TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Drs H Encik Kamal Syahindra melepas atlet National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Inhil dalam perhelatan pekan Paralympic Provinsi Riau ke-2 tahun 2017 sebanyak 20 orang di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia, Tembilahan, Jum’at (8/12/2017).

Saat itu, turut dihadiri beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua K3S, Ketua Koni dan beberapa Kepala Sekolah.

Perhelatan NPC Provinsi Riau memasuki Tahun Ke-2 yang di pusatkan Kota Pekanbaru dari tanggal 10-15 Desember 2017. Untuk Kabupaten Inhil mengirim sebanyak 20 orang yang terdiri 16 Orang atlet Dan 4 orang Official yang mengikuti 4 cabang olah raga,  diantaranya: Bowling, renang, atletik dan catur.

Asisten III dalam sambutannya mengatakan,  pelaksanaan Pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV) merupakan sebuah bukti bahwa setiap orang yang mempunyai kekurangan Fisik, tapi tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk meraih prestasi di berbagai bidang, termasuk dalam bidang olahraga.

“Oleh sebab itu, atas nama Pemkab Inhil, saya menyambut baik, mendukung dan sangat mengapresiasi atas keikut-sertaan para atlet yang tergabung dalam NPC Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NPC Inhil yang telah membina dan mengirimkan atlet untuk mewakili daerah ini dalam pekan paralympic provinsi riau,” kata Encik.

Selanjutnya, ia berharap agar para atlet dapat mengikuti peparprov Riau di pekanbaru nanti dengan bersungguh-sungguh, menunjukkan bakat dan kemampuan yang dimiliki dengan penuh semangat, motivasi dan optimisme yang tinggi, serta pantang menyerah. semoga kontingen dari indragiri hilir dapat meraih prestasi terbaik pada pekan paralympic provinsi (peparprov) riau ke-2 tahun 2017 ini./Mirwan/adv

JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pada 2018 mendatang tidak ada subsidi untuk beras sejahtera (rastra). Nantinya, bantuan diberikan dalam bentuk utuh bantuan sosial (bansos) rastra dan bantuan pangan.

Khofifah membenarkan, tahun depan memang tidak ada subsidi rastra melainkan bansos. “Tetapi saya takut Anda (wartawan) salah tulis. Rastra itu tetap ada, tetapi bentuknya bantuan pangan dan bansos,” katanya saat ditemui awak media usai rapat koordinasi tingkat menteri(RTM) mengenai pelaksanaan Bantuan Pemerintah Nontunai (BPNT) dan Bansos Rastra Tahun 2018, di Jakarta, Jumat (8/12).

Mensos mengaku pemerintah mengambil kebijakan ini karena dari pantauannya di sebuah daerah Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu ternyata ada keluarga penerima manfaat (KPM) rastra tidak mengambil bantuan. Saat ditanya alasannya karena KPM ini tidak memiliki uang Rp 24 ribu untuk harga tebus rastranya. Sehingga dengan kebijakan ini, kata dia, diharapkan rakyat yang berhak atau KPM menerima bantuan ini secara utuh dan tidak ditarik harga tebus. “Jadi, masyarakat tidak boleh lagi ditarik harga tebus (rastra). Sudah tidak ada harga tebus karena jadi bansos,” ujarnya.

sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/08/p0ncs6382-subsidi-beras-dihilangkan-mensos-akan-ganti-salurkan-bansos

Tembilahan, detikriau.org – Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tepatnya  tanggal 9 Desember 2017 nanti. Kejaksanaan  Negeri (Kejari) Tembilahan telah memberikan kado Hari Anti Korupsi melalui wujud komitmennya “ Hattrik” 3 (Tiga) hari secara berturut melakukan penahanan terhadap tersangka kasus korupsi di kabupaten Indragiri Hilir.

