JAKARTA (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Said Syarifuddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Jakstranas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Kegiatan tersebut dalam rangka mensosialisasikan dan mensinergikan pelaksanaan Peraturan Peresiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI).

Rakornas ini merupakan salah satu rangkaian Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2018. Tema yang diangkat pada peringatan kali ini ialah “Sayangi Bumi Bersihkan dari Sampah”.

Acara itu dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Duta Besar Negara Sahabat, Gubernur se-Indonesia, Bupati/ Walikota Se-Indonesia, Lembaga Donor Internasioanal, Asosiasi Komunitas dan para undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekda Kabupaten Inhil Said Syarifuddin didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tantawi Jauhari. Ia menyebutkan bahwa dalam mengelola sampah sangat diperlukan kebijakan nasional dan daerah.

“Rakornas ini membahas bagaimana cara menyelesaikan persoalan sampah yang semakin hari semakin banyak dan beragam jenisnya, ada sampah organik, anorganik, bahkan ada yang beracun. Ini perlu kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelesaikannya,” papar Sekda.

Sebagai tindak lanjut dari Rakornas ini, selaku Pemkab Inhil dirinya berencana untuk membentuk strategi-strategi dalam mengelola sampah. “Tentunya kita bedah dulu peraturan ini dan kita pelajari kondisi di daerah kita,” tandasnya.

Sementara itu, Tantawi Jauhari mengatakan untuk mengelola sampah rumah tangga diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

“Nanti kita akan melihat berapa sarana yang kita miliki dan itu nanti akan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Ibu rumah tangga, karena sampah ini hulunya di rumah tangga,” ungkapnya. .

Ia menerangkan sampah tersebut sebelumnya dikelompokkan berdaraskan jenisnya. Pihaknya akan memilah sampah rumah tangga tersebut. Sampah organik bisa dijadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik bisa kita proses dengan cara 3 R yaitu reuse, reduce, recycle. Dan ini bisa dikumpulkan dengan sistem bank sampah sehingga ini bisa dijadikan uang punya nilai ekonomis. Jadi di satu sisi sampahnya dapat terorganisir dengan baik dan dapat dimanfaatkan kembali. Di sisi lain dapat menambah pendapatan rumah tangga./Mirwan/adv

“Diancam Sanksi Pidana kurungan minimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 Jt”

Tembilahan, detikriau.org – Pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir meringkus 4 orang warga Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atas dugaan pelaku pemburuan satwa liar yang dilindungi. Senin (2/4/2018)

Ke 4 pelaku ini masing – masing berinisial FS, (33) warga Parit 10 Desa Mumpa, GS (34) warga Parit 1 Desa Mumpa, JPDS (39) dan JS (51) yang keduanya merupakan warga Desa Karya Tunas Jaya.

Keterangan Kapolres Inhil AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H dalam konfrensi Pers yang dilakukan di Mapolres Inhil, senin (2/4) malam, menerangkan bahwa ikwal dilakukannya penangkapan terhadap ke 4 pelaku yang berprofesi sebagai petani ini bermula dari informasi yang datang dari Bareskrim Polri tentang adanya sebuah video penangkapan dan pembunuhan beruang madu yang diduga terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Indragiri Hilir, dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP. M. ADHI MAKAYASA, S.H., S.I.K., bekerjasama dengan Polhut dan BKSDA.

Hasil penyelidikan diketahui bahwa kejadian tersebut memang benar adanya dan segera dilakukan penangkapan terhadap ke 4 orang pelaku.

Dipaparkan Kapolres, setakat ini, para terduga pelaku mengaku bahwa niat awalnya hanya memasang jerat babi. Ketika kemudian yang terjerat adalah beruang madu, timbul niat para terduga pelaku untuk memotong satwa liar tersebut, dan dagingnya lantas dibagi – bagikan ke teman para terduga pelaku.

“Dari mereka disita potongan bagian tubuh dari 4 ekor beruang madu berupa kulit, daging dan empedu  serta tali nylon yang digunakan untuk menjerat hewan liar tersebut.” Sampaikan Kapolres

Terhadap para terduga pelaku, menurut Kapolres akan dikenakan UU 5/1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00.

