Jakarta – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) tak menggubris konflik yang terjadi di Partai Hanura dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU) terkait proses verifikasi faktual partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian KPU tetap mendasarkan verifikasi faktual berdasarkan kepengurusan dari Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Padahal, Hanura sebelumnya dalam rapat dengar pendapat tersebut mengusulkan agar verifikasi faktual dilakukan berdasarkan data yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Sebab, bagi Hanura yang terpecah karena konflik, jika verifikasi faktual mengacu pada SK Menkumham maka data Sipol yang telah diunggah akan berubah.

Pasalnya, Menkumham baru mengeluarkan SK Kepengurusan terbaru yang mengakui kepengurusan Oesman Sapta Odang dengan susunan kepengurusan yang berbeda pula.

“KPU tetap pada pendirian akan revisi sebagaiman yang dibahas dengan pimpinan (Komisi II) dan rapat konsultasi tadi malam. Hanya pasal yang kami sampaikan yang kami revisi. Selebihnya kami tak bisa mengkomodir,” kata Ketua KPU dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

“Sepanjang tak ada perubahan, KPU tetap menggunakan data parpol yang di Sipol. Kalau ada perubahan sesuai yang tebaru di Kementerian Kumham,” lanjut Arief.

Mengetahui usulannya tidak diterima, anggota Fraksi Partai Hanura Rufinus Hutauruk pun walk out dari rapat tersebut.

“Apakah memang diberikan ruang agar dalam konteks verifikasi diberikan ruang Sipolnya tidak berubah?” tanya Rufinus dalam rapat namun tak digubris anggota fraksi lainnya.

Ia pun lantas keluar ruangan rapat seorang diri.

“Dengan ini saya minta maaf. Saya walk out. Kalau ada fraksi yang tak setuju mohon mengikuti saya,” lanjut dia.

Sumber: kompas.com

Teluk pinang, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan menghadiri pemakaman tokoh agama dan tokoh pendidikan di Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) H Ali Nafarin, Kamis (18/1/18).

Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan, informasi meninggalnya seorang tokoh masyarakat Gaung Anak Serka dan tokoh pejuang pendidikannya diperolehnya pagi tadi. 

Untuk itu, setelah pelaksanan pelantikan Kepala Desa Rantau Panjang, Kecamatan Enok, beliau langsung bertolak ke Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) untuk menghadiri penyelenggaraan shalat jenazah di Masjid Al Falah dan mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhir di pemakaman Yayasan Pendidikan Islam Abbasiyah (YPIA).

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan keluarga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya tokoh agama dan pendidikan almarhum H Ali Nafarin. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” ungkapnya sebelum pelaksanaan shalat jenazah di Masjid Al Falah, Kelurahan Teluk Pinang, Kamis (18/1/18).

Beliau menjelaskan, hubungannya dengan mantan  Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Abbasiyah (YPIA), Kecamatan GAS ini telah terjalin semenjak ia menjabat sebagai Kepala Bagian Kesra Kantor Bupati Inhil pada tahun 1987-1992.

“Maka, saya mengenal almarhum sejak lama. Almarhum merupakan tokoh pendidikan yang gigih berjuang dalam upaya mencetak sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan, terutama dalam bidang pendidikan agama,” sebutnya./diskominfops_inhil/adv/*

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik Kepala Desa (Kades) Rantau Panjang, Kecamatan Enok, Kamis (18/01/2018) pagi.

Pelantikan Kepala Desa Rantau Panjang Ini merupakan Pelantikan Kepala Desa yang terakhir setelah dari total 58 kepala desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak pada bulan Agustus 2017 lalu.

Dalam kegiatan ini, Bupati Inhil, HM Wardan mengambil sumpah jabatan dan pelantikan kepala desa Rantau Panjang, Iskandar, yang menggantikan Zulkifli dihadapan ratusan masyarakat Desa Rantau panjang.

Pada kegiatan pelantikan Kepala Desa (Kades) Rantau Panjang, Bupati Indragiri Hilir, HM Wardan berpesan untuk Kepala Desa beserta jajarannya nanti agar fokus menjalankan amanah pembangunan melalui program – program yang telah disusun. Apalagi Kepala Desa yang dilantik ini merupakan tokoh berlatar belakang pendidikan yang tentunya sudah paham dalam memimpin.

Bupati menyampaikan setelah resmi menjabat sebagai Kepala Desa, tentunya merupakan sebuah momentum bagi seorang pemimpin yang notabene adalah masyarakat setempat untuk memberikan kontribusi membangun daerah asalnya.

