QUEBEC — Ada yang patut ditiru dari sikap ratusan dokter di Quebec, Kanada, ini. Langkah langka ini pun sama sekali hanya bisa digambarkan di Kanada. Ya, mereka justru memprotes kenaikan gaji yang diberikan pemerintah. Pasalnya, mereka telah menghasilkan terlalu banyak uang.

Pada Rabu (7/3) sore waktu setempat, lebih dari 700 dokter, yang merupakan warga dan juga mahasiswa kedokteran dari provinsi Kanada telah menandatangani sebuah petisi daring yang meminta kenaikan gaji mereka agar dibatalkan. Sebuah kelompok bernama Medecins Quebecois Pour le Regime (MQRP), yang mewakili dokter Quebec dan pendukung kesehatan masyarakat, memulai petisi pada 25 Februari.

“Kami, dokter Quebec yang percaya pada sistem publik yang kuat, menentang kenaikan gaji baru-baru ini yang dinegosiasikan oleh federasi medis kami,” petisi tersebut berbunyi dalam bahasa Prancis, dikutip the Washington Post, Kamis(8/3).

Kelompok dokter itu menyebutkan bahwa menerima kenaikan gaji ketika kondisi kerja tetap sulit bagi orang lain dalam profesi mereka adalah yang tidak dapat dilakukan dengan hati nurani. Profesi lain yang mereka maksud termasuk perawat dan juru tulis. Sementara, pasien hidup dengan tidak adanya akses terhadap layanan yang dibutuhkan karena pemotongan drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, sebuah serikat perawat di Quebec dalam beberapa bulan terakhir mendorong pemerintah untuk mengatasi kekurangan keperawatan. Mereka menargetkan untuk diberlakukannya undang-undang yang bisa membatasi jumlah pasien yang dapat diperiksa oleh perawat.

Serikat pekerja tersebut mengatakan, anggotanya makin banyak yang harus bekerja keras. Perawat di seluruh provinsi telah mengadakan aksi-aksi duduk dalam beberapa bulan terakhir untuk mendorong kondisi kerja yang lebih baik.

Situasi diperparah pada Januari ketika seorang perawat di Quebec bernama Emille Ricard mengunggah foto dirinya ke Facebook dengan mata berkaca-kaca. Dalam unggahannya, dia mengatakan telah mengalami malam yang melelahkan.

Dia juga mengatakan, dia adalah satu-satunya perawat yang merawat lebih dari 70 pasien di pangkatnya. Dia mengaku begitu stres sehingga dia mengalami kontraksi otot yang menyakitkan yang membuatnya sulit untuk tidur.

“Inilah wajah keperawatan,” tulis Ricard dalam unggahannya, mengkritik Menteri Kesehatan Quebec, Gatan Barrette, yang telah menganggap sistem perawatan kesehatan baru-baru ini mengubah sebuah kesuksesan.

“Saya tidak tahu ke mana Anda akan mendapatkan informasi, tapi sebenarnya bukan keperawatan,” tulis perawat itu.

“Saya dipatahkan oleh profesi saya, saya malu dengan kekurangan perawatan yang saya sediakan sejauh mungkin. Sistem kesehatan saya sakit dan sekarat.”

Sontak, unggahannya menjadi viral di media sosial. Unggahannya telah dibagi lebih dari 55 ribu kali sejak saat itu.

Sementara itu, CBC News melaporkan, pada Februari, federasi spesialis medis Quebec mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk meningkatkan gaji tahunan kepada 10 ribu ahli medis provinsi tersebut, sekitar 1,4 persen, atau dari 4,7 miliar dolar AS saat ini menjadi 5,4 miliar dolar AS pada tahun 2023. Gaji rata-rata untuk seorang spesialis di Quebec sudah tinggi, 403.537 dolar AS per tahun dibandingkan dengan 367.154 dolar AS di negara bagian Ontario.

“Satu-satunya hal yang tampaknya kebal terhadap pemotongan (sistem perawatan) adalah gaji kami,” kata petisi oleh MQRP, kelompok dokter tersebut.

“Bertentangan dengan pernyataan Perdana Menteri, kami percaya bahwa ada cara untuk mendistribusikan kembali sumber daya sistem kesehatan Quebec untuk mempromosikan kesehatan penduduk dan memenuhi kebutuhan pasien tanpa mendorong pekerja sampai akhir.”

Petisi tersebut berakhir dengan meminta agar kenaikan gaji dibatalkan dan uang didistribusikan ulang di seluruh sistem perawatan kesehatan Quebec. Tidak jelas apa yang akan terjadi dengan petisi tersebut. Barrette menangani masalah ini segera setelah petisi dimulai.

