23 Unit Rumah Jadi Arang di Kebakaran Kayu Jati. Ini Daftar Nama Korban

Tembilahan, detikriau.org – Amukan jago merah di Jl. Kayu Jati Gang Jati 2 dan Jati 3 RT 001 RW 011 Kel Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu “hitamkan” 23 unit rumah penduduk.

Berdasarkan laporan dari pihak Kepolisian Polres Indragiri Hilir, identitas korban kebakaran sbb;

1. ALI AKBAR, 36 Tahun, banjar, islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
2. M. HATTA,  43 Tahun, Bugis,  islam, Tani, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
3. HIDAYAT,  30 Tahun, Banjar,  islam, Burub, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
4. ZULKIFLI, 40 Tahun, Banjar,  islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
5. EDI JATMIKO, 50 Tahun, Bugis,  islam, Tani, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
6. WIWI ARYANTO,  41 Tahun, Jawa, Nasrani, Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
7. AMAT,  50 Tahun, Melayu,  islam, Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
8. PUJA RISMA,  18 Tahun, Melayu,  islam, IRT, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
9. ONA,  30 Tahun, Banjar,  islam, dagang,  alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
10.MASRANI,  43 Tahun, Banjar,  islam, Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
11. UDIN,  31 Tahun, Banjar, islam, dagang, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)
12. JAINI,  45 Tahun, Banjar,  islam, Swasta,  alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
13. SUPRIAN,  30 Tahun, Banjar,  islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
14. SAHRUDIN,  40 Tahun, Banjar,  islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
15. M. JAINUDIN, 40 Tahun, Banjar,  islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
16. SABRAN,  35 Tahun, Banjar,  islam, Karyawan Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
17. GERSON,  40 Tahun, Banjar,  islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
18. IMAN,  50 Tahun, Banjar,  islam, Buruh, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah)
19. RUDI,  34 Tahun, Banjar,  islam, Swasta alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah) Rusak Berat
20.MUSA,  44 Tahun, Bugis,  islam, Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah) Rusak Berat
21. MARTIAH,  50 Tahun, Banjar,  islam, IRT,  alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 3  (1 unit Rumah) Rusak Berat
22. JAMRULLAH,  45 Tahun, Banjar,  islam, Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah) Rusak c Ringan
23. M. AMIN,  45 Tahun, Banjar,  islam, Swasta, alamat Jl. Kayu Jati Gang Jati 2  (1 unit Rumah)./Am




Kebijakan Baru: USBN Berlaku di SD, 8 Mata Pelajaran

JAKARTA – Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengeluarkan kebijakan baru terkait ujian akhir siswa SD.

Selama ini siswa SD mengikuti ujian sekolah (US), mulai tahun depan diganti jadi ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Saat ini US di jenjang SD atau MI terdiri dari tiga mata pelajaran. Yakni bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Sedangkan di era USBN nanti, anak SD mengerjakan delapan mata pelajaran.

Yakni Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, seni budaya dan prakarya (SBDP), pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (PJOK), serta agama.

Khusus untuk siswa yang belajar berbasis Kurikulum 2006, pelajaran seni budaya dan prakarya namanya adalah seni budaya dan keterampilan.

Ketua BSNP Bambang Suryadi membenarkan bahwa US diganti menjadi USBN. Selama ini USBN berlaku di jenjang SMA/SMK dan SMP. “Sekarang (tahun depan, red) di SD,” katanya saat dihubungi kemarin (21/12).

Bambang mengatakan dengan status USBN, maka ada 25 persen butir soal ujian titipan dari Balitbang Kemendikbud. Sisanya sebanyak 75 butir soal dibuat oleh guru.

Bambang berharap masyarakat tidak khawatir atau takut. Selama proses belajar mengajar berjalan dengan tuntas, siswa pasti siap mengahadapi USBN.

Selain itu Bambang mengatakan selama siswa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak akan takut untuk mengikuti USBN.

“USBN di jenjang SD juga bermanfaat bagi guru,” jelasnya. Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, selama ini ada guru yang mengajarnya sesuai dengan ketuntasan masing-masing.

Nah dengan USBN ini diharapkan para guru SD dalam mengajar mengacu pada ketuntasan kurikulum nasional.

Terkait kisi-kisi ujian 2018 Bambang mengatakan belum keluar. Sejatinya sudah selesai untuk tiga pelajaran.

Namun karena ada tambahan lima pelajaran, peluncuran kisi-kisi USBN 2018 masih butuh waktu lagi. “Masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.

Nantinya kisi-kisi keluar bersamaan untuk seluruh jenjang pendidikan. BSNP berharap kisi-kisi bisa terbit akhir Desember 2017 atau awal Januari 2018.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pembuatan butir soal USBN untuk jenjang SD/MI masih dalam proses. “Soal-soalnya standar, gak sulit,” katanya.

