ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memberikan klarifikasi resmi terkait pemasangan plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di salah satu area yang berdekatan dengan operasional PT Riau Sakti United Plantations (RSUP), Senin (28/7/2025).

Menurut pihak Kejari Inhil, pemasangan plang tersebut merupakan langkah prosedural awal.

Kajari Inhil, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Erik Rusnandar, SH menjelaskan bahwa pemasangan plang tersebut merupakan implementasi dari perintah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perintah ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menandai lokasi-lokasi yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan berdasarkan data peta yang diterima dari Kementerian Kehutanan.

“Untuk pelaporan terkait pemasangan plang, kami di Kejari Inhil telah menerima perintah dari Kejaksaan Agung yang kemudian diimplementasikan oleh Satgas PKH Kejaksaan Negeri Tembilahan. Penentuan lokasi didasarkan pada peta yang mengidentifikasi suatu area sebagai kawasan hutan,” ujar Erik Rusnandar.

Lebih lanjut, Erik menekankan bahwa fungsi dan kekuatan hukum dari plang yang telah dipasang tersebut belum bersifat mengikat secara permanen. Menurutnya, plang itu berfungsi sebagai penanda sementara seraya menunggu proses verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh tim gabungan.

“Pemasangan plang ini masih bersifat sementara dan statusnya belum final. Akan ada tim gabungan yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain yang akan turun untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan,” jelasnya.

Proses verifikasi inilah yang akan menjadi penentu utama. Apabila dalam proses tersebut PT RSUP dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan atas area yang dimaksud, maka lokasi plang tersebut sangat memungkinkan untuk dievaluasi kembali atau bahkan dipindahkan.

“Secara hukum, area yang ditandai belum dapat dipastikan. Radius dan batasan pastinya masih menunggu hasil verifikasi dari tim gabungan di lapangan. Jika pihak perusahaan memiliki bukti perizinan yang lengkap di kawasan tersebut, lokasi plang bisa saja berubah atau beralih dari titik pemasangan semula,” tambah Erik.

Menanggapi pertanyaan mengenai kronologi di lapangan, Erik Rusnandar mengungkapkan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar dan kondusif. Pihak Satgas PKH dalam menjalankan tugasnya tidak menemui kendala berarti, baik dari segi akses, transportasi, maupun waktu.

Secara khusus, ia mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh pihak manajemen PT RSUP. Menurutnya, pihak perusahaan telah mengetahui rencana pemasangan plang tersebut dan menyambut baik kedatangan tim Satgas PKH serta aparat keamanan yang mendampingi.

“Pemasangan plang diketahui oleh pihak PT RSUP. Mereka bersikap welcome dan bahkan turut membantu tim dalam menunjukkan beberapa titik lokasi pemasangan. Tidak ada kendala yang dihadapi Satgas PKH di lapangan, semua berjalan sesuai SOP,” tuturnya.

Sikap kooperatif ini berlanjut dengan langkah formal dari Kejaksaan.

“Setelah pemasangan plang selesai, pihak perusahaan secara resmi kami berikan undangan untuk menghadiri proses verifikasi yang telah dijadwalkan di kantor Kejaksaan Tinggi Riau oleh tim PKH,” tambahnya Erik.

Terakhir Erik mengatakan bahwa plang sifatnya sementara, dan PT RSUP masih melakukan kegiatan operasioanal seperti biasa. Tidak ada larangan bagi Perusahaan untuk melakukan kegiatan di Pulau Burung, yang akan menghambat aktivitas produktif. Baik kegiatan kantor maupun perkebunan, serta rutinitas lainnya.

(rls/arb)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 PERUMDA BPR Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu meluncurkan program unggulan Kredit Usaha Rakyat Daerah – Awal Semangat Aksi (KURDA ASA) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaku UMKM di wilayah tersebut. Selasa (29/7/2025) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu.

Peluncuran program ini dilakukan langsung oleh Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, yang menyebut bahwa KURDA ASA adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan akses permodalan yang mudah, cepat, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

“Hari ini adalah hari yang istimewa, karena di usia ke-18 tahun, BPR Rokan Hulu terus tumbuh dan bertransformasi menjadi sahabat keuangan rakyat. KURDA ASA ini bukan sekadar program pembiayaan, ini adalah awal semangat aksi bagi para pelaku UMKM,” ujar Bupati Anton.

Nama “ASA” sendiri, menurut Anton, diambil dari semboyan kampanye pasangan Anton – Syafaruddin Poti, yang berarti harapan. Program ini sejalan dengan misi Pemerintah Daerah, khususnya misi kedua, yaitu pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pariwisata, serta penurunan angka kemiskinan.

