TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua DPW PKB Provinsi Riau, Abdul Wahid mendaftatkan diri mengikuti penjaringan di Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem, Rabu (19/7/2017) sore.

Saat itu, Abdul Wahid didampingi Ketua DPC PKB Kabupaten Inhil Dani M Nursalam serta sejumlah kader PKB Inhil.

Penyerahan formulir diawali di kantor Partai Nasdem Kabupaten Inhil di Jalan Swarna Bumi Tembilahan. Disana, Abdul Wahid disambut langsung oleh Ketua Partai Nasdem Inhil Mulyadi, Sekretaris Partai Nasdem Inhil Irham dan ketua Tim Penjaringan Zulbahri.

Setelah itu, Abdul Wahid dan rombongan kembali beranjak menuju kantor PAN di Jalan Lingkar Tembilahan. Dan kali ini, Abdul Wahid dsambut Sekretaris PAN Inhil H Adriyanto serta sejumlah kader PAN lainnya.

“Sebagai generasi, tekat saya mencalonkan sebagai Bupati Inhil untuk memperbaiki dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomin masyarakat,” kata Abdul Wahid.

Dari beberapa bidang itu, menurutnya yang menjadi prioritas adalah dibidang infrastruktur, karena ia menilai sangat penting sebagai nadi kehidupan masyarakat.

“Jika infrastruktur bagus, maka perekonomian masyarakatpun turut meningkat. Baik infrastruktur berbentuk jalan, jembatan, listrik dan lain sebagainya,” tuturnya./Mirwan

Jakarta, detikriau.org – Difasilitasi oleh China Council of Promotion of International Trade (CCPIT), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan ekspose potensi kelapa dihadapan perwakilan Pemerintah Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok di Jakarta, Selasa 18/7/2017.

Pada kegiatan ekpose itu, Bupati Inhil, HM Wardan menyampaikan potensi kelapa yang selama ini belum terkelola secara maksimal dan menawarkan jalinan kerjasama untuk hal tersebut.

“Nanti, ketika hubungan perdagangan produk kelapa dengan China sudah terjalin, kami siap untuk mensuplai kebutuhan akan produk kelapa bagi Tiongkok,” ujar Bupati.

Dalam ekspose yang dilakukan, Bupati Wardan juga menyampaikan, hambatan tingkat produktifitas sebagian masyarakat pekebun kelapa yang saat ini tengah dialami sehingga membuat produksi perkelapaan dari kebun kelapa tersebut sedikit menurun beberapa waktu belakangan.

“Saat ini, sebagian kebun masyarakat tengah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh berbagai hal. Namun demikian, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang besar, masih bisa dicarikan solusinya. Pihak Pemkab Inhil sekarang sedang berupaya untuk mengatasi permasalahan perkelapaan tersebut,” kata Bupati seraya mengajak pihak Hainan untuk berinvestasi sebagai wujud kerjasama kontraktual untuk pasokan kebutuhan kelapa di Tiongkok.

Guna menindaklanjuti rencana kerjasama investasi perkelapaan ini, Bupati Wardan menilai, harus dilakukan pembicaraan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Inhil dengan pihak Pemerintah Provinsi Hainan, Tiongkok, terlebih saat ini, ekspor kelapa bulat masih menjadi polemik di Indonesia. Beberapa perusahaan berjalan dibawah kapasitas normal sehingga harga kelapa masih relatif murah.

Sementara itu, Perwakilan Hainan, He Sheng Xian mengatakan, saat ini terjadi peningkatan popularitas produk pangan kelapa di Tiongkok. Produk utamanya adalah minuman santan, permen serta biscuit berbahan kelapa.

He Sheng Xian menuturkan, terdapat 400 industri kelapa di Hainan, dengan pasar yang tumbuh kuat serta luas kebun yang kurang dari 70 ribu hektar. Sedangkan, para pengusaha lokal tersebut dapat dipastikan akan terus berekspansi.

