Pelangiran, detikriau.org – Harimau pemangsa manusia di Pelangiran “Bonita” berhasil ditembak bius di area Kebun Tembesu PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir sekira pukul 20.00 Wib, jum’at (16/3/2018). Namun hewan buas yang dilindungi ini kembali berhasil kabur dan menghilang. Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan.

“Tim Terpadu Penanganan Konflik dan Evakuasi Harimau Sumatera, masih terus bergerak melakukan penyisiran, mencari keberadaan Bonita, pasca penembakan bius,” Sampaikan Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H melalui Kapolsek Pelangiran, IPTU M Rafi, Sabtu, (17/3/2018)

Diterangkan IPTU M Rafi,  setelah penembakan bius, harimau betina itu masih terlihat bergerak sehingga tim tidak bisa langsung mendekat. Tak disangka, dibalut kegelapan malam, Bonita berhasil menghilang dari pandangan mata.

“Kami masih berada di lapangan melakukan penyisiran.  Hingga saat, Bonita belum berhasil ditemukan.” Akhiri M Rafi./ Am

Detikriau.org – Beredar berita yang menyebutkan bahwa air minum dalam kemasan yang beredar luas dipasaran mengandung mikroplastik. Temuan ini dikabarkan terungkap dari hasil penelitian global State University of New York at Fredonia yang didukung Orb Media, organisasi media nirlaba di Amerika Serikat.

Dikutip melalui investigasi.tempo.co, dijelaskan bahwa Peneliti State University of New York at Fredonia menguji 259 botol air minum dari 11 merek yang dijual di delapan negara. Hasilnya,  93 persen air botolan yang menjadi contoh ternyata mengandung mikroplastik. Sampel juga diambil dari Indonesia karena menjadi salah satu negara dengan pangsa besar air minum dalam kemasan. Sebanyak 30 botol Aqua yang dibeli di Jakarta, Bali, dan Medan, diterbangkan ke New York pada November 2017 untuk diuji oleh tim dari University of New York at Fredonia. Tim ini dipimpin Sherri A. Mason, Victoria Welch, dan Joseph Nerako.

Hasilnya mencengangkan. Setiap botol Aqua yang menjadi sampel rata-rata mengandung 382 mikroplastik partikel per liter. Ukurannya beragam, mulai dari 6,5 mikrometer atau setara sel darah merah, hingga lebih dari 100 mikrometer atau setara dengan diameter rambut manusia.

Kandungan terbanyak dalam 1 sampel Aqua mencapai 4.713 partikel mikroplastik per liter. Adapun secara global, kandungan partikel ini paling banyak ada di air kemasan Nestle Pure Life dengan total 10.390 partikel mikroplastik per liter.

Sehubungan dengan merebaknya isu mikroplastik pada air minum dalam kemasan, BPOM RI memberikan klarifikasi. Melalui laman resminya, BPOM RI menjelaskan beberapa hal diantaranya menegaskan bahwa Belum ada studi ilmiah yang membuktikan bahaya mikroplastik bagi tubuh manusia. Dan Codex, sebagai badan standar pangan dunia di bawah FAO-WHO belum mengatur ketentuan tentang mikroplastik pada pangan / red

Baca klarifikasi BPOM selengkapnya ……

“Harimau itu memang aneh. Sepertinya dia juga mengerti apa yang kita inginkan. Buktinya, dua kali dia menggigit, saya minta dilepas, dilepas itu. Dan harimau tidak menyerang saya. Dia hanya duduk menatap saya,”

Tembilahan, detikriau.org – Harimau Bonita menyerang kerbau milik warga Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau dan duel terjadi. Warga ketakutan. Kepala Dusun (Kadus) Sarayo nekat menengahi duel itu.

“Saya keluar dari rumah pakai sarung saja. Saya yakin harimau itu kembali menyerang kerbau betina setelah kerbau jantan berhasil kami selamatkan,” kata Sarayo dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (16/3/2018).

Sarayo menceritakan, selain dia, warga berdatangan. Warga bermusyawarah bagaimana menyelamatkan kerbau betina itu. Warga sebagian takut, gara-gara upaya penyelamatan kedua ini, Bonita akan mengamuk dan menyerang warga.
“Warga takut, kalau kerbau kedua juga diselamatkan, harimau itu akan benar-benar marah. Karena sebelumnya kerbau jantan kita selamatkan,” katanya.

