Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir Drs. H.M. Wardan MP berharap agar pengamanan Pilkades serentak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila ada gangguan keamanan diminta untuk terlebih dahulu melakukan upaya persuasif dengan pendekatan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati dalam amaran tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hilir Komisaris Polisi DR. H. Azwar, S.Sos, M.Si, MH yang bertindak selaku Pimpinan Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak se Kabupaten Indragiri Hilir, Gelombang II Tahun 2017, di Halaman Polres Indragiri Hilir, Senin, 28 Agustus 2017.

Hadir dalam apel tersebut adalah Dandim 0314 Indargiri Hilir Letnan Satu Infantri Abdillah Rahmansyah, Kadis PMD Kabupaten Indragiri Hilir H. Yulizal, S.Sos, M.Si, Kasat Pol PP Kabupaten Indragiri Hilir Drs. H. T.M. Syaifullah, MM, Kaban Kesbangpol Kabupaten Indragiri Hilir diwakili Sekretaris Kesbangpol Drs. M. Hatta Mas’ud, Para Kabag, Kasat dan Perwira Polres Indragiri Hilir dan Para Kabid di Lingkungan Pemkab. Indragiri Hilir.

Apel Gelar Pasukan ini, diikuti oleh Pasukan Perwira Polres Indragiri Hilir dan Pasukan Perwira Sat Pol PP Kabupaten Indragiri Hilir, Pasukan dari Kodim 0314 Indragiri Hilir, Pasukan dari Polres Indragiri Hilir,  Pasukan dari Sat Pol PP Kab. Indragiri Hilir.

Lebih jauh Azwar juga menyampaikan bahwa Bupati Indragiri Hilir mengatakan bahwa Pilkades ini mempunyai peran yang signifikan bagi pembangunan dan kemajuan desa. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Pilkades yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, mencangkup 58 Desa pada 17 Kecamatan, dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien penyelenggaraan dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.

Namun disadari, bahwa pelaksanaan Pilkade, potensi gangguan keamanan tetap ada. Oleh sebab itu perlu antisipasi untuk mengatasinya, dibentuk Tim Pengamanan yang terdiri dari Personel Kodim 0314 Indragiri Hilir, Personel Polres Indragiri Hilir dan Personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang berwenang untuk melaksanakan pengamanan pada setiap tahap pemilihan dan pelantikan Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengajak semua pihak, untuk dapat menyukseskan pelaksanaan Pilkades Serentak se Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017  ini.

Sebelumnya, Ketua Operasional Pilkades Serentak se Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017, Drs. H. T.M. Syaifullah, MM, menyampaikan bahwa Personel Pengamanan terdiri dari Personel Polres Indragiri Hilir sebanyak 154 orang, Personel Kodim 0314 Indragiri Hilir sebanyak 58 orang dan Personel Sat Pol PP sebanyak 86 orang serta Pamatwil sebanyak 28 orang.

Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2017 ini, dilaksanakan di :

1. Kecamatan Tembilahan Hulu ; 1 Desa dengan 2 TPS.
2. Kecamatan Batang Tuaka ; 3 Desa dengan 14 TPS.
3. Kecamatan Gaung Anak Serka ; 4 Desa dengan 12 TPS.
4. Kecamatan Gaung ; 6 Desa dengan 26 TPS.
5. Kecamatan Kuala Indragiri ; 2 Desa dengan 9 TPS.
6. Kecamatan Concong ; 2 Desa dengan 7 TPS.
7. Kecamatan Tanah Merah ; 4 Desa dengan 16 TPS.
8. Kecamatan Enok ; 1 Desa dengan 4 TPS.
9. Kecamatan Kempas ; 2 Desa dengan 13 TPS.
10. Kecamatan Keritang ; 7 Desa dengan 56 TPS.
11. Kecamatan Kemuning ; 5 Desa dengan 39 TPS.
12. Kecamatan Sungai Batang ; 2 Desa dengan 8 TPS.
13. Kecamatan Mandah ; 4 Desa dengan 34 TPS.
14. Kecamatan Kateman ; 3 Desa dengan 24 TPS.
15. Kecamatan Pulau Burung ; 8 Desa dengan 16 TPS.
16. Kecamatan Pelangiran ; 3 Desa dengan 22 TPS.

17. Kecamatan Teluk Belengkong ; 1 Desa dengan 2 TPS./diskominfo-inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Beredar pernyataan pengakuan hutang Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan di media sosial (Medsos) sempat membuat bingung masyarakat. Apalagi masyarakat yang tidak memahami kondisi tersebut.

Agar masyarakat tidak bingung, apalagi sampai dipolitisir oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab maka perlu diberikan pemahaman sejelas-jelasnya. Terutama latar belakang munculnya surat tersebut diatas. 

