Kapolres Inhil Ulurkan Bantuan Bagi Keluarga Balita Penderita Gizi Buruk, Natania Ratifa Zhanin
Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, S.I.K. M.H ulurkan bantuan bagi keluarga Natania Ratifa Zhanin. Didampingi Kasat Lantas AKP Aninditha Rizal, S.H., S.I.K, kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Inhil ini disambut dengan isak tangis haru, Kamis, (12/4/2018)
“Saya hanya bisa berdo’a semoga Kapolres dan Jajarannya, mendapat berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.” Ucap puji syukur orang tua balita penderita gizi buruk, Basirun (30) dengan ucapan terbata, tak mampu membendung rasa haru
Menurut AKBP Christian, kedatangan mereka dirumah keluarga prasejahtera di Jalan Kembang Lorong Jelita itu, wujud rasa prihatin atas penderitaan keluarga tersebut.
“Saya berharap apa yang kami berikan ini setidaknya akan dapat sedikit meringankan beban kehidupan mereka,” Sampaikan Kapolres.
Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bantuan berupa; beras, gula, minyak makan, telor, susu, biskuit dan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan Natania.
Natania Ratifa Zhanin, meski saat ini sudah berusia 16 bulan, tapi belum bisa berjalan. Hasil diagnosis medis, Balita ini menderita gizi buruk. Keterbatasan ekonomi orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai buruh parut kelapa di Pasar Tembilahan, menyebabkan keluarga ini tidak mampu berbuat banyak untuk mengobati anaknya. Uluran tangan dari pihak terkait dan masyarakat Indragiri Hilir, tentunya bisa membantu meringankan keluarga tersebut dari deritanya./ Am
Ini Ancaman di Dunia Bagi yang Lalaikan Sholat 5 Waktu
Tembilahan, detikriau.org – Syech Thoha Amar Diban mengingatkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa menjalankan perintah Sholat 5 waktu. Bagi yang melaksanakan, Allah memberikan pahala, ampunan, dan berbagai manfaat yang tak terhingga. Namun bagi yang dengan sengaja meninggalkannya, siksa Allah amatlah pedih. Tidak hanya di akherat kelak, di dunia-pun akan dijauhkan dari rahmat-NYA.
Ulama asal Kalimantan Selatan ini dalam tausiahnya pada peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 1439 Hijriah di Mesjid Jami’ Al Ghulam Jalan Pangeran Hidayat Parit 14 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab Indragiri Hilir, Riau, selasa (10/4/2018), mengingatkan bahwa meninggal perintah sholat 5 waktu akan memberikan dampak sebagai berikut;
Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat subuh maka Allah akan mengangkat cahaya dari wajahnya.
Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Dzuhur, Allah akan angkat keberkahan atas rezky yang ada pada dirinya.
Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Ashar maka Allah akan buka keburukan yang ada pada dirinya.
Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Magrib maka Allah tidak akan memberkahi anak cucu keturunannya.
Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat isya maka Allah tidak akan memberikan ketenangan di dalam tidurnya.
Oleh karenanya, Syech Thoha mengajak untuk selalu memupuk kecintaan perintah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan pahala dan ampunan diakherat kelak dan mendapatkan keberkahan dan lindungan selama menjalani kehidupan di dunia./ rul
1 NIK untuk Registrasi 2,2 Juta Nomor, Rudi: Tanya Operator
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Foto: Fatimah Kartini/Kompas.com
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara enggan berkomentar panjang lebar soal temuan satu NIK (nomor induk kependudukan) digunakan registasi kartu prabayar untuk 2,2 juta nomor ponsel.
Rudi mempersilakan persoalan itu ditanyakan kepada operator telekomunikasi. “Jangan tanya saya tapi tanya operator, karena yang memeriksa operator,” kata Rudiantara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).
Menurut dia, kasus tersebut bukan kesalahan sistem. Menurut Rudiantara, sebenarnya sudah ada peraturan menteri yang harus diikuti oleh semua stakeholder terkait. “Jadi, kalau tidak diikuti ya ada konsekuensinya,” katanya.
