Kempas, detikriau.org – Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman didampingi Bupati Inhil H Muhammad Wardan melakukan Panen Raya Padi dan Gerakan Tanam Serentak Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat di Desa Kempas Jaya, Kecamatan Kempas, Rabu (30/8/17).

Kegiatan ini dihadiri Erlina Tarigan dari Kementerian Pertanian yang juga Ketua Tim Upsus Wilayah Riau, Kasiter Korem 031/WB Letkol Arm Jonni Marpaung, Dandim 0314/ Inhil Letkol Inf J Hadiyanto, unsur Forkopimda Provinsi Riau dan Inhil serta pejabat Pemkab Inhil lainnya.

Bupati Inhil H Muhammad Wardan menyampaikan, dalam angka tetap data BPS tahun 2015, Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu memproduksi padi sebanyak 112.264 ton dengan produktivitas per hektar 38,71 kuintal.

“Namun dibandingkan dengan kebutuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, kita masih kekurangan beras sebesar 10.398 ton dan ini merupakan tantangan bagi kita,” katanya.

Luas potensi lahan sawah di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 25.169 hektar, dengan target luas tanam padi pada musim tanam Oktober–Maret (2016/2017) seluas 20.979 hektar dan realisasi seluas 19.208 ha (91,55 persen), sedangkan pada musim tanam April–September (2017) ditargetkan 6.647 hektardan sampai dengan Agustus baru terealisasi 3.702 hektar.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh, jajaran TNI AD khususnya Babinsa yang telah berhasil merealisasi-kan target yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kecamatan Kempas mempunyai potensi luas lahan sawah 1.770 hektar dan realisasi tanam mencapai 2.305 hektar. Hal ini karena sebagian besar dua kali tanam dalam setahun, khusus Kelurahan Kempas Jaya luas lahan sawah 560 hektar, ditanami padi semua dalam dua kali setahun (IP200).

Sedangkan Gubri H Arsyadjuliandi Rachman meminta para petani serius bercocok tanam padi dan tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian padi mereka.

“Saya harapkan jangan alih fungsi lahan, saya sampaikan apresiasi kepada petani yang tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian,” pesannya.

Dikarenakan saat ini lahan makin berkurang, sementara kebutuhan terhadap beras semakin meningkat. Disebutkan, saat ini Provinsi Riau mengalami kekurangan beras 350.000 ton pertahun.

“Untuk itu, Pemprov Riau dan Pusat serta Kabupaten selalu bersinergi dalam anggaran untuk membantu peningkatan produksi padi di Riau. Khususnya di Kabupaten Inhil, agar tetap menjadi sentra penghasil beras di Provinsi Riau,” imbuhnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan bantuan peralatan pertanian kepada Kelompok Tani di Kecamatan Kempas dan beberapa kecamatan lainnya./Diskominfo-inhil/rls/ADV

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil H Muhammad Wardan melakukan peninjauan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, Rabu (30/8/17). Diharapkan, helat demokrasi tingkat desa ini berlangsung aman.

Dalam peninjauan ini ke beberapa desa yang melaksanakan Pilkades di Kecamatan Tembilahan dan Keritang ini, Bupati didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Yulizal dan beberapa pejabat lainnya.

“Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan di lapangan, saat ini pelaksanaan Pilkades ini berjalan dengan baik dan lancar,” ungkap Wardan.

Diharapkan, pelaksanaan Pilkades ini dapat menghasilkan pemimpin terbaik di desa dan mereka yang terpilih memang benar-benar pilihan hati nurani masyarakat setempat.

“Semoga perhelatan Pilkades ini benar-benar menghasilkan Kades terbaik dan sesuai pilihan masyarakat,” harapnya.

Untuk diketahui, Pilkades Serentak Gelombang II Tahun 2017 ini digelar di 17 Kecamatan dengan 58 Desa yang melaksanakan Pilkades ini, yakni di Kecamatan Tembilahan Hulu 1 Desa dengan 2 TPS,

Kecamatan Batang Tuaka 3 Desa dengan 14 TPS, Kecamatan Gaung Anak Serka 4 Desa dengan 12 TPS, Kecamatan Gaung 6 Desa dengan 26 TPS, Kecamatan Kuala Indragiri 2 Desa dengan 9 TPS, Kecamatan Concong 2 Desa dengan 7 TPS.