“Kasus ini akan terus dikembangkan untuk menentukan peran dari masing masing terduga pelaku”, tutup Kapolres.

Turut mendampingi Kapolres dalam Konfrensi Pers itu, Kasat Reskrim AKP. M. Adhi Makayasa, S.H., S.I.K., dan Petugas dari Balai Gakkum LHK Sumatera Pekanbaru Safri M.S dan Polhut BBKSDA Rengat Zulkifli./ Am

Mandah, detikriau.org –Polres Inhil Kembali amankan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Kali ini warga Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah, Jum alias Ram (41). Dari tangannya, Polisi menyita 1 paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dan 5 butir pil Ekstasi. Senin (2/4/2018)

Keterangan Kapolres Inhil Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Mandah IPTU Warno, pelaku diamankan di Pelabuhan Puskesmas Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir sekira pukul 13.30 Wib

Menurut mantan Perwira Humas Polres Inhil ini, penangkapan pria yang memang sudah masuk Target Operasi (TO) itu bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat. Menurut Informasi, akan ada seseorang yang akan membawa narkotika dari Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir menuju Pasar Sendawa Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah, dengan menggunakan speed boat.

Atas informasi tersebut, Kapolsek lalu memerintahkan Personel Polsek Mandah yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Mandah BRIPKA Syamsul Mazus, melakukan penyelidikan kebenaran informasi itu.

Setelah didapat informasi yang akurat, Polisi lalu menunggu speed boat yang ditumpangi Jum. Sekira pukul 13.30 WIB, speed boat yang dimaksud, tampak melintas di Alur Pintasan Mandah – Igal.

Speed boat yang hanya membawa satu orang penumpang, yakni Jum, lantas dihentikan dan digiring ke Pelabuhan Puskesmas Mandah.

Penggeledahan dilakukan terhadap barang dan badan yang milik Jum, dan ditemukan sebuah dompet warna hitam diduduki oleh tersangka. Disaksikan oleh oleh sopir speed boat, Jum, kemudian diminta untuk membuka isi dompet tersebut. Ternyata di dalamnya ditemukan 1 paket sedang yang diduga sabu – sabu dan 5 butir pil diduga ekstasi masing – masing 3 buah pil warna merah muda dan 2 pil warna biru . Mendapatkan barang bukti itu, Jum pun langsung diamankan.

“Saat ini, tersangka Jum alias Ram, beserta barang bukti narkotika dan uang tunai sebesar RP 2.218.000, sudah diamankan di Mapolsek Mandah untuk proses penyidikan lebih lanjut.” Akhiri Kapolsek, Iptu Warno Akman./ Am

JAKARTA – Kejahatan berkedok panggilan tak terjawab atau missed call dari nomor telepon luar negeri mulai menyerang Indonesia. Bahkan sejumlah warga Indonesia sudah ada yang menjadi korban.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, kejahatan itu bernama wangiri.

“Itu bahasa Jepang, tidak hanya di Indonesia (korbannya), dia (pelaku) menyasar secara acak,” kata Setyo di Mabes Polri, Senin (2/4).

Adapun modusnya dengan melakukan missed call ke nomor korban. Kalau korban menelepon balik ke nomor itu maka pulsanya akan disedot pelaku.

“Tujuannya nyedot pulsa. Nanti saya tanya teman-teman di Dit Siber. Kami mengimbau masyarakat yang pernah mendapat missed call itu supaya mereka lapor,” terang Setyo.

Dengan melapor ke petugas, nantinya akan dilakukan pelacakan dari mana pelaku bisa mendapatkan nomor telepon penduduk Indonesia.

Terlebih pelaku yang selalu menggunakan kode luar negeri. “Kan banyak tuh kode negaranya. Negaranya juga berbeda nomor, (berasal) negara Afrika,” tambah dia.

Dia juga memastikan, pelaku kejahatan ini kelas internasional karena korbannya antar negara.

