ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi para pekerja pasir, Pemerintah Desa (Pemdes) Pekantua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bentuk Persatuan Pekerja Pasir.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, meningkatkan daya tawar, serta menciptakan mekanisme distribusi yang lebih terorganisir bagi para pekerja di sektor tersebut.

Kepala Desa Pekantua, Neti Oktarianda, S.K.M, menyatakan bahwa persatuan ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pekerja pasir untuk memperjuangkan hak-hak mereka serta mendapatkan akses pendampingan usaha.

“Kami ingin memastikan bahwa pekerja pasir di Desa Pakantua memiliki posisi yang lebih kuat dalam pasar dan tidak terjebak dalam ketidakpastian harga serta regulasi,” ujarnya.

“Selain memperkuat aspek ekonomi, persatuan ini juga akan membantu meningkatkan praktik penambangan yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan,” tambah Kades Pekantua.

Pembentukan persatuan pekerja pasir di Desa Pakantua ini berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa yang digelar pada Selasa, (10/6/2025) di aula Kantor Desa Pekantua.

Selain dari pembentukan persatuan, dalam musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Anggota BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan pekerja penambang pasir (penyedot Pasir, pemilik kapal pasir) dan lainnya, juga disepakati untuk harga pasir sebesar Rp 25.000 perkubik.

“Selain itu juga, disepakati bahwa pekerja pasir/sedot dapat bermitra dengan perusahan yang telah mengantongi izin pertambangan pasir untuk memastikan bahwa aktivitas pekerja pasir berlangsung secara legal dan berkelanjutan,” tutup Kades Pekantua, Neti Oktarianda, S.K.M. (Arbain)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Kabar menggembirakan datang menjelang peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kapal Roro (Roll-On/Roll-Off) tujuan Tembilahan -Batam kini tengah dalam perjalanan menuju Inhil.

Kabar tersebut disampaikan Bupati Inhil, Haji Herman, saat membuka secara resmi lomba gasing tradisional di halaman Gedung LAMR Inhil, Rabu (11/06/2025).

“Alhamdulillah, hari ini Roro tujuan Tembilahan-Batam dalam perjalanan menuju Inhil. Ini merupakan hadiah (Kado) Milad ke-60 Kabupaten Inhil,” ujar Bupati Herman penuh semangat di hadapan para peserta lomba dan masyarakat yang hadir.

Lebih dari sekadar kabar baik, kedatangan kapal Roro ini menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi antar wilayah.

Bupati menegaskan, dengan hadirnya Roro, distribusi komoditas perkebunan dan hasil bumi Inhil ke luar daerah terutama ke Batam akan menjadi jauh lebih mudah dan murah.

“Selama ini, orang menganggap Inhil terisolasi. Mau berinvestasi membawa badan aja susah apalagi membawa barang,”

“Tapi sekarang, dengan Roro ini, truk-truk pengangkut hasil produksi bisa langsung masuk kapal dan menyeberang ke Batam, lalu dari sana bisa ke seluruh dunia. Karena Batam sudah punya pelabuhan kontainer,” jelasnya.

Bupati berharap kapal Roro ini bisa tiba di Tembilahan paling lambat Jum’at subuh. Ia optimis jalur Tembilahan-Batam akan menjadi poros baru distribusi hasil pertanian dan perkebunan, bukan hanya dari Inhil, tetapi juga dari provinsi tetangga seperti Sumatera Barat.

“Selama ini petani-petani dari luar bawa hasil pertaniannya lewat speedboat, biayanya mahal dan terbatas. Tapi mereka tetap jalan karena masih menguntungkan. Sekarang bayangkan kalau lewat Roro, pasti lebih efisien dan terjangkau,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi lahan yang ada dengan menanam komoditas bernilai jual tinggi seperti nanas, timun, kacang panjang dan lainnya.

Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan agar Inhil tidak hanya menjadi penonton, tapi pemain aktif dalam rantai pasok nasional hingga internasional.