Aksi penahan terhadap 3 (Tiga) tersangka kasus korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut. Dimulai dengan penahan hari pertama terhadap tersangka,” Tfq” terkait perkara tindak pidana korupsi (TPK) proyek pembangun Jembatan Enok di Tahun Anggaran (TA) 2013 dengan nilai Rp. 9.997.465.000,- dan kerugian negara sebesar 2.1 miliar. Selasa sore (5/12) tiga hari lalu.

Penahan hari kedua, terhadap tersangka Mft selaku penerima kuasa CV. Bes Consultan, terkait dalam perkara tindak pidana korupsi Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Wilayah 1 (satu) Inhil mencakup 5 kecamatan (Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas dan Batang Tuaka) tahun 2014. Nilai kontrak sebesar Rp.134.200.000,- dan kerugian negara (Total Lost) kurang lebih Rp.134.200.000,-. Rabu sore (6/12) dua hari lalu.

Adapun penahanan tersangka hari ketiga, Kamis (7/12) kemarin, terhadap tersangka Hr juga  terkait tindak pidana korupsi proyek pembangunan Jembatan Sungai Enok tahun 2014. Dengan nilai kontrak sebesar  Rp. 14.441.225.000,- dan kerugian negara diakibatkan kurang lebih Rp.967.000.000,-.. Hr merupakan direktur PT Ramadhan Raya Tahun 2014.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan Lulus Mustofa SH didampingi Kasi Pidsus Sonang Simanjuntak.SH dan Kasi Intel Ari Supandi.SH. Kamis (7/12) mengatakan bahwa perkara tersangka Hr ini sama dengan perkara tersangka Tfq yang ditahan dua hari sebelumnya, terkait perkara korupsi proyek pembangun Jembatan Enok di kecamatan Enok.

“Kalau tersangka Hr  tahun anggatan 2014 dengan kerugian negara Rp 967.000.000. Sedangkan Tfq tahun anggaran 2013 dengan kerugian keuangan negara  2.1 Miliar.” terang Kajari.

Ditambahkannya, tindakan penahanan terhadap 3 tersangka kasus korupsi di Inhil kabupaten Indragiri Hilir ini, selain memang menjadi tugas dan kewajiban harus dilaksanakan penegak hukum. Hal ini juga merupakan wujud  komitmen Kejaksaan Negeri Tembilahan dalam rangka pemberantas korupsi di Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2017 ini.

” Semoga dengan tindakan penahan terhadap tiga tersangka dilakukan untuk 20 hari kedepan. Perkara-perkara ini, segera bisa kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.” tambah Kajari usai melakukan penahanan terhadap tersangka Hr, Kamis (7/12) kemarin./tok

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Final Championship yang di taja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2017. Mempertemukan Polres Inhil Vs Disporapudbar di lapangan Venue Futsal, Jalan Sungai Beringin Tembilahan, Kamis (07/12/2017) malam.

Dimenit awal pertandingan babak pertama, pemain Dispora, Gusva mencetak gol pembuka di menit 7. Tak berselang lama, Tim Futsal Polres Inhil, Brigadir Alwi berhasil menyamakan kedudukan papan skor di menit 13 lewat heading.

Skor bertahan imbang hingga ke babak kedua. Berlanjut ke Drama adu Finalti, pemain Polres BRIPDA Darto Purba dan BRIPDA Fransly berhasil mencetak gol. Sedang sepakan pemain Dispora bisa ditahan penjaga gawang Polres, BRIPTU Anton.

Ditempat terpisah, acara penutupan PWI Cup tahun 2017 tersebut, ditutup langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H Muhammad Wardan. Dalam sambutanya, beliau mengatakan, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat atas kemenangan Polres Inhil cabang Bola Futsal.

Semoga, Lanjut Wardan, pergelaran yang di taja PWI Inhil tahun ini, dapat menemukan bibit-bibit berbakat di bidang sepakbola futsal.