Melalui KURDA ASA, pelaku UMKM bisa mendapatkan pembiayaan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta, dengan bunga 0% karena disubsidi oleh Pemkab Rokan Hulu sebesar Rp200 juta. Dana pokok pinjaman sebesar Rp2 miliar berasal dari dana BPR Rokan Hulu, yang diperkirakan dapat menjangkau sekitar 400 pelaku UMKM.

“Saya percaya KURDA ASA adalah bentuk komitmen kita bersama untuk menghadirkan kemudahan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat,” tambah Anton.

Direktur Utama BPR Rokan Hulu, Anggi Firmansyah, menambahkan bahwa program KURDA ASA adalah pinjaman lunak tanpa bunga dengan tenor 12 bulan, tanpa potongan apapun.

“Kurda ini fokus kepada UMKM di seluruh kecamatan yang ada di Rokan Hulu. Tapi karena ini langkah awal, fokus kami di Pematang Baih, Taman Kota, dan Puja Sera. Syaratnya cukup ringan, usaha minimal berjalan 6 bulan dan KTP asli Rokan Hulu,” ujar Anggi.

Pinjaman ini juga bersifat fleksibel karena dapat dicicil mingguan agar tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Jumlah pinjaman akan disesuaikan dengan skala usaha masing-masing.

“Kalau usaha kecil seperti jual gorengan, ya tentu tidak sampai 5 juta. Jadi nanti kita analisa, maksimal 5 juta, tapi disesuaikan. Dan yang menarik, peminjam KURDA ASA juga akan kami ikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Langkah ini diambil untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha jika terjadi risiko seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia.

Acara launching ini juga dihadiri oleh Kepala OJK Riau Triyoga Laksito, Anggota DPRD Safran, Pengawas BPR Emrizal Tambusai, sejumlah kepala OPD, serta seluruh karyawan BPR Rokan Hulu.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Anton menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-18 kepada PERUMDA BPR Rokan Hulu.

“Teruslah tumbuh, terus memberi kepercayaan, dan terus hadir membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Rokan Hulu,” tutupnya. 

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Wakil Bupati (Wabub) Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH. MM didampingi kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul Erpan Dedi sanjaya, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Rohul Gorneng S.Sos M.Si lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Satuan Polisi Pangong Praja (Satpol PP) Rohul, selasa (29/7/2025).

Dalam kunjungan dadakan yang dilakukan wabub tersebut adalah untuk memastikan kedisiplinan pegawai serta profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat guna mewujudkan salah satu dari visi dan misi pemerintah kabupaten Rokan Hulu.

Wabub Syafaruddin poti mengajak kepada semua pegawai untuk melayani masyarakat dengan baik. Tentu untuk penerapannya, semua diawali dari tubuh Satpol – PP terlebih dahulu. disiplin ditubuh pegawai harus menjadi prioritas utama, terutama disiplin waktu di tempat kerja, dan tidak meninggalkan kantor di jam kerja tanpa keterangan dari pimpinan masing-masing.

Terkait adanya pegawai yang kurang disiplin, wabub tegaskan akan memberikan teguran. ” Kita akan berikan peringatan jika memang ada yang tidak disiplin, apalagi disiplin kehadiran. Kita akan cek datanya. Kalau ada, kita berikan teguran demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat”. Tegas wabub.

Wabub juga menyoroti tentang operasi razia  Penyakit Masyarakat (Pekat) yang tengah gencar dilakukan Satpol PP Rohul dalam beberapa pekan ini. Beliau memberikan apresiasi kepada Satpol PP atas kinerjanya dalam dalam menjalankan tugas.

“Saya apresiasi atas kerja satpol PP yang tengah gencar melakukan Razia pemberantasan Pekat. Jika perlu, lebih ditingkatkan lagi. Kita berharap langkah ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertip, dan bermoral”. Ungkap wabub

Selain itu, dalam kunjungan tersebut,  Wabub juga sempat meninjau kelayakan bangunan kantor Satpol PP. Beberapa temuan diantaranya plafon rusak, ruang kerja yang retak (hampir roboh) sehingga butuh perbaikan untuk menjamin keselamatan pegawai dan kenyamanan masyarakat yang datang.

Gorneng selaku Kasatpol PP menyampaikan kendala dalam pengajuan perbaikan bangunan tersebut. Ia menyampaikan bahwa status aset bangunan tersebut adalah milik provinsi.

Menanggapi itu, Wabub menyampaikan akan menginstruksikan pihaknya untuk berkoordinasi dengan pihak provinsi guna mencari solusi dalam perbaikannya. 

