh oleh terduga pelaku Jae alias An (49) warga Kanal 10,5 Dusun Banjar Sari Desa Wonosari.

“Setelah melakukan pembunuhan, terduga pelaku menghilangkan jejaknya dengan melarikan diri ke Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,” kata Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung melalui Paur Humas, Iptu Heriman Putra, Jum’at (16/6/2017).

Setelah mendapat informasi tentang keberadaan terduga pelaku, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekira pukul 08.00 WIB, Tim Opsnal Polsek Pelangiran, yang dipimpin oleh PS Kanit Reskrim Polsek Pelangiran AIPTU Herry Indrawan dan diback Up oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Inhil dan Polsek Tungkal Jaya, berhasil mengamankan terduga pelaku, saat sedang melintas di Jalan Lintas Timur Desa Peninggalan Kec. Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

Dari hasil Interogasi, terduga pelaku mengakui, bahwa dirinya merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban. Menurut terduga pelaku, pembunuhan tersebut, di latar belakangi permasalahan sengketa tanah antara korban dan terduga pelaku.

Pada bulan Januari 2017 (tanggal tidak ingat)  sekira pukul 07.00 WIB, terduga pelaku, mendatangi rumah korban, dengan maksud untuk mempertanyakan permasalahan sengketa tanah tersebut. Namun yang terjadi kemudian, antara korban dan terduga pelaku, malah terjadi pertengkaran.

Hingga akhirnya, kemudian pelaku emosi, lalu memukul tengkuk korban, dengan menggunakan kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan korban roboh/tumbang. Pelaku membawa jasad korban dengan cara dipikul, selanjutnya dibuang ke dalam sumur dan ditutupi dengan pepohonan kecil dan pelepah kelapa. Jasad korban baru ditemukan pada tanggal 14 Mei 2017.

“Saat ini terduga pelaku, sudah diamankan di Mapolres Inhil, guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,” tutupnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Indragiri Hilir (Inhil) berhasil mengamankan Sar (30), seorang pria yang diduga menjadi pelaku tindak pidana penipuan, Kamis (15/6/2017) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Tembilahan.

Pria asal Jalan Waspada Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan ini dilaporkan oleh 17 orang korbannya, karena telah menipu mereka untuk menyerahkan sejumlah uang dan kepada para korban dijanjikan bekerja sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) pada Dinas Sosial Kabupaten Inhil.

Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung, S.IK, melalui Kasat Reskrim Polres Inhil, AKP Arry Prasetyo, S.H, M.H, menceritakan penangkapan terduga pelaku berdasarkan laporan para korban ke Polres Inhil.

“Kejadian penipuan tersebut berawal pada pertengahan bulan April 2017, ketika terduga pelaku mulai menghubungi para korban, melalui handphone, dan menawarkan pekerjaan sebagai tenaga PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Inhil,” katanya.

Kepada para korban, pelaku menyebutkan, bahwa mereka akan mendapat gaji sebesar Rp 800 ribu perbulan. Mereka juga dijanjikan langsung mengikat kontrak, dan mendapat fasilitas berupa baju dinas Pemda, baju batik dan baju olah raga.

Setelah berjalan selama kurang lebih 1,5 bulan, beberapa korban yang seharusnya sudah menerima gaji, mendatangi terduga pelaku, namun pelaku beralasan, bahwa karena baru bulan pertama, masih dianggap training atau percobaan dan mereka belum menerima gaji.

Pelaku kemudian malah memberi angin kepada para korban, dengan mengatakan guna mendapatkan tunjangan lebih, para korban tersebut, yang sudah terlebih dahulu berkerja, disuruh lagi mencari kawannya yang lain, untuk meminta kerja kepada terduga pelaku.

Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, para korban yang mulai merasa curiga, karena hanya disuruh mengisi blangko yang itu – itu saja, namun tidak memiliki kantor yang tetap, berinisiatif untuk mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Inhil guna mengonfirmasikan status mereka sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang selama ini dikordinir oleh terduga pelaku.

Betapa kecewanya para korban, setelah mendapati kenyataan, bahwa untuk saat ini, tidak ada pembukaan lowongan kerja sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Para korban pun mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Sosial, bahwa untuk penerimaan lowongan sebagai PSM (kontrak) pendaftaran melalui online dan tidak sama sekali dipungut biaya (gratis).

