TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan beserta 6 pengurus TP PKK Inhil lainnya mengikuti Rapat Konsultasi (Rakon) PKK tingkat Provinsi Riau, Selasa (18/7/2017) malam.

Rakon yang dibuka oleh Wakil Gibernur Riau ini di salah satu aula hotel di Pekanbaru. Saat itu, rapat tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Riau, narasumber, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta anggota dan ketua organisasi wanita se-Provinsi Riau.

Rapat itu dilaksanakan selama 2 hari ini mengangkat tema, Kita Laksanakan Konsolidasi Program Sebagai Sarana Mewujudkan Akselerasi Program-program PKK dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang.

Maksud dari rakon ini ialah untuk menyampaikan materi dan informasi hasil rakernas dan rakon PKK nasional yang berupa program-program TP PKK untuk 5 tahun ke depan dan program unggulan dari masing-masing pokja. Tujuannya untuk menyelaraskan program TP PKK di seluruh provinsi Riau. Narasumber berasal dari pengurus PKK pusat dan daerah.

Ketua TP PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan mengatakan bahwa Rakon tingkat Provinsi ini merupakan salah satu program dan sebagai salah satu tindak lanjut dari rakon tingkat nasional tahun 2017.

“Seharusnya nanti kita akan tindak lanjuti dengan melaksanakan rakon tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, hingga tingkat desa dan kelurahan yang tujuannya ialah untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang program-program yang akan dilaksanakan TP PKK diberbagai jenjang kepengurusan dalam rangka melaksanakan 10 program pokok PKK,” terangnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD telah disahkan secara resmi.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2017 di Gedung DPRD Inhil Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (18/7/2017) malam.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil H Feriyandi dan dihadiri Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin, Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, unsur Pimpinan DPRD dan para anggota DPRD serta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Rangkaian rapat malam itu dilakukan adalah laporan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Dewan pengambil keputusan dan diakhiri dengan sambutan Bupati Inhil yang diwakili Sekda.

Jubir Pansus, Adi Candra dalam laporan menjelaskan bahwa sehubungan telah ditetapkannya Perda nomor 18 tahun 2017 dan pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 secara otomatis dicabut dan tidak berlaku.

“Peraturan yang baru disahkan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Adi Candra.

Dijelaskan, sebelumnya, berdasarkan masukan fraksi-fraksi dan hasil pembahasan Pansus dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil serta lainnya, maka katanya dilakukan perubahan dan penyederhanaan, semula jumlah pasal mencapai 49 pasal berubah menjadi 45 pasal.

Selanjutnya pada pasal 13 dan 14 yang berkenaan dengan kemampuan keuangan daerah semulanya dijelaskan secara rinci kategori tinggi sedang dan rendah beserta kelompok perhitungan keuangan juga tidak lagi, namun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Pimpinan Rapat, Feriyandi usai laporan Pansus menyimpulkan, dewan dapat menerima Ranperda tersebut. Kepada panitia khusus, ia menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menjalankan tugasnya dengan baik./Mirwan/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir akan menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) tahun 2017.

Kegiatan tersebut bakal berlangsung di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan, Rabu (19/7/2017) esok hari. Dan kegiatan itu mengangkat tema Dengan Optimalisasi Manajemen Olahraga, Mari Kita Tingkatkan Prestasi Atlet Kabupaten Inhil Pada Porprov Riau IX Tahun 2017.

Ketua panitia pelaksana, Edi Susanto mengatakan, agenda nantinya adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pengurus KONI periode 2013-2017, memilih dan menetapkan Ketua Umum yang baru beserta jajaran pengurus, dan merancang program kerja KONI Inhil untuk kepengurusan KONI masa bakti 2017- 2021.

Dia menjelaskan, Musorkab nanti dihadiri 22 pengurus cabang olahraga (Cabor) yang ada, dimana masing-masing cabor diundang 5 orang perwakilan, terdiri 1 orang peserta penuh, 1 peninjau dan 3 penggembira.

Dengan demikian diharapkannya, pelaksanaan Musorkab berjalan tertib dan lancar, sehingga nantinya terpilih ketua umum dan pengurus yang memiliki perencanaan, tata kerja dan tata kelola yang mendukung kebesaran olahraga di Kabupaten Inhil.

“Kami yakin peserta Musorkab mempunyai penilaian, pandangan, wawasan dan intelektualitas terhadap figur ketua umum yang mereka usulkan nanti,” ungkapnya.

Ditambahkan, pemilihan pengurus empat tahun ke depan juga sangat penting, agar pembinaan atlet menjelang Porprov Riau ke-9 tahun 2017 di Kabupaten Kampar bisa segera dimulai. Kontingen Inhil sendiri pada Porprov ke-8 di Kabupaten Inhil tahun 2014 lalu menduduki peringkat ke-6./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Fokus penyelamatan kebun kelapa pada era kepemimpinan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan dinilai berhasil. Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman menyebut, komoditas kelapa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Inhil.

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman pada pertemuan dengan Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan PPRA Ke – LVI (Kelima Puluh Enam) tahun 2017, Lembaga Pertahanan Nasional di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (17/7/2017).

“Ini memang luar biasa. Dibanding dengan Kabupaten dan Kota yang menjadi penghasil migas selama ini, seperti Siak, Dumai dan Bengkalis, pertumbuhan ekonomi Inhil saat ini cenderung stabil. Tak beda dengan Kuansing yang mengandalkan sektor perkebunan karet dan kelapa sawit, perekonomia disana setiap tahun justru mengalami penurunan,” papar gubernur yang akrab disapa Andi Rahman itu.