Sarayo akhirnya memberanikan diri. Dengan hanya mengenakan kain sarung, ia maju ke depan. Kerbau betina sedang berhadap-hadap dengan Bonita. Duel kedua kalinya pun terjadi.

“Saya nekat saja, kita sudah panik terus-menerus diganggu harimau. Saya datangi saat kerbau dan harimau lagi saling menyerang,” kata Sarayo.

Saat terjadi duel harimau versus kerbau, Sarayo mendekat dan mengambil tali yang terikat pada kerbau. Dia menarik kerbau itu untuk menghindari serangan harimau. Saat kerbau ditarik, Bonita dengan gampang menyerang kerbau dari belakang.

Bonita menggigit kaki belakang kerbau. Kerbau yang ditarik semakin berat karena Bonita tak melepaskan gigitannya. Saat itulah, Sarayo pun berhenti menarik kerbau.

“Saya berhenti, terlihat harimau tetap menggigit. Saya tetap berdiri mendekat, saya bilang sama harimau itu, ‘Sudahlah, jangan ganggu ternak kami ini. Ini milik warga, bukan milik pribadiku. Tolonglah, Datuk, lepas gigitanmu,'” pinta Sarayo kepada Bonita.

Tak lama, harimau liar itu melepaskan gigitannya. Bonita, yang awalnya dalam posisi berdiri, kemudian duduk. Bonita hanya memandangi Pak Kadus.

“Karena sudah dilepas, ya sudah, kerbau saya bawa berjalan. Tapi tiba-tiba kerbau kembali berbalik arah ke Bonita, ini karena merasa sudah terlepas dari gigitan. Kembali kerbau menyerang harimau,” kata Sarayo.

Duel kembali terjadi, namun dia tetap menarik kerbau itu. Saat kerbau kembali ditarik, lagi-lagi Bonita kembali menyerang kaki kerbau.

“Saya berhenti lagi. Saya bilang sama harimau itu, ‘Sudahlah… sudahlah… jangan ganggu ternak kami ini. Kami juga tak pernah mengganggumu.’ Harimau itu kembali melepas dan duduk lagi,” kata Sarayo.

Singkat cerita, kerbau betina ini bisa diselamatkan. Namun ada luka pada kaki belakangnya.

“Sekarang bekas gigitan harimau itu menjadi bernanah. Harimau itu memang aneh. Sepertinya dia juga mengerti apa yang kita inginkan. Buktinya, dua kali dia menggigit, saya minta dilepas, dilepas itu. Dan harimau tidak menyerang saya. Dia hanya duduk menatap saya,” tutup Sarayo.

Berita ini sudah diterbitkan detikcom dengan judul “ Nekatnya Kadus Akhiri Duel Macan Vs Kerbau: Datuk, Jangan Ganggu Kami”

Tembilahan, detikriau.org – Mengamuknya “Bonita” harimau pemangsa manusia di Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir munculkan berbagai cerita.

Kabar dari mulut kemulut yang tidak jelas sumbernya menceritakan, ikhwal mengamuknya si raja rimba berlatarbelakang perlakuan manusia yang menyebabkan kematian anak bonita. Anak harimau itu katanya tertangkap warga dan dimasak untuk dikonsumsi.

Kisahnya, si anak harimau tanpa sengaja tertimpa kayu saat seorang warga asal luar daerah Kecamatan pelangiran menebang pohon. Kemudian dimasak dan dikonsumsi.

“kabarnya memang seperti itu bang. Makanya korban bonita, keduanya bukan warga asli pelangiran. Semua warga pendatang. Sepertinya bonita membalas sakit hati atas kematian anaknya,” cerita salah seorang warga Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan yang mengaku mendapat cerita itu dari salah seorang warga Pelangiran dalam sebuah perbincangan dengan detikriau.org, (15/3/2018)

Lainnya, disebuah akun facebook, kabar burung kematian anak harimau itu pun dipaparkan. Ditulis pemilik akun yang mengaku warga yang tinggal di PT THIP yang berjarak sekitar 9 KM dari estate, sebelum kematian korban pertama, ada beberapa orang yang memasak seekor anak harimau. Namun dalam cerita ini, anak harimau tertangkap karena tidak sengaja terjerat, bukan tertimpa pohon.

“Saya tinggal di PT THIP dan jarak dari estate sekitar 9 KM dari tempat kejadian. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita semua yang tinggal di seputaran THIP. Menurut korban yang selamat ketika terjadi penyerangan pertama (alm ibu Jumiati) memang benar, ada beberapa orang yang memasak harimau yang tak sengaja terjerat. Dan dilihat dari habitatnya pun sekarang sudah alih fungsi dari hutan menjadi kawasan perkebunan sawit sehingga kawasan hutan semakin sempit, ekosistem dan rantai makanan pun terganggu.”

