Kebakaran Asrama Polisi, Pj Bupati Inhil Serahkan Bantuan

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudiyanto menyerahkan bantuan kepada Kapolres Inhil, AKBP Rony Christian Putra, Jum’at (16/2/2018) siang.

Bantuan atas musibah kebakaran asrama polisi di Jalan Jendral Sudirman, yang diserahkan Pj Bupati ini berasal dari Baznas Inhil.

“Alhamdulillah, hari ini Saya bisa menyerahkan bantuan kepada Kapolres Inhil atas kebakaran yang menimpa asrama polisi. Bantuan ini berasal dari Baznas Inhil yang memang dikhususkan bagi korban bencana,” Sampaikan Pj Bupati di lokasi kebakaran.

Melalui bantuan tersebut, Pj Bupati berharap agar pihak Polres Inhil dapat sedikit diringankan dalam hal penanganan pasca bencana yang terjadi.

Lebih lanjut, Pj Bupati juga mengimbau kepada segenap masyarakat Inhil untuk senantiasa waspada terhadap bahaya kebakaran yang kerap terjadi di Kabupaten Inhil.

“Saya mengimbau agar masyarakat selalu waspada, hati – hati dalam menggunakan peralatan yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Seperti yang diketahui daerah kita ini memang sedikit rawan kebakaran. Tetap waspada dan jangan lengah,” pesan Pj Bupati.

Kapolres Inhil, AKBP Rony Christian Putra yang menerima langsung bantuan tersebut mengungkapkan apresiasinya terhadap Pemerintah Kabupaten dan Baznas Inhil. Dia menganggap bantuan yang diberikan akan dapat meringankan pihak Polres yang terkena musibah.

“Kedepan, kami akan kembali membangun asrama polisi yang ludes terbakar ini. Asrama ini secepatnya akan dibangun sebagai tempat tinggal anggota Polres Inhil,” ungkap Kapolres./diskminfops_inhil/adv/Am




BPOM Bekukan Izin Edar Cairan Obat Luar Albothyl

“Selama 2 tahun terima 38 laporan dari profesional kesehatan”

detikriau.org — Badan Pengawas Obat dan Makanan akhirnya membekukan izin edar cairan obat luar konsentrat Albothyl. Keputusan tersebut diambil setelah BPOM melakukan pemantauan terhadap Albothyl selama dua tahun terakhir.

“Dalam dua tahun terkahir, BPOM RI menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping obat Albothyl untuk pengobatan sariawan, diantaranya efek samping serius yaitu sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi (noma like lession),” tulis keterangan tertulis BPOM yang diterima Republika, Kamis (15/2).

Dalam pernyataan resminya, BPOM mengakui, secara rutin telah melakukan pengawasan keamanan obat yang beredar di Indonesia melalui sistem farmakovigilans. Ini untuk memastikan bahwa obat beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu.

Bersama ahli farmakologi dari universitas dan klinisi dari asosiasi profesi, BPOM telah melakukan pengkajian aspek keamanan obat yang mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat. Menurut BPOM, cairan yang mengandung policresulen tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada sejumlah tindakan.

Yakni, pembedahan serta penggunaan pada kulit (dermatologi); telinga, hidung dan tenggorokan (THT); sariawan (stomatitis aftosa); dan gigi (odontologi). Namun, selama ini penggunaan Albothyl justru digunakan untuk keperluan tersebut.

“BPOM RI membekukan izin edar Albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat hingga perbaikan indikasi yang diajukan disetujui. Untuk produk sejenis akan diberlakukan hal yang sama,” tulis BPOM.

Dalam rilisnya, BPOM juga telah memerintahkan kepada PT Pharos Indonesia sebagai produsen Albothyl dan industri farmasi lain yang memegang izin edar obat mengandung policresulen untuk menarik obat dari peredaran selambat-lambatnya satu bulan sejak Surat Keputusan Pembekuan Izin Edar dikeluarkan.

Tidak hanya itu, BPOM RI mengimbau profesional kesehatan dan masyarakat menghentikan penggunaan obat tersebut .BPOM juga mengimbau kepada masyarakat yang terbiasa menggunakan Albothyl untuk menggunakan obat lain yang mengandung benzydamine HCl, povidone iodine 1 persen, atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C.

“Bila sakit berlanjut, masyarakat agar berkonsultasi dengan dokter atau apoteker di sarana pelayanan kesehatan terdekat,” kata BPOM.

