Tembilahan, detikriau.org – Mangali Waruhu, Karyawan Kontraktor PT. Suka Tani warga Camp B 016 PT. SRL Desa Kerta Jaya Kecamatan Kempas ditemukan sudah dalam kondisi mengapung tak lagi bernyawa di Kanal Kompartemen B 001 PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) Desa Kerta Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan keterangan Kapolres Indragiri Hilir Ajun Komisaris Besar Polisi Dolifar Manurung, S.IK, melalui Kapolsek Kempas AKP Andriyanto, S.IK,  menerangkan bahwa jasad pria berusia 25 tahun ini ditemukan sekira pukul 10.00 WIB Rabu, 10/7/2017 saat rombongan karyawan PT Suka Tani, sedang melintasi TKP untuk berangkat menuju lokasi kerja.

Rombongan terkejut ketika melihat sesosok mayat dalam keadaan terapung dengan posisi telungkup dengan mengenakan celana pendek warna hijau dan kain sarung warna merah.

Setelah diperhatikan secara seksama,  para karyawan tersebut mengenali bahwa korban adalah rekan mereka yang sudah menghilang semenjak hari Senin, tanggal 10 Juli 2017.

Jasad korban kemudian dievakuasi ke klinik Bidan Hj. Siti Z. M, S.St untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter Puskesmas Kempas, dr. H. Nur Samsir.

“Hasil pemeriksaan jenazah tidak ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan ditubuh korban,” Sampaikan Kapolsek

Dari keterangan pihak keluarga, lanjutnya, korban yang diketahui memang tidak bisa berenang, menghilang sejak hari Senin sore, 10 Juli 2017. Pihak keluarga dan rekan korban sebelumnya memang sudah berupaya melakukan pencarian namun korban tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam kanal.

“Setelah jasad selesai diperiksa, sekira pukul 15.00 WIB, jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.” Pungkas Kapolsek./*/Am

Tembilahan, detikriau.org – Melalui kuasanya,  H Edy Syafwannur ikut melakukan pengambilan Formulir pendaftaran penjaringan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil periode 2018-2023 yang dibuka DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Inhil. Rabu (12/7/2017).

Kehadiran H Edy Syafwannur pada penjaringan DPD Partai Nasdem Inhil yang diketuai oleh H Zulbahri ini sekaligus sebagai sinyal keseriusan mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk ikut berlaga pada Pilkada Inhil tahun 2018 mendatang.

“Iya tadi pengambilan formulirnya saya kuasakan kepada Tim di Tembilahan. Kebetulan saat ini saya masih disibukkan dengan berbagai kegiatan sehingga tidak bisa hadir secara langsung,” Ujar H Edy Syafwannur melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, Rabu (12/7/2017)

Menurut pria bernama kecil “Iwan” ini, dipilihnya keikutsertaan pada penjaringan Partai Nasdem dilatarbelakangi kesamaan niat untuk membangun Inhil yang lebih baik dan bersih dari KKN kedepannya.

Disamping itu menurutnya, keikutsertaan pada Pilkada Inhil 2018 mendatang lebih didasarkan atas banyaknya dukungan dan dorongan dari sejumlah tokoh masyarakat baik di Kota maupun di tingkat Desa, termasuk hasil survey Popularitas dan Elektabilitas yang cukup tinggi yang telah dilakukan pihaknya.

“Disamping dukungan masyarakat pastinya kita tidak menyampingkan peran partai untuk mengusung. Makanya hari ini saya juga ikut pada penjaringan yang dilakukan partai Nasdem Inhil.” Pungkasnya./dro

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir HM Yususf Said membenarkan bahwa Pemkab Inhil telah memenuhi kelengkapan administrasi yang bertujuan untuk pelaksanaan pemekaran daerah Kabupaten Insel sejak beberapa waktu lalu.

Bahkan untuk mewujudkan impian mensejahterakan masyarakat Kabupaten Inhil bagian selatan ini, Pembahasan dan segala kajian yang berkaitan dengan pemekaran pun sudah dilakukan.

“Artinya untuk memenuhi impian pemekaran Kabupaten Insel hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium semata,” Sampaikan Yusuf Said.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar Inhil ini mengaku bahwa pihak DPRD, khususnya Komisi I yang dipimpinnya saat ini akan senantiasa mendukung langkah – langkah strategis yang ditempuh Pemkab Inhil dalam upaya pemekaran daerah Kabupaten Inhil menjelang adanya pencabutan moratorium oleh pihak Pemerintah Pusat.