Terkait isu itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono dikutip melalui detikcom, mengaku jika cerita dari mulut-kemulut itu menyebar di tengah masyarakat.

“Kabar-kabar seperti itu memang menyebar di tengah masyarakat. Tapi kami juga tidak bisa memastikan hal itu,” kata Suharyono, Jumat (16/3/2018)./ red

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dan meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Tiga Daratan di aula Kantor Camat Enok, Jum’at (16/3/2018).

Dalam sambutan yang diberikan, Pjs Bupati mengatakan, pelantikan penjabat Kepala Desa yang disejalankan dengan peresmian keanggotaan BPD Desa Simpang Tiga Daratan, Kecamatan Enok ini merupakan implementasi dari Undang – undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Penunjukkan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa yang akan melaksanakan pemilahan Kepala Desa Serentak pada tahun 2019 yang juga adalah gelombang ketiga yang dilaksanakan di Kabupaten Inhil,” kata Pjs Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, dikatakan Pjs Bupati, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015 disebutkan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten dan Desa.

Lebih lanjut, Pjs Bupati mengatakan, berdasarkan pasal 112 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Inhil nomor 7 tahun 2016 disebutkan bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Definitif.

“Oleh karena itu, Penjabat Kepala Desa dituntut lebih aktif, kreatif, inovatif dan visioner serta memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga peka dan mampu mengkoordinir kebutuhan masyarakat. Kemudian mampu memilih dan memilah skala prioritas dalam menyusun program pembangunan di desa, serta bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat desa dalam membangun dan menciptakan suasana desa yang aman dan tertib, nyaman dan kondusif ” ungkap Pjs Bupati.

Kepada pejabat kepala desa yang dilantik, Pjs Bupati menegaskan, agar lebih pandai mengelola alokasi dana melalui program DMIJ sehingga efisien. Selain itu, tugas yang berat, baik itu tugas pembangunan, pembinaan dan kepemerintahan yang berat harus pula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj Bupati juga mengingatkan kepada Penjabat Kepala Desa Simpang Tiga Daratan yang baru saja dilantik agar tidak terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa nantinya.

“Kami ingatkan kepada saudara untuk tidak terlibat politik praktis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, artinya tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa dengan alasan apapun” pesan Pjs Bupati.

Pjs Bupati meyakini, amanah yanh diemban oleh Penjabat Kepala Desa Simpanh Tiga Daratan akan dapat dilaksanakan sebaik – baiknya hingga masa jabatan berakhir. Ketulusan dan tanggung jawab, lanjutnya, akan menjadi kunci kesuksesan dalam memimpin sebuah daerah.

“Pelajari pula peraturan yang berlaku berkaitan dengan Desa. Agar amanah dan tanggung jawab itu dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Libatkan juga para pemangku kepentingan di Desa Simpang Tiga Daratan untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Desa,” urai Pjs Bupati.

Melalui pelantikan Penjabat Kepala Desa dan diresmikannya keanggotaan BPD Desa Simpang Tiga Daratan, Kecamatan Enok yang hikmat dalam suasana kekeluargaan ini, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa, sehingga menjadi desa yang aman dan sejahtera.

Dalam pelantikan pejabat kepala desa ini turut hadir pula mendampingi Pj Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhil, Yulizal, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Camat Enok serta Forum Komunikasi Pimponan Kecamatan Enok./DISKOMINFOPS_INHIL/ADV

Detikriau.org – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin tidak akan ada korban dari masyarakat termasuk wartawan dengan diberlakukannya UU MD3. Kritik menurutnya adalah vitamin bagi bagi DPR. Yang tidak dibolehkan adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. Lantas tahukan kamu apakah itu ujaran kebencian ?  

Dikutip dari laman suduthukum.com, Arti dari Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech)ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):

KUHP :

1. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

• Penghinaan
• Pencemaran nama baik
• Penistaan
• Perbuatan tidak menyenangkan
• Memprovokasi
• Menghasut
• Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.Pembuat undang-undang,sejak semula bermaksud melindungi:

• Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut eer
• Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut geode naam.

Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang

dapat memiliki kehormatan dan nama baik.[4]

Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech).

• Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.[5] Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

• Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

• Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya.

Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

• Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

1. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

• Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

• Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

• Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian./red