Selatpanjang, detikriau.org  – Sepanjanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 6 orang oknum Anggota Polres Kepulauan Meranti didera tuntutan dan putusan Pemberhentian dari Anggota Polri Secara Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Enam orang ini Putusannya PTDH. Bulan depan ada Enam orang lagi yang disidangkan dengan tuntutan yang sama,” tutur Waka Polres Kepulauan Meranti, KOMPOL DR Wawan SH MH, usai memimpin pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di gedung Kemala Bhayangkari,  Jalan Merdeka, Selatpanjang, Kecamaan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (22/8/2017).

Selaku Ketua Komisi Sidang KKEP Polri Polres Kepulauan Meranti,  KOMPOL Wawan menuturkan, putusan PTDH diberikan kepada Terdua Pelanggar (TP) Kode Etik Profesi Polri didalam persidangan yang dihadiri seluruh Komisi Sidang KKEP Polri Kepulauan Merantu.  Diantaranya, Wakil Ketua Komisi yang menjabat sebaai Kabag Ren Polres Kepulauan Meranti, KOMPOL Areng Swarsono, Anggota Komisi yang juga menjabat Kasat Tahti, IPTU Maryanto Efendi, Pendamping Terduga Panggar (PTP) diperani oleh Kasubag Sarpras, IPTU Wisnu Budiarto dan Penuntut yang juga menjabat sebagai Kasi Propam Polres Kepulauan Meranti, IPDA Ricki Marzuki SH, Sekertaris Brigadir Sie Propam Polres Kepulauan Meranti, BRIPDA Novia Akmanellya, serta sedikitnya 30 orang peserta sidang.

“Hari ini (Selasa (28/8/2017), red), ada 3 personil Polri yang melaksanakan Sidang KKE Profesi Polri, ” sebut Waka Polres Wawan.

Masing-masingnya, terang KOMPOL Wawan, BRIPKA JY  dengan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No.1 Tahun 2003, dikarenakan tidak masuk dinas selama 195 hari kerja. Hal yang memberatkan diantaranya telah 1 kali sidang disiplin di samsat Polda Riau karena tidak masuk dinas selama 9 hari kerja, serta Mengakui sering menggunakan narkoba jenis sabu. Tuntutan Pemberhentian Anggota Polri Secara Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Keputusan PTDH.

Kemudian, BRIPDA RN dengan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No.1 Tahun 2003 karena tidak masuk dinas selama 155 hari kerja. Hal yang memberatkan yakni, melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan janji untuk menikahi, di putus 21 hari di tempat khusus, positif menggunakan narkoba pada 27 Mei 2016, tidak masuk dinas selama 15 hari kerja, positif menggunakan narkoba jenis sabu pada 18 Mei 2017. Tuntutan PTDH dan Keputusan PTDH.

Selanjutnya, BRIGADIR Rd dengan pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No.1 Tahun 2003, dikarenakan tidak masuk dinas selama 41 hari kerja. Hal yang memberatkan diantaranya tidak masuk dinas 7 hari kerja dan sudah disidangkan sebelumnya dengan putusan penempatan ditempat khusus selama 7 hari, tidak masuk dinas selama 19 hari pada 19 nopember 2016 lalu, serta positif menggunakan narkoba jenis sabu pada 24 Januari 2017.

Tuntutan Pemberhentian Anggota Polri Secara Tidak Dengan Hormat dan Keputusan PTDH.

“Putusan ini rekomendasi PTDH, surat keputusannya dari Kapolda. Kalau sudah direkomendasikan, tidak mungkin dirubah,” tegas KOMPOL Wawan./Ko

TEMBILAHAN (detikriau.org) – BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan mengekspos capaian program JKN-KIS serta dampak terhadap perekonomian Indonesia, Selasa (22/8/2017).

Ekspos tersebut berlangsung di Aula Kantor BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan, Dahidin.

Menurutnya, sampai dengan saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70 persen dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 secara nasional sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta. Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta.

Komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92.4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak. Implementasi program JKN-KIS yang baru 3,5 tahun, nyatanya tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan, tetapi juga perekonomian.

Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun.

Program ini meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.

Adapun pencapaian kinerja Program JKN-KIS untuk BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan sendiri yang mencakup Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi, juga terus mengalami peningkatan.

Sampai dengan 30 Juni 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan mencapai 820.733 jiwa. Termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebanyak 143.013 jiwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 61.276 jiwa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 37.602 jiwa.

