“Kembali Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018”

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto menyambangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Jalan Trimas, Tembilahan, Sabtu (17/2/2018) pagi.

Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, kedatangan Pj Bupati ke Kantor Panwaslu juga bertujuan untuk membangun komunikasi dengan para komisioner Panwaslu.

“Saya kan baru, untuk itu kedatangan Saya ini bertujuan untuk memperkenalkan diri. Disamping itu, juga kita akan mulai membangun komunikasi yang baik dengan lembaga pengawas Pemilu ini,” ungkap Pj Bupati.

Disela kunjungan, Pj Bupati menilai, Panwaslu memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada bulan Juni mendatang. Oleh karenanya, sinergitas Pemerintah Kabupaten Inhil dengan Panwaslu harus senantiasa terjaga.

“Perlu adanya sinergitas yang berkesinambungan antara Pemkab Inhil dengan Panwaslu. Terlebih, saat ini tahapan Pilkada telah memasuki masa kampanye bagi para kandidat,” kata Pj Bupati.

Pada kunjungan itu, Pj Bupati menuturkan, bahwa Dirinya juga telah melakukan perbincangan dengan para Komisioner Panwaslu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam tahapan Pilkada.

“Kita tentunya tidak mau Pesta Demokrasi lima tahunan ini terhambat dengan persoalan – persoalan yang ada karena kita ingin mendapatkan Pemimpin yang benar – bsnar telah melewati seluruh tahapan Pilkada,” tukas Pj Bupati.

*ASN Harus Jaga Netralitas*

Pj Bupati juga berpesan, agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil harus selalu menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Setelah ini, Saya akan mengumpulkan para Kepala OPD dan eselon lainnya untuk membicarakan masalah netralitas Pilkada. Disitu, kita hadirkan pula Panwaslu untuk menyampaikan hal – hal yang berkenaan dengan netralitas ASN,” pungkas Pj Bupati.

Pertemuan antara ASN dengan Panwaslu, dikatakan Pj Bupati perlu dilakukan, mengingat kewenangan yang diamanahkan undang – undang begitu besar bagi Panwaslu.

“Panwaslu berhak memberikan sanksi tehadap oknum ASN yang terlibat dalam proses politik praktis Pilkada. Bahkan, sanksi tersebut bisa sampai sanksi pidana. Selain oknum ASN yang terlibat, para paslon yang bersangkutan juga bisa digugat,” papar Pj Bupati.

Sebagaimana diketahui, kedatangan Pj Bupati Inhil, Rudiyanto turut didampingi dengan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, beberapa diantaranya ialah, Kepala Kesbangpolinmas, Sekretaris Satpol PP dan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil./diskominfops_inhil/adv/Am

Pekanbaru, detikriau.org – Puluhan lembaga di Riau melakukan kampanyekan One Billion Rising 2018 di arena Car Free Day, Jl Gajahmada Pekanbaru, Minggu (18/2/2018). Bersama dengan ratusan perempuan-perempuan dan sejumlah kalangan yang memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, mereka akan menari bersama sebagai bentuk dukungan pada korban kekerasan seksual di Riau.

Lembaga yang ikut terlibat dalam kampanye tersebut antara lain, Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari), PPSW, Fitra Riau, Kohati, LBH, FMN, Fatayat NU, Seruni, YTNTN, IPPI, Tapak, HWDI, AJI Pekanbaru, Green Radio dan sejumlah lembaga non pemerintah lainnya di Pekanbaru. Momentum kampanye One Billion Rising diperingati setiap tanggal 14 Februari, namun kampanye melalui tarian dapat dilaksanakan hingga momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret.  

“Kampanye One Billion Rising atau kebangkitan satu miliar orang merupakan sebuah gerakan kampanye yang dilakukan melalui nyayian dan tarian yang telah berjalan sejak 2013 di lebih dari 200 negara. Tarian dan nyayian yang diorganisasikan merupakan perwujudan  dari bangkitnya perempuan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi,” kata Ketua Panitia One Billion Rising 2018, Magrina Rahayu, Sabtu (17/2/2018). 

“Melalui tarian, perempuan membebaskan dirinya dan bergerak bersama untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialami. One Billion Rising di Pekanbaru sudah dilakukan setiap tahun,” tambah Magrina.

