ARB INdonesia, ROKAN HULU – Nofliwanda Ade Putra secara resmi mengantarkan berkas pendaftaran sebagai bakal calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Rokan Hulu periode 2025–2029. Penyerahan berkas dilakukan pada Rabu (30/4/2025) di Sekretariat KONI Rohul.

Dalam pernyataannya usai menyerahkan berkas, Nofliwanda menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh tahapan proses penjaringan yang telah ditetapkan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP). Ia berharap semua tahapan berjalan lancar dan demokratis.

Nofliwanda juga menyampaikan visi dan program prioritas jika nantinya terpilih. Ia menekankan pentingnya pembenahan ekosistem olahraga dan pembinaan atlet secara berkelanjutan agar prestasi olahraga daerah meningkat.

“Saya ingin bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga. Tujuannya memajukan olahraga Rohul agar mampu bersaing di tingkat provinsi,” ungkapnya.

Salah satu target utamanya adalah menempatkan Rokan Hulu masuk tujuh besar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau 2026. Ia menyebut posisi sebelumnya di peringkat 11 menjadi motivasi untuk melakukan perubahan lewat program jangka pendek dan jangka panjang.

Sementara itu, Sekretaris TPP KONI Rohul, Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru satu bakal calon yang menyerahkan berkas secara resmi. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 16.00 WIB hari ini.

“Kami masih menunggu hingga pukul 16.00 WIB nanti, untuk melihat apakah ada calon lain yang turut mendaftar. Harapan kami, seluruh proses berjalan tanpa dinamika yang tidak diinginkan,” ucapnya.

“Setelah penutupan, kami akan melakukan verifikasi selama dua hari. Jika ada kekurangan, kami beri waktu perbaikan. Soal calon tunggal, itu baru bisa dipastikan setelah pendaftaran ditutup,” ujar Rudy.

Dengan pendaftaran ini, publik olahraga Rokan Hulu menanti siapa saja yang akan maju dalam bursa pemilihan Ketua KONI periode mendatang. Apakah Nofliwanda akan melaju tanpa lawan, atau ada nama lain yang ikut serta, akan terjawab dalam waktu deka. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Menindak lanjuti arahan Persiden RI Prabowo Subianto terkait Pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat Desa dan Kelurahan, maka Pemerintah Rokan Hulu (Rohul) lakukan sosialisasi Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, di Aula Hall Islamic Center Pasir pengaraian, Rabu (30/04/2025).

Sosialisasi ini dipimpin langsung Bupati Rohul Anton, ST,MM, Sekda Rohul M.Zaki,S.STP,M.Si, Asisten 2 H.Ibnu Ulya, serta Kadis Kopnakertran Zulhendri dan Kadis DPMPD Prasetyo.

Hadir Asisten 3 Edi Suherman, Kepala BPKAD El Bizri, Camat dan Kades se Kab.Rokan Hulu.

Kadiskopnakertrans Rohul Zulhendri pada kesempatan ini memberikan pemaparan kepada seluruh yang hadir terkait langkah dalam pembantukan koperasi merah putih.

Dalam paparannya Zulhendri menyamapaikan dimana dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini banyak ketetapan yang harus di perhatikan salah satunya untuk pengurus Koperasi tidak boleh ada berkaitan dengan Perangkat Desa dalam artian baik hubungan darah, kerabat dan sebagainya.

Kemudian, lanjutnya untuk pembentukan nama Koperasi diminta harus sesuai dengan ketentuan seperti di awali dengan nama “Koperasi ditambah Desa atau kelurahan Merahputih dan Nama Desa”

Selanjutnya, Bupati Rohul Anton, ST, MM, menyebutkan bahwa Saat ini koperasi di Rokan Hulu berjumlah 374 koperasi yang aktif hanya 212.

“Saya menyambut baik penambahan koperasi di Rokan Hulu, Apalagi, koperasi yang dibentuk bukan koperasi biasa, melainkan koperasi yang berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan semangat persatuan dan merupakan salah satu program nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 2025” uajrnya.

