Tembilahan, detikriau.org – Jago merah mengamuk diperumahan penduduk jalan Kayu Jati Gg Jati 2 dan Jati 3 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Meski belum didapatkan data pasti, hasil pantauan detikriau.org, diperkirakan belasan rumah penduduk menjadi arang.

Kepulan asap hitam tebal disertai jilatan api memerah, berdasarkan keterangan warga sekitar diperkirakan bermula sekira pukul 14. 35 Wib. jum’at (22/12/2017)

Sontak masyarakat yang berada di dua gang sempit yang sebagian besar perumahan penduduk berbahan kayu itu berhamburan keluar berusaha menyelamatkan harta benda milik mereka.

Tidak sedikit terdengar teriakan beberapa warga yang saling bersahutan berupaya melakukan pemadaman. Namun kobaran api begitu cepat membesar dan hanya dalam hitungan menit menjalar dan membakar hitam rumah sekitar lokasi. Upaya pemadaman yang dilakukan mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Inhil juga tidak mampu berbuat banyak.

Api baru mulai dapat dikendalikan  sekira pukul 15.45 Wib setelah menghanguskan sedikitnya belasan rumah penduduk.

Hingga berita ini di rilis, belum didapatkan keterangan resmi dari pihak berwenang perihal penyebab kebakaran, jumlah korban dan besaran kerugian materil. / Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan dengan Stakeholder di lingkungan Pemkab Inhil, Jum’at (22/12/2017).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Kantor Bupati Inhil Jalan Akasia Tembilahan ini dalam rangka evaluasi program penanggulangan Aids tahun anggaran 2017.

Pertemuan itu dibuka resmi sekaligus memimpin pertemuan oleh Wakil Bupati (Wabup) Inhil H Rosman Malomo dan dihadiri Sekretaris KPA Inhil H Umar Pulungan dan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Wabup dalam sambutannya mengatakan, sesungguhnya yang perlu disadari adalah komitmen bersama dalam menanggulangi HIV/Aids.

“Yang kami harapkan yang hadir ini yang bisa mengambil kebijakan. KPA ini bukan lembaga yang mengambil kebijakan namun sebagai tempat yang mengkoordinasikan stakeholder satu ke stakeholder lainnya,” kata Rosman, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana KPA Inhil.

Sementara itu, Sekretaris KPA Inhil H Umar Pulungan menuturkan bahwa kinerjanya ini harus disosialisasikan yang bekerjasama dengan sejumlah pihak lain.

Sebab dengan begitu, maka langkah untuk menyukseskan program tersebut bisa berlangsung dengan baik. Sebagaimana diketahui, untuk saat ini kasus HIV per November 2017 telah mencapai sebanyak 203 kasus./Mirwan

BATAM (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kemarin.

Kunker tersebut dalam rangka mendukung persiapan Pemkab Inhil untuk menerapkan Instruksi Surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai bagi pemerintah kabupaten dan kota sebagai tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017.

Kegiatan ini sendiri dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil H Said Syarifudin, Sekretaris BPKAD, Kabag Hukum, PLT Kabag Ekonomi dan beberapa Bendaharawan OPD yang ada di lingkungan Pemkab Inhil. Selain itu juga didampingi langsung oleh Mayjafri SE selaku pemimpin PT Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan serta PIC Transaksi Non Tunai Kabupaten Inhil.

Dan di sana, sejumlah pejabat Inhil disambut oleh Kepala BPKAD Kota Batam dan beberapa pegawai BPKAD.

Secara umum, kunjungan itu merupakan salah satu kegiatan guna menerapkan transaksi non tunai di lingkungan Pemkab Inhil. Dimana, sebagaimana diketahui bahwa Pemko Batam sendiri telah melaksanakan program tersebut sejak bulan Juli 2017 lalu.

“Dengan adanya kunjungan kerja ini semoga implementasi Transaksi Non Tunai yang di Kabupaten Inhil melalui Bank Riau Kepri dapat berjalan dengan lancar dan baik sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam,” kata Sekda Inhil.

Sementara itu, kepala BPKAD Abdul Malik menuturkan, dengan adanya Transaksi Non Tunai yang dibantu oleh Bank Riau Kepri selalu bank daerah sangat membantu terhadap pelaksanaan transaksi non tunai yang ada di kepemerintahan, khudusnya Pemko Batam.

Sebab menurutnya, Bendahara dan pimpinan SKPD tidak perlu lagi tarik uang tunai GU/UP dan masuk ke brankas, guna menghindari penyalahgunaan uang tunai yang ada Seperti SPJ Fiktif, selain itu juga keuntungan dengan SKPD online ini kegautan transaksi menjadi aman, cepat dan mudah prosesnya./mirwan/adv

“Jadi, AS bukan Trump, dan Trump bukan cerminan AS. Abaikan dan lawan saja Trump.”

“mayoritas pemilih AS tidak memilih Trump dalam pilpres 2016. Jumlah suara Trump kalah hampir 3 juta dari Clinton. Trump hanya mendapat suara 62,98 juta, sementara Clinton 65,85 juta,”

JAKARTA — Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman Amerika Serikat (AS) yang akan mencabut bantuan luar negerinya, bagi negara yang mempersoalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN, Dradjad Wibowo mengatakan Kamis ini waktu New York, Majelis Umum (MU) PBB akan mengadakan sidang khusus menyikapi perkembangan terakhir terkait Yerusalem. Rancangan resolusinya sama dengan draft yang dibuat Mesir dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Di situ nama Amerika Serikat tidak disebut secara langsung. Namun semua negara tahu, rancangan resolusi tersebut menentang keputusan sepihak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sikap dunia internasional adalah urusan Yerusalem harus disepakati kedua negara, yaitu Israel dan Palestina,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (21/12).