“Roro ini bukan sekadar kapal, tapi jembatan masa depan Inhil. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tutup H Herman. (Adv)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Dugaan main mata antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dengan perusahaan sawit mencuat ke permukaan, menyusul raibnya segel di area land aplikasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik PT. Rambah Sawit Mandiri (RSM) di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, pada Rabu (4/6/2025) lalu. 

Penyegelan tersebut dilakukan oleh tim Penegakan Hukum (Gakkum) PPLH DLHK Riau atas dugaan pencemaran limbah yang mencemari aliran Sungai Dua dan Sungai Titian Urek beberapa waktu lalu yang mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai dan hilangnya mata pencaharian nelayan di lima desa terdampak dari pencemaran limbah tersebut.

Namun, yang mengejutkan, segel itu hanya bertahan beberapa jam saja. Usai pengambilan dokumentasi oleh tim DLHK, segel tiba-tiba hilang dari lokasi. Padahal, dalam tulisan pada segel tersebut tertera jelas larangan melakukan aktivitas apapun, termasuk operasional perusahaan, serta ancaman pidana 2 tahun 8 bulan bagi siapa saja yang mencabut atau merusaknya sesuai Pasal 232 Ayat 1 KUHP.

Plt Kepala DLHK Riau, Embi Yarman, S.Hut.T.MP, saat dicoba dikonfirmasi melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp malah memilih bungkam. Sikap diam ini justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Hal ini menambah tanda tanya besar soal integritas DLHK Riau dalam menangani kasus pencemaran lingkungan. 

Tak hanya itu, hingga hari ini, masyarakat lima desa terdampak limbah yakni Desa Karya Mulya, Sei Dua Indah, Serombou Indah, Rambah Hilir Timur, dan Kepenuhan Hulu belum juga mendapatkan kompensasi sebagaimana yang telah dituntut dalam proses mediasi antara warga dan manajemen PT. RSM, yang dimediasi oleh DLH Kabupaten Rokan Hulu beberapa waktu lalu.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Luhak Kepenuhan (AMP-LK), Masril Anwar, SH, menegaskan bahwa pihaknya siap membawa kasus ini ke jalur hukum.

“Kalau DLHK Riau tidak berani bersikap, kami akan gugat secara hukum. Kami sudah cukup rendah hati. Silakan investor masuk, tapi dampaknya harus dibina, bukan dibiarkan meracuni lingkungan. Rasa sopan kami justru diinjak-injak. Segel raib hanya beberapa jam setelah dipasang, ini benar-benar memalukan,” ujar Masril kepada awak media, Senin (9/6/2025).

Masril juga menyayangkan adanya isu yang menyebut bahwa tuntutan masyarakat telah dipenuhi, seolah-olah hilangnya segel menjadi tanda bahwa persoalan telah selesai. 

“Ini justru jadi fitnah baru, karena faktanya nihil realisasi!” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris AMP-LK, Bustami, menaruh kecurigaan kuat atas tindakan DLHK Riau.

“Kami menduga ada permainan antara PT. RSM dengan pihak DLHK. Bagaimana mungkin segel bisa hilang hanya dalam hitungan jam. Ini bukan segel plastik yang bisa terbang dibawa angin,” sindirnya.

Bustami menegaskan bahwa PT. RSM belum menunaikan kompensasi yang seharusnya direalisasikan pada 28 Mei 2025 lalu, sesuai kesepakatan dalam mediasi.

“Sampai detik ini, tak ada satu pun tuntutan kami yang dipenuhi. Kalau DLHK tak mampu, kami akan berkoordinasi dengan DPRD Riau dan mendorong hearing terbuka. Kemudian akan dilanjutkan dengan menempuh jalur hukum,” tegasnya.

(Tim)

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Para penambang pasir di Desa Pekantua, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengungkapkan rasa syukur mereka atas keberadaan PT Batigo Tirta Buana yang telah membawa perubahan positif bagi sektor pertambangan pasir.

Dengan kepemilikan izin yang lengkap dan sesuai regulasi, PT Batigo Tirta Buana memastikan bahwa aktivitas penambangan berlangsung secara legal dan berkelanjutan. Hal ini memberikan ketenangan bagi para pekerja yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian hukum terkait operasional tambang.