Bupati juga mendorong seluruh desa dan kelurahan agar segera menggelar Musyawarah Khusus sebagai wujud demokrasi partisipatif dalam pembentukan koperasi ini.

“Libatkan semua elemen: RT/RW, tokoh adat, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, dan masyarakat luas. Kita ingin koperasi ini menjadi milik bersama, dikelola bersama, dan manfaatnya dirasakan oleh semua” ucapnya.

“Saya juga menginstruksikan kepada OPD terkait, terutama Dinas Koperasi dan UKM, untuk memberikan pendampingan secara maksimal: mulai dari penyusunan AD/ART, legalitas, hingga pelatihan manajemen koperasi dan kewirausahaan” tutup Bupati Anton sambil melayangkan dua buah pantun.

Sebelum kegiatan sosialisasi ditutup, Bupati juga menyampaikan bahwa untuk biaya pembentukan koperasi ini semuanya di tanggung oleh Pemerintah Daerah. Agar proses pembentukan Koperasi Merah Putih ini bisa segera terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. *

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Kelompok Kerja Madrasyah (KKM) Sekabupaten Rokan Hulu adakan rapat kordinaai bersama seluruh Kepala Sekolah Madrasyah dalam rangka menyikapi surat edaran Gubernur Riau dan Kemenag serta Surat Edaran Ka disdikpora Rokan Hulu, Rabu (30/04/2025).

Acara ini bertempat di gedung Mushola MTS Zaidar Yahya belakang Pasar Lama Kelurahan Pasir Pengalaman,

Tamu hadir dalam acara ini Kakan Kemenag Rohul H. Zulkifli Syarif ,S. Ag, Ketua LPAI Kabupaten Rokan Hulu Ramlan lubis, Ketua Bidang Hukum LPAI Ramses Hutagaol SH MH, unsur BPJS Kesehatan, para Kepala Madrasyah, SDI dan juga Pondok Pesantren,

Ketua LPAI Ramlan Lubis yang juga sebagai Narasumber dalam acara ini menjelaskan terkait isu terkini menyangkut Permendikbud RI Nomor 75 tentang pungutan di satuan Pendidikan,

“Perlu sama-sama kita pahami bahwa SE Gubernur, SE Bupati dan Ka disdikpora serta SE Kemenag RI pada hakikatnya beroatokan pada undang-undang atau Peraturan tertinggi yakni Permendikbud Nomor 75 tahun 2016,” Kata Ramlan lubis dalam arahannya,

Lanjut nya lagi, Menyangkut pungutan di sekolah dengan alasan apapun jika nominalnya ditetapkan maka itu masuk Kategori Pungutan Liar (PUNGLI) dan bisa kena Pidana, ucapnya,

Namun katanya lagi, Jika pungutan tanpa ada nominal yang ditetapkan maka pungutan tersebut masuk dalam kategori Sumbangan dan tidak masuk ranah hukum pidana, terang Ketua LPAI ini lagi,

Dia juga menyampaikan, Jika kedepan ada pihak lain yang meng kriminalisasi pihak tenaga didik dalam lingkup Pendidikan, LPAI siapkan bantuan hukum terhadap para guru dan anak atau peserta didik yang berurusan dengan hukum, pungkas Ramlan lubis lagi. *

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR — Setelah menanti cukup lama, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akhirnya resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.

Pelantikan Sekda yang baru ini dilakukan langsung oleh Bupati Inhil dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Bupati Inhil, Rabu (30/4/2025).

Bupati Inhil, H Herman menyampaikan harapan besar agar Sekda yang baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berkontribusi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

“Saya berharap Sekda yang baru (Tantawi Jauhari) dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan koordinasi antar instansi,” ujar Bupati dalam pidatonya.

“Kita menyadari bahwa jabatan Sekda ini sudah kosong lebih dari satu tahun. Maka hari ini menjadi momen yang sangat penting,” tambah H Herman.