Selain itu cara kerja sebagai PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) juga tidak seperti yang diperintahkan pelaku kepada para korban, hanya mengisi blangko, melainkan setiap satu orang PSM akan di tempatkan di satu kecamatan, bertugas mendata masyarakat yang memerlukan bantuan.

Setelah mendapat konfirmasi dan klarifikasi dari pihak Dinas Sosial Kab. Inhil, para korban akhirnya menyadari, bahwa mereka telah ditipu oleh terduga pelaku dan selanjutnya melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polres Inhil.

Berdasarkan laporan resmi yang diterima dari pihak korban selanjutnya unit Pidum Sat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Akibat kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian yang bervariasi, masing – masing berkisar antara Rp. 1.400.000.- sampai dengan Rp. 2.400.000.- , dengan total kerugian kurang lebih Rp. 24.000.000.

Saat ini, terduga pelaku, sudah diamankan di Polres Inhil, dan terhadap dirinya akan disangkakan dengan pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”/Mirwan

SELATPANJANG, detikriau.org – Satuan Narkoba Polres Kepulauan Meranti membekuk BAS, warga Jalan Sumber Sari Gang Kampas, Kelurahan Selatpanjang Timur dan DI warga Jalan Rambutan Desa  Alahair. Kedua  terlapor dugaan penyalahgunaan narkotika warga Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ini diringkus pada rabu (14/6/2017) sekira pukul 22.00 Wib

“Berdasarkan hasil lidik diduga bahwa BAS baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu,” Sampaikan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Barliansyah SIK melalui Paur Humas Polres Kepulauan Meranti, IPTU Djoni Rekmamora. Kamis (15/6/2017)

Sebelum dilakukan penangkapan, ditambahkan Djoni, tim Satuan Narkoba telah melakukan pengamatan terhadap BAS.

“Tim sempat mengamati gerak gerik BAS saat keluar dari rumah kosnya dengan mengendarai sepeda motor. Saat BAS menunggu pesanan narkotika dilakukan penangkapan. Namun saat digeladah tidak ditemukan barang bukti. Tapi dianya (BAS, red) mengakui bahwa baru siap menggunakan narkotika diduga jenis shabu dirumah kost-nya di Jalan Rambutan,” ungkap Djoni.

Kemudian, lanjutnya, BAS dibawa kerumah kostnya tersebut. Saat tiba dirumah kos BAS tersebut, sudah menunggu saudara DI.

“Saat dilakukan penggeledah didepan kamar kost DI dan BAS, petugas menemukan 7 paket narkotika diduga jenis shabu yang tergantung di sudut atas pintu,”

Tak puas dengan hasil temuan tersebut, tim kembali melanjutkan pengembangan hingga ke rumah Nenek BAS. Upaya jajaran Polres Kepulauan Meranti  ini pun tak sia-sia, disudut depan rumah milik Nenek pemuda Kota Selatpanjang tersebut kembali ditemukan 3 paket narkotika diduga jenis shabu.

“Berat keseluruhan barang bukti narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1,74 gram,” Akhiri Djoni.

Guna proses sidik, kedua terlapor dan barang bukti berupa 10 paket narkotika diduga jenis shabu, 1 buah timbangan digital dan  2 unit Hp telah diamankan di Mapolres Kepulauan Meranti./ko.

Tembilahan, detikriau.org – Tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) telah dimulai. JPT Pratama pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Inhil tersedia untuk kembali diisi.

Ketiga JPT Pratama dimaksud ialah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Seleksi yang dilakukan oleh sebuah panitia seleksi ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setelah mendapat persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-1669/KASN/6/2017 Tanggal 13 Juni 2017 Perihal Rencana Seleksi Terbuka dan Assesment JPT Pratama.

“Seleksi yang digelar bersifat terbuka bagi seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan memenuhi sejumlah persyaratan umum dan persyaratan khusus yang dirilis oleh Pansel (Panitia Seleksi) terlebih dahulu,” kata Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Inhil, H Said Syarifuddin melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6/2017) malam.

Jika seluruhnya sudah dilengkapi maka, dikatakan Said Syarifuddin, berkas lamaran dapat ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama segala persyaratan yang dibutuhkan, baik umum maupun khusus.