“Penyusunan program pembangunan sudah seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan seluruh komponen masyarakat desa. Sebab, keterlibatan setiap komponen masyarakat merupakan prinsip dasar dari sistem demokrasi,” jelas Bupati.

Pasca pelantikan, dikatakan Bupati, terdapat banyak sekali tugas yang merupakan amanah dari masyarakat. Dia mengimbau, Kepala Desa untuk senantiasa menjunjung tinggi tugas dan amanah tersebut.

“Koordinasikan dengan semua komponen masyarakat pada setiap tahapan, perencanaan, pengerjaan serta pengawasan. Duduk bersama,” imbau Bupati.

Untuk merumuskan sebuah program kegiatan, diungkapkan Bupati, diperlukan ketelitian dan kejelian sehingga tidak melenceng dari koridor hukum yang berlaku. Oleh karenanya, menurut Bupati, para Kepala Desa mesti mengetahui dan memahami peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.

“Undang – undang, Keputusan Menteri adalah pedoman dalam perumusan program pembangunan. Pahami dan pelajari, dengan begitu Saya yakin seluruh tugas pembangunan akan dapat diselesaikan secara baik tanpa kendala, terutama kendala hukum,” pungkas Bupati.

*Pelantikan PAC Dan Ranting Muslimat NU*

Sejalan dengan kegiatan pelantikan Kepala Desa Rantau Panjang, kegiatan juga diisi dengan pelantikan pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan ranting Muslimat NU se – Kecamatan Enok yang langsung dipimpin oleh Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Indragiri Hilir, Hj Zulaikha Wardan.

Dalam kegiatan Pelantikan Pengurus PAC dan Ranting Muslimat NU Kecamatan Enok, Ketua cabang Muslimat NU Hj Zulaikha Wardan menyerahkan Baju seragam Melayu kepada pengurus PAUD Teladan Binaan Muslimat NU dan menyerahkan kalender Hijriyah serta buku Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU (POAM NU)

Dalam sambutannya, Ketua Cabang Muslimat NU Hj Zulaikha Wardan mengatakan, Muslimat NU bukanlah organisasi Politik, melainkan organisasi sosial keagamaan yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan keprograman di bidang keagamaan yang sejalan dengan program pemerintah.

“Selain itu, tujuan lain dari Muslimat NU adalah melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Baru saja, diserahkan buku POAM NU, pelajari dan pahami sebagai pedoman perumusan program kerja kedepan,” imbau Zulaikhah Wardan.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan, Anggota DPRD Inhil, Edi Haryanto Sindrang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ahmad Ramani, Kepala Bappeda Inhil, Tengku Juhardi, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sektretaris Dinas PUPR, Ketua Apdesi, Camat Enok, Dan unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat Inhil, serta para alim ulama./diskominfops_inhil/adv/*

Jakarta — Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK tersebut mengharuskan semua partai untuk diverifikasi secara faktual untuk lolos sebagai peserta pemilu, mulai Pemilu 2019.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan verifikasi faktual demi menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali. Ia menyatakan hal tersebut menjadi kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan KPU.

Akan tetapi, Amali mengatakan, tak ada tambahan dana bagi KPU untuk melakukan verifikasi faktual sehingga harus dipikirkan cara yang efektif dan efisien.

“Kesimpulan rapat kemarin itu bahwa salah satu yang kami sepakati. Kami tetap dalam kesimpulan rapat kemarin,” kata Amali di sela rapat konsultasi antara Komisi II DPR, KPU, dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Karena itu, Tjahjo pun mengingatkan agar verifikasi faktual yang dilaksanakan KPU tak sampai mengganggu tahapan pemilu. Sebab, itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia mengatakan, jangan sampai teknis verifikasi faktual yang ditempuh KPU melebihi tanggal yang telah ditetapkan untuk mengumumkan partai peserta Pemilu 2019, yakni 17 Februari 2018.

“Jangan sampai verifikasi faktual ini mengganggu tahapan pemilu yang sudah disepakati. Sesuai pada tanggal 17 (Februari) tadi. Kami sudah jelas,” kata Tjahjo.

Karena itu, Tjahjo memercayakan sepenuhnya kepada KPU untuk memastikan verifikasi faktual tak mengganggu tahapan pemilu. Menurut dia, ada banyak hal yang bisa dilakukan KPU, yakni dengan menambah jam kerja verifikator.

