“Tidak Berlaku untuk Penyebar Ujaran Kebencian dan Fitnah”

Detikriau.org – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berjanji tidak akan ada masyarakat termasuk wartawan yang menjadi korban atas berlakunya Undang-undang  Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

“UU MD3 sudah berlaku efektif, tapi saya selaku pimpinan DPR menjamin tidak akan ada warga yang diproses hukum karena mengkritik DPR,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.

Bambang juga menjamin dengan berlakunya UU MD3 tidak memberikan efek negatif terhadap masyarakat. “Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa UU MD3 akan mematikan kritik masyarakat terhadap DPR,” ujar dia.

Dengan berlakunya UU MD3 tersebut dia berharap tak ada lagi pihak yang  memprovokasi dan mengadu domba sesama anak bangsa atau antara parlemen dan rakyatnya.

“DPR menjadi hebat karena diawasi oleh rakyat. Kritik justru sangat diharapkan karena itulah vitamin bagi DPR. Yang tidak boleh adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. Kita tentu tidak ingin bangsa ini asyik bergumul saling membenci dan memfitnah satu sama lain,” ucap dia.

Perihal sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU MD3, diapresiasi oleh Bambang.

Ia menekankan, sekalipun Presiden Jokowi akhirnya tidak menandatangani UU MD3, namun UU MD3 tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945.

“Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 menyebutkan jika RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan,” kata dia.

Ia mempersilakan masyarakat yang tidak setuju dengan berlakunya UU MD3 melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang bagi siapapun untuk melakukan gugatan karena tidak setuju atas aturan hukum yang sudah ditetapkan.

“Judicial review adalah langkah yang sangat konstitusional. Daripada melakukan demonstrasi maupun menyebarkan fitnah, lebih baik yang tidak setuju bisa melakukan judicial review ke MK. Apapun nantinya putusan MK, DPR siap melaksanakannya. DPR adalah petugas rakyat. Kita taat hukum dan taat azas,” kata Bambang./red

berita ini sudah diterbitkan viva.co.id dengan judul; Ketua DPR Jamin Tak Akan Polisikan Pengkritik Anggota Dewan

Kateman, detikriau.org – Sup (40) warga Desa Singai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibekuk pihak kepolisian Polsek Kateman di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tagaraja Kecamatan  Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kamis (15/3) sekira pukul 05.00 Wib.

Dari tangan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini disita 12 paket sedang dan 6 paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang disimpan dalam kantong celana dan dalam tas ransel. Turut disita 1 timbangan digital merk Heles, 1 Unit HP, 1 set bong dan kaca pembakar, serta uang tunai Rp. 550 ribu.

Hasil penimbangan sementara menggunakan timbangan digital milik terduga pelaku, ditemukan berat kotor paket yang diduga sabu, seberat lebih kurang 66.79 gram yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kateman AKP. Ali Zahari, menerangkan bahwa penangkapan pelaku yang diduga menjadi pengedar narkotika antar pulau itu bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat yang menyebutkan bahwa Sup sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Disebutkan juga, pria itu selalu menginap di sebuah bengkel pinggir laut di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tagaraja, saat berada di Sungai Guntung.

Mendapat informasi, Kapolsek memerintahkan Unit Opsnal Polsek Kateman yang dipimpin Panit I Reskrim IPDA Hendra Gunawan, untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan juga dibantu oleh Personel Koramil 06/Kateman.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Sup memang sedang berada di tempat dimaksud. Unit Opsnal kemudian mengamankan terduga pelaku saat sedang berada di dalam kamar. Disaksikan Ketua RT dan warga setempat, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas.

“Saat ini, Sup dan barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Kateman untuk proses penyidikan lebih lanjut.” Sampaikan AKP Ali Zahari./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat, Tembilahan, Kamis (15/3/2018) pagi.

Forum ini dihadiri oleh Penjabat sementara (Pjs) Bupati  Kabupaten Inhil, Rudyanto dan sejumlah unsur terkait diantaranya Bappeda, Perangkat Daerah, Kecamatan, Akademisi, Organisasi Wanita dan Masyarakat.