Dia menambahkan, direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika kemenkominfo, juga badan regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI), sudah pernah menegur operator. “Operator sudah diminta menonaktifkan yang prosesnya tidak sesuai dengan peraturan. Jutaan yang sudah dinonaktifkan oleh operator sendiri,” katanya.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengakui memang ada satu NIK yang digunakan untuk registrasi 2,2 juta kartu prabayar. Menurut dia, tidak mungkin pendaftaran itu menggunakan sistem manual.
“Ini angka yang tidak masuk akal kalau dilakukan secara manual. Berarti menggunakan robotik agau sistem,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).
Dia menambahkan, pihaknya masih akan menindaklanjuti persoalan atau temuan yang mencengangkan tersebut.
“Ya 2,2 juta satu NIK, di bawahnya ada 1,9 juta untuk satu NIK. Nanti operator lain ada lagi yang satu juga lebih,” jelasnya.
Dia menegaskan tidak mungkin satu orang dalam satu detik bisa meregistrasi sekitar 120 kartu prabayar. “Sehingga kami menduga ini dilakukan dengan mesin,” katanya.
Karena itu, dia masih mendalami siapa yang bisa melakukan hal ini. Komisi I DPR merekomendasikan kepada Kemenkominfo untuk memperdalam sehingga ketahuan siapa yang melakukan registrasi dengan sangat spektakuler itu.
Pemkab Inhil Akui Anjloknya Harga Jual Kelapa. Ini Penyebab dan Strategi yang Akan di Lakukan
Kadisperindag Inhil, DR H Dianto Mampanini
TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Dianto Mampanini mengakui anjloknya harga jual kelapa dalam beberapa pekan belakangan ini.
Namun menurutnya, perubahan drastis harga tersebut akibat pengaruh pasar dunia yang menjadi pedoman para pengusaha dan perusahaan perkelapaan.
“Dari pantauan kami baik dari masyarakat hingga pihak perusahaan, bahwa turunnya harga kelapa diawali dari menurunnya permintaan pasar dunia,” kata Dianto, Rabu (11/4/2018).
Ia menyebutkan, hal tersebut harus dimaklumi. Beberapa waktu terakhir ini kata Dianto terjadi penurunan harga kelapa yang biasanya Rp 3.400 per butir sekarang hanya Rp 1200 bahkan ada hanya Rp 1000.
Hasil pengecekkan pertama yang bersumber dari masyarakat dan pengumpul. Didapatkan data terjadinya pengurangan permintaan dari para pengguna, selama ini kelapa dijual bebas kepada pembeli yang masuk dari luar, seperti Malaysia dan Thailand.
Pengecekkan kedua yakni bersumber dari pihak perusahaan dinyatakan juga seperti itu, bahwa kondisi harga kelapa dunialah jadi penyebab, terutama di Eropa yang membutuhkan berbagai macam prodak turunan kelapa ini mengalami penyusutan permintaan.
“Kita juga sudah koordinasi dengan pihak Pengusaha Kelapa Indonesia, dipantau di Eropa yakni tempat transaksi kelapa terbesar, di sana juga terjadi penurunan. Akibat dari itulah, permintaan berkurang dan stok di pabrik melimpah. Dampkanya, kelapa yang ada pada masyarakat juga mengalami penurunan bahkan terjadi tunda beli,” paparnya.
Disatu sisi juga, lanjutnya, ada yang terjadi bahwa kelapa yang dijual masih belum maksimal kesempurnaannya seperti masaknya, sehingga pedagang mengatakan kelapa dari petani cepat membusuk, tetapi kata Dianto persentase itu terbilang kecil.
Meski demikian, Pemerintah tidak diam dan berupaya mengembalikan standar harga yang diinginkan masyarakat.
“Sejauh ini memang kita belum mempunyai aturan yang mewadahi untuk menentukan standar harga kelapa. Tapi baru-baru ini, kita telah menerbitkan dua Perda, yang pertama Tataniaga Kelapa dan kedua Perda Sistem Resi Gudang,” sebutnya.
Untuk Perda Tataniaga, inilah nanti yang akan mengatur distribusi kelapa mulai dari petani sampai dengan konsumen akhir, rangkaian itu semua akan dipantau melalui Perda.
Sedangkan untuk Perda Sistem Resi Gudang adalah salah satu jawaban bagaimana bisa menstabilkan harga kelapa, karena sistem ini akan berubah kelapa bulat menjadi kopra, dan ini sangat menjanjikan.