Bupati Inhil juga menekankan bahwa pelantikan ini merupakan hasil dari proses panjang seleksi terbuka dan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda.

“Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang menjadi motor penggerak roda pemerintahan,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, H Heman langsung menyampaikan arahan kepada Sekda yang baru agar segera melakukan penataan organisasi. Pemerintah telah melakukan pengerucutan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengoptimalkan kinerja pemerintahan, terlebih dalam menghadapi tantangan seperti defisit anggaran.

“Kita butuh Sekda yang mampu memperkuat sinergi antarinstansi, menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif, serta membina hubungan baik dengan stakeholder lainnya. Efektivitas dan efisiensi menjadi kunci dalam kondisi fiskal yang menantang ini,” ungkap H Herman.

Sekda Inhil juga diinstruksikan untuk segera berkolaborasi dengan unsur Forkopimcam dan memastikan implementasi kebijakan pembangunan berjalan harmonis sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam struktur pemerintahan, Sekda memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Fungsi lainnya meliputi pengawasan kebijakan, pembinaan ASN, serta pelayanan administratif yang terintegrasi.

Bupati Herman menyebutkan, Sekda adalah figur sentral atau ‘bapaknya ASN” yang memiliki peran besar dalam menentukan kualitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Dengan semangat baru ini, kita harap Sekda bisa memberi warna baru dalam pembinaan ASN, menumbuhkan ide-ide inovatif, dan menjadikan Pemkab Inhil lebih hidup dan dinamis,” tegas Bupati.

Serah terima jabatan Sekda ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendinamisasikan sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan pergantian ini, diharapkan lahir ide-ide segar yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat kemajuan Kabupaten Inhil.

Pelantikan Tantawi Jauhari diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Sementara itu, usai pelantikan Tantawi Jauhari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan kesiapannya untuk mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan menyatakan akan mendukung sepenuhnya kebijakan Kepala Daerah.

“Tentu ini bukan tugas ringan, tapi saya siap menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan fokus pada peningkatan kinerja birokrasi, pelayanan publik, dan percepatan realisasi program pembangunan,” ucap Tantawi.

Ia juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan seluruh OPD serta menjaga stabilitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan daerah.

“Saya siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dengan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi serta pelayanan publik yang optimal,” tutupnya.*

ARB INdonesia, ROKAN HULU – Rapat koordinasi pembebasan dan perlindungan lahan pertanian dan kondisi sistem irigasi di Kabupaten Rokan Hulu Dipimpin oleh Bupati Rokan Hulu Anton ST, MM yang dilaksanakan di ruang rapat Rumah Dinas Bupati, Rabu (30/04/2025).

Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas Tanaman pangan dan holtikultura Fisman Hendri, S.Hut, Kaban Bappeda Drs. H. Yusmar, M.Si, Kadis Peternakan dan perkebunan CH. Agung Nugroho, Kadis DPKAD Elbizri, Plt. Kadis PUPR H. Zulfikri ST, Plt. Kadis DPMPTSP Munandar, SE, Kabag Hukum Erinaldi, SH, Perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Dirjen Kementerian PUPR, Camat Rambah Samo H. Amri, S.Sos, dan Penyuluh perkebunan, perwakilan Desa desa yang memiliki kawasan sawah yang meliputi air irigasi osaka.

Bupati Rokan Hulu Anton mengatakan salah satu fokus Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan nasional, untuk mendukung program tersebut, dirinya menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan berupaya agar produksi pangan tetap terjaga dan meningkat.

Anton menyebutkan Saat ini banyak lahan pertanian yang sudah di alih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh karena itu untuk Menekan alih fungsi sawah di kab. Rokan Hulu Anton menegaskan kepada Dinas DPMPTSP, Camat maupun Pihak Desa agar tidak lagi mengeluarkan surat Izin perubahan fungsi lahan, dan IPPT dari lahan sawah ke fungsi yang lain.

“Kita akan melakukan Pendataan luasan sawah per orang perdesa, jadi kami berharap dari pihak desa bisa mendata berapa luas lahan salah di wilayah nya masing masing dan menyampaikan ke dinas pertanian melalui Camat” ungkapnya.