“Forum ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menerima masukan dari masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar seluruh elemen masyarakat Inhil tahu apa yang menjadi perencanaan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Pjs Bupati usai mengikuti forum di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil.

Lebih jelas, dikatakan Pjs Bupati, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan wujud transparansi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Inhil kepada masyarakat ihwal pelaksanaan dan perencanaan kegiatan keprograman di tahun 2019 mendatang.

“Forum ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme forum dilakukan secara interaktif, yang mana pihak Pemerintah Daerah memaparkan program dan komponen masyarakat merespons dan melontarkan pertanyaan,” urai Pjs Bupati.

Dalam forum konsultasi publik yang digelar, dilakukan juga penandatanganan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah Kabupaten Inhil tahun 2018. “Jadi, beberapa hari sebelumnya forum Perangkat Daerah imi sudah berjalan dan sudah selesai maka hari ini juga disepakati,” ungkap Pjs Bupati.

Terakhir, Pjs Bupati berpesan, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat merencanakan kegiatan keprograman dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Yang terpenting lagi adalah program.yang dirumuskan dan direalisasikan dapat memberikan manfaat seluas – luasnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Inhil. Itu yang terpenting untuk diperhatikan bagi kami,” tandas Pjs Bupati./ diskominfops_inhil/adv

Tembilahan, detikriau.org – Stasiun Radio Gemilang FM menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) di Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfopersantik) Kabupaten Inhil, Tembilahan, Kamis (15/3/2018).

Kedatangan Diskominfo Kabupaten Kuansing ini diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi, Mulyadi Harun, Kasi Hubungan Media, Raiyan Safa’at, serta Kasi Layanan Informasi, Antoni Suryadinata dan disambut langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Diskominfopersantik Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra yang didampingi oleh Kepala Stasiun Radio Gemilang FM, Ratna Dewi.

Kunjungan Diskominfo Kabupaten Kuansing ke Stasiun Radio besutan Diskominfops Kabupaten Inhil ini bertujuan untuk berkoordinasi serta memperoleh informasi mengenai legal standing dan tata kelola radio Gemilang FM yang dianggap cukup mumpuni.

“Saat ini, pengoperasian radio Kuansing yang berdiri sejak medio tahun 2000 – an agak terhambat dikarenakan persoalan legal standing yang belum ada. Kami dengar, Inhil (legal standing, red) radionya sudah oke. Maka itu, kami merasa perlu dan bertanggung jawab atas legalitas radio di Kuansing,” ujar Kepala Bidang Komunikasi Kabupaten Kuansing, Mulyadi Harun disela kunjungan.

Mulyadi Harun mengaku senang dan bangga atas sambutan Diskominfopersantik Kabupaten Inhil. Sebab, dalam kunjungan ini, pihak Diskominfo Kabupaten Kuansing bisa memperoleh informasi dan materi yang memadai guna memperjelas legal standing radio Kuansing.

“Pasca kedatangan kami kesini, kami akan berupaya memacu legalitas radio Kuansing  bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan melalui jalur legislatif,” kata Mulyadi Harun.

Setelah ini, Mulyadi Harun mengaku akan mencoba berkoordinasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah serta merumuskan naskah akademik sebagai dasar peraturan daerah tentang radio Kuansing bersama pihak Perguruan Tinggi.

Pada kunjungan ini, pihak Diskominfo Kabupaten kuansing juga mendapat materi tentang persoalan kerjasama media dari Kepala Bidang P4SDKI Diskominfopersantik Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra serta melakukan peninjauan mekanisme operasional Radio Gemilang FM./*/Ikhwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Inhil H Syar’i menghadiri Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Mesjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) Tembilahan. 

Kegiatan ini ditaja oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Inhil bekerjasama dengan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Inhil, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inhil, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Inhil, dan Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) Inhil, Kamis (15/3/2018).

Pada kesempatan tersebut turut hadir Al Habib Hamid Naufal bin Alwi Al Kaff selaku penceramah, Istri Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Inhil Zuhenni Sri Dewiani Rudyanto, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat NU Inhil Hj Zulaikhah Wardan S.Sos ME, para undangan, dan masyarakat setempat. 