“Kami siap saja mendukung Pemkab Inhil jika memang ada langkah strategis lainnya yang harus ditempuh terkait Pemekaran Insel. Namun demikian, kita juga harus mematuhi kebijakan yang telah diambil pusat. Artinya, ya memang harus bersabar menunggu kebijakan selanjutnya dari pusat,” pungkas Yusuf Said.

Untuk diketahui, menurut penuturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo, dikutip dari situs Kompas.com, terdapat tiga hal yang dimoratorium tahun ini, salah satunya adalah pemekaran daerah.

Tjahjo mengatakan, moratorium pemekaran daerah ini dilakukan dengan alasan ketidakmampuan APBN untuk mengakomodir pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Dikatakan Tjahjo juga, APBN tahun ini akan lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Indonesia.

“Keuangan yang ada ini APBN-nya lagi diporsir untuk peningkatan pembangunan infrastruktur seperti NTT, daerah-daerah perbatasan, pembangunan waduk, dan lain sebagainya,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pembentukan DOB sedianya dilakukan jika keuangan negara telah memadai. Keuangan itu berguna untuk membangun sarana, prasarana dan infrastruktur yang akan menunjang daerah yang dimekarkan tersebut.

“Daerah yang sudah dimekarkan sebelumnya saja belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Masih banyak dari daerah tersebut yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka, pemekaran daerah untuk sementara ditangguhkan dulu sembari melihat dan mengukur kemampuan keuangan negara nantinya,” tukas Tjahjo./*/dro

Tembilahan, detikriau.org – Keinginan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir bagian selatan untuk membentuk daerah otonom baru dipastikan belum bisa dilaksanakan. Kembali terhambatnya impian ini dikarenakan terbentur dengan kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).

“Saat ini, pihak Pemerintah Pusat sedang melakukan moratorium pemekaran daerah dengan alasan kapasitas APBN yang belum memadai dan concern kepada pembangunan infrastruktur di beberapa daerah di Indonesia,” jelas Bupati Wardan melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu (12/7/2017) pagi.

Untuk itu, sementara waktu, Bupati Wardan mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Inhil bagian selatan agar dapat bersabar sampai kebijakan moratorium tersebut dicabut oleh Pemerintah Pusat. Pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, dikatakan Bupati, telah melakukan kunjungan ke DPR dan DPD Republik Indonesia sejak beberapa waktu lalu guna membahas pemekaran seperti yang diharapkan.

“Semua kelengkapan administratif sudah dipersiapkan menuju pemekaran Insel. Begitu pula, dengan persetujuan pihak DPR RI dan rekomendasi DPD RI yang telah diperoleh sejak beberapa tahun silam. Tinggal lagi menunggu pencabutan kebijakan moratorium saja oleh Pemerintah Pusat. Saya harap agar masyarakat Inhil bagian selatan dapat bersabar sejenak,” harap Bupati Wardan.

Senada dengan pernyataan Bupati Wardan, Kepala Sub – Bagian Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Hj Marini SE MSi mengatakan, baik prasyarat administratif maupun prasyarat teknis kewilayahan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Menurut penjelasan Marini, alur proses dari upaya pemenuhan prasyarat administratif dan teknis kewilayahan tersebut diawali dengan pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh tim akademisi. Lantas, usai kajian dilaksanakan, tahap selanjutnya ialah pengajuan permohonan surat persetujuan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Inhil yang dilanjutkan ke pihak DPRD Kabupaten Inhil serta kepada Gubernur Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau.

“Kajian yang dilaksanakan sebagai tahap awal dari upaya pemenuhan prasyarat Teknis Kewilayahan mencakup beberapa aspek, diantaranya ialah aspek ekonomi, pendidikan, fasilitas dan kependudukan seperti yang tertera pada PP No 78 tahun 2007 tersebut,” jelas Marini.

Bahkan, guna memperkuat argumentasi pembentukan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Inhil Selatan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil, diungkapkan Marini, telah pula menerima Amanat Presiden (Ampres) yang merupakan sebuah rekomendasi resmi dari Presiden Republik Indonesia.