Dan Kecamatan Tanah Merah 4 Desa dengan 16 TPS, Kecamatan Enok 1 Desa dengan 4 TPS, Kecamatan Kempas 2 Desa dengan 13 TPS, Kecamatan Keritang 7 Desa dengan 56 TPS, Kecamatan Kemuning 5 Desa dengan 39 TPS, Kecamatan Sungai Batang 2 Desa dengan 8 TPS, Kecamatan Mandah 4 Desa dengan 34 TPS, Kecamatan Kateman 3 Desa dengan 24 TPS, Kecamatan Pulau Burung 8 Desa dengan 16 TPS, Kecamatan Pelangiran 3 Desa dengan 22 TPS, Kecamatan Teluk Belengkong 1 Desa dengan 2 TPS./rls/diskominfo-inhil/ADV

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nadhlatul Ulama (Muslimat NU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj Zulaikha Wardan melantik Ketua Ranting Muslimat NU Desa dan Kelurahan Se – Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2017 di aula kampus STAI Auliaurrasyidin, Tembilahan, Selasa (29/8/2017) pagi.

Pelantikan 6 (enam) orang pimpinan ranting Muslimat NU se – Kecamatan Tembilahan Hulu yang terdiri dari 2 Kelurahan dan 4 Desa ini, dilakukan dengan pengucapan ikrar pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikha Wardan.

Saat memberikan sambutan, Zulaikha menuturkan, Muslimat NU akan tetap terus berupaya mengembangkan pengetahuan dan potensi diri dengan berpegang teguh dengan ajaran Islam, Ahlus sunnah Wal Jama’ah.

Pelantikan pengurus ranting Muslimat NU se – Kecamatan Tembilahan Hulu yang dilaksanakan saat ini, menurut Zulaikha memiliki arti yang begitu penting untuk membawa organisasi Muslimat NU ke arah perkembangan dan kemajuan yang dibutuhkan masyarakat.

“Perkembangan dan kemajuan itu dapat tercapai melalui program dan kegiatan yang berorientasi keagamaan, masyarakat dan kebangsaan,” kata Zulaikha.

Dalam upaya pencapaian itu pula, dikatakan Zulaikha, perlu adanya dukungan dari seluruh pihak, baik yang berasal intern maupun ektern organisasi. Saat ini, imbuh Zulaikha, dukungan yang konkret telah dirasakan oleh Muslimat NU ialah dukungan dari pihak Pemerintah Kabupaten Inhil.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan selaku Ketua Pembina Muslimat NU, sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil dan beberapa organisasi, seperti Pemuda BNN, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Inhil serta mahasiswa dan mahasiswi STAI Auliaurrasyidin.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan bahan pokok kepada sejumlah masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tembilahan Hulu oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan yang didampingi Hj Zulaikha Wardan dalam kapasitas sebagai Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Inhil./rls

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi dan implementasi PP Nomor 71 Tahun 2014 dilengkapi dengan PP Nomor 57 Tahun 2016.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Puri Cendana, Selasa (29/8/2017). Saat itu, dibuka resmi oleh Staf Ahli Bupati bidang Ekenomi dan Pembangunan Setda Inhil Drs Sar’i dan dihadiri Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Huda A Sani, Kepala Dinas  lingkungan hidup dan kebersihan Inhil beserta Staf.

Kegiatan yang menghadirkan 3 orang narasumber ini diikuti sedikitnya 30 orang peserta dan akan berlangsung selama 2 hari.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan Kesadaran dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Gambut serta mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

“Ekosistem gambut merupakan ekosistem yang rentan dan telah mengalami banyak kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah memandang harus dilakukan upaya-upaya intensif dalam perlindungan dan pengelolaannya,” kata Sar’i.

Maka lanjutnya, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dinilai perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 2 desember 2016, presiden republik indonesia, joko widodo telah menandatangani pp nomor 57 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014.

Dalam pp perubahan ini, dijelaskan bahwa gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Terakhi,r beliau juga mengharapkan kepada kita semua khususnya para peserta agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik dan seksama, sehingga diperoleh pengetahuan yang nantinya dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi kita semua./Mirwan/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar sosialisasi manajemen pengelolaan PAUD, Senin (28/8/2017) kemarin.

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu aula Hotel Kota Tembilahan yang dibuka langsung oleh Kepala Disdik Inhil Rudiansyah didampingi sejumlah jajarannya.

Kegiatan itu diikuti sedikitnya 80 pengelola lembaga PAUD, baik tingkat I maupun II.