Berita ini sudah dipublikasi republika.co.id dengan judul “Dua Tahun, BPOM Terima 38 Laporan Terkait Albothyl”




11 Unit Rumah Asrama Polisi Tak Berpenghuni Ludes Diamuk Api

Tembilahan, detikriau.org – Amukan jago merah menganguskan bangunan asrama polisi Polres Indragiri Hilir di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.  Api mulai membakar 11 unit asrama yang dalam keadaan kosong  itu sekira pukul 13.15 Wib dan baru berhasil dipadamkan secara keseluruhan sekira pukul 14.50 Wib setelah seluruh bangunan ludes menjadi abu. Kamis (15/2)

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kronologis bermula sekira pukul 13.15 Wib. Saat itu, saksi, Mardan sedang duduk-duduk dikios bensin eceran dagangannya yang berada disamping asrama bersama saksi Yunus

Tak lama berselang, dari jarak sekira10  meteran, kedua saksi tanpa sengaja melihat asap hitam  membumbung dari bagian atap asrama, sesaat kemudian terlihat api menyala dan membesar.

Sontak saksi berteriak ” API..API ” sehingga ramai warga berdatangan dan secara bersama-sama berupaya memadamkan  api menggunakan alat seadanya. Namun upaya itu sia-sia. Api semakin membesar dan merembet ke bagian asrama lainnya.

Tidak lama kemudian datang Petugas Pemadam Kebakaran dari BPBD Inhil dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit mobil pick up pemadam, dan dibantu mobil WATER CANON POLRES INHIL memadamkan api.  Api baru berhasil dipadamkan secara keseluruhan sekira sekira pukul 14.50 wib api

“Akibat kejadian kebakaran ini 11 unit rumah asrama polisi Polres Inhil hangus terbakar dan kerugian belum dapat ditaksir karena masih dalam penghitungan pihak sarpas Polres Inhil.” Sampaikan Kapolres Inhil AKBP Cristian Rony Putra SIK MH melalui Kasat Reskrim, AKP M. Adhi Makayasa, S.I.K

Diterangkan Kasat, 11 unit bangunan asrama itu seluruhnya dalam keadaan kosong, namun berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak PLN, meskipun asrama dalam keadaan kosong, pasokan listrik masih belum diputus.

Sementara itu berdasarkan keterangan saksi Mardan dan Yunus yang kesehariannya selalu berada disekitar asrama, walaupun pintu depan bangunan tak berpenghuni itu dalam keadaan terkunci namun pemulung sering masuk kedalam asrama melalui pintu belakang, diduga bangunan asrama pada bagian tengah terdapat sekitar 3 pintu belakang yang dalam keadaan terbuka.

“Hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan.” Akhiri Kasat Reskrim./ dro




Sekda : Jajaran Pemkab Inhil Sambut Baik Kehadiran Pj Bupati

Sekda Inhil H Said Syarifuddin

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil menyambut baik kehadiran Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Inhil, Rudiyanto, Kamis (15/2/2018)

Pasca pengukuhan yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman sehari sebelumnya. Pj Bupati Inhil, Rudiyanto yang juga adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau secara resmi menjadi Kepala Daerah sekaligus Kepala Pemerintahan menjelang masa cuti Bupati Inhil definitif, HM Wardan berakhir.

“Kami, khususnya Saya selaku Sekda tentunya menyambut baik kehadiran Pj Bupati Inhil, Bapak Rudiyanto. Begitu pula dengan jajaran lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, baik itu Kepala OPD beserta staf juga menyambut baik kehadiran Pj Bupati,” tukas Sekda melalui sambungan seluler.

Menurut Sekda, tugas di hari – hari pertama Pj Bupati yang telah diagendakan adalah melakukan peninjauan – peninjauan terhadap sejumlah kegiatan, khususnya kegiatan – kegiatan kepemerintahan.

“Disamping itu, Senin nanti, Beliau (Pj Bupati, red) juga dijadwalkan akan memimpin Apel Hari Kesadaran Nasional yang memang rutin dilaksanakan pada tanggal 17 di setiap bulannya,” ujar Sekda seraya mengatakan Pj Bupati Inhil tengah dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju Kabupaten Inhil.

Sekda juga menuturkan, pergantian sementara Kepemimpinan daerah Kabupaten Inhil ini, tidak serta – merta membuat pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan pada masa Bupati, HM Wardan terhenti. Justru, pelaksanaan kegiatan, baik fisik maupun non – fisik akan diupayakan secepatnya dilaksanakan dan diselesaikan.

“Itu adalah tugas yang tidak boleh terhenti, meski terjadi pergantian kepemimpinan karena pelaksanaaan kegiatan, khususnya yang bersentuhan dengan persoalan pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kasihan masyarakat kalau sempat terhenti,” ujar Sekda.

