Enok, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menghadiri acara haul Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al – Jaelani yang diselenggarakan di Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok, Senin (15/1/2018) pagi.

Haul Syekh Abdur Qadir Al – Jaelani yang digelar juga disempenakan dengan Haul Syekh Nawaei Barjan Siddiq, Syekh Muhammad Ali Bin Syekh Abdul Wahab dan Haul Jama’ Desa Sungai Ambat, Kecamatan Enok.

Ratusan masyarakat beserta aparatur desa se – Kecamatan Enok berpakaian dominan putih memenuhi lokasi acara Haul yang dipusatkan di halaman kediaman Kepala Desa Sungai Ambat.

Antusiasme ratusan masyarakat untuk mengikuti acara haul yang rutin diadakan setiap tahunnya senantiasa terpancar. Lebih lagi, dalam acara ini turut hadir Orang Nomor Satu di ‘Bumi Sri Gemilang’, HM Wardan.

Shalawat, tahlil dan do’a yang dikumandangkan oleh segenap masyarakat dan para tamu Jema’ah Haul terdengar menggema hampir di seluruh pelosok Desa Sungai Ambat.

Bupati Inhil, HM Wardan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan keagamaan, seperti haul merupakan sebuah keunggulan bagi daerah berjuluk ‘Negeri Hamparan Kelapa Dunia’ karena kegiatan tersebut kerap kali diselenggarakan.

“Tentunya, ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita. Kegiatan keagamaan seperti haul ini merupakan sebuah upaya dari kita selaku ummat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,” urai Bupati.

Disamping itu, diungkapkan Bupati, kegiatan haul juga adalah suatu usaha dari masyarakat, secara luas masyarakat Kabupaten Inhil dalam meningkatkan kecintaan terhadap para wali Allah.

“Melalui kegiatan haul, selain dapat menumbuhkembangkan keimanan kepada Allah SWT. Haul yang diselenggarakan juga akan mampu meningkatkan kecintaan kita kepada para wali – Nya,” ungkap Bupati.

Melalui haul yang kerap dilaksanakan, Bupati mengharapkan limpahan nikmat dan rahmat akan diperoleh ‘Negeri Seribu Parit’, Kabupaten Inhil dan mempermudah berlangsungnya pembangunan daerah.

“Begitu juga yang kita harapkan, dengan rutinnya penyelenggaraan haul, kemudahan pelaksanaan pembangunan akan diperoleh serta hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT juga hubungan antar sesama manusia,” tandas Bupati.

Usai sambutan, acara haul Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al – Jaelani dilanjutkan dengan penyampaian tausyiah oleh Pimpinan Pondok Pesantren ‘Sekumpul’, Martapura, Kalimantan Selatan.

Turut hadir dalam acara haul, Ketua Tarekat Naqsabandiyah Kabupaten Inhil serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Inhil, Ahmad Ramani./Diskominfops_inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Said Syarifuddin sampaikan pidato pengantar terhadap Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil.

Pidato penyampaian delapan ranperda tersebut dilakukan pada rapat paripurna ke 2 masa sidang I tahun 2018 pada senin(15/1) pagi, yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Inhil H Ferryandi didampingi ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam beserta para wakil ketua lainnya.

Adapun delapan Ranperd usulan yang disampaikan oleh Sekda yaitu, Ranperda tentang penambahan penyertaan modal tehadap PDAM Tirta Indragiri, penyertaan modah PT Bank Riau Kepri, Penyertaan modal PD BPR Gemilang, Badan usaha milik daerah, Percepatan resi gudang, Tataniaga kelapa, Pedoman pembentukan bumdes, dan Ranperda tentang mesjid paripurna.

“Adapun delapan Ranperda yang Diajukan tersebut berdasarkan propemperda yang diajukan oleh pemerintah daerah,” sebut Said Syarifuddin.

Sekda berharap kepada tim dari pemerintah daerah maupun dari DPRD dapat bekerjasama dengan baik selama proses pembahasan, serta tidak ada kendala yang ditemui selama pembahasan.

“kita berharap delapan ranperda ini dapat dikaji bersama dan bisa dibahas secepatnya oleh tim yang telah dibentuk,” imbuhnya./diskominfops_inhil/dprd/rls/adv

Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menetapkan besaran upah layak jurnalis pemula di Jakarta pada 2018 sebesar Rp 7.963.949. Jumlah ini meningkat dibanding upah layak 2016 sebesar Rp 7.540.000 dan 2015 sebesar Rp 6.510.40. Secara umum ada kenaikan sedikit upah riil, tapi tetap di bawah standar upah layak.