“Soal waktunya, jamnya, mau dikerahkan berapa orang kerja 24 jam terserah KPU,” kata Tjahjo./*

Sumber: kompas.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) dinyatakan lulus tes kesehatan.

Hal tersebut diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Inhil mengumumkan secara resmi di Kantor KPU Inhil, Tembilahan, Rabu (17/1/2018).

Ketua KPU Inhil, H Suhaidi menerangkan bahwa ada beberapa tahap dalam proses tes kesehatan diantaranya melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ikatan ini menunjuk RSUD Arifin Ahmad di Pekanbaru sebagai Rumah Sakit yang akreditasi A sebagai Menical Cek Umum (MCU) berupa kesehatan jantung dan lain sebagainya.

Kemudian melalui Himpunan Psikologi Indonesia yang memeriksa waras atau tidak keenam personil calon. Terakhir melalui BNN yang mengecek apakah ada keterlibatan penyalahgunaan narkoba.

“Dari semuanya ini, ketiga Paslon dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk persoalan kesehatan,” kata H Suhaidi.

Diketahui, ketiga Paslon tersebut adalah HM Wardan-H Syamsuddin Uti, H Rosman Malomo-Musmulyadi dan pasangan H Ramli Walid-H Ali Azhar./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Ketua Pengurus Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj Zulaikhah Wardan membacakan naskah pelantikan para pengurus pimpinan anak cabang (PAC) dan ranting Muslimat NU se – Kecamatan Tempuling, Sungai Salak, Rabu (17/1/2018) siang.

Pelantikan pengurus anak cabang dan ranting Muslimat NU se – Kecamatan Tempuling disaksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan dan sejumlah perangkat Kecamatan dan Desa se – Kecamatan Tempuling.

Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan mengatakan, pengurus PAC dan ranting Muslimat NU merupakan kepengurusan ke – 15 di tingkat Kecamatan yang dilantik.

“Pelantikan Muslimat NU di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan adalah salah satu program dari Cabang Muslimat NU Inhil sejak awal dilantik pada akhir tahun 2016. Insya Allah, masih akan dilanjutkan dengan kepengurusan, Enok, Kempas, Tanah Merah dan Sungai Batang,” ungkap Zulaikhah Wardan.

PC Muslimat NU Inhil, diungkapkan Zulaikhah Wardan menargetkan, prosesi pelantikan Muslimat NU di tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan akan rampung di akhir bulan Januari mendatang.

Sebelum pelantikan dilakukan, Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan menyerahkan buku Pedoman Organisasi dan Administrasi Muslimat NU (POAM NU) kepada Ketua PAC Muslimat NU dan masing – masing Ketua Ranting Muslimat NU se – Kecamatan Tempuling.

Untuk itu, dalam sambutannya, Zulaikhah Wardan mengimbau kepada Ketua beserta pengurus PAC dan ranting Muslimat NU agar mempelajari dan memahami konten dari Buku POAM NU guna merumuskan program kerja organisasi di wilayah masing – masing.

“Setelah menerima buku (POAM NU, red), pelajari dan pahami isinya. Lantas, buat program yang berpedoman dengan buku itu. Jangan yang muluk – muluk. Cukup dengan program, seperti mengadakan pengajian yamg diisi dengan ceramah agama dan lain sebagainya,” imbau Zulaikhah Wardan.

Selanjutnya, Zulaikhah Wardan menjelaskan kepada para hadirin, bahwa Muslimat NU merupakan organisasi sosial – keagamaan dan bukan merupakan organisasi politik, seperti segelintir isu yang beredar di sebagian kalangan masyarakat.

“Saya mendengar ada yang mengatakan Muslimat NU sebagai organisasi politik dan mengaitkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak di Riau. Itu salah besar, Muslimat NU adalah organisasi sosial terpusat yang bergerak di bidang keagamaan dengan dipimpin Ketua Umum nya, Hj Khofifah Indarparawangsa,” kata Zulaikhah Wardan tegas.

Sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang keagamaan, Zulaikhah Wardan mengatakan, seyogyanya Muslimat NU merumuskan dan melaksanakan kegiatan – kegiatan keagamaan. Selain itu, Muslimat NU diharapkan juga dapat berjalan selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Inhil yang serupa.

“Perlu adanya sinergitas antara Muslimat NU dengan Pemerintah Kabupaten Inhil yang tentunya bergerak di bidang keagamaan. Sehingga, tujuan yang diinginkan dapat tercapai,” tandas Zulaikhah Wardan./*