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos, MM didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polkam Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, SE,M.Hum dan Deputi bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, S.IP, M.Si melakukan peninjauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

Kedatangan Kepala BNPB menggunakan Helikopter di sambut langsung oleh Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM bersama Kapolres AKBP Emil Eka Putra, SIK, SH, MH, Dandim 0313/KPR Letkol Inf Setiawan Hadi Nugroho, SH, MIP, Sekretaris Daerah Muhammad Zaki, S.STP, M.Si, Kalaksa BPBD Rohul, Kadis Perhubungan Minarli dan Kepala Satpol PP dan Damkar Gorneng di Halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Kamis (24/06/2025)

Dari Kantor Bupati, Kepala BNPB beserta Rombongan melanjutkan peninjauan ke lokasi Karhutla yang ada di Cipogas desa Sialang jaya kecamatan Rambah. 

Kepala BNPB Suharyanto saat di lokasi mengatakan dirinya bersama Pemerintah Daerah dan Forkompinda telah melaksanakan Rapat koordinasi kecil penanganan Karhutla di Rokan Hulu khususnya di Cipogas, dirinya mengatakan pemadaman apilakuka mengunakan satgas darat akan sulit di lakukan karena akses dan medan ke titik api sulit dijangkau apalagi jika membawa peralatan pemadam dan tidak ada sumber air.

“Bisa kita lihat di belakang sana terlihat api yang menjadi sumber asap, ini bukan akibat manusia karena letak nya susah dijangkau, kalau dipadamkan pakai satgas darat sulit karena tidak ada sumber air dan sulit membawa peralatan pemadam ke atas” ujarnya

Suharyanto melanjutkan Seharusnya kondisi seperti ini  yang paling pertama dilakukan adalah mengupayakan disiram lewat langit melalui hujan, dimana saat ini BNPB sudah mempunyai tekhnologi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan, dan dalam beberapa hari kedepan dirinya akan memerintahkan posko di Riau untuk mendatangkan hujan di Rokan Hulu.

“Kondisi saat ini hanya bisa lebih efektif di lakukan pemadaman dari udara, lewat langit melalui hujan, beberapa hari terakhir di Riau sudah turun hujan namun mungkin belum terpusat di Rokan Hulu, dan saya sudah memerintahkan posko kita untuk menurunkan hujan di Rokan hulu melalui tekhnologi terbaru modifikasi cuaca, karena berdasarkan informasi dari Bupati dan masyarakat lebih kurang selama 2 bulan Terakhir hujan belum turun” ungkapnya. 

Cara kedua yang bisa dilakukan yakni melakukan pemadaman di titik api menggunakan water Boombing menggunakan Helikopter, saat ini masih satu heli yang beroperasi dan itu kurang efektif seharusnya menggunakan 2 atau 3 Helikopter, diri nya menyebutkan BNPB telah mendatangkan 5 hingga 6 Helikopter water Boombing di Riau dan dalam beberapa hari kedepan sudah bisa dioperasikan di Rokan Hulu.

“Cara kedua memadamkan api dengan Water Boombing namun satu baru operasi, itu kurang jadi siang ini dipastikan ada dua, paling tidak kami mendatangkan 5 sampai 6 di Riau,  mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari sudah lengkap” jelasnya. 

Kepala BNPB menerangkan kondisi kabut asap di Riau sudah lebih baik dan tidak sepekat seperti beberapa hari yang lalu, ini menunjukkan  upaya seluruh Kementerian, lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat, mulai dari  pencegahan pemadaman penegakan hukum sudah ada hasilnya walaupun belum tuntas masih harus terus dipelihara dan  ditingkatkan.

 “Yang perlu saya sampaikan dalam perkembangan, Alhamdulillah kalau tadi lihat dari perjalanan dari pekanbaru dulu dengan perjalanan saya dua hari yang lalu berbeda jauh memang masih banyak asap tapi tidak sepekat dua hari yang lalu artinya upaya seluruh Kementerian lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat ya dari mulai pencegahan pemadaman penegakan hukum sudah ada hasilnya walaupun belum tuntas masih harus terus dipelihara dan ditingkatkan” pungkasnya mengakhiri.

( Kri )

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Warga Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu protes dan kecewa terhadap PT. Merangkai Artha Nusantara (MAN) karna menggunakan tanahnya sebagai akses jalan lalu lintas mobil pengangkut sawit tanpa berkoordinasi kepadanya selaku pemilik tanah. 

Ratima sihombing didampingi suami Kamis (24/7/2025) dihadapan awak media menyampaikan bahwa tanah yang menjadi akses jalan didepan rumahnya adalah tanah beliau, dia juga menyampaikan bahwa tanah tersebut memiliki surat-surat yang lengkap.