Surat itu ditegaskan Bupati Inhil HM Wardan, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam rangka dapat menggunakan kembali dana alokasi (DAK) yang sudah berakhir pada akhir tahun 2016 lalu.

Maka itu Pemkab Inhil menerbitkan surat tersebut sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan DAK tahun 2017. Hal itu sekaligus upaya untuk menarik DAK.

Dengan begitu, pernyataan hutang sebagai mana viral di medsos, bukan berarti Pemkab Inhil berhutang dan dibayarkan dengan APBD. Melainkan pernyataan hutang itu, justru untuk mendapatkan alokasi DAK sesuai yang diatur Perpres.

“Inilah bentuk perjuangan kita untuk kembali mendapatkan DAK. Sebeb, kalau kita hanya mengandalkan APBD Inhil, saya rasa berat dengan kondisi seperti ini,” tegas Bupati Inhil HM Wardan, Ahad (27/8).

Berbagai upaya akan tetap dilakukan Bupati, dalam mengambil dana pembangunan di Provinsi maupun Pusat. Sama halnya dengan surat pengakuan hutang yang beredar di media-media sosial.

Pada ayat (4), Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Artinya, apa yang dilakukan tersebut bukanlag hal yang keliru apalagi sampai melanggar hukum.

Untuk kasus yang ini, terhadap sisa DAK Fisik di Rekening Kas Umum Daerah yang terkait dengan adanya sebagian DAK tahun sebelumnya yang tidak dapat dilaksanakan sampai tuntas sampai akhir tahun anggaran. Sehingga belum dapat mencapai sasaran output sesuai dengan yang direncanakan.

“Nah di dalam Perpres ini, sisa DAK tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan output pada bidang yang sama, pada tahun berikutnya,” jelas Bupati.

Perpres ini menegaskan, Kepala Daerah menyusun laporan triwulanan atas pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas. Laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penyerapan dana dan capaian, output kegiatan.

Lalu kemudian, lporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, Menteri ataupun Pimpinan Lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri.

“Itulah bunyi dari Perpres yang mana tertera jelas pada i Pasal 9 ayat (3),” imbuh mantan Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru itu./rls/Am

Save

Temilahan, detikriau.org – Festival Kelapa Internasional yang akan diselenggarakan pada 9 sampai 11 September 2017 nanti, progres persiapannya​ sudah mencapai 90 persen.

Pernyataan tersebut disampiakan oleh ketua Panitia Festival Kelapa Internasional, H Sa’id Syarifuddin saat dikonfirmasi, Sabtu (26/8/2017). Menurut Sekda Inhil ini, progres persiapan yang mencapai 90 persen ini hanya  tinggal melaksanakan gladi serta persiapan akhir untuk mencapai sempurna. 

“Persiapan sudah 90 persen, tinggal gladi dan persiapan akhir,” jelasnya​ dengan singkat.

Seiring sudah memiliki persiapan yang matang, Sa’id Syarifuddin mengimbau masyarakat Inhil untuk mensukseskan Festival Kelapa Internasional tersebut.

“Mari sukseskan festival ini dengan menyambut para tetamu dengan rasa suka cita dan ikut berpartisipasi dalam rangkaian acara,” ucap Sa’id.

Selain itu, Ketua panitia Festival Kelapa Internasional ini juga menyebutkan, kalau pihaknya masih terus menunggu kepastian tentang kehadiran orang no 1 di Indonesia yakni Presiden Jokowi untuk membuka acara.

“belum ada kepastian. Masih menunggu,” ujarnya​ lagi.

Mengenai peserta yang akan hadir, yang digadang-gadang 18 negara, Sa’id Syarifuddin menjelaskan kalau sekarang sedang dilakukan tahap pendaftaran. “Peserta masih dalam tahap pendaftaran,” imbuhnya./Diskominfo-inhil/rls/adv

Kempas, detikriau.org – Sunjaya (40) tewas ditempat akibat tersengat setrum listrik bertegangan tinggi di Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas, sabtu (26/8/2017) sekira pukul 16.45 Wib.

Nasib naas yang dialami petani warga Blok D ini diawali saat korban mencoba mengambil layang-layang milik anak korban yang tersangkut dikabel listrik milik PT PLN.

Berdasarkan keterangan Kapolres Indragiri Hilir Ajun Komisaris Besar Polisi Dolifar Manurung, S.IK, M.Si, melalui Kapolsek Kempas Ajun Komisaris Polisi Andriyanto, S.IK, saat anak korban main layangan di depan rumah korban, tanpa disengaja layangan tersebut tersangkut di kabel PLN.

Anak korban, Lukman kemudian meminta korban untuk mengambilnya. Tanpa pikir panjang, korban mengambil egrek (alat pengait buah sawit) yang tangkainya terbuat dari besi dan mencoba mengambil layangan itu. Namun tidak lama kemudian, korban terlihat sudah tergeletak dan kejang – kejang.