“Jika mereka merasa dibayar lebih, mereka bisa meninggalkan uangnya di atas meja,” katanya pada 26 Februari, dilansir CBC News. “Saya jamin saya bisa memanfaatkannya dengan baik.”

Dilaporkan Toronto Star, Barrette juga mengatakan, masalah kondisi kerja untuk tenaga medis seperti perawat adalah sesuatu yang harus mendapat perhatian penuh. “Kami punya uang untuk mengatasinya,” katanya kepada surat kabar tersebut.

“Itu tidak berarti kita memiliki jumlah uang tak terbatas, tapi kita memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu segera dan untuk selamanya,” katanya.

Sumber: republika.co.id

detikriau.org – Banyak orang mengira bahwa budidaya tanaman sayur hanya bisa dilakukan di dataran tinggi saja. Ternyata, perkiraan itu salah. Saat ini sayuran yang biasanya dibudidayakan di dataran tinggi juga bisa dibudidayakan di dataran rendah, seperti sawi, kubis, slada, kembang kol, dan jagung manis sudah banyak dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 5 sampai 200 meter dpl. Hal ini memberikan angin segar bagi para petani yang memiliki lahan di daerah dataran rendah.

Budidaya sayur di dataran rendah ternyata menghasilkan sayur yang kualitasnya lebih baik, sayuran bisa lebih manis, lebih segar, dan kandungan airnya juga tidak terlalu banyak. Disamping itu daya tahan sayur juga lebih lama, sehingga meminimalisir busuknya sayur sebelum dipanen dan tentunya harga jual sayur juga lebih tinggi.

Berminat untuk mengetahui. Baca lebih lanjut …….

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kembali menegaskan, calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka korupsi hanya ada beberapa. Karena itu, ia berharap situasi tak akan gaduh ketika nama-nama itu diumumkan.

“Beberapa peserta pilkada, most likely, 90 persen, akan menjadi tersangka,” terang Agus kepada Republika melalui pesan singkat, Kamis (8/3).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, tercapainya angka 90 persen terhadap beberapa calon kepala daerah itu tak lain karena KPK sudah melakukan penyelidikan terhadap mereka sejak lama. Selain itu, gelar perkara penyidik terhadap siapa saja yang bisa menjadi tersangka di hadapan para pimpinan KPK juga telah dilakukan.

“Expose sudah dilakukan di hadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan,” ujar Agus

Dengan begitu, lanjut dia, 10 persen sisanya hanya tinggal menunggu proses administrasi keluarnya surat perintah penyidikan dan diumumkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka. Ia pun berharap dengan diumumkannya beberapa nama-nama tersebut, keadaan menjelang Pilkada Serentak 2018 tak menjadi gaduh.

“Nanti diumumkan, kalau hanya beberapa mudah-mudahan tidak gaduh,” kata Agus.

Sebelumnya, Agus menegaskan akan mengumumkan nama atau calon kepala daerah yang bermasalah hukum sebelum pilkada dimulai. Menurut Agus, sepanjang KPK memiliki alat bukti sudah kuat, pihaknya akan menetapkan status tersangka terhadap seseorang, termasuk kepada calon kepala daerah.

Sumber: republika.co.id

Jakarta, detikriau.org — Pjs Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Rudiyanto menghadiri kegiatan Jakarta Food Security Summit-4 di Jakarta Convention center Hotel Sultan DKI, Kamis (8/3/2018).

Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ini juga dipadati sejumlah pejabat lainnya seperti Ketua DPR RI, Mentri PDTT RI dan beberapa Mentri kabinet kerja serta Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.

Pjs Bupati Rudiyanto mengatakan bahwa pangan itu sangat penting. Untuk itu, ketahanan pangan ini harus benar-benar dibina dengan sebaik-baiknya.

“Karena pangan ini sangat penting dan harus di kelola dengan teknologi,” tutur Rudiyanto.

Kemudian ia menambahkan, kedepan, perlu adanya kemitraan antara Kementrian Desa Tertinggal dengan Pemerintah Kabupaten, tujuannya untuk meningkatkan mutu produk unggulan Desa.

Sebab ia berpendapat, jika dimulai dari Desa sampai ke kota akan lebih bernilai karena ketahan pangan akan lebih tercukupi./adv

“Agus Rahardjo Sebut Sejumlah Calon Peserta Pilkada 2018 Terindikasi Terlibat Korupsi”

“Jika KPK ingin berkontribusi melahirkan pejabat yang bersih, seharusnya KPK sudah bertindak menetapkan status hukum bakal calon peserta pilkada sebelum ditetapkannya secara resmi menjadi pasangan calon oleh KPU”

JAKARTA, detikriau.org  — Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang mengatakan ada sejumlah calon kepala daerah peserta pilkada 2018 yang terindikasi terlibat korupsi menimbulkan keresahan, baik bagi kandidat maupun masyarakat. Masinton mempertanyakan mengapa KPK tidak bertindak sebelum calon tersebut ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Pernyataan Agus ini merusak sistem demokrasi. Kita mendukung penegakan hukum, tapi penegakan itu jangan sampai merusak tatanan proses demokrasi elektoral melalui pilkada ini,” kata Masinton saat dihubungi, Rabu (7/3).