Tema kampanye One Billion Rising tahun 2018 secara international adalah ‘Rising in Solidarity Against Exploitation of Women (Bangkit Dalam Solidaritas Untuk Melawan Eksploitasi Terhadap Perempuan)’ dan dihubungkan dengan tema khusus berdasarkan kondisi dalam negeri. Tema tahun 2018 yang akan diusung oleh Seruni adalah isu spesifik tentang kondisi perempuan yang tinggal di sekitar perkebunan dan yang bekerja di perkebunan berbasis lahan skala luas, yaitu ‘Berikan Hak Perempuan atas Tanah, Perbaiki Upah dan Kondisi Kerja Pekerja Perempuan di Perkebunan’. 

“Tema khusus tersebut berdasarkan kondisi masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Melalui kampanye One Bilion Rising, kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan merupakan masalah seluruh lapisan masyarakat.

“Kita juga ingin menularkan sikap solidaritas terhadap korban kekerasaan dan pelecehan seksual sehingga tidak merasa disisihkan dalam kehidupan sosial. Perempuan harus melawan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan,” lanjut aktivis Rupari ini.

Selain menari bersama yang menjadi simbol kebebasan, menari dianggap bisa memberi rasa bahagia dan menyenangkan, kampanye One Billion Rising juga diisi dengan pementasan teatrikal, puisi dan musik oleh lembaga-lembaga pendukung. (rls)

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan, lembaganya tidak antikritik.

Menurut dia, tidak ada keinginan DPR untuk membatasi kritik lewat revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Hal itu dikatakan Arsul saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

“Kami dikritik orang seperti Mas Lucius saja masih suka mengantuk dan tidur. Apalagi kalau tidak ada kritik, ngorok mungkin,” kata Arsul.

Sebelumnya, aktivis dan masyarakat sipil mengkritik Pasal 122 huruf kUU MD3.

Pasal itu berbunyi bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Frasa merendahkan kehormatan dinilai terlalu abstrak. Kritik serta penilaian kepada DPR dan anggota DPR dikhawatirkan termasuk dalam kategori merendahkan kehormatan DPR.

Dengan demikian, semua orang termasuk pers bisa saja dikenai pasal tersebut.

Menurut Arsul, pasal itu tidak bermaksud bahwa DPR menolak kritik. Hanya, setiap orang diminta lebih berhati-hati saat menyampaikan kritik.

Sebab, menurut Arsul, terkadang kritik disampaikan dengan penghinaan. Meski demikian, dapat tetap dibedakan antara kritik, penghinaan atau penistaan.

“Sebaiknya, sebisa mungkin budayakan kritik yang tidak berkonten penghinaan. Pilihlah kata-kata biasa. Tapi tidak perlu santun-santun amat, karena nanti enggak bunyi,” kata Arsul.

Sumber: kompas.com

detikriau.org – Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD(MD3) telah disahkan melalui rapat paripurna resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), Senin, 12 Februari 2018 kemarin.  Ada beberapa pasal yang harus menjadi perhatian, salah satunya soal pidana buat mereka yang mengkritik DPR.

Dalam pasal 122 pada huruf “k” menyebutkan jika ada pihak atau lembaga yang merendahkan kehormatan anggota DPR, bisa ditindak oleh MKD dengan mengambil langkah hukum. Sehingga pihak yang mengkritik anggota DPR, baik secara kelembagaan atau perorangan bisa diproses secara hukum dengan dilaporkan ke kepolisian.

Adanya aturan tersebut tentu saja membuat UU MD3 ini mendapatkan banyak tentangan dari berbagai pihak. Pasal tersebut dinilai membuat UU MD3 ini rentan digunakan untuk mempidanakan para pengkritik DPR.

Politikus PKS Tifatul Sembiring menilai aturan itu terlalu berlebihan. Dia menjelaskan jika ada kritik yang dilontarkan publik, baginya merupakan hak setiap warga. Sebab, para anggota DPR dipilih langsung secara demokrasi.

“Berlebihanlah. Kalau menurut saya biasa sajalah. Kan publik yang memilih, publik kecewa kemudian mengkritik itu biasa yah,” kata Tifatul di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip melalui laman kumparan.com

“Sebetulnya kalau merendahkan itu harus definitif. Jangan ada orang sedikit mengkritik kemudian ini (ditindak), kan ini demokrasi kan. Jangan balik lagi ke orde baru,” tambahnya.

