“Sebut Banyak Data yang dikantongi OPD Tak Tervalidasi dengan Baik”

Tembilahan, detikriau.org –  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Anggaran (Banggar) memastikan masih banyak Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki data dengan baik.

“Persoalan validasi data juga tidak betul, dimana masih banyak OPD Pemkab Inhil belum memiliki data yang baik,” cetus Edy Hariyanto Sindrang dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun sidang 2017 akhir November kemaren

Akibatnya menurut Edi, hal ini membuat berbagai kebijakan pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak terarah sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Contohnya Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Badan Pendapaten Daerah , Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta beberapa OPD lainnya.

“Gambaran ini dapat terlihat ketika bicara tentang jumlah penduduk Inhil, dimana ada perbedaan antara data di RPJMD, data BPS dan data Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil,” Ungkapnya juga

Belum lagi kata Edy juga  ketika bicara tentang berapa jumlah masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima BPJS PBI , hari ini, jumlah penerima Kartu BPJS PBI yang sudah dikeluarkan hampir sama dengan separuh jumlah peduduk Inhil, tetapi anehnya masih banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan Kartu BPJS PBI.

“Begitu juga tentang data base sekolah, baik dari jumlah kerusakan sekolah, kebutuhanya, penyebaran dan distibusi guru yang belum merata, dan lain-lain persoalan, yang semuanya ini perlu segera dilakukan perbaikan terhadap validasi data yang ter up to date secara baik, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan fokus pada sasaran yang akan tercapai,” tegas politisi partai Golkar Inhil ini mengakhiri./ADV

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, HM Yusuf Said menyarankan kepada Kepala Desa yang belum dilantik untuk bersabar menunggu giliran. Banyaknya Kades yang harus dilantik tentu pelaksanaannya harus secara bergantian mengingat padanya jadwal kepada daerah.

Terkait amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dikatakan tidak dijalankan, Ysusf menampik hal tersebut.

“Tidak mungkin lah melanggar aturan, karena mereka yang terlibat langsung dalam proses pelantikan tentu paham juga soal aturan,” ujarnya saat ditemui wartawan digedung DPRD Inhil, Rabu (6/12/2017).

Sebelumnya, Kades terpilih dari Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Zacki Hasan Al Indragiri mengaku sudah lelah menunggu pelantikan dirinya yang belum juga terlaksana. Bahkan menurutnya, jangankan dilantik, jadwalnya-pun belum diketahui./adv

Teluk Belengkong, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan menilai banjir pasang di acara pelantikan Kepala Desa (Kades) Tunggal Rahayu Jaya Kecamatan Teluk Belengkong adalah pemberian Allah SWT dan karenanya tentu haruslah disyukuri.

“Ini merupakan rahmat yang diberikan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ambil hikmahnya. Ini bukan banjir, namun hanya air pasang perairan Teluk Belengkong yang melimpah ke darat. Hari panas syukuri, air menggenang ini tentunya juga harus disyukuri,” ujar Bupati seraya mengimbau masyarakat untuk senantiasa bersyukur.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, pasca Pemilihan Kepala Desa serentak sebagai sebuah instrumen demokrasi selesai dilaksanakan. Kepala Desa terpilih, khususnya Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya diharapkan dapat senantiasa menjaga netralitas dan independensinya dalam memimpin masyarakat.

Bupati meminta, Kepala Desa Tunggal Rahayu Jaya, untuk menepikan ‘ego politik’ yang timbul akibat persaingan dalam Pilkades serentak 30 Agustus 2017 lalu.

“Tidak ada lagi istilah, ‘Dia yang pilih Saya, Dia tidak memilih Saya’. Hilangkan itu semua. Sebagai seorang Pimpinan, Kepala Desa harus bersikap netral dan independen, tanpa diskriminasi politik,” pungkas Bupati, Rabu (6/12/2017) sore.

Menurut Bupati, pasca menjalani prosesi pelantikan dan pengukuhan, maka seorang Kepala Desa adalah pimpinan bagi seluruh masyarakat di wilayahnya.

“Untuk itu, hendaknya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pengambilan kebijakan, Kepala Desa harus pro – rakyat tanpa membeda – bedakan masyarakat dengan begitu akan tercipta kekompakan dan kondusifitas situasi di suatu desa,” pinta Bupati.

Kekompakan dan kondusifitas situasi yang tercipta, menurut Bupati, akan dapat mempermudah pencapaian tujuan dari pembangunan yang tengah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Kekompakan akan mempermudah jalannya pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di setiap desa akan mendatangkan kemajuan bagi desa. Kemajuan itu adalah suatu hal yang menjadi Visi Spirit Baru Inhil Menjadi Kabupaten Maju, Bermarwah dan Bermartabat,” paparnya.

“Dengan kata lain, apa yang telah dicapai sebuah desa merupakan bagian kontribusi yang tidak dapat lepas bagi daerah Kabupaten Inhil,” tandas Bupati.

