Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan yang berlaku. 

Penegasan ini disampaikan beliau dalam Upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap tanggal 17 tiap bulan, Rabu (17/1/18) di Lapangan Upacara Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan.

Bupati mengingatkan, dengan hari kesadaran nasional ini, setiap aparatur negara bisa menyadari dirinya sebagai pelayan masyarakat dan bisa mengembangkan semangat patriotisme kebangsaan.

Mudah-mudahan dengan upacara ini, bisa memberikan kesadaran kepada seluruh aparatur Negara agar dapat melayani masyarakat lebih maksimal.

“Untuk mewujudkan fungsi pelayanan tersebut setiap aparatur pemerintahan khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dari setiap peraturan,” pesannya.

Ditegaskan, adanya penyimpangan dalam praktek pelayanan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor kesengajaan namun sering terjadi karena adanya salah prosedur administrasi dan bedanya pemahaman terhadap peraturan.

“Oleh karena itu saya menghimbau kepada setiap aparatur pemerintah agar dapat memahami sebuah peraturan dengan baik,” imbaunya.

Paradigma kepemerintahan saat ini menempatkan birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan demikian posisi aparatur pemerintah menjadi pelayanan dan fasilitator yang baik terutama dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa indonesia diantaranya untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam melayani masyarakat fenomena yang berkembang saat ini pada umumnya yakni tuntutan masyarakat terhadap sikap dan perilaku aparatur pemerintah yang ramah, santun dan bersifat mengayomi jauh dari sikap arogan dan ingin menang sendiri.

Karena dengan sikap demikian akan mendekatkan hubungan emosional antara masyarakat dengan aparatur pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa.

Melaksanakan tugas dilandasi niat yang tulus untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik merupakan salah satu bentuk pengabdian praktis aparatur pemerintah terhadap bangsa dan negara. Berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan tahun lalu semoga dapat dijadikan umpan balik untuk bekerja lebih baik pada tahun ini dan tahun mendatang./diskominfops_inhil/adv/*

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mempertanyakan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil dalam Rapat Paripurna Ke – III (Ketiga) masa persidangan 1 tahun sidang 2018.

Dari total 8 ranperda yang diusulkan, menurut Wakil Ketua DPRD Inhil, H Maryanto, terdapat 7 fraksi di DPRD Inhil yang mempertanyakan tentang Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil itu.

Beberapa Ranperda usulan yang menjadi sorotan dituturkan Maryanto ialah, Ranperda yang mengatur tentang pemberian modal kepada PDAM Tirta Indragiri, Bank Riau – Kepri dan BPR Gemilang, ranperda tentang Sistem Resi Gudang serta Ranperda tentang Masjid Paripurna.

“Sewaktu rapat, rekan – rekan dari 7 fraksi meminta agar pihak Pemerintah dapat memberikan penjelasan yang rinci atas pertanyaan fraksi, tidak hanya tentang tiga ranperda, melainkan seluruh ranperda yang diusulkan,” jelas Maryanto seusai rapat di ruang kerjanya, Kantor DPRD Inhil, Tembilahan, Selasa (16/1/2018) siang.

Secara prosedural, dijelaskan Maryanto, setelah diberikan jawaban oleh Pemerintah Kabupaten Inhil atas pandangan 7 fraksi, DPRD Inhil bersama Pemerintah Kabupaten Inhil baru akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas 8 ranperda yang diusulkan.

“Jadi, pansus yang dibentuk tidak hanya untuk membahas 3 ranperda yang jadi sorotan. Tapi juga untuk membahas 5 ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil lainnya. Artinya, nanti akan ada 8 ranperda yang dibahas pansus,” urai Maryanto.

Pembahasan 8 ranperda, menurut Maryanto, sangat perlu untuk dilakukan, mengingat rancangan peraturan daerah yang akan disahkan menjadi peraturan daerah merupakan potret dari institusi DPRD yang memiliki fungsi legislasi.

“Kami (DPRD Inhil, red) tidak ingin muncul persoalan – persoalan tentang Perda yang dibahas dikemudian hari. Maka itu, ranperda yang diusulkan mesti melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan detil,” papar Maryanto.