Peringatan Isra Miraj kali ini mengangkat tema Dengan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1439 H/ 2018 M Mantapkan Iman dan Bentangkan Tali Silaturahmi Antar Organisasi Wanita Kabupaten Inhil.

Sesuai dengan tema acara, tujuan dilaksanakannya peringatan ini ialah untuk mempererat silaturahmi antar organisasi wanita Inhil. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Pelaksana, dr H Raihana Ara.

“Acara ini dapat terselenggara atas hasil kerjasama organisasi perempuan di Inhil. Kami saling bahu membahu untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya sangat berterimakasih kepada semua yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita mendapat limpahan rahmat dari Allah. Bila terdapat kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” urainya. 

Sementara itu, Zuhenni Sri Dewiani Rudyanto mengapresiasi kegiatan tahunan ini. Semoga katanya kegiatan religi ini dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, karena bisa memberikan banyak manfaat dan pengaruh positif.

“Tidak hanya untuk mempererat jalinan silaturrahmi dan ukhuwah islamiyah di antara kita semua, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah untuk memperkuat kecintaan kita pada agama Islam dan meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW,” ujarnya mengawali sambutan. 

Wanita yang akrab disapa Henni ini mengajak kepada organisasi wanita yang ada di Inhil agar turut menegakkan syiar Islam di daerah ini, melalui berbagai kegiatan keagamaan, yang ditujukan kepada semua kalangan termasuk generasi muda. 

“Saya juga mengharapkan agar semua organisasi wanita yang ada di Kabupaten Inhil ini tetap menjadi mitra pemerintah yang baik, serta terus memberikan peran dan sumbangsih dalam pembangunan daerah ini menuju kabupaten yang lebih maju dan sejahtera,” harap Ibu dua anak ini. 

Al Habib Hamid Naufal bin Alwi Al Kaff dalam ceramahnya mengatakan bahwa silaturahmi merupakan lambang persatuan, di mana persatuan adalah rahmat sedangkan berpecah belah adalah azab. “Oleh sebab itu kegiatan seperti ini sangat baik dilaksanakan untuk saling mengisi kekosongan, silaturahmi, bantu membantu dalam urusan taqwa,” sebutnya. 

Selain itu ia juga menjelaskan sejarah peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj adalah salah satu cara supaya kita makin dekat dengam Allah Swt. Isra miraj terjadi di akhir bulan Rajab. Ada suatu ketika di mana Nabi mengalami tahun kesedihan karena dua orang yang membantunya dalam berdakwah wafat, yaitu pamannya dan istrinya. Oleh sebab itu Allah menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Miraj,” papar Pimpinan Majelis Nuralawy Nusantara Bandung ini./mirwan

“pinjaman hingga Rp 200 Jt dengan suku bunga 7% per tahun”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Branch Manager Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Tembilahan, Samuel Viin Simorangkir melakukan pertemuan dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) guna kerjasama pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Sebagai lembaga permodalan, Bank Mandiri, khususnya KCP Tembilahan sangat berkomitmen untuk membantu pengembangan UMKM, untuk itu kita berharap Kadin Inhil dapat bekerjasama guna merealisasikan rencana tersebut,” ungkap Samuel di Tembilahan, Kamis (15/3/2018).

Salah satu bentuk program yang ditawarkan Bank Mandiri menurut Samuel adalah penyaluran kredit lunak dengan suku bunga 7 persen.

“Dengan bantuan Kadin, kita akan salurkan bantuan kredit usaha kecil dengan bunga rendah, yakni 7 persen setahun dengan total pinjaman bisa mencapai Rp 200 juta setiap usaha dalam masa kredit 3 tahun,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Inhil, Edy Indra Kesuma menyambut baik komitmen KCP Bank Mandiri tersebut. Karena sesuai dengan program utama Kadin Inhil yang fokus untuk mengembangkan UMKM di Inhil.

“Kita memang sedang mencari lembaga permodalan untuk mendukung program kerja kita untuk mengembangkan UMKM. Sehingga ide kerjasama yang ditawarkan Bank Mandiri ini ibarat gayung bersambut, untuk itu dalam waktu dekat akan kita tindaklanjuti,” ujar Edy./mirwan