Totok berharap orangtua senantiasa memotivasi anaknya untuk guat belajar setiap saat. “Belajar tidak hanya untuk ujian,” katanya. Tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pintar.

Menurut Totok ujian adalah bagian alami dari sebuah proses belajar. “Dorong anak untuk menyiapkan diri dengan baik,” tuturnya.

Selain itu Totok berpesan supaya siswa menghadapi USBN dengan percaya diri dan jujur. Sebab baginya jujur adalah roh pendidikan.

sumber: jpnn




Voting di Majelis Umum PBB soal Yerusalem, 128 Negara Menentang AS

Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/12/2017), untuk resolusi yang menentang langkah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meski didukung 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, resolusi itu gagal terbit karena Amerika menggunakan hak vetonya.(un.org/UN Photo/Kim Haughton)

detikriau.org – Pemungutan suara (voting) di sidang darurat Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), mendapati 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti dirilis situs PBB, hanya sembilan negara mendukung langkah Amerika, sementara 35 negara lain abstain. Kantor berita AFPmenyebutkan, di barisan yang sama dengan Amerika Serikat dan Israel adalah Guatemala, Honduras, Togo, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Kepulauan Marshall.

Adapun negara-negara yang menyatakan abstain antara lain Filipina, Rumania, Rwanda, Australia, Kanada, Republik Ceko, Kroasia, dan Meksiko. Ukraina yang sebelumnya di Dewan Keamanan PBB mendukung rancangan resolusi yang menolak langkah Amerika soal Yerusalem pada voting Kamis justru masuk dalam deretan negara yang abstain.

Mayoritas negara anggota PBB dalam sidang darurat Majelis Umum ini menuntut semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem. Resolusi sebagai hasil pemungutan suara ini pun menyatakan “penyesalan mendalam” atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem.

Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa status final Yerusalem hanya dapat diselesaikan melalui pembicaraan langsung antara Palestina dan Israel sebagaimana disepakati dalam sejumlah resolusi PBB sebelumnya.

Pemungutan suara di Majelis Umum PBB ini digelar setelah Amerika Serikat pada Senin (18/12/2017) menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta negara itu membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Hanya Amerika Serikat yang menentang rancangan resolusi di sidang Dewan Keamanan PBB itu dari 15 anggota. Adapun pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dinyatakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (6/12/2017) dan langsung mendapat penolakan dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Tidak mengikat

Sidang darurat Majelis Umum PBB ini digelar atas permintaan dari Palestina dan mendapat dukungan dari sejumlah negara, menyusul langkah veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Sehari sebelum sidang digelar, Amerika Serikat mengancam akan melakukan sanksi ekonomi kepada negara-negara anggota PBB yang bersuara berseberangan dengannya.

Resolusi PBB 377 yang terbit pada 1950 menjadi payung hukum penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum PBB dalam hal Dewan Keamanan PBB gagal membuat resolusi terkait perdamaian karena penggunaan hak veto.

Prosedur ini dikenal dengan sebutan “uniting for peace”. Ketentuan lengkap mengenai prosedur ini dapat disimak lewat linkhttps://www.un.org/en/ga/sessions/emergency.shtml.

Sayangnya, resolusi yang dihasilkan dari sidang darurat Majelis Umum PBB seperti ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Resolusi tersebut juga tak bisa memaksa penggunaan hukum internasional seperti jika resolusi dikeluarkan Dewan Keamanan PBB.

Namun, resolusi Dewan Keamanan PBB yang terbit pada 1980 terkait larangan bagi setiap negara untuk menggelar misi diplomatik di Yerusalem belum pernah dicabut. Resolusi mengenai status akhir Yerusalem harus diputuskan lewat negosiasi langsung Palestina dan Israel—terbit pada 1967—juga masih berlaku.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menyatakan, negaranya tetap akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem sekalipun ada resolusi Majelis Umum PBB ini.

“Amerika akan menempatkan kedutaan kami (di Israel) di Yerusalem…. Tidak ada resolusi di PBB yang akan membuat perbedaan dalam hal itu,” ujar Haley di sidang Majelis Umum PBB tersebut, seperti dikutip AFP.

Namun, kata Haley, Amerika akan “mengingat” hari pemungutan suara ini. Menurut dia, Amerika kini punya pandangan yang tak lagi sama soal PBB dan negara-negara yang berseberangan suara dengannya.

“Ketika kami memberikan kontribusi yang murah hati kepada PBB, kami juga memiliki harapan yang sah bahwa niat baik kami diakui dan dihormati,” ujar Haley.

Palestina menyambut gembira resolusi Majelis Umum PBB ini. “(Hasil) pemungutan suara ini adalah kemenangan bagi Palestina,” kata Nabil Abu Rdainal, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dikutip Reuters.

Adapun Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut hasil pemungutan suara 128 berbanding sembilan ini merupakan kemunduran besar bagi Amerika Serikat.