Sekda juga berkeyakinan, bahwa Pj Bupati Inhil, Rudiyanto akan mampu mengemban amanah dan tugas yang dmtelah dipercayakan kepadanya sebagai Kepala Daerah.

Berkenaan dengan masa cuti kampanye, Sekda Inhil menyatakan Bupati Definitif Inhil, HM Wardan yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada serentak mendatang sudah tidak lagi menggunakan fasilitas negara terhitung sejak tanggal pengukuhan Pj Bupati Inhil, Rudiyanto.

“Beliau (HM Wardan, red) sudah tidak lagi menggunakan fasilitas negara, seperti rumah dinas Bupati, mobil dan lain sebagainya. Itu semua sudah dikembalikan sampai Beliau kembali menjabat untuk menghabiskan masa Jabatannya sebagai Bupati Inhil periode 2013 – 2018,” jelas Sekda.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau, kepemimpinan Pj Bupati Inhil akan berlangsung setidaknya selama 4 bulan hingga bulan Juni mendatang. Pengukuhan dilaksanakan, mengingat kekosongan kursi kepemimpinan Bupati Inhil dikarenakan Bupati Inhil Definitif, HM Wardan tengah mengikuti tahapan kampanye Pilkada serentak selaku calon Bupati petahana./diskominfops_inhil/adv/*




Laporan Awal Dana Kampanye, Rosman–Musmulyadi Rp 1 Juta, Ramli–Ali Azhar Rp 1 Juta, Wardan–SU Rp. 30 Juta

kartun ilustrasi: net

Tembilahan, detikriau.org – Setelah mendapatkan nomor urut, setiap pasangan calon (paslon) yang bertarung di Pilkada Serentak 2018 diwajibkan untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye. Pelaporan dana kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

“Iya, dana kampanye wajib dilaporkan. Laporan awalnya sudah disampaikan rabu (14/2/2018) kemaren oleh tim paslon yang akan mengikuti Pilkada 2018,” Sampaikan Komisioner KPU Inhil, M Dong dikomfirmasi melalui sambungan selularnya, kamis (15/2/2018)

Diterangkan M Dong, dalam PKPU itu menyebut, paslon kepala daerah diharuskan melaporkan dana kampanye sebanyak tiga tahap, yaitu laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Selain itu, paslon yang akan melaporkan dana kampanye juga harus melalui beberapa mekanisme yang harus dilaksanakan. Di antaranya, mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan rekening khusus dana kampanye.

Rinci M Dong, laporan dana awal kampanye yang telah disampaikan masing masing paslon, H Rosman Malomo – Musmulyadi Rp 1 Juta. H Ramli Walid – H Ali Azhar Rp. 1 juta. HM Wardan – H Syamsuddin Uti Rp 30 juta.

“Tapi ini baru laporan awal ya. Setelah ini, dibulan April, atau pertengahan masa kampanye, dilaporkan lagi jumlah penerimaan sumbangan dana kampanye dan diakhir baru dilaporkan kembali seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye” Jelas M Dong mengakhiri./ Am




Isi Kekosongan Jabatan Bupati Inhil Definitif, Gubri Lantik Rudyanto

Pekanbaru, detikriau.org – Memasuki masa cuti Pilkada serentak, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengakhiri jabatannya sementara waktu. Untuk itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman melantik Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Rudyanto, Rabu (14/2/2018).

Pelantikan Penjabat Bupati Inhil ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang telah diterbitkan. Sebagai satu rangkaian, Pj Bupati Inhil juga melakukan penandatanganan Pakta Integritas.

Dalam arahannya, Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan, pelantikan sekaligus pengukuhan Pj Bupati Inhil adalah untuk mengisi kekosongan Jabatan yang sementara waktu ditinggalkan oleh Bupati Definitif sehingga roda pemerintahan dapat tetap berjalan.

“Pak Rudyanto itu mengisi kekosongan sementara Bupati Inhil yang ditinggalkan Bupati Definitif mengikuti Pilkada,” katanya Gubri seraya mengatakan bahwa Pj Bupati Inhil, Rudiyanto merupakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Lebib lanjut, kepada Pj Bupati Inhil, Rudyanto, Gubri berpesan agar segera melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Inhil maupun unsur penyelenggara daerah lainnya.

“Ya, Pj Bupati Inhil harus menggelar rapat dengan Sekda dan ASN Pemkab Inhil, serta menjumpai pimpinan DPRD dan tokoh masyarakat yang ada di sana,” pesan Gubri./diskominfops_inhil/adv/*