Lebih lanjut, Maryanto mengungkapkan, peluang lolosnya 8 Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Inhil yang akan dibahas di 3 Pansus nanti tidak bisa dipastikan sebelum dilakukan pembahasan.

“Kita lihat saja nanti. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Maka itu, ada pansus yang berguna untuk membahas ranperda itu sehingga kemudian DPRD Inhil bisa menentukan ranperda mana saja yang bisa diterima dan mana yang ditolak,” tandas Maryanto./*/kominfops_inhil/dprd

Tembilahan, detikriau.org – Polres Indragiri Hilir serahterimakan jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir serta Kapolsek Kateman. Selasa (16/1/2018)

Sertijab yang dilaksanakan usai Upacara Bendera Tujuh Belas Hari Bulan di Halaman Mapolres Indragiri Hilir dilakukan langsung oleh Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, SIK MH. Turut dihadiri Wakapolres Indragiri Hilir KOMPOL Ari Kartika Bhakti, SIK, Para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek se Jajaran Polres Indragiri Hilir serta Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir Ny. Adelya Christian Rony, Wakil Ketua Ny. Icha Ari dan Jajaran Pengurus Cabang Bhayangkari Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya Kapolres menyatakan bahwa pergantian jabatan adalah hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran organisasi dan pembinaan karir Personel Polri. Kepada pejabat baru, Kapolres meminta untuk segera mengenali lingkungan dan pelaksanaan tugas. Khusus kepada Kasat Reskrim dan Kasat Lantas yang baru, Kapolres mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di lingkungan Polres Indragiri Hilir. Kepada Kapolsek Kateman yang baru, agar segera mengenali daerah penugasannya. Perbanyak silaturahmi dengan stakeholder terkait dan tokoh masyarakat yang ada.

“Kepada pejabat lama, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya selama melaksanakan tugas di Polres Indragiri Hilir. Semoga ditempat yang baru bisa lebih sukses dalam pelaksanaan tugasnya.” Ucap kapolres

Kemudian kepada Bhayangkari yang telah mendampingi dan mendukung para suami dalam melaksanakan tugas, Kapolres juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih, karena dibalik keberhasilan tugas para suami ada peran istri yang menopangnya.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima sesuai dengan Keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/711/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017, adalah :
1. Kapolsek Kateman dari KOMPOL Bainar, SH MH kepada AKP Ali Zahari. Pejabat lama selanjutnya menjabat sebagai Kasi Harkan Subdit Fasharkan Dit Polair Polda Riau, sedangkan Pejabat Baru sebelumnya adalah Kasubbagkum Bag Sumda Polres Indragiri Hilir.2. Kasat Lantas Polres Indragiri Hilir, dari AKP Jusli, SH kepada AKP  Anindhita Rizal, SIK. Pejabat lama selanjutnya menjadi Pama Polresta diarahkan jadi Wakasat Lantas Polresta Pekanbaru, sedangkan Pejabat Baru sebelumnya adalah Wakasat Lantas Polresta Pekanbaru. Dan 3. Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir dari AKP Arry Prasetyo, SH MH, kepada AKP M. Adhi Makayasa, SIK. Pejabat lama selanjutnya menjadi Panit 2 Unit 2 Subdit 3 Direskrimsus Polda Riau, sedangkan pejabat baru sebelumnya adalah Kasat Res Narkoba Polres Bengkalis./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H Dani M Nursalam meminta kepada segenap Aparatur Sipil Negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Keberpihakan ASN kepada salah satu calon dinilainya akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan pesta demokrasi khususnya Pilkada serentak 2018 mendatang.

“Semua pihak kita minta tau posisi masing-masing, sejauh ini kita sudah stresing kepada penyelenggara pilkada, ASN, kita mintakan ikuti aturan, jangan karena keberpihakan, justru berakibat fatal nantinya,” tegasnya usai menggelar Rapat Paripurna di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (15/1/2018) kemarin.