Selesai pendataan nantinya, Anton mengatakan jumlah penyuluh pertanian akan disesuaikan dengan jumlah luas sawah yang ada, dan Bupati Anton berharap penyuluh pertanian dapat proaktif melakukan pembinaan terhadap petani.

” Jika nanti kita membuat irigasi di atas, maka harus ada pengaturan penggunaan air aliran irigasi untuk sawah, bisa memakai buka tutup aliran irigasi atau mengatur masa tanam, nah, ini yang mengatur atau melakukan pembinaan adalah penyuluh pertanian” ujar nya.

Kemudian terkait Irigasi, Anton akan menugaskan Dinas PUPR dapat mengusahakan Pengelolaan dan perawatan Jaringan irigasi Osaka oleh BWSS III di kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu yang saat ini dibawah kewenangan Provinsi Riau bisa dialihkan ke daerah, agar pengaliran air ke sawah petani tidak terkendala.

“Tidak bisa kita pungkiri, untuk membuat sawah faktor utama yang sangat penting itu adalah air, oleh karena itu, nanti dinas PUPR bisa berkoordinasi dengan provinsi dan pusat terkait pengelolaan irigasi agar bisa di kelola oleh pemerintah daerah” pungkasnya.

Anton berharap dengan dukungan semua pihak dan support dari OPD terkait serta sosialisasi aktif kepada petani, Para petani padi di Rokan Hulu bisa memiliki penghasilan setara seperti petani sawit.

“Tentunya kita semua harus berusaha semaksimal mungkin agar swasembada Pangan di Rokan Hulu bisa terwujud terutama dalam mendukung program Asta cita pemerintah Pusat, kita buat terobosan atau konsep nya dulu, agar sawah memiliki penghasilan sama dengan petani sawit” tutupnya. *

ARB INdonesia,ROKAN HULU – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bentuk keseriusan menggelar Apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Nasional tahun 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Selasa (29/04/2025).

Apel Karhutla ini dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Turut hadir Gubernur Riau H. Abdul Wahid, Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM bersama Bupati dan Walikota se Provinsi Riau.
Dan dari Rokan Hulu sendiri tampak mendampingi Bupati, Hadir Sekda Rohul Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Kasatpol PP Rohul Gorneng, S.Sos, M.Si, Serta Kalaksa BPBD Rohul H. Ridarmanto.

Selanjutnya, Dalam arahan Menkopolkam menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan karhutla, dimana Presiden tidak ingin kebakaran lahan ini kembali menjadi isu nasional.

“Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga,” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan mengatakan sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (satgas) Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri.

Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.

“Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire,” ujarnya.

Budi Gunawan juga meminta para gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.

“Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran,” ucapnya.

Menkopolkam juga memberi apresiasi kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang telah ikut membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

“Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin,” kata Budi Gunawan.

Usai pelaksanaan apel, Menkopolkam didampingi Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB meninjau langsung Pasukan dan seluruh peralatan yang telah dipersiapkan sebagai upaya langkah cepat jika terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan khususnya di Wilayah Provinsi Riau.

Ditempat yang sama, Bupati Rohul Anton, ST, MM usai pelaksanaan apel kepada Media Center Rohul menyebutkan bahwa di Rohul sendiri juga akan digelar apel Karhutla dan Apel Gabungan Kesiapsiagaan Karhutla bersama Kapolda Riau di Kecamatan Bonai Darussalam.

“Kita juga akan segera menggelar apel karhutla dimana untuk mencek secara langsung dan menyeluruh terhadap peralatan yang dimiliki daerah kita guna untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi jika terjadinya Kebakaran di Rohul” ujarnya.

Anton juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pembakan jika membuka lahan, serta mengajak untuk senatiasa saling menjaga hutan dan lahan yang ada agar tidak terjadinya kebaakaran yang efeknya dapat merugikan terutama kesehatan diri. *