Menurut dia, pernyataan Agus ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi seakan-akan sedang melakukan supremasi dan penegakan hukum, tetapi di sisi lainnya KPK sedang berpolitik dan menjadi alat politik. Masinton juga menilai pernyataan KPK tersebut dinilai terlambat karena pasangan calon kepala daerah telah ditetapkan KPU.

“Jika KPK ingin berkontribusi melahirkan pejabat yang bersih, seharusnya KPK sudah bertindak menetapkan status hukum bakal calon peserta pilkada sebelum ditetapkannya secara resmi menjadi pasangan calon oleh KPU,” katanya.

Masinton berpendapat jika ada calon kepala daerah yang terindikasi, seharusnya KPK membiarkan saja proses demokrasi berjalan terlebih dahulu. Setelah proses pilkada selesai, KPK dipersilahkan melanjutkannya. Hal itu karena peran dan pelibatan KPK dalam tahapan pilkada sudah diatur jelas dalam Peraturan KPU Nmor 3 tahun 2017, pasal 74.

“Jika KPK menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan pasangan calon, silakan ditindak dan diproses hukum oleh KPK sehari setelah pelaksanaan pencoblosan,” ucapnya./*

Berita ini sudah diterbitkan republika.co.id dengan judul “Politikus PDIP: pernyataan ketua kpk meresahkan masyarakat”

Tembilahan, detikriau.org – Pjs Bupati Inhil Rudyanto meminta kepada Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk dapat selalu menjalin koordinasi dengan pihak sekolah.

Permintaan ini disampaikan Pjs Bupati disela acara pengukuhan pengurus periode 2018-2021yang dikukuhkan langsung oleh  Ketua Forum Komite Provinsi Riau, Delisis disalah satu aula Hotel di Kota Tembilahan, rabu (7/3)

“Koordinasi dalam kerangka kerjasama perlu dilakukan antara forum komite dengan sekolah – sekolah,” pinta Pjs Bupati.

Pjs Bupati menilai, keberadaan Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri sangat penting di tengah – tengah kondisi sekolah saat ini sebagai mitra dari Pemerintah daerah melalui instansi terkait.

“Ini sudah dipelajari, bahwa forum komite merupakan mitra dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, perlu legalitas dengan jalan pengukuhan seperti ini,” jelas Pjs Bupati.

Sementara itu, Ketua Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil, Candra Efendi menyebutkan, hal terpenting yang perlu dimiliki oleh forum yang dipimpinnya saat ini adalah sebuah acuan tentang tugas pokok dan fungsi.

“Maka itu, Saya mengharapkan, pihak Forum Komite Provinsi Riau dapat merumuskan acuan tersebut. Karena perlu pemahaman yang mendalam tentang tupoksi kami agar tidak keliru,” ujarnya.

Menurut Ketua Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Provinsi Riau, Delisis dalam sambutannya menyatakan pihaknya siap memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dari Forum Komite di tingkat Kabupaten, termasuk Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil.

“Forum yang baru dikukuhkan ini dapat bekerjasama dengan para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam menjalankan tugas. Jadikan forum komite sebagai wadah komunikasi dan berbagi informasi tentang sekolah,” pesan Delisis.

Guna menyikapi tindakan pungutan liar yang identik terjadi di sekolah – sekolah. Delisis mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Satuan Tugas Saber Pungli bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti dalam wujud penandatanganan nota kesepahaman kedepannya.

“Kehadiran Forum Komite, salah satunya bertugas untuk mencarikan solusi atas pungutan – pungutan liar yang terjadi serta meluruskan apa yang dipersepsikan dengan pungutan liar,” ujar Delisis.

Definisi pungutan liar di sekolah – sekolah sendiri, dijelaskan Delisis yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan terkadang dipersepsikan keliru oleh sebagian kalangan, khususnya pihak wali murid.

“Di PP itu, ada klausul yang berbunyi, ‘pembiayaan peningkatan suatu sekolah itu adalah tanggung jawab bersama’. Klausul itu yang perlu diperjelas oleh Forum Komite kepada pihak – pihak yang berkaitan di sekolah agar tidak keliru sehingga menimbulkan kekisruhan,” tandas Delisis.

Pada kegiatan pengukuhan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil dengan organisasi Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Advokasi Masyarakat Untuk Nusantara (Arun) sebagai pendamping komite./Diskominfops_inhil/Adv/Am