Ia juga menyebutkan, mengingat biaya penyelenggaraan Pilkada cukup besar jadi juga dimintakan kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai aturan

“Jangan karena keterpihakan penyelenggara, ASN, justru nantinya itu yang menjadi salah satu faktor dilakukannya Pemilihan Suara Ulang (PSU), kalau itu terjadi tentu kita sangat menyayangkan, berapa lagi anggaran yang harus digelontorkan,” Akhirinya./mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Bupati Inhil HM Wardan harapkan keberadaan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA UR) berikan kontribusi positif bagi pembangunan sampai ke desa-desa.

Pernyataan ini disampaikan beliau saat menghadiri pelantikan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA UR) Kecamatan Keritang masa bakti 2018-2022, Selasa (16/1/18) di Balai Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang.

Pelantikan IKA UR Kecamatan Keritang yang dilakukan Ketua Umum IKA UR Kabupaten Indragiri Hilir H Said Syarufuddin ini dihadiri juga beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat Pemkab Inhil, Camat dan unsur Forkopimcam Keritang serta tokoh masyarakat setempat.

Semoga kehadiran IKA UR ini menjadi wahana, wadah berhimpun dalam melaksanakan aktifitas menjaga nama baik almamater dan sumbangsih terhadap penyelenggaraan pembangunan di Inhil.

“Saya menaruh perhatian besar terhadap keberadaan organisasi, seperti keberadaan IKA UR ini dapat mewadahi anggotanya bagi membantu pemerintah dalam dalam pembangunan,” harapnya.

Diharapkan, organisasi ini benar-benar membuat program yang bermanfaat bagi masyarakat dan disinergikan dengan program pembangunan di daerah.

Ketua Umum IKA UR Inhil H Said Syarifuddin mengharapkan, keberadaan IKA UR ini dapat membantu dan berkiprah dalam membantu pembangunan di Kecamatan Keritang.

“Semua alumni IKA UR dapat berkiprah dalam pembangunan sesuai dengan keilmuan dan bidang profesinya,” katanya.

Sedangkan Camat Keritang yang juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan IKA UR Keritang Hady Rahman mengharapkan, para pengurus dan alumni dapat merumuskan program dan rencana kerja yang dapat disinergikan dengan pemangku kepentingan bagi pembangunan Kecamatan Keritang.

“IKA UR dapat menunjukkan eksistensi dan kiprahnya bagi pembangunan daerah, khususnya Kecamatan Keritang,” ujarnya./Diskominfops_inhil/rls/adv

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengubah skema dan mempercepat penyaluran dana desa tahun ini untuk mendukung program cash for work.

Kini, pencairan dana desa bisa dimulai sejak awal tahun, yaitu di Januari sebesar 20% dan dilanjutkan di Maret 40%, dan di Juni 40%. Sebelumnya, penyaluran paling awal dilakukan di Maret 60% dan 40% sisanya di Agustus.

Meski begitu, Boediarso menyebut hingga saat ini belum ada satu daerah pun yang mengajukan permintaan pembayaran dana desa tahap pertama, walau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah siap.

“Jadi kami tidak bisa transfer kalau tidak ada permintaan,” kata Boediarso di kantor Kemenkeu, Senin (15/1/2018).

Padahal, perubahan skema penyaluran dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut telah dipublikasikan dalam situs resmi Ditjen Perimbangan Keuangan dan pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada bupati dan wali kota.

“Kami juga sudah melakukan workshop untuk 100 kabupaten kota yang menjadi pilot project dari pelaksanaan cash for work, baik untuk dana desa maupun untuk belanja kementerian lembaga,” tambahnya.

Boediarso juga bilang, dokumen yang disampaikan untuk pencairan dana desa tahap pertama juga mudah, yaitu berupa APBD dan peraturan bupati atau wali kota tentang rincian dana desa.

“Itu sudah kami lakukan workshop. Dia dikasih template, tinggal diganti nama kabupaten dan bupatinya, langsung tanda tangan,” kata Boediarso.

Namun pihaknya menduga, fokus pemerintah daerah terpecah dengan pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada di Juni nanti.

Yang jelas kata Boediarso, pihaknya akan kembali mengadakan sosialisasi kepada pemerintah daerah mengenai perubahan skema dana desa di pekan ini. Dengan demikian, program cash for work bisa segera berjalan./*

sumber: Tribunnnews.com