“Intinya, dari sisi administratif dan teknis, Pemkab Inhil telah memenuhi seluruh prasyarat yang diperlukan. Hanya tinggal menunggu pencabutan moratorium oleh Kemendagri yang ditunggu sehingga pemekaran atau Pembentukan Daerah Otonom Baru, Kabupaten Insel dapat segera direalisasikan,” kata Marini./Diskominfo/rls/dro

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Assessment dan Open Bidding Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2017 di Sekolah Polisi Negara, Pekanbaru, Selasa (11/7/2017) pagi. Pelaksanaan Assessment dan Open Bidding bekerjasama dengan pihak Assessment Centre Polda Riau.

Kegiatan assessment dan open bidding ini, memiliki 2 (Dua) tujuan utama, yakni mengevaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon 2 dan mengisi 3 Jabatan Tinggi Pratama yang kini sedang kosong.

“Terdapat 34 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon 2 yang mengikuti assessment kategori evaluasi kinerja,” ujar Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/7/2017) malam.

Sedangkan, peserta yang mengikuti asseessment dengan tujuan mengisi 3 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dikatakan Bupati Wardan, terdapat 33 orang yang umumnya pejabat eselon 3.

Bupati Wardan mengungkapkan, Panitia Seleksi (Pansel) untuk 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sedang kosong saat ini terdiri dari 5 (Lima) orang, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, Said Syarifuddin. “Selain itu, ada Sekretaris Pansel, Syamsurizal Awi, dan 3 orang anggota lainnya, yakni Prof DR Zulkarnain, MM, DR Ir Helmi, MSc, MP, MSi, MM, MT, MA, MH, dan Alimuddin, SH, MP,” papar Bupati Wardan.

Disamping mengungkapkan jajaran Pansel pada assessment yang dilaksanakan, Bupati Wardan juga menyebutkan, secara menyeluruh, seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap I (Pertama), seleksi administrasi yang telah selesai dilakukan pada 10 Juli lalu, tahap II (Kedua), Assessment yang tengah berlangsung hingga tanggal 14 Juli dan tahap III (Ketiga), Penulisan Makalah, Presentasi dan Wawancara pada tanggal 20 dan 21 Juli mendatang.

“Pada tanggal 22 Juli, Saya akan menyampaikan laporan ke KASN (Komite Aparatur Sipil Negara). Khusus untuk Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, laporan akan langsung diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta,” Pungkas Bupati.

Selanjutnya, Bupati mengungkapkan, untuk posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dievaluasi diluar dari 3 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang sedang kosong, nantinya akan dirotasi atau dimutasi berdasarkan hasil dari seleksi atau assessment bertahap yang sedang berlangsung.

“Ketika hasil seleksi atau assessment diperoleh barulah dilakukan pelantikan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal akhir bulan Juli ini,” kata Bupati.

Untuk itu, kepada para peserta, Bupati Wardan mengimbau agar dapat mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan assessment dan open bidding semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

“Usai pelaksanaan Assessment dan Open Bidding, kami dari pihak Pemerintah Daerah tentu akan mendapatkan ukuran kompetensi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menjabat melalui hasil yang diperoleh nantinya,” tandas Bupati./Diskominfo_inhil/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pejuang Subuh Tembilahan gelar Goes To Sekolah yang ada di wilayah Tembilahan dan Tembilahan Hulu.

Kegiatan tersebut berlangsung dua hari dari tanggal 10 sampai 11 Juli 2017. Diantara sekolah itu adalah SMA Negeri 1 Tembilahan, SMA Negeri 2 Tembilahan, SMK Negeri 1 Tembilahan dan SMK Farmasi.

Ketua Pejuang Subuh Tembilahan, Abdul Aziz mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka silahturrahim dan sosialisasi pejuang subuh mengajak untuk membiasakan Shalat Fardhu 5 waktu, khususnya shalat subuh berjamaah di masjid.

Sebab menurutnya, dimasa muda inilah untuk memulai membiasakan hingga dimasa yang akan datang dan bisa menjadi pemimpin yang agamis di negeri ini.

“Sesuai dengan visi-misi Pejuang Subuh yaitu shalat subuh berjamaah seramai sholat jumat. Dengan harapan, semoga semakin bertambah pemuda-pemuda untuk meramaikan Masjid,” kata Aziz, Selasa (11/7/2017).

Terakhir, ia menyampaikan ucapkan terimakasih kepada majelis guru dan pihak-pihak yang telah bekerjasama terhadap kegiatan tersebut./Mirwan