Kadisdik mengatakan, kegiatan itu salah satu bentuk layanan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar.

Dimana, penyelenggaraan satuan PAUD itu dapat dilaksanakan oleh lembaga baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat maupun perseorangan yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

“Jadi melalui kegiatan sosialisasi ini setiap penyelenggaraan Pendidikan baik lembaga maupun perorangan harus memperoleh ijin dari Disdik Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk oleh Pemda. Untuk itu, kegiatan ini sangat penting sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan ijin penyelenggaraan PAUD sesuai aturan, untuk itu bagi peserta yang tidak tau manfaatkan kegiatan ini untuk bertanya langsung kepada narasumber,” katanya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan per Agustus 2017 progres pekerjaan pembangunan tanggul di sejumlah daerah baru tercatat mencapai angka sekitar 40 persen.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disbun Inhil, Ngadiyo di Tembilahan mengatakan, realisasi fisik pembangunan tanggul ini diketahui berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Disbun Inhil sebagai Dinas tekhnis untuk mengetahui sejauh mana progres pekerjaan tanggul yang dibangun melalui sistem swakelola di masing-masing daerah setiap Kecamatan.

“Monitoring yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana progres pekerjaan serta kendala dan hambatan yang mungkin terjadi di lapangan ini kita lakukan tiga bulan sekali. Berdasarkan hasil monitoring terakhir pada awal Agustus lalu progres pekerjaan tanggul baru mencapai sekitar 40 persen” ujar Ngadiyo, kemarin.

Ia mengungapkan meski hingga hari ini progres pekerjaan pembangunan tanggul di setiap lokasi masih tercatat rendah, namun pihaknya optimis hingga akhir tahun target pekerjaan bisa selesai sesuai waktu yang ditentukan.

Ia mengakui, percepatan penyelesaian pembangunan tanggul melalui sistem swakelola yang diterapkan saat ini terkendala dengan sejumlah hambatan diantaranya sulitnya pendistribusian keperluan operasional alat berat ke daerah yang berada jauh sehingga kerap mengalami keterlambatan pengiriman.

“Contohnya saja daerah Teluk Belengkong, pengiriman keperluan operasional alat berat seperti bbm dan sebagainya sering mengalami keterlambatan. keterlambantan ini pula menjadi hambatan proses pekerjaan,” terang Ngadiyo.

Selain itu, pembangunan juga terkendala oleh kondisi tanah masing-masing daerah. Ia menyebutkan terdapat sejumlah daerah yang batas tanah perkebunan mereka berdekatan langsung dengan sungai atau parit, sehingga membuat kontruksi tanggul mudah terbawa lumpur.

Meski demikan, kata dia, pembangunan tetap dilanjutkan hingga batas akhir waktu yang ditetapkan.

Jika melihat kondisi sekarang ini, ia meyakini hingga keakhir tahun progres pekerjaan tanggul yang mampu dicapai sekitar 80 persen.

“Pekerjaan tetap berlanjut hingga akhir tahun dan kita targetkan pekerjaan tanggul mampu mencapai angka 80 persen hingga akhir batas waktu yang telah ditentukan,” ucapnya.

Untuk itulah, ia menghimbau kepada daerah yang progres pekerjaan tanggul masih tercatat rendah agar segera dipacu. Begitupula pendistribusian kebutuhan operasional seperti bbm, serta pembayaran honor operator pelaksana alat berat supaya jangan terlambat agar operator tetap semangat bekerja guna mencapai target pembangunan.

Untuk diketahui, upaya penyelamatan kebun kelapa oleh Pemerintah Daerah melalui pembangunan tanggul dilakukan dengan sistem swakelola yang dipercaya mampu menghasilkan target pembangunan yang lebih besar serta efesiensi anggaran.

Melalui sistem swakelola ini, Pemerintah daerah telah pula mendistribusikan sedkitknya 16 unit alat berat kepada masing-masing kecamatan.

Namun hingga kini, berdasarakan hasil monitoring, realisasi fisik pembangunan tanggul yang tinggi hanya tercatat di Kecamatan Concong, itupun karena tingkat pembangunan tanggul yang dibutuhkan rendah. Berbeda dengan daerah lainnya yang progres pekerjaan tercatat masih rendah.

Pemerintah dalam hal ini, tentunya diminta untuk mencarikan solusi secepatnya, agar upaya penyelamatan kebun kelapa di Inhil melalui sistem swakelola tidak kembali dinilai gagal./Mirwan