Saat ini Kantor Cabang Tembilahan telah bermitra dengan 109 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yang terdiri atas 67 Puskesmas, 17 Dokter Praktik Perorangan, 4 Dokter Praktik Gigi Perorangan, 17 Klinik Pratama, dan 3 Klinik Polri. Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Tembilahan juga telah bekerja sama dengan 12 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 8 Rumah Sakit, dan 11 Optik.

“Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah terhadap komitmen untuk menyukseskan Program JKN-KIS. Selain komitmen dalam bentuk pembiayaan serta perluasan akses pelayanan melalui penyediaan fasilitas kesehatan, ke depan kami harapkan peran pemerintah daerah juga makin dioptimalkanbaik dari sisi kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, bersama-sama memperkuat regulasi terkait kepatuhan pengusaha dan masyarakat dalam kepesertaan JKN-KIS, serta cakupan kepesertaan yang makin luas sehingga dapat terwujudnya Universal Health Coverage atau cakupan semesta di tahun 2019,” ujar Dahidin.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta mempercepat cakupan kepesertaan berbagai inovasi dan terobosan dilakukan untuk dapat memenuhi target tersebut.

Masyarakat yang sebelumnya dapat melakukan pendaftaran di Kantor Cabang, Kantor Layanan Operasional Kabupaten/Kota, Website, dan Bank mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kini pendaftaran dapat juga dilakukan melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400.

Tak cukup sampai disitu, kini BPJS Kesehatan juga mengembangkan pendaftaran melalui Sistem Dropbox di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Kantor Kelurahan, danKantor Kecamatan, Pendaftaran melalui PPOB/mitra kerja BPJS Kesehatan, melalui Kader JKN serta pendaftaran melalui aplikasi Mobile JKN.

Pendaftaran melalui mitra kerja juga tengah dikembangkan dengan membuka Point of Service di pusat perbelanjaan seperti mall dan tempat perbelanjaan lainnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hj Zulaikhah Wardan kembali dilantik resmi menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (21/8/2017) malam.

Prosesi pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Puri Cendana Tembilahan yang dilakukan oleh Ketua PMI Provinsi Riau, Drs Syahril Abubakar MSi.

Saat itu, tampak juga dihadiri Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin, unsur Forkopimda Inhil, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, Hj Zulaikhah mengucapkan rasa syukur atas kegiatan muskab PMI yang berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Ia berterimakasih sebab diberi kepercayaan menjadi Ketua PMI Inhil selama 5 tahun ke depan.

Bahkan, istri dari Bupati Inhil ini berjanji akan terus berusaha melakukan perbaikan untuk lebih memajukan PMI Inhil.

“Kami akan mengabdi dan melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada pengurus periode lalu atas kiprahnya di PMI. Mudah-mudahan PMI akan menjadi lebih baik,” harap wanita yang akrab disapa Ikha ini.

Menurutnya, kebutuhan donor darah setiap bulannya terus meningkat. Oleh sebab itu kedepannya ia ingin meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah, perusahaan-perusahaan, juga MUI demi memenuhi kebutuhan darah.

Wanita yang selalu tampak bersahaja ini juga berencana akan mensosialisasikan serta mengaktifkan PMI kecamatan sampai ke desa/ kelurahan melalui camat-camat, serta mengajak para pengurus PMI yang baru saja dilantik untuk bekerjasama dalam menjalankan tugas demi memajukan PMI Inhil./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri pelantikan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Inhil di Gedung Puri Cendana Tembilahan, Senin (21/8/2017) malam.

Saat itu, tampak juga dihadiri Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin, unsur Forkopimda Inhil, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil dan Ketua PMI Provinsi Riau Drs Syahril Abubakar MSi.

Dalam sambutannya, Bupati memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pengurus PMI periode lalu karena sudah banyak berkiprah dalam membantu pemerintah untuk menolong masyarakat yang mengalami musibah. Hal ini dinilai telah membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga pengurus yang baru dilantik dengan semangat melaksanakan tanggung jawab ini. Pemkab akan selalu membantu PMI untuk memenuhi fasilitas PMI yang diperlukan,” tuturnya.

Untuk Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Inhil sendiri, menurut Bupati sudah maksimal dalam memenuhi kebutuhan darah di Inhil.

“Untuk kedepannya diharapkan donor darah dapat dijadikan budaya bagi masyarakat kita sehingga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Donor darah ini sangat baik karena dengan donor darah dapat membuat tubuh menjadi sehat. Selain itu donor darah dapat menjadi ibadah karena kita telah membantu sesama dengan menyumbangkan darah kita,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Riau, Drs Syahril Abubakar MSi merasa bangga kepada pemkab Inhil yang senantiasa mendukung dan mendukung PMI Inhil dengan memberikan bantuan fasilitas.