Dari 31 media yang disurvei dan diverifikasi datanya pada Desember 2017, hanya Harian Kompas yang memberikan upah layak kepada jurnalis pemula. Harian terbesar di Indonesia itu memberikan upah kepada jurnalis pemula Rp 8,7 juta per bulan. “Mengapa perusahaan media-media besarnya lainnya mengupah lebih kecil, itu perlu ditelusuri lebih lanjut dan mestinya jadi pertanyaan besar jurnalis di masing-masing media,” kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim di Jakarta, 14 Januari 2018. (Link hasil riset bisa didownload di sini:  https://drive.google.com/open?id=1XxyAlc72kvkGXY-tjy0LU5Av-xZkg3rI)

Upah layak yang dimaksud merupakan take home pay atau gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan yang diterima jurnalis pemula setiap bulan. Sedang jurnalis pemula merupakan reporter yang baru diangkat menjadi jurnalis tetap atau masa kerja tiga tahun pertama.

Temuan lainnya, jurnalis pemula di BBC Indonesia menerima upah Rp 15 juta dan di Reuters Rp 12 juta setiap bulan. Walau keduanya bukan media nasional, dua media asing ini jauh lebih besar mengupah jurnalisnya dibanding perusahaan media besar di Indonesia, baik yang dimiliki keluarga maupun perusahaan publik (Tbk). Yang perlu dicatat, jurnalis di media asing telah memiliki pengalaman beberapa tahun di media nasional sebelum berpindah ke media asing.

Selain Harian Kompas dan dua media asing itu, upah jurnalis pemula berkisar dari Rp 3,1-6,4 juta. Kebanyakan media mengupah jurnalisnya sekitar Rp 4 juta. Beberapa media mengupah jurnalis pemula di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2017 sebesar Rp3,35 juta. UMP DKI 2018 adalah Rp 3,64 juta.. Mayoritas responden bekerja lebih dari 8 jam dan tanpa pernah mendapat uang lembur. Artinya, jurnalis dibayar rendah, jam kerja panjang, dan tanpa ada kompensasi apapun atas kelebihan jam kerja.

AJI Jakarta menyatakan jurnalis yang memperoleh upah secara layak bisa bekerja profesional dan tidak tergoda menerima amplop yang merusak independensi jurnalis dan media. Dengan begitu, upah layak akan meningkatkan mutu produk jurnalisme. Upah kecil kerap menjadi pemicu jurnalis menerima sogokan dari narasumber.” Ini berbahaya bagi masa depan jurnalisme dan masa depan demokrasi di Indonesia karena berita yang dihasilkan dari jurnalisme amplop berpotensi menjadi racun bagi kebebasan pers,” kata Nurhasim.

Menurut Koordinator Survei Upah Layak AJI Jakarta Hayati Nupus, besaran upah layak tersebut diperoleh dari hasil survei sejumlah kebutuhan jurnalis di Jakarta. AJI Jakarta menghitung besaran tersebut berdasarkan 37 komponen dari 5 kategori, yaitu pangan, tempat tinggal, sandang, dan kebutuhan lain seperti pulsa, internet dan cicilan laptop. Jurnalis memiliki kebutuhan tersendiri agar mampu bekerja dengan professional. Selain itu jurnalis memiliki kebutuhan khas untuk meningkatkan kapasitas, seperti langganan koran dan belanja buku.

“Kami menekankan pentingnya kesejahteraan jurnalis. Ketika jurnalis sejahtera, maka akan tercipta produk jurnalistik bermutu yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan publik, termasuk fungsi kontrol sosial media bisa berjalan lebih baik,” kata Nupus.

AJI Jakarta bahkan menemukan ada sejumlah media yang masih mengupah jurnalisnya di bawah UMP. Kami juga menemukan masih terdapat jurnalis yang telah bekerja 10 tahun hanya diupah Rp 3,4 juta.

AJI Jakarta mendesak Dewan Pers agar mengubah Standar Perusahaan Pers agar upah mendekati upah layak. Saat ini, Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008 tentang Standar Perusahaan Pers hanya mewajibkan perusahaan pers untuk memberi upah kepada pekerja media sekurang-kurangnya sesuai dengan UMP minimal 13 kali dalam setahun. Menurut AJI, mestinya, pengupahan jurnalis harusnya lebih tinggi karena jurnalis merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, berisiko tinggi dan rentan terkena masalah hukum.

Di luar upah layak itu, perusahaan media juga wajib memberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan kepada setiap jurnalis dan keluarganya. Termasuk memenuhi hak jurnalis perempuan seperti ruang laktasi, cuti haid dan cuti melahirkan.

Berdasarkan survei AJI Jakarta, umumnya media tak memberikan cuti haid kepada jurnalis perempuan dan tak menyediakan ruang laktasi. Hanya beberapa media yang memberikan hak cuti haid kepada jurnalis perempuan dan menyediakan ruang laktasi.

Tren Ketenagakerjaan 2017

Sepanjang 2017, LBH Pers menangani perkara ketenagakerjaan pekerja media, baik individual maupun kelompok sebanyak 9 kasus.

