JAKARTA (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Darussalam menghadiri pembukaan Rakonis Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Ke-101 tahun 2018 di Hotel Ciputra Petamburan Jakarta Barat, Selasa (13/3/2018).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Prof Dr Muhajir Effendy, M.A.P turut dihadiri juga oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jendral Mulyono, Bupati Se-Indonesia.

Pembukaan Rakornis TMMD Ke-101 ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Mentri Pendidikan didampingi KSAD dengan mengangkat Tema TNI Manunggal Rakyat membangun karakter dan kemandirian bangsa.

Sedangkan Asisten I sendiri, ia dampingi Ketua DPRD Dani M Nursalam, DANDIM 0314 Inhil Letnal Kolonel (Letkol) Inf Andrian Sirega, Sekretaris Dinas Pendidikan Arfan Asazi, Dinas Pemerintah Masyarakat Desa yang diwakili Kabid Pembangunan dan Kawasan Pedesaan Yulida Purba.

Asisten 1 mengatakan, bawah TTMD Ke-101 ini dalam rangka membangun pendidikan karakter bangsa. Karena, pendidikan karakter bangsa harus di mulai dari awal sebagaimana yang disampaikan Mendikbud RI mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kekerasan yang di lakukan siswa terhadap guru.

Beliau menambahkan bahwa sinergitas dengan TMMD ini di harapkan peran TNI dalam memberikan Pendidikan karakter bangsa ini./mirwan/adv

Detikriau.org – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah dalam lima tahun mendatang belum berencana untuk pemekaran daerah.

Tjahjo mengakui, sudah banyak daerah yang mengusulkan pemekaran wilayah, sekurangnya ada 314 kabupaten/kota di Indonesia yang mengajukan pemekaran wilayah.

Namun, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memastikan pemerintah belum berniat membahas pemekaran daerah.

“Saya sudah berbicara kepada DPR, DPR hingga DPRD tingkat I dan II untuk lima tahun ke depan belum ada lagi daerah pemekaran,” ujar Tjahjo di Yogyakarta, Selasa 13 Maret 2018.

Menurut Tjahjo, adalah hak bagi setiap daerah untuk memekarkan daerahnya dengan tujuan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan. Tetapi, fokus pemerintah pusat saat ini adalah membangun infrastruktur yang tujuannya tak jauh berbeda dengan pemekaran daerah.

“Ya, kita dahulukan pembangunan infrastruktur lebih dahulu,” ujarnya.

Alasan lain penundaan pemekaran daerah, lanjut Tjahjo, ialah terkait masalah anggaran. Dia mengatakan, untuk membiayai satu kabupaten atau kota dibutuhkan anggaran tak kurang Rp100 miliar per tahunnya. Tak heran jika ada suatu daerah pemekaran, seperti di NTT, di mana hanya ada satu Kepala Kejaksaan Negeri dan sopir.

“Mosok Komandan Kodim merangkap kepala daerah,” ujarnya.
 
Tjahjo juga mengatakan, pemekaran suatu daerah juga berdampak pada investasi yang tidak fokus. Seperti di Bali, dengan pendapatan perhari Rp1,2 triliun, jika ingin ada pemekaran, investasi menjadi tidak fokus. “Ibaratnya mengejar kepala tikus daripada ekor gajah,” ucapnya.

sumber: viva.co.id

Tembilahan, detikriau.org – Kenalkan sejak dini tentang tugas – tugas Satuan Lalulintas, puluhan murid TK Al Munawarah Jalan Batang Tuaka Lr Rindang Permata Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan sambangi Polres Indragiri Hilir. Kedatangan murid TK didampingi sejumlah Majelis Guru dan Orang Tua Murid ini disambut langsung oleh Kapolres Inhil AKBP. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H. selasa (13/3)

“Kedatangan Murid TK ini adalah dalam rangka Program Polisi Sahabat Anak (Polsanak), sebagai satu program unggulan Sat Lantas Polres Indragiri Hilir yang  ditujukan untuk pengenalan sejak dini tentang tugas – tugas Sat Lantas Polres Indragiri Hilir,” ujar Kapolres yang saat itu juga didampingi PJU Polres Inhil serta Kepala TK Al Munawarrah Sri Kurniati, S.Pd.I

Dalam kesempatan tersebut, Personel Dikmas Sat Lantas memperagakan tata cara pemasangan helm yang baik dan benar termasuk pengenalan rambu – rambu lalu lintas kepada murid – murid TK Al Munawarah. Selain itu, kepada mereka juga diperkenalkan ruangan – ruangan dan tugas pokok Sat Fung yang ada di Polres Indragiri Hilir.

Kapolres mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kunjungan murid – murid TK di Markas polisi yang dipimpinnya.

“Ini juga sebagai bentuk pembelajaran, bahwa Polisi bukan untuk ditakuti tapi sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.” Sampaikan Kapolres.

“Siapa pun boleh datang kesini, baik untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, ataupun untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Polisi akan selalu melayani, tanpa membedakan siapapun orangnya”, tutup Kapolres./ Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengharapkan pembentukan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Inhil mampu jembatani makmurkan Nelayan.

“Kami sangat berharap dengan hadirnya HNSI mampu Jembatani nelayan yang ada di Inhil untuk mensinergiskan program-program pemerintah mulai dari Pusat, provinsi hingga ke Inhil yang berimbas kepada kemakmuran dan Kesejahteraan para nelayan dan pelaku usahanya,” tutur Sekda, kemarin.

Dipaparkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Inhil, bahwa terdapat 29 ribu nelayan yang ada di Inhil, maka menurutnya ini perlu diperhatikan dan perlu ada wadah seperti HNSI sehingga bisa menjadi penyambung lidah memberikan informasi tentang program yang di buat pemerintah untuk para nelayan.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu pihak HNSI menerima mandat tersebut dari pengurus Provinsi Riau dan akan melakukan Musyawarah Daerah (Musda) di Tembilahan pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2018 mendatang.

Sementara untuk pegelaran Musda nanti akan hadir pengurus HNSI dari Propinsi Riau, namun masih diupayakan ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Koperasi HNSI juga bisa hadir.

“Jadi HNSI ini sudah di dukung oleh koperasi, jika memang diperlukan nanti maka koperasi tersebut bisa juga kita buat kantor cabang di Inhil” pungkasnya./mirwan/adv

JAKARTA — Sebanyak 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra di seluruh Indonesia menyatakan siap menjadi garda terdepan untuk memenangkan Prabowo Subianto, bila ketua umumnya itu mau kembali maju sebagai Capres pada Pemilu 2019. 34 DPD juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra segera mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres. “Tadi sudah dilaksanakan pertemuan antara DPD-DPD Gerindra se-Indonesia. Para ketua DPD ini siap menjadi garda terdepan memenangkan Prabowo,” kata Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade di Jakarta, Senin (12/3) malam.

Andre yang hadir dalam pertemuan itu menyebutkan, DPD-DPD sepakat untuk mendesak DPP Gerindra agar segera mendeklarasikan pencapresan Prabowo Subianto. Ia mengatakan seluruh kader Gerindra meyakini bila Prabowo siap mengemban amanah menjadi presiden RI manakala terpilih.

“Makanya, kami mendeklarasikan beliau (Prabowo),” tegasnya.

Sebanyak 34 ketua DPD Partai Gerindra berkumpul di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin malam. Mereka berkumpul di hotel DoubleTree by Hilton Cikini, difasilitasi ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik.

Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti deklarasi dukungan 34 DPD kepada pencalonan Prabowo Subianto. Diharapkan pertemuan ini bisa memberi desakan kepada DPP Gerindra untuk segera mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden yang diusung partai. Selain itu, pertemuan juga dimaksudkan untuk mengatur strategi dalam memenangkan Prabowo.

“Pertama mendorong Pak Prabowo segera dideklarasikan. Kedua mengatur strategi pemenangan,” ujar Andre.

Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dukungan dari 34 DPD terhadap Prabowo untuk menjadi Capres, menandakan bahwa dinamika kader di Gerindra benar-benar hidup. Muzani mengatakan, dukungan tersebut bukan inisiasi dari DPP.

Menurutnya, deklarasi tersebut menunjukan penyampaian aspirasi agar Prabowo bersedia maju kembali di Pilpres 2019. Sebab hingga saat ini, Prabowo juga belum pernah menyatakan bersedia untuk kembali maju mencalonkan diri. Namun karena sudah banyak pihak yang menginginkan majunya Prabowo, ia menilai dapat menjadi pertimbangan.

“Tentu kami akan sampaikan kepada beliau dan tentu akan kita jawab pernyataan itu, apakah dalam suatu forum nasional namanya rakornas tapi Insya Allah semuanya akan terjawab pada saat Pak Prabowo menyatakan kesediannya,” ujar Muzani.

sumber: republika

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rengat, Iksarudin didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tembilahan Tengku Edy Mangkubuana kunjungi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indragiri Hilir (Inhil), Senin (12/3/2018).

Kunjungan silaturahmi tersebut merupakan salah upaya untuk lebih memperkuat sosialisasi terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Inhil.

“Kadin sebagai salah satu wadah para pengusaha yang terkait langsung dengan ketenagakerjaan menjadi lembaga yang sangat perlu di gandeng BPJS Ketenagakerjaan dalam usaha menjalankan misi membantu masyarakat, khususnya para pekerja,” ungkap Iksarudin dalam perbincangan santai bersama beberapa pengurus Kadin Inhil.

Katanya lagi, perjalanan dan kiprah BPJS Ketenagakerjaan sejauh ini memang belum sepenuhnya dipahami masyarakat luas, sehingga perlu kolaborasi dari lembaga lain dalam mensosialisasikan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat.

Atas dasar itu, Ketua Kadin Inhil, Edy Indra Kesuma menyambut baik rencana kerjasama dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melibatkan Kadin dalam memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat terhadap pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebagai pengusaha, kita harus mengakui bahwa kiprah dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja memang belum tersosialisasi dengan baik dan utuh, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mau terlibat,” ujar Edy Indra Kesuma.

Untuk itu, jelas Edy Indra Kesuma yang didampingi empat orang pengurus, BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan perubahan pola pikir sosialisasi dalam upaya merubah anggapan masyarakat luas terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita harus merubah pola pikir serta melibatkan banyak stakeholder guna memberikan kesan positif bahwa BPJS Ketenagakerjaan tersebut bukanlah sesuatu yang membebani, melainkan sebuah langkah untuk menjamin amannya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya,” papar Edy.

Paparan tersebut juga dikuatkan Zainal Arifin, salah seorang pengurus yang konsen pada bidang ekonomi dan pendidikan. Jelasnya, akibat tidak sampai dan tidak utuhnya sosialisasi, banyak masyarakat yang apriori terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

“Padahal BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan bagi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya, baik jaminan untuk kecelakaan kerja, asuransi kematian. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi tabungan pensiun bagi para pekerja. Ke depan mungkin mahasiswa juga bisa menjadi salah satu elemen yang ikut mensosialisasikan, itu semua tergantung pada kesiapan BPJS Ketenagakerjaan,” tukasnya./mirwan