Mantan Menkominfo ini beranggapan wajar jika ada kritikan yang dilontarkan oleh masyarakat. Ia berharap kritik tersebut tak membuat anggota dewan menindaklanjuti ke ranah pidana.

“DPR nanti kalau ada yang kritik anggota DPR wajarlah, dia (rakyat) kan milih. Jangan juga nanti anggota DPR anti kritik. Begitu juga diperkarakan orang kecil juga nanti di penjara. Menurut saya dikritik dan substansif,” pungkasnya.

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyebut UU MD3 rentan menimbulkan ketimpangan hukum.

“Ini menciptakan ketimpangan secara hukum, DPR diproteksi begitu kuat dan menghambat penyidikan dan mereka akan sulit diawasi. pasal ini mempermudah pidana DPR untuk mengkriminalkan warga, masyarakat kritis dapat dipidana,” kata Donal, dikutip melalui laman mojok.co / dro

Jakarta – KPU mengumumkan partai politik peserta Pemilu 2019. Dua parpol yang ikut di Pemilu 2014 dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pengumuman rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019 digelar di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2/2018). Hasil verifikasi tiap-tiap partai dibacakan bergantian oleh komisioner KPU.

“Tingkat pusat, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan 34,47 persen memenuhi syarat. Provinsi memenuhi syarat,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan saat membacakan hasil rekapitulasi verifikasi PBB. Meski begitu, PBB tidak berhasil memenuhi batas minimal 75 persen syarat untuk tingkat kabupaten/kota di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Adapun PBB tidak memenuhi syarat di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Kesimpulan, tidak memenuhi syarat,” ujar Wahyu.

Sementara itu, hasil rekapitulasi verifikasi PKPI dibacakan oleh komisioner KPU Hasyim Asy’ari. Partai besutan Ketum AM Hendropriyono itu tidak berhasil memenuhi batas minimal 75 persen pada kabupaten/kota di 34 provinsi.

“Sebaran kepengurusan dan keanggotaan di 75 persen kabupaten/kota di 34 provinsi tidak penuhi syarat,” ungkap Hasyim membacakan hasil rekapitulasi verifikasi PKPI.

Adapun PKPI tidak berhasil memenuhi syarat di 3 dari 34 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk itu, PKPI dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2019. “Kesimpulan, rekapitulasi verifikasi nasional dinyatakan tidak lolos,” tegas Hasyim.

Seperti diketahui, PBB dan PKPI saat awal penetapan Pemilu 2014 juga dinyatakan tidak lolos. Kemudian dua partai itu mengajukan gugatan ke pengadilan hingga akhirnya berhasil menjadi partai peserta Pemilu 2014.

Kini, PBB dan PKPI tidak dinyatakan lolos lagi. Kedua partai saat ini tengah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2019 ke Bawaslu.

Sumber: detik.com

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat Bupati Kabupaten Indragiri Hilir H Rudyanto mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat daerah ini agar roda pemerintahan dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berjalan dengan baik.

Pernyataan ini disampaikannya dalam sambutan sebelum pelaksanaan shalat Jum’at (16/2/18) di Masjid Agung Al Huda Tembilahan.

“Sebagai penjabat sementara Bupati Inhil, saya tentunya tidak bisa bekerja sendiri, maka sangat memerlukan dukungan dari tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat daerah ini,” ungkapnya.

Sebagai Pjs yang ditunjuk menjalankan tugas pemerintahan, dikarenakan cutinya Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang ikut dalam Pemilihan Bupati dan Wabup Inhil. Maka, ia bertanggung jawab menjamin terlaksananya roda pemerintahan dan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Inhil.

“Roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik dan helat Pilkada berlangsung sukses dan kondusif,” tegasnya.

Dukungan dari elemen masyarakat Inhil ini tentunya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan suasana Pilkada yang damai dan kondusif.

“Sehingga menghindari terjadinya potensi gesekan selama Pilkada, demi terwujudnya Pilkada damai dan suasana daerah yang kondusif,” imbuhnya./diskominfops_inhil/adv/Am