“Tentunya, kami memerlukan pasokan yang lebih dari sekadar pasokan yang saat ini dihasilkan dari areal perkebunan kelapa lokal di Tiongkok agar produksi produk olahan berbahan kelapa di Tiongkok dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat disana. Untuk itu, kami memerlukan ekspor bahan baku kelapa,” katanya.

Ihwal tawaran kerjasama ekspor kelapa, He Sheng Xian mengharapkan, pihak Pemerintah Kabupaten Inhil dapat memberikan prospektus yang lebih detil agar kerjasama kontraktual ini dapat segera direalisasikan dalam beberapa bulan kedepan./diskominfo-inhil/rls/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin membuka secara resmi Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) di Gedung Puri Cendana Tembilahan, Rabu (19/7/2017).

Musyawarah itu turut dihadiri Ketua 1 Koni Provinsi Riau Zulkifli Saleh beserta Pengurus, Unsur Forkopimda, beberapa pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil, Ketua Harian dan Pengurus Koni Inhil dan undangan lainnya. 

Sekda dalam sambutannya mengatakan, Koni sebagai organisasi tertinggi yang menaungi berbagai cabang olahraga, yang sangat penting dan strategis bagi kemajuan dan peningkatan prestasi olahraga di Indonesia termasuk di Kabupaten Inhil.

“Meskipun demikian, Koni tentunya memerlukan manajemen olahraga yang baik, agar apa yang menjadi tugas dan fungsi organisasi internasional dapat terlaksana, serta tujuannya dapat tercapai dengan baik pula, yang mana hal ini selanjutnya akan bermuara pada peningkatan olahraga,” ucapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, saya atas nama pemerintah Kabupaten Inhil menyambut baik sekaligus sangat mendukung atas digelarnya musorkab Koni Kabupaten Inhil tahun 2017 ini.

“Harapan saya, semoga Musorkab ini bisa terlaksana dengan baik lancar serta bisa menghasilkan keputusan yang terbaik pula sesuai dengan harapan kita bersama,” tuturnya.

Samentara itu, Ketua 1 Koni Provinsi Riau Zulkifli Saleh menyambut baik atas dilaksanaakannya musorkab ini yag merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus periode 2013-2017.

Selain itu, musorkab ini untuk menentukan kepengurusan baru dalam menghadapi agenda besar seperti Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) Riau  dalam waktu dekat ini laksanakan di Kabupaten Kampar.

“Mengingat pada bulan oktober yang akan datang, akan digelarnya Porprov ke 9 tahun 2017 di Kabupaten Kampar, maka pada kesempatan ini saya mengajak marilah kita terus mempersiapkan diri. Karena setiap kabupaten wajib memiliki satu cabang olahraga unggulan untuk menghadapi kegiatan besar tersebut,” ucapnya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan sidang pleno pemilihan ketua Koni Kabupaten Inhil secara demokrasi./Mirwan/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan beserta 6 pengurus TP PKK Inhil lainnya mengikuti Rapat Konsultasi (Rakon) PKK tingkat Provinsi Riau, Selasa (18/7/2017) malam.

Rakon yang dibuka oleh Wakil Gibernur Riau ini di salah satu aula hotel di Pekanbaru. Saat itu, rapat tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Riau, narasumber, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau beserta anggota dan ketua organisasi wanita se-Provinsi Riau.

Rapat itu dilaksanakan selama 2 hari ini mengangkat tema, Kita Laksanakan Konsolidasi Program Sebagai Sarana Mewujudkan Akselerasi Program-program PKK dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang.

Maksud dari rakon ini ialah untuk menyampaikan materi dan informasi hasil rakernas dan rakon PKK nasional yang berupa program-program TP PKK untuk 5 tahun ke depan dan program unggulan dari masing-masing pokja. Tujuannya untuk menyelaraskan program TP PKK di seluruh provinsi Riau. Narasumber berasal dari pengurus PKK pusat dan daerah.