“Saya sangat mengapresiasi langkah PWI Inhil mengadakan pertandingan seperti Futsal. Selagi itu Positif kami pemerintah daerah tetap mendukung, diharapkan tahun depan berlanjut lagi,” ujar orang nomor 1 di Inhil itu.

Sementara itu, Manager Tim Futsal Polres Inhil, Erdi Arta menjelaskan, dia mengaku, hanya 3 hari Timnya untuk latihan dalam mempersiapkan laga perdana kemarin, melawan Dinkes Inhil atau laga pembuka.

“Sangat mepet sekali, ada peluang kami latihan. Sampai di Final, kita terus latihan dan membaca taktik permainan lawan,” kata Erdi, saat Jumpa Pers.

Meski Demikian, Erdi menyebutkan, saat melawan Dispora di Final. Pemain kita sedikit kesulitan untuk mencetak gol. Padahal, di laga sebelumya, kita mampu mencetak gol ke gawang lawan dengan skor telak.

“Skor nya 5-1, 6-1. Kami akui pemain dan permainan yang diperagakan Dispora sangat baik dalam bertahan maupun penyerangan,” sebutnya.

Berikut para pemenang PWI Cup tahun 2017, Juara 1 Polres Inhil, Juara 2 Disporapudbar, Juara 3 Sekwan. Untuk diketahui, jumlah peserta yang mengikuti pertandingan sebanyak 20 instansi/kantor di lingkungan Pemkab Indragiri Hilir.

Penutupan PWI Cup turut dihadiri, Bupati Inhil, Wakapolres Inhil KOMPOL Ari Kartika Bakti, S.IK, Kabag Sumda Polres Indragiri Hilir KOMPOL. H. Asmar, Pasi Ops Kodim 0314/Indragiri Hilir Kapten Inf. Abdillah Rahmansyah dan Ketua PWI Inhil Indra Effendi, SH dan Sekretaris PWI Inhil M Ihsan, SE./Mirwan

Pekanbaru, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi. Kali ini, HM. Wardan meraih Award dari Komisi Informasi (KI) dalam katagori Pelopor  Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Desa Tahun 2017.

Penghargaan yang diterima oleh Sekretaris Daerah (sekda) Indragiri Hilir H. Said Syarifudin bersama Gubernur Riau dan Ketua LSM Fitra Riau serta beberapa instansi pemerintah, lembaga dan perguruan tinggi di Riau. Diserahkan oleh Komisiner KI Cecep Suryadi,  di Hotel Pangeran, Kamis (07/12/2017) pagi.

Dalam penghargaan tersebut, HM. Wardan dinilai sebagai tokoh yang mampu menginspirasi keterbukaan informasi publik bagi pemerintah desa melalui gerakan membentuk peraturan desa (perdes) tentang keterbukaan informasi dalam pelayanan dan pengelolaan dana desa.

Seusai menerima penghargaan, Sekda Inhil mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi bupati dalam menginisasi pemerintah desa dalam pelaksanaan Informasi publik di lingkungan pemkab inhil.

“Ini hasil karya HM. Wardan, yang telah mendorong kepala desa selaku badan publik di lingkungan Pemkab Inhil agar menyampaikan informasi lebih transparan kepada masyarakat, ujar Said Syarifudin

Lebih lanjut Sekda menyampaikannya, di era reformasi sekarang ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan tidak menutupi apa yang dilakukan.

“Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Riau Zupra Irwan menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan komitmen seluruh badan publik yang telah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

“Kita berharap setiap tahunnya mengalami perkembangan yang signifikan demi terwujudnya good government,” harapnya.

Pada pemeringkatan Badan Publik (BP) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2017 ini, seluruh penerima anugerah pemeringkatan BP menerima sertifikat dan plakat berdasarkan katagori yang ada.

Pada kesempatan itu, turut hadir kepala Dinas Kominfo, persandian dan statistik kab Inhil HM. Thaher dan Kabid Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Penguatan Sumberdaya Komunikasi, Trio Beni Putra./diskominfops_inhil/rls/adv