Melihat kondisi korban, anak korban segera memberitahu kepada tetangga dan segera mengevakuasi korban ke dalam rumah, dan selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Danau Pulai Indah, AIPDA Tumin Prayitno bersama Tim Medis Mumyachanah, A.Mk.

“Hasil pemeriksaan dinyatakan korban ternyata sudah meninggal dunia dengan kondisi telapak kaki sedikit membiru.” Sampaikan Kapolsek./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Bagian (Kabag) Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hilir (Inhil) HM Arifin, menegaskan pihaknya hanya menyalurkan bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu. 

Namun diluar sana, banyak masyarakat keliru memahami dengan mengatakan hal itu adalah beasiswa tidak mampu. Arifin sendiri mengaku tak pernah mengeluarkan pernyataan tentang adanya beasiswa tidak mampu.

“Justru selama ini kita sosialisasikan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 14 tahun 2014,” tegas Arifin, Jumat (25/8) kemarin.

Didalam Permendagri tersebut, tercantum dengan tegas adanya bantuan sosial (Bansos) pendidikan bagi yang miskin. Jika selama ini tidak tersalurkan, karena para pemohon tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan tersebut.

“Kalau ada saat ini yang sudah melengkapi seusia ketentuan tentu kita salurkan. Namun sebelum itu tim akan melakukan verifikasi,” tambahnya lagi.

Artinya Arifin menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya bukan pemerintah tidak mempunyai kepedulian, namun terbentur dengan peraturan. Oleh sebab itu Arifin, menegaskan bahwa soal adasya beasiswa miskin tidak lah benar.

Kepada mereka yang berprestasi, pemerintah juga memayungi dengan Perda. Hal itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap pendidikan dan membantu masyarakat sesuai ketentuan./rls

Tembilahan, detikriau.org –  Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengapresiasi rencana pembentukan koalisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pemerhati kelapa secara nasional. 

Pasalnya, menurut Bupati, Inhil memiliki hamparan kebun kelapa terluas di Indonesia sekitar 400.000 hekat. Sehingga cukup banyak kepentingan disana. Terutama dalam mengangkat potensi itu kemata Internasional.

“Jelas Kita sangat mendukung. Karena kita kan punya kepentingan pada sektor perkelapaan, mengingat luas kebun kelapa kita besar,” jawab Bupati.

Rencana pembentukan itu merupakan langkah awal. Nanti akan ada pembahasan lebih intens. Oleh karena itu Pemkab Inhil siap dalam segala hal, terutama untuk menyukseskan rencana koalisi Kabupaten pemerhati kelapa.

Sehari sebelumnya, Asisten II Setdakab Inhil H Afrizal, ikut menghadiri rapat awal di Jakarta. Salah satu tujuan rapat itu membangun kekuatan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia.

Pertemuan dihadiri oleh 5 Pemerintah Kabupaten, yakni Gorontalo, Minahasa Selatan, Indragiri Hilir, Lebak dan Kepulauan Sula. Dalam pertemuan nampak pula Ketua Harian Asosiasi Industri Sabut Kelapa Indonesia (AISKI), Perhimpunan Pengusaha Minyak Kelapa Indonesia serta Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia.

Ada keprihatinan yang sama terutama fakta bahwa luas kebun kelapa di Indonesia menyusut. Hal itu disebabkan beberapa faktor, mulai dari pohon yang menua, produktivitas kebun sangat rendah, petani kelapa belum sejahtera serta industri kelapa yang belum berkembang.

Seperti diketahui industri kelapa berpusat hanya pada beberapa wilayah di Indonesia terutama di bagian Barat serta di Sulawesi Utara. Namun, dibeberapa daerah lain malah juga memiliki luas areal perkebunan kelapa cukup besar.

Untuk itu perlu dilakukan gerakan peremajaan kelapa nasional. Sebagai Duta Kelapa Indonesia yang akan didukung oleh koalisi dan berbagai pemangku kepentingan kelapa. Inilah salag satu kepentingan yang dikatakan Bupati Inhil tersebut diatas.

“Keberadaan koalisi akan sangat membantu upaya mensosialisasikan manfaat tanaman kelapa. Baik secara ekonomi maupun manfaat kesehatan berbagai produk pangan kelapa seperti minyak kelapa maupun santan,” jelansya.

Dalam waktu yang tak lama lagi Kabupaten Inhil akan menjadi tuan rumah Festival Kelapa Internasional (FKI) dalam rangka perayaan Hari Kelapa Dunia. Maka saat itu, Asisten II Setdakab Inhil, H Afrizal, langsung menyampaikan undangan./Diskominfo-inhil/rls/ADV