Ketua TP PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan mengatakan bahwa Rakon tingkat Provinsi ini merupakan salah satu program dan sebagai salah satu tindak lanjut dari rakon tingkat nasional tahun 2017.

“Seharusnya nanti kita akan tindak lanjuti dengan melaksanakan rakon tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, hingga tingkat desa dan kelurahan yang tujuannya ialah untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang program-program yang akan dilaksanakan TP PKK diberbagai jenjang kepengurusan dalam rangka melaksanakan 10 program pokok PKK,” terangnya./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD telah disahkan secara resmi.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2017 di Gedung DPRD Inhil Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (18/7/2017) malam.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Inhil H Feriyandi dan dihadiri Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin, Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, unsur Pimpinan DPRD dan para anggota DPRD serta sejumlah pejabat esselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Rangkaian rapat malam itu dilakukan adalah laporan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, Dewan pengambil keputusan dan diakhiri dengan sambutan Bupati Inhil yang diwakili Sekda.

Jubir Pansus, Adi Candra dalam laporan menjelaskan bahwa sehubungan telah ditetapkannya Perda nomor 18 tahun 2017 dan pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 secara otomatis dicabut dan tidak berlaku.

“Peraturan yang baru disahkan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Adi Candra.

Dijelaskan, sebelumnya, berdasarkan masukan fraksi-fraksi dan hasil pembahasan Pansus dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil serta lainnya, maka katanya dilakukan perubahan dan penyederhanaan, semula jumlah pasal mencapai 49 pasal berubah menjadi 45 pasal.

Selanjutnya pada pasal 13 dan 14 yang berkenaan dengan kemampuan keuangan daerah semulanya dijelaskan secara rinci kategori tinggi sedang dan rendah beserta kelompok perhitungan keuangan juga tidak lagi, namun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara Pimpinan Rapat, Feriyandi usai laporan Pansus menyimpulkan, dewan dapat menerima Ranperda tersebut. Kepada panitia khusus, ia menyampaikan ucapan terima kasih karena telah menjalankan tugasnya dengan baik./Mirwan/ADV

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Indragiri Hilir akan menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) tahun 2017.

Kegiatan tersebut bakal berlangsung di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan, Rabu (19/7/2017) esok hari. Dan kegiatan itu mengangkat tema Dengan Optimalisasi Manajemen Olahraga, Mari Kita Tingkatkan Prestasi Atlet Kabupaten Inhil Pada Porprov Riau IX Tahun 2017.

Ketua panitia pelaksana, Edi Susanto mengatakan, agenda nantinya adalah laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pengurus KONI periode 2013-2017, memilih dan menetapkan Ketua Umum yang baru beserta jajaran pengurus, dan merancang program kerja KONI Inhil untuk kepengurusan KONI masa bakti 2017- 2021.

Dia menjelaskan, Musorkab nanti dihadiri 22 pengurus cabang olahraga (Cabor) yang ada, dimana masing-masing cabor diundang 5 orang perwakilan, terdiri 1 orang peserta penuh, 1 peninjau dan 3 penggembira.

Dengan demikian diharapkannya, pelaksanaan Musorkab berjalan tertib dan lancar, sehingga nantinya terpilih ketua umum dan pengurus yang memiliki perencanaan, tata kerja dan tata kelola yang mendukung kebesaran olahraga di Kabupaten Inhil.

“Kami yakin peserta Musorkab mempunyai penilaian, pandangan, wawasan dan intelektualitas terhadap figur ketua umum yang mereka usulkan nanti,” ungkapnya.

Ditambahkan, pemilihan pengurus empat tahun ke depan juga sangat penting, agar pembinaan atlet menjelang Porprov Riau ke-9 tahun 2017 di Kabupaten Kampar bisa segera dimulai. Kontingen Inhil sendiri pada Porprov ke-8 di Kabupaten Inhil tahun 2014 lalu menduduki peringkat ke-6./Mirwan