Sebelum Izin Presiden, Pemeriksaan Anggota DPR Dipertimbangkan MKD
detikriau.org – DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.
Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) terkait Pasal 245.
Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.
Ia menambahkan, pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi anggota DPR agar dikriminalisasi saat menjalankan tugas.
“Itu peran MKD nanti dalam proses pidana tidak akan hambat proses izin yang dikeluarkan presiden. Karena kan ada batas waktunya,” kata Supratman usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).
“Jadi kalau nanti presiden ada permintaan izin kemudian MKD mengulur waktu batas limitasinya juga jadi tidak berarti,” ujar dia.
Supratman menegaskan, peran MKD sebatas memberi pertimbangan. Presiden nantinya berhak menggunakan pertimbangan tersebut atau tidak sama sekali.
Ia juga mengatakan, pertimbangan MKD dan izin presiden tidak berlaku bagi anggota DPR yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, terlibat tindak pidana khusus, dan pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.
“Tipidsus (tindak pidana khusus) tidak perlu lagi karena itu kan pengecualian. Pertama tertangkap tangan tidak perlu izin presiden. Kedua tipidsus korupsi dan selainnya. Lalu diancam pidana mati atau pidana seumur hidup tidak perlu izin presiden,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Sumber: kompas.com
Sumbar, detikriau.org – Sempena menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Sumatera Barat, puluhan insan pers liputan Indragiri Hilir dan staf Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfo Persantik) mengikuti Seminar Emotional Spiritual Quotient (ESQ), Rabu (6/2/18).
detikriau.org – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tidak akan menegerikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah akan tetap memberikan kewenangan pengelolaan PAUD pada pihak swasta.
Jakarta, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarat, Selasa (6/2/2018).
Kateman, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan membuka penyelenggaraan serangkaian iven perlombaan olahraga dan seni Tingkat SMP Se – Inhil Utara tahun 2018 di Teratak Kecamatan Kateman, Selasa (6/2/2018).
Tembilahan, detikriau.org – Dar (26), warga Jalan Prof. M. Yamin Tembilahan diamankan Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hilir dengan 5 paket besar Narkotika jenis Sabu. Rabu (7/2/2018) sekira pukul 06.30 Wib.