Artinya dengan Sistem Resi Gudang, petani tidak perlu khawatir kelapanya tidak terjual. Dimana, ketika harganya rendah, nanti bisa dititipkan di gudang dan pengelola gudanglah yang akan menjual ketika harganya sudah stabil. Dan Perda ini akan segerakan.
Selain itu, yang masih ditunggu pemerintah adalah Perda tentang BUMD. Jika ini selesai, maka BUMD inilah yang akan mengatur Sistem Resi Gudang tersebut.
“Dengan demikian kita berharap, kontrol terhadap harga bisa kita pantau, artinya standar harga kelapa itu seperti apa dan tidak merugikan satu pihak,” pungkasnya./mirwan
Pjs Bupati Lepas 80 Atlit Pelajar Inhil Ikuti Ajang POPDA Ke – XIV Provinsi Riau Tahun 2018
Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Rudyanto melepas kontingen Inhil untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Ke – XIV Provinsi Riau Tahun 2018 di halaman Kantor Bupati Inhil, Selasa (10/4/2018) pagi.
Pelepasan 80 Atlet pelajar itu dengan ditandai oleh penyerahan bendera KONI dari Pjs Bupati kepada Ketua Kontingen POPDA XIV tahun 2018.
Menurut Pjs Bupati Inhil, disamping target kemenangan, para Atlit juga diminta untuk tetap menjaga nama baik daerah.
“Untuk tahun ini, target kita semua cabor bisa meraih juara. Kita akan berjuang se – maksimal mungkin dengan tetap menjaga nama baik Inhil,” pinta Pjs Bupati.
Pjs Bupati juga mengatakan bahwa ajang PODPDA merupakan sebuah sarana bagi pelajar, khususnya pelajar Inhil menunjukkan kiprahnya serta mengembangkan diri mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam konteks keolahragaan.
“Dengan begitu, saya berharap agar seluruh pelajar dari kontingen Inhil dapat lebih serius dalam mengikuti ajang POPDA ini,” pesan Pj Bupati.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Junaidi mengutarakan, 80 atlet pelajar yang tergabung dalam kontingen Inhil akan mengikuti 7 dari 8 cabang olahraga yang diperlombakan.
“Target kita selain menorehkan prestasi, para atlet bisa mendapatkan pengalaman. Kami (Disporabudpar, red) akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap bibit muda atlet Inhil yang kini berada di usia emas,” Ujar Junaidi./ Am
Bawaslu: Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye Hitam
JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan merupakan bentuk kampanye hitam. Gerakan tersebut tetap boleh dilakukan hingga masa kampanye mendatang.
“Hal itu merupakan bentuk demokrasi secara logis dan bukan kampanye hitam. Sebab, jika kampanye hitam itu kan menyerang Presiden secara pribadi,” ujar Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).
Dia melanjutkan, gerakan itu hanya bersifat slogan, tanpa disertai program tertentu. Karenanya, dia menilai, hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi.
Bagja juga menyatakan, gerakan #2019GantiPresiden juga tetap boleh dilakukan meski diinisiasi oleh parpol atau tokoh parpol. Sebab, masyarakat harus memahami jika ada gerakan-gerakan lain yang dilakukan oleh sejumlah parpol.
Dia mencontohkan, gerakan Golkar Jokowi (Gojo) yang mendukung Presiden Joko Widodo memerintah selama dua periode. Gerakan tersebut tidak dilarang, bahkan ketika sudah memasuki masa kampanye.
”Kalau Gojo boleh, mengapa #2019GantiPresiden tidak boleh? Sehingga, menurut kami, semua itu tetap boleh saja dilakukan. Tetap boleh dilakukan sampai nanti sudah ada capres-cawapres Pemilu 2019,” tambah Bagja.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan jika gerakan #2019GantiPresiden memang bertujuan kampanye maka hal tersebut melanggar etika kampanye Pemilu. Kemendagri menegaskan kampanye oleh parpol harus tetap memperhatikan etika politik.
Menurut Suhajar, parpol merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, ada sejumlah pertimbangan etika yang harus diingat oleh parpol.
“Karenanya, parpol dalam menyampaikan visi,dan misi itu punya etika politik, ” tegas Suhajar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin (9/4).