Pada kesempatan ini, Bupati Inhil, HM Wardan juga menyerahkan piagam penghargaan bagi Kepala Desa yang menjabat dalam masa jabatan tahun sebelumnya. Tak hanya sampai disitu saja, Bupati Inhil pun menyerahkan bantuan berupa sembako kepada sejumlah masyarakat yang kurang mampu.

Sebelum pelantikan dilaksanakan, genangan air pasang di perairan Teluk Belengkong memang sedang meluap hingga menggenangi halaman Kantor Desa Saka Rotan, Kecamatan Teluk Belengkong. Satu per satu, warga Kecamatan Teluk Belengkong yang sejak semula telah berada di Kantor Desa untuk menyaksikan prosesi pelantikan pun beranjak meninggalkan lokasi.

Kedatangan Bupati Inhil, HM Wardan yang didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan pun terpaksa melewati genangan air pasang sungai. /Diskominfops_inhil/rls/Am/Adv

Pulau Burung, detikriau.org – Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dan Dewan Pimpinan Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Pulau Burung berikrar untuk senantiasa berupaya mencapai tujuan dan mematuhi peraturan organisasi yang berlaku.

Ikrar tersebut diucapkan pada saat diadakannya pelantikan dan pengukuhan para pengurus DPAC dan ranting Muslimat NU oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan di Desa Ringin Jaya, Kecamatan Pulau Burung, Rabu (6/12/2017) pagi.

Pengurus Muslimat NU yang terdiri dari kaum ibu, diminta untuk tetap berpegang teguh dengan prinsip – prinsip serta peraturan dasar yang dijunjung oleh organisasi.

“Tentunya ini semua tidak lain bertujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi Muslimat NU,” tukas Zulaikhah Wardan.

Selanjutnya, Zulaikhah Wardan dalam pelantikan ke – 9 (Kesembilan) DPAC Muslimat NU se – Kabupaten Inhil ini mengungkapkan, sejak DPC Muslimat NU Kabupaten Inhil dikukuhkan pada akhir tahun 2016 silam, pihak DPC Muslimat NU Kabupaten Inhil bertekad untuk mengembangkan organisasi hingga ke seluruh wilayah Kecamatan se – Kabupaten Inhil.

“Namun, tampaknya tekad, keinginan itu belum bisa dicapai hingga akhir tahun 2017 ini. Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPAC Muslimat NU se – Inhil diprediksikan baru akan tercapai pada awal tahun 2018 mendatang,” ujar Zulaikhah Wardan.

Dalam sambutannya, Zulaikhah Wardan juga menyampaikan, bahwa Muslimat NU bukanlah merupakan organisasi politik, melainkan adalah organisasi sosial – keagamaan.

Untuk itu, diungkapkan Zulaikhah Wardan, merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh para pengurus Muslimat NU kegiatan – kegiatan yang berkenaan dengan keagamaan.

Dalam prosesi pelantikan, dilakukan juga pembagian Buku Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU (POAM NU) yang diserahkan langsung oleh Ketua DPC Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan kepada Ketua DPAC dan Ranting Muslimat NU Kecamatan Pulau Burung.

“Setelah menerima buku (POAM NU, red), pelajari dan pahami isinya. Lantas, buat program yang berpedoman dengan buku itu. Jangan yang muluk – muluk. Cukup dengan program, seperti mengadakan pengajian yamg diisi dengan ceramah agama dan lain sebagainya,” imbau Zulaikhah Wardan.

Terakhir, Zulaikhah Wardan meminta kepada, seluruh pengurus Muslimat NU, terutama para pengurus Muslimat NU se – Kecamatan Pulau Burung untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda secara kontinyu demi terbentuknya generasi penerus yang baik yang terhindar dari hal – hal bernuansa negatif, seperti penyalahgunaan narkoba dan ‘ngelem’./rls/Am

BOGOR — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan kepada kapolres dan kapolsek di seluruh wilayah di Indonesia untuk melaksanakan operasi penangkapan pelaku kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan.

Perintah tersebut untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang Hari Raya Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

“Saya sampaikan, kepada kapolres, kapolsek, bersihkan semua tempat dari calo, copet, tukang todong, jambret, tukang bius, semua preman dan segala macamnya,” ujar Tito saat dijumpai di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12/2017).

Tito menegaskan akan mencopot para kepala satuan wilayah tersebut jika masih ada laporan terjadi tindak kejahatan jalanan dan kejahatan konvensional.

“Yang enggak bisa, saya copot,” ujar Tito.

Tito juga memastikan telah berkoordinasi dengan institusi lain, seperti TNI, pemerintah provinsi/kota/kabupaten, atau kementerian terkait mengenai pengamanan.

Rencananya, untuk mematangkan operasi pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, Kapolri akan menggelar rapat dengan institusi-institusi lain pada pekan depan.

Tidak hanya soal pengamanan, rapat koordinasi itu juga akan membahas hal lain, mulai dari pengamanan harga bahan pokok hingga ancaman terorisme di obyek vital.

Berita Ini Sudah Tayang di kompas.com dengan judul : Tito: Copet, Tukang Bius, Preman, Bersihkan! Enggak Bisa? Saya Copot!