Selanjutnya, Said Syarifuddin memaparkan, dalam proses seleksi, terdapat beberapa tahapan atau kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak panitia seleksi, dimulai dari tahap pengumuman dan penerimaan berkas hingga pengumuman akhir.

Setiap tahapan atau kegiatan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir inisewaktu – waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui pemberitahuan lebih lanjut.

Selain itu, nantinya para peserta seleksi juga akan melalui sejumlah tahapan sistematis dalam proses seleksi, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan wawancara akhir. Sistem yang diterapkan dalam setiap tahapan seleksi, menurutnya akan berbeda – beda.

Terakhir, Said Syarifuddin berharap agar seluruh peserta seleksi dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pihak panitia seleksi, serta dapat mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan lancar./ Bid. P4KSDK Diskominfo Inhil/ADV/dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – BPJS Kesehatan Cabang Tembahan mempermudah prosedur pelayanan bagi para pemudik hari raya Idul Fitri 1438 H.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Yessy Rahimi dalam konferensi pers bertema Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan di Media Center BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tembilahan, Kamis (15/6/2017).

Menurutnya, hal tersebut sebagai wujud kepeduliannya terhadap kenyamanan dan kepuasan masyarakat yang sedang bepergian. Jadi para peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang sedang mudik dijamin bisa memperoleh pelayanan kesehatan dengan prosedur yang lebih sederhana.

Oleh karenanya, para peserta JKN-KIS yang sedang mudik diimbau untuk selalu membawa Kartu JKN-KIS atau Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Askes atau Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jamkesmas.

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. Untuk prosedurnya, peserta JKN-KIS dalam kondisi darurat maupun non darurat dapat langsung berobat ke IGD rumah sakit terdekat, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” jelas Yessy.

Menurut Yessy lagi, kebijakan penyederhanaan prosedur pelayanan kesehatan tersebut berlaku sejak 19 Juni 2017 sampai dengan 2 Juli 2017.

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, peserta JKN-KIS yang sakit pada saat perjalanan mudik ataupun telah sampai ke tujuan tinggalnya, tidak harus melapor ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat. Kebijakan tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diemban BPJS Kesehatan.

“Penting diketahui bahwa pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang sedang mudik dan status Kepesertaan aktif. Karena itu, mohon agar peserta memastikan telah membayar iuran dan disiplin membayar iuran agar status kepesertaannya selalu aktif. Untuk mengecek iuran peserta, dapat dilakukan melalui aplikasi BPJS Kesehatan Mobile pada Menu Cek Iuran. Sedangkan untuk daftar fasilitas kesehatan dapat dilihat di website BPJS Kesehatan, Aplikasi BPJS Kesehatan Mobile, atau melalui Care Center BPJS Kesehatan 1500400,” paparnya.

Untuk memastikan kelancaran peserta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, BPJS Kesehatan juga telah menciptakan Aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat didownload secara gratis di Google Play Store untuk perangkat Android.

Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan.

Disamping itu, selama libur lebaran 2017, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400 untuk mendaftar menjadi peserta JKN-KIS, memperoleh informasi, melakukan pengaduan, melakukan konsultasi kesehatan, memperoleh pelayanan administrasi peserta JKN-KIS (mutasi dan aktivasi), serta mengetahui perhitungan denda pelayanan. Layanan BPJS Kesehatan Care Center 1500400 hadir 7 x 24 jam, sementara khusus layanan konsultasi kesehatan dapat diperoleh pada Senin – Jumat pukul 07.00 – 20.00 WIB.

Yessy menegaskan bahwa selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis yang jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, maka fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta.

Kemudian, BPJS Kesehatan juga membuka Posko Mudik di 8 titik padat pemudik, yaitu Terminal Pulo Gebang Jakarta, Stasiun Bandung, Stasiun Yogyakarta, Terminal Tirtonadi Surakarta, Terminal Bungurasih Surabaya, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Gilimanuk Bali, serta Pelabuhan Merak Banten.

Posko Mudik BPJS Kesehatan yang digelar pada 21-24 Juni 2017 tersebut menyedikan pelayanan kesehatan, obat-obatan, fasilitas relaksasi hingga sosialisasi program jaminan kesehatan kepada para pemudik./Mirwan