Sumber: kompas.com

 




Kebakaran di Kayu Jati, diperkirakan Belasan Rumah Penduduk Ludes

Tembilahan, detikriau.org – Jago merah mengamuk diperumahan penduduk jalan Kayu Jati Gg Jati 2 dan Jati 3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Meski belum didapatkan data pasti, hasil pantauan detikriau.org, diperkirakan belasan rumah penduduk menjadi arang.

Kepulan asap hitam tebal disertai jilatan api memerah, berdasarkan keterangan warga sekitar diperkirakan bermula sekira pukul 14. 35 Wib. jum’at (22/12/2017)

Sontak masyarakat yang berada di dua gang sempit yang sebagian besar perumahan penduduk berbahan kayu itu berhamburan keluar berusaha menyelamatkan harta benda milik mereka.

Tidak sedikit terdengar teriakan beberapa warga yang saling bersahutan berupaya melakukan pemadaman. Namun kobaran api begitu cepat membesar dan hanya dalam hitungan menit menjalar dan membakar hitam rumah sekitar lokasi. Upaya pemadaman yang dilakukan mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Inhil juga tidak mampu berbuat banyak.

Api baru mulai dapat dikendalikan  sekira pukul 15.45 Wib setelah menghanguskan sedikitnya belasan rumah penduduk.

Hingga berita ini di rilis, belum didapatkan keterangan resmi dari pihak berwenang perihal penyebab kebakaran, jumlah korban dan besaran kerugian materil. / Am




KPA Inhil Evaluasi Program 2017 dengan Stakeholder

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan dengan Stakeholder di lingkungan Pemkab Inhil, Jum’at (22/12/2017).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan ini dalam rangka evaluasi program penanggulangan Aids tahun anggaran 2017.

Pertemuan itu dibuka resmi sekaligus memimpin pertemuan oleh Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Rosman Malomo dan dihadiri Sekretaris KPA Inhil H Umar Pulungan dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Wabup dalam sambutannya mengatakan, sesungguhnya yang perlu disadari adalah komitmen bersama dalam menanggulangi HIV/Aids.

“Yang kami harapkan yang hadir ini yang bisa mengambil kebijakan. KPA ini bukan lembaga yang mengambil kebijakan namun sebagai tempat yang mengkoordinasikan stakeholder satu ke stakeholder lainnya,” kata Rosman, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana KPA Inhil.

Sementara itu, Sekretaris KPA Inhil H Umar Pulungan menuturkan bahwa kinerjanya ini harus disosialisasikan yang bekerjasama dengan sejumlah pihak lain.

Sebab dengan begitu, maka langkah untuk menyukseskan program tersebut bisa berlangsung dengan baik. Sebagaimana diketahui, untuk saat ini kasus HIV per November 2017 telah mencapai sebanyak 203 kasus./Mirwan

 




Persiapan Penerapan Transaksi Non Tunai, Pemkab Inhil Kunjungi ke Pemko Batam

BATAM (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kemarin.

Kunker tersebut dalam rangka mendukung persiapan Pemkab Inhil untuk menerapkan Instruksi Surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi pemerintah kabupaten dan kota sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Kegiatan ini sendiri dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil H Said Syarifudin, Sekretaris BPKAD, Kabag Hukum, PLT Kabag Ekonomi dan beberapa Bendaharawan OPD yang ada di lingkungan Pemkab Inhil. Selain itu juga didampingi langsung oleh Mayjafri SE selaku pemimpin PT Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan serta PIC Transaksi Non Tunai Kabupaten Inhil.

Dan di sana, sejumlah pejabat Inhil disambut oleh Kepala BPKAD Kota Batam dan beberapa pegawai BPKAD.

Secara umum, kunjungan itu merupakan salah satu kegiatan guna menerapkan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Inhil. Dimana, sebagaimana diketahui bahwa Pemko Batam sendiri telah melaksanakan program tersebut sejak bulan Juli 2017 lalu.

“Dengan adanya kunjungan kerja ini semoga implementasi Transaksi Non Tunai yang di Kabupaten Inhil melalui Bank Riau Kepri dapat berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam,” kata Sekda Inhil.

Sementara itu, kepala BPKAD Abdul Malik menuturkan, dengan adanya Transaksi Non Tunai yang dibantu oleh Bank Riau Kepri selalu bank daerah sangat membantu terhadap pelaksanaan transaksi non tunai yang ada di kepemerintahan, khudusnya Pemko Batam.

Sebab menurutnya, Bendahara dan pimpinan SKPD tidak perlu lagi tarik uang tunai GU/UP dan masuk ke brankas, guna menghindari penyalahgunaan uang tunai yang ada Seperti SPJ Fiktif, selain itu juga keuntungan dengan SKPD online ini kegautan transaksi menjadi aman, cepat dan mudah prosesnya./mirwan/adv