“iya ini tanah saya, dan suratnya ada” ungkap ratima

Ratima juga sempat mengulas tentang sejarah jalan ditempat itu. Ia menyampaikan bahwa jalan ditempat itu  dulunya kecil cuma hanya sepeda motor yang bisa lewat. sejak ada pabrik ini, maka jalan dibangun. Sawit diminta ditebang, parit disuruh digali, namun tidak ada ganti rugi. Hanya janji-janji.

Ratima mengaku sampai saat ini perusahaan belum pernah memberikan kontribusi kepada beliau. Pernah ada upaya mempertanyakan penyelesaian jalan tersebut kepada pihak perusahaan, namun belum ada solusi. Perusahaan berkilah bahwa mereka hanya pekerja, dan perusahaan yang mereka kelola sekarang mereka beli dari pihak pertama. Sebutnya

Ia berharap pihak perusahaan dapat mengganti rugi tanahnya. Jika pihak perusahaan tidak merespon, beliau bertekat ingin menutup jalan tersebut. “Jika mereka tidak respon, maka jalan saya ini akan saya tutup. Karna kiri kanan ini kan tanah saya, saya berharap mereka mengganti rugi tanah saya. sudah sekian lama mereka memakai tanah saya, mereka mencari uang melewati tanah saya, tapi saya tidak diperdulikan sebagai pemilik tanah”. ungkap ratima

Mirisnya lagi, kondisi jalan sangat berdebu kami disini hanya makan debu hasil dari lalu lalang mobil menuju perusahaan, mereka tidak memperhatikan jalan, bahkan untuk menyiram jalan saja, ribut dulu baru disiram. Sebut ratima kecewa.

Ditempat terpisah, terkait adanya demonstrasi pada senin (21/7/2025) di simpang PT MAN terkait dukungan warga terhadap pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah desa yang sempat bentrok menuai banyak tanda tanya. 

Untung selaku ketua Rukun Tetangga (RT) 025 di lingkungan itu menyampaikan bahwa pihaknya serta masyarakat di daerah yang beliau pimpin, mayoritas setuju dengan pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilaksanakan oleh desa bangun jaya tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa ini kerinduan masyarakat, karna selama ini, polusi udara di daerah tersebut terbilang cukup parah. Maka dengan dilaksanakannya semenisasi jalan, ia yakin itu memberikan solusi.

Ditempat lain lamidi selaku ketua RT 026 juga menyampaikan dukungan terhadap program tersebut. Ia juga menyatakan bahwa mayoritas masyarakatnya ditempatnya mendukung program  tersebut.

“Mana ada program bagus kita tolak, ini kan dana desa, bagus lah dibangunkan untuk masyarakat desa” ungkap lamidi

( Kri )

Polres Inhil Dukung Seruan Kapolda Riau, Koordinasi Dengan Diskominfopers Untuk Sebarluaskan Himbauan Karhutla

TEMBILAHAN – Polres Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan dukungan penuh terhadap seruan tegas Kapolda Riau terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau.

Dukungan ini disampaikan oleh Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, S.I.K., M.H. melalui Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Inhil, saat melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil, Rabu (23/7/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kasat Intelkam menyampaikan bahwa sinergi antara aparat kepolisian dan instansi komunikasi pemerintah sangat penting untuk menyampaikan pesan pencegahan karhutla kepada masyarakat secara lebih luas dan masif.

“Kami dari Polres Inhil sangat mendukung arahan Kapolda Riau. Pencegahan karhutla harus dilakukan bersama. Kami mengajak semua pihak, terutama media dan kanal komunikasi pemerintah daerah, untuk aktif menyuarakan larangan pembakaran hutan dan lahan,” ujar Kasat Intelkam Polres Inhil.

Ia menegaskan, tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku pembakaran, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya merugikan secara hukum, tapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan. Tidak ada toleransi bagi pelaku. Kami awasi, kami tindak,” tegasnya.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Kominfopers Inhil, Dr. Trio Beni Putra, yang menyatakan komitmen pihaknya dalam membantu menyebarluaskan himbauan karhutla melalui berbagai media yang dimiliki.

“Kami siap menyebarluaskan informasi ini melalui media sosial, siaran radio, televisi daerah, hingga media luar ruang. Ini adalah bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga bumi Indragiri Hilir dari ancaman karhutla,” jelas Dr. Trio Beni Putra.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun.

“Kesadaran kolektif adalah kunci. Karhutla bukan sekadar masalah aparat, tapi masalah kita semua,” pungkasnya.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pesan pencegahan karhutla dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat desa, guna mencegah terjadinya kebakaran sejak dini.