AS sudah merasa terhina dengan sikap negara-negara anggota DK PBB, terutama para sekutu Baratnya, China dan Rusia. Mereka mendukung telak rancangan tersebut 14-1, meski kemudian diveto oleh AS. “Jelas AS-nya Trump terisolasi,” ungkap Dradjad.

Menjelang sidang MU PBB, Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, mengancam akan mencatat nama negara yang mendukung rancangan resolusi tersebut. Presiden Trump bahkan menyebut, AS akan menghemat ratusan juta dolar bantuan luar negeri. Maksudnya, AS akan mencabut bantuan luar negeri kepada negara yang mempermalu AS di forum MU PBB.

Resolusi MU PBB tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak diikuti oleh aksi tertentu, khususnya aksi militer. Ini berbeda dengan keputusan DK PBB.

Namun, jika rancangan tentang Yerusalem ini menjadi resolosi MU, itu menjadi satu keputusan yang super penting. Karena, dunia menegaskan betapa terisolasinya AS soal Yerusalem. AS bukan hanya terhina, tapi sudah dinobatkan sebagai “negara pariah” soal Yerusalem. “Belum pernah AS berada pada posisi sehina ini dalam diplomasi internasional,” kata Dradjad.

Karena itu, sangat penting bagi Indonesia teguh dan konsisten mendukung Palestina melalui dukungan terhadap resolusi tersebut. “Abaikan saja ancaman AS-nya Trump. ”

Apalagi, Indonesia dan negara-negara OKI tidak sedang menghina AS. Yang dilawan adalah AS-nya Trump. “Mengapa saya sebut demikian? Pertama, mayoritas pemilih AS tidak memilih Trump dalam pilpres 2016. Jumlah suara Trump kalah hampir 3 juta dari Clinton. Trump hanya mendapat suara 62,98 juta, sementara Clinton 65,85 juta,” kata Dradjad

Kedua, lanjutnya, setelah 1 tahun menjabat, rating persetujuan (approval rating) Trump hanya 35 persen. Belum pernah ada Presiden AS dengan rating di bawah 40 persen. Yang terendah sebelumnya adalah Ronald Reagan, 49 persen setelah setahun menjabat.  Presiden Nixon, Obama, Bill Clinton, dan Carter berada pada 55-60 persen. George W. Bush, John F Kennedy, George H.W. Bush dan Dwight Eisenhower bahkan pada posisi 86 persen, 77 persen , 71% dan 69 persen

“Jadi, AS bukan Trump, dan Trump bukan cerminan AS. Abaikan dan lawan saja Trump.”/*

sumber: republika

ISTANBUL — Palestina angkat suara terkait ancaman dari Presiden Amerika Donald Trump kepada negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menilai blunder besar dilakukan Amerika dengan surat yang dilayangkan Trump. Ini membuktikan Amerika semakin paradoks dalam menjalankan demokrasi.

Dia tak habis pikir, bagaimana sebuah negara tak diberi kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah inti demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagungkan Amerika.

“Ini membuktikan kesalahan kembali yang dilakukan saat mereka mengeluarkan surat ancaman kepada negara-negara. (Kesalahan besar) mengeluarkan ancaman untuk mengarahkan keputusan negara lain dalam voting,” kata Riyad al-Maliki, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (21/12).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).

Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.

sumber: republika

detikriau.org — Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).

Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.

Mengacu pada surat Haley, yang diungkapkan oleh Guardian dan organisasi media lainnya pada Rabu (20/12) pagi, Trump turut memberikan komentar.

“Saya menyukai pesan yang dikirim Nikki kemarin di PBB. Warga negara kita yang besar yang mencintai negara ini sudah bosan dengan negara ini yang dimanfaatkan, kita tidak akan dimanfaatkan lagi,” kata Trump.

Peringatan ini ditujukan terutama untuk anggota PBB di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap lebih rentan terhadap tekanan AS. Mesir, yang merancang resolusi di Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12), juga sangat rentan karena telah menerima 1.2 miliar dolar AS bantuan dari AS tahun lalu.

Namun ancaman Trump mungkin juga beresonansi untuk negara lain, termasuk Inggris. Inggris selama ini berharap dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan cepat dengan Washington menjelang Brexit.

Menanggapi ancaman AS, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan yakin negara-negara anggota PBB akan mengabaikan tekanan dari Haley. “Tidak ada negara terhormat yang tunduk pada tekanan seperti itu. Dunia telah berubah. Dunia saat ini memberontak melawan ketidakadilan,” kata Menlu Turki.

Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12) akan memprotes veto AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12). Resolusi yang diveto AS itu mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya.

Resolusi tersebut menuntut agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah ada sebelumnya mengenai Yerusalem, sejak 1967. Resolusi itu menyatakan status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Sekutu utama AS, seperti Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Ukraina termasuk di antara 14 negara di Dewan Keamanan PBB yang mendukung resolusi. Mereka diharapkan dapat melakukan hal yang sama di Majelis Umum.

Namun, seorang diplomat Dewan Keamanan mengatakan Kanada, Hungaria, dan Republik Cezka mungkin akan tunduk pada tekanan AS dan tidak mendukung rancangan resolusi tersebut. Meski demikian, intervensi Trump telah menandai eskalasi ketegangan diplomatik terbaru, yang telah membuat Amerika banyak dikritik dan terisolasi./*

sumber: republlika