Gelombang media digital mengancam pekerjaan para jurnalis. AJI Jakarta mencatat setidaknya terdapat 4 kasus PHK di perusahaan media, yaitu terhadap jurnalis anak perusahaan MNC Group dan belasan jurnalis GATRA. Sekitar 300-an jurnalis Koran Sindo diberhentikan akibat penutupan sejumlah biro daerah. Selain itu, masih di bawah holding MNC Group, pada tahun yang sama Tabloid Genie dan Mom and Kiddie tutup dan mem-PHK hampir 42 orang pegawai.

AJI Jakarta juga menekankan pentingnya jurnalis berserikat. Berserikat adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi dan diatur dalam UU Serikat Pekerja Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dengan berserikat, jurnalis memiliki benteng yang melindungi, memperkuat daya tawar, sekaligus dapat memperjuangkan hak-haknya.

Jumlah serikat pekerja di media saat ini masih minim. Dari sekitar 47.000 media, hanya ada sekitar 30 media saja yang memiliki serikat pekerja. AJI Jakarta terus mendorong jurnalis untuk berserikat dan mengkampanyekan upah layak untuk jurnalis./rls

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Suhaidi mengatakan, syarat calon ternyata masih ada yang belum memenuhi.

“Dalam bakal calon Bupati ini memiliki dua syarat yakni syarat pencalonan dan syarat calon,” kata Suhaidi, Minggu (14/1/2018) kemarin di hotel Harmoni Indragiri usai membuka acara bimbingan teknis dan workshop.

Dalam syarat pencalonan dikatakannya, ketiga pasangan calon telah memenuhi syarat. Namun disyarat calon masih ada yang belum memenuhi.

“Setelah diteliti, data seperti melampirkan ijazah, maksudnya contoh jika mereka hanya menunjukkan ijazah SMA/SMKnya, mereka juga harus melampirkan ijazah SMP dan SD,” katanya meski enggan mengungkap pasangan calon mana yang masih belum melengkapi syarat sebagai calon. .

Persyaratan ini yang mengeluarkan ialah Pengadilan Negeri. “Kemarin kita sudah rapat dan juga memanggil Dinas Pendidikan, Kemenag dan Pengadilan Negeri untuk membahas mengenai segala perlengkapan ini,” Akhirinya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Mensukseskan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati,  HM Wardan mengaku tidak perlu memiliki orang yang terlalu pintar, tetapi cukup yang memiliki otak bersih, paham tupoksi dan berdedikasi.

Pernyataan ini dilontarkan Bupati saat memebrikan sambutan dalam suatu kegiatan baru-baru ini di Tembilahan. “ Tak perlulah orang yang terlalu pintar, cukup yang punya otak bersih, paham tupoksi dan memiliki dedikasi dengan pekerjaannya,” Ujar Bupati

Ungkapan ini menurut Bupati luapan kekesalannya dengan kinerja jajarannya. Bupati menyesalkan, ada program yang seharusnya menjadi prioritas tetapi malah tidak diakomodir.

‘’Contohnya seperti ada sebuah sekolah rusak parah, sangat butuh perbaikan, tapi yang anehnya, yang diperbaiki malah sekolah yang masih layak,’’ lontarkan Bupati

‘’Tolong yang prioritas itu yang diutamakan,’’ lanjutnya.

Apalagi, terkait gagalnya pembangunan yang hanya disebabkan masalah-masalah sepele, seharusnya hal itu tidak sampai terjadi.

‘’Pembangunan gagal hanya gara-gara kesalahan menulis perencanaan dan salah kode rekening, inikan lucu. Sangat tidak profesional. jangan terjadi lagi di tahun ini,’’ Pungkas Bupati./ Am/Adv

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan mengapresiasi upaya ‘Jemput Bola’ pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Inhil.

Dengan langkah ini menurut Bupati, target untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat termasuk menuntaskan masalah perekaman KTP Elektonik di Inhil diyakini akan segera tercapai.

“Langkah Disdukcapil ini sangat saya apresiasi. Ini suatu langkah yang sejak dulu saya tunggu-tunggu,” Apresiasi Bupati

dikatakan Bupati, memanglah seyogyanya Disdukcapil harus mampu memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan seluruh masyarakat Inhil. Persentase maksimal, harus dapat dicapai. Terlebih, Kabupaten Inhil sebentar lagi akan menyambut datangnya kontestasi politik, Pilkada serentak di bulan Juni mendatang.

“Kalau sudah terakomodir kebutuhan, seperti E – KTP. Maka, akan sedikit mengurangi potensi adanya sengketa politik yang terjadi di Pilkada serentak karena masalah sinkronisasi data pemilih,” sampaikan Bupati

Selain itu, Bupati mengatakan, perekaman E – KTP dan pembuatan Akta Kelahiran sangat berguna bagi masyarakat untuk melakukan segala keperluan kependudukan, seperti masuk sekolah, akses pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

“Maka itu, kepada masyarakat diharapkan juga harus menyadari pentingnya administrasi kependudukan. Untuk mengurus itu, bukanlah suatu hal yang sulit. Namun, manfaatnya akan dirasakan kelak,” imbau Bupati./ Am/ Adv