Kontribusi kelapa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stabil ini, diungkapkan Andi Rachman disebabkan oleh perdagangan kelapa sebagai suatu komoditas berada dibawah kendali masyarakat pekebun kelapa itu sendiri. Berbeda dengan Migas dan Kelapa Sawit yang kendali perdagangan sebagian besar berada dibawah kendali korporasi.

“Problema perdagangan sektor migas dan kelapa sawit yang menjadi sektor unggulan daerah, seperti Siak, Bengkalis, Dumai dan Kuansing itu diperparah dengan fluktuasi harga yang sulit untuk diprediksi. Di Inhil, kendali perdagangan lebih besar ada ditangan masyarakat sehingga tekanan dari pihak perusahaan yang membuat masyarakat pekebun terpaksa harus menjual hasil perkebunannya kurang,” terang Andi Rachman.

Pemkab Inhil di era Bupati, HM Wardan memang telah menjadikan sektor perkelapaan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan. Perwujudan sektor perkelapaan sebagai fokus utama dibuktikan dengan penyusunan berbagai program kegiatan yang berkenaan dengan sektor ini, beberapa diantara kegiatan tersebut ialah, perbaikan kebun kelapa masyarakat, melalui pembangunan dan perbaikan  sistem Trio Tata Air yang meliputi perbaikan   tanggul , baik tanggul mekanik maupun manual, peremajaan kelapa dg  pengembangan bibit kelapa unggul kelapa pasang surut SRI GEMILANG sebagai bibit kelapa khas Inhil serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT).

Selain karena menjadi sumber pendapatan mayoritas masyarakat, upaya untuk menumbuh – kembangkan sektor perkelapaan ini, dikatakan Bupati Wardan juga dilatarbelakangi oleh luasnya perkebunan kelapa yang terhampar di Kabupaten yang berjuluk ‘Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa Dunia” itu.

“Kita memang berusaha untuk menyelamatkan kebun-kebun kelapa ini karena itu merupakan gantungan hidup lebih 76 persen  masyarakat Inhil. Walau pekerjaan ini kami akui berat, tapi kita yakin, jika ini dilakukan dengan konsisten tentu akan membuahkan hasil yang baik,” papar Bupati Wardan saat diminta tanggapannya.

Disamping itu, Bupati Wardan mengungkapkan, terdapat sejumlah langkah kebijakan yang diambil dengan tujuan  untuk penyelamatan 100 ribu hektare kebun kelapa masyarakat yang saat ini mengalami kerusakan.

“Tak hanya sampai disitu, berbagai program kegiatan pada sektor perkelapaan ini juga dilakukan guna memperkuat identitas Kabupaten Inhil sebagai ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ dengan dengan hamparan kebun kelapa masyarakat yang begitu luasnya hingga mencapai lebih 400 ribu hektare,” ujar Bupati.

Upaya penguatan identitas ini, dikatakan Bupati Wardan akan semakin meningkat dengan penetapan Kabupaten Inhil sebagai ‘Tuan Rumah’ pada penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional dalam rangka peringatan Hari Kelapa Dunia ( World Coconut Day ) yang dijadwalkan pada 9  sampai 11 September 2017 mendatang./Diskominfo-inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H Dani M Nursalam meminta agar hasil assesment diterapkan secara konsisten sehingga kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) lebih profesional.

Harapan tersebut disampaikannya terkait dengan pelaksanaan assesment yang diikuti oleh 34 Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Pemkab Inhil.

“Kita berharap Bupati konsisten untuk menempatkan dan menjalankan hasil assesment, sehingga ada semangat kerja dari birokrasi,” Sampaikan Dani, Selasa (18/7/2017).

Lebih lanjut dijelaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, konsisten ini sangat diperlukan agar pejabat bisa bekerja secara profesional.

“Kita minta konsisten, ini penting agar kinerja ASN itu betul-betul bisa profesional. Kalau tidak layak jangan dipaksakan,” imbuhnya./ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar upacara hari Kesadaran Nasional tahun 2017 di Halaman Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan, Senin (17/7/2017) .

Saat itu, upacara dipimpin oleh Sekda Inhil H Said Syarifuddin dan dihadiri Unsur Forkopimda, Pejabat Eselon, Unsur TNI/Polri serta Pegawai dan honorer di lingkungan Pemkab Inhil.

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa secara rutin setiap tanggal 17 di lingkungan Pemkab Inhil. Pada dasarnya, itu merupakan sarana untuk melaksanakan evaluasi bersama terhadap komitmen, kinerja dan kedisiplinan pegawai di semua tingkatan serta untuk menginformasikan berbagai kebijakan  pimpinan dalam rangka membangun kinerja yang sehat, kuat, tangguh dan berintegritas tinggi.

Sehingga seluruh pegawai dapat menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai asn adalah tugas mulia serta dapat melayani masyarakat secara maksimal.

“Dengan hari kesadaran nasional ini, setiap aparatur negara bisa menyadari dirinya sebagai pelayan masyarakat dan bisa mengembangkan semangat patriotisme kebangsaan,” kata Sekda.

Kemudian, diharapkannya juga untuk bisa memberikan kesadaran kepada seluruh aparatur negara agar dapat melayani masyarakat dan dapat mengelola berbagai dinamika sosial yang ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat secara bijaksana, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan baik.

“Untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut setiap aparatur pemerintahan khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hilir sudah seharusnya meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh aparatur pemerintah agar dapat memahami setiap peraturan dengan baik,” tuturnya./Mirwan/ADV