“Hal ini secara tidak langsung telah membantu dan mengakui keberadaan PMI Provinsi Riau hingga ke pusat,” sebutnya.

Syahril mengutarakan bahwa PMI Inhil mempunyai peran dan aktivitas yang luar biasa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, di mana Inhil mampu meraih berbagai prestasi dan Inhil dapat memenuhi kebutuhan darah.

Ia berpendapat kehadiran PMI ialah sebagai mitra pemerintah yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kepalang merahan yang menyangkut pertolongan pertama terhadap bencana alam. Anak-anak sekolah diharapkannya bergabung di Palang Merah Remaja (PMR) yang ada di sekolahnya masing-masing.

“Oleh sebab itu, hendaknya pemkab mengerahkan PMI untuk melakukan pembinaan terhadap PMR-PMR di Inhil,” harapnya./Mirwan/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Indragiri Hilir ditargetkan segera rampung dan berjalan pada tahun 2018 mendatang.

Hal tersebut dikarenakan segala persiapan regulasi sudah akan rampung diantaranya regulasi Perda BUMD SRG dan Perda Percepatan Pelaksanaan SRG yang juga dilengkapi lagi dengan kajian analisis dari Universitas Riau yang dilihat dari 2 sudut pandang yaitu aspek pasar dan aspek internal bisnis.

“Aspek-aspek tersebut meliputi aspek pemasaran, teknologi, SDM dan Manajemen serta aspek keuangan,” terang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisdagprin) Inhil H Dianto Mampanini melalui Kabid Perdagangan, Azwar C.

Ia juga menjelaskan bahwa persiapan SRG juga disertai dengan analisa Grand Design yang menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Inhil.

“Bupati HM Wardan sangat serius sepanjang untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini stabilisasi harga komoditas kelapa yang tujuannya supaya kesejahteraan dan pendapatan petani meningkat serta pada akhirnya geliat ekonomi di Inhil akan tumbuh berkembang pesat,” jelasnya.

Dirinya melanjutkan bahwa SRG dapat diartikan adalah Resi Gudang Dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang ditertibkan oleh pengelola BUMD Inhil yang dapat diperdagangkan, dipertukarkan dalam sistem pembiayaan perdagangan suatu negara.

“Resi Gudang ini nantinya juga dapat digunakan sebagai kolateral untuk memperoleh pinjaman di lembaga keuangan. Jadi SRG dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang,” lanjutnya.

Lebih jauh, Azwar menambahkan jika penggunaan resi gudang sebagai agunan karena resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pihak ketiga atau pengelola gudang yang sudah terakreditasi.

“Nanti tanggal 23 Agustus 2017 akan dilakukan rapat evaluasi tim percepatan pelaksanaan SRG yang dipimpin langsung bapak Bupati sebagai ketua tim. Agendanya membahas sudah sejauh mana persiapan yang telah dilaksanakan oleh tim percepatan SRG kopra di Inhil,” tutup Azwar./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) gelar Seminar dan Talk Show di Pondok Indragiri, Tembilahan, Senin (21/8/2017).

Turut hadir mantan Bupati Inhil dua Periode H. Indra Muchlis Adnan, Asisten I Setdakab Inhil, Forkopimda, LSM, Ormas, OPD, Organisasi Kemahasiswaan, Toma, Toga dan Todat.

Mengangkat tema Transformasi Akuntabilitas Pembangunan Daerah, Seminar dan Talk Show tersebut menghadirkan pemateri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satrya Langkun.

Ketua Panitia, Indra Gunawan mengucapkan terimakasih atas waktu dan inisiatif para undangan untuk menghadiri acara ini.

“Ini di luar dugaan saya, Mantan Bupati Inhil dua priode menghadiri acara kita,” Katanya.

Indra Gunawan mengatakan tujuan kegiatan ini adalah sebagai motivasi rekan-rekan di Kabupaten Inhil, untuk kedepannya lebih Gress.

“Apa fungsi organisasi, biar sesuai koridornya, di sini lah terjawab apa itu tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya.

Kita ingin, ucapnya lagi, lebih membuka wawasan luas mengenai apa itu transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan maupun ekonomi.

“Kita harap Indonesia bebas dari korupsi, Inhil bebas dari korupsi,” harapnya./Mirwan