“Kami harus kerjasama dengan Interpol. Kalau sekarang kami enggak punya data karena belum ada yang melapor nomornya berapa yang missed call dan yang merugikan,” tandas dia.

Sumber: jpnn.com

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulaymenyesalkan pernyataan Menkes Nila Moeloek yang menyebut cacingmengandung protein.

Saleh juga prihatin atas kasus temuan sarden bercacing. Pasalnya, sebelumnya pernah terungkap kasus produk makanan impor yakni mi mengandung babi.

Karena itu, Saleh mempertanyakan bagaimana keseriusan pemerintah dalam mengawasi lalu lintas keluar masuknya produk-produk konsumtif ke Indonesia, terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kita semua tahu bahwa sebelum masuk, sudah ada proses pemeriksaan yang dilakukan. Lalu, mengapa masih ada produk seperti ini? Jumlahnya tidak tanggung-tangggung, ada 27 merek,” kata Saleh, Senin (2/4).

Dia menilai pernyataan Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyebut cacingmengandung unsur protein, sebagai penyederhanaan masalah. Mendengar cacing saja ada di dalam makanan, masyarakat sudah merasa mual.

Belum lagi ada persoalan kehalalan cacing tersebut. Jika cacingnya tidak halal, maka tentu ada persoalan tersendiri. Karena itu, masih perlu diperiksa lebih lanjut oleh Badan Jaminan Produk Halal (BPJH).

“Menkes mestinya mencari solusi agar ini tidak terjadi. Tidak berkelit dengan mengatakan ada protein. Faktanya, masyarakat resah,” jelasnya.

Saleh meminta pemerintah tidak menganggap remeh dalam menanggapi masalah ini. Tindakannya tidak boleh hanya sekadar menarik dari peredaran. Pihak yang sengaja mengedarkan produk ini harus diperiksa. Harus ditelusuri apa motif dan sasaran akhirnya.

“Kalau yang kami dengar, BPOM akan menarik produk. Lalu kalau sudah ditarik, apakah persoalan selesai? Ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Karena itu, Komisi IX DPR akan memanggil BPOM untuk menanyakan apa langkah yang akan mereka lakukan dan bagaimana agar tidak terulang kembali.

sumber: jpnn.com

“Pemkab Inhil Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika “wan prestasi”

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil, HM Thaher menyampaikan bahwa tunggakan retribusi pengendalian menara oleh sejumlah perusahaan telekomunikasi yang beroperasional di Inhil akan dilunasi selambatnya 30 hari setelah dilakukannya pertemuan di Jakarta kemaren.

Jika hasil kesepakatan bersama ini tidak dipenuhi, Pemkab Inhil akan menyerahkan proses selanjutnya kepada JPN Kejari Inhil.

“Kita akan menempuh langkah hukum seandainya pihak perusahaan telekomunikasi wan prestasi atas kesepakatan yang dibuat,” Tegaskan HM Thaher. Senin (2/4/2018) di Tembilahan.

Diterangkan HM Thaher, dalam rapat mediasi kala itu, perwakilan pemilik menara telekomunikasi yang tergabung dalam ATSI dan ASPIMTEL berjanji untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat bersama Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Kita sengaja melibatkan ATSI dan ASPIMTEL untuk mendorong pihak perusahaan pemilik menara telekomunikasi melunasi retribusi yang terhutang, serta mengawal kesepakatan yang telah disepakati bersama,” Tambahkan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir ini.

Sebelumnya, guna membahas Tunggakan Retribusi Pengendalian Menara, Pemkab Inhil menggelar rapat mediasi dengan sejumlah perusahaan telekomunikasi yang diadakan di aula rapat menara telkomsel, Jakarta, Rabu (29/3/2018).

Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik meminta, tunggakan retribusi menara telekomunikasi tahun 2012, 2013 dan 2014 oleh sejumlah perusahaan telekomunikasi yang bernilai milyaran rupiah untuk segera dibayarkan.

Hadir dalam rapat, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Kabupaten Inhil, HM Thaher, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Budhi S.Sh beserta tim, perwakilan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL), serta dari Inspektorat dan Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Inhil./ Am/