Selain itu, PT Batigo Tirta Buana juga berkomitmen untuk menjaga keseimbangan wilayah perairan yang menjadi titik lokasi penambangan pasir di sungai Indragiri.

Kendati demkian, baru ini PT Batigo Tirta Buana yang hadir atas permintaan masyarakat Desa Pekantua ini diterpa isu miring soal melakukan pungutan liar senilai Rp 22.000 per kubik pasir terhadap para penambang pasir di Desa Pekan Tua.

Sontak saja hal tersebut langsung dibantah oleh pemilik perusahaan dan para penambang pasir yang telah menjadi mitra kerja PT Batigo Tirta Buana.

Menurut Direkrut PT Batigo Tirta Buana, Rommy mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh para penambang pasir di zona penambangan merupakan biaya yang didalamnya terdapat retribusi daerah dan pajak yang wajib disetorkan ke daerah.

“Setiap biaya yang dikeluarkan oleh para penambang pasir tercatat secara administrasi dan berkwitansi, tujuannya sebagai bahan laporan perusahaan untuk menyetorkan pajak dan retribusi daerah. Biaya Rp 22.000 itu juga atas kesepakatan para penambang pasir saat menggelar musyawarah bersama pihak perusahaan beberapa waktu lalu,” ungkap Rommy.

“Jadi yang mengatakan hal itu pungutan liar secara tegas kami membantah. Itu merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan tidak terkonfirmasi,” tambahnya.

Selain itu, Rommy juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta dan memaksakan kepada para penambang pasir untuk membayar biaya tersebut kepada perusahaan, meskipun pasir tersebut diambil dari titik lokasi tambang perusahaan.

“Ini semua atas permintaan masyarakat agar para penambang bisa bernaung di bawah perusahaan kami dengan malakukan penambangan yang legal dan sesuai aturan yang berlaku,” tutupnya.

Hal itu juga dibenarkan oleh para penambang pasir di Desa Pekantua yang telah menjadi mitra PT Batigo Tirta Buana.

“Kami heran saja ada yang menyebarkan isu soal pungutan liar terhadap PT Batigo Tirta Buana. Sementara hadirnya perusahaan ini telah menyelamatkan kami dari hilangnya mata pencaharian dan membuat penambangan yang kami lakukan berlangsung secara legal,” tutur beberapa penambang pasir Desa Pekantua saat di jumpai awak media, Sabtu (7/6/2025).

“Sekarang kami bisa bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir akan masalah izin. Kehadiran perusahaan ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan tertib,” tambanya.

Sebelumnya kabar miring tersebut juga telah dimuat oleh media pakarnewsriau.com yang berjudul “Lapor Pak Kapolda!!! Diduga Pungli PT.Batigo Tirta Buana Ke penambang pasir lokal”.

Bahkan dalam pemberitaan yang tanpa ada keterangan oleh pihak perusahaan tersebut terdapat stetmen kepala Desa Pekantua yang menyebutkan telah menyampaikan isu pungli oleh PT Batigo Tirta Buana kepada Wakil Bupati Kabupaten Inhil.

“Memang kami mendengar isu tersebut bahkan kami sudah menyampaikan ke ibu wakil bupati ,dan ini bukan kewenangan kabupeten tapi tetap kita pertanyakan ke pemerintah provinsi”ungkap Nety selaku kades pekan Tua di ruangan kerjanya (dikutip dari pakarnenewsriau)

Atas pernyataan itu, Kepala Desa Pekantua, Nety mengaku stetmen yang telah dimuat tersebut adalah suatu kekeliruan. Menurutnya informasi yang disampaikan kepada Wakil Bupati Inhil itu bukanlah soal pungutan liar, melainkan soal pengurusan izin tambang untuk para penambang pasir lokal di Desa Pekan Tua.

“Itu kekeliruan dalam penulisan. Saya sudah minta kepada media bersangkutan untuk tidak dimuat dulu stetmen saya terkait isu dugaan pungutan liar oleh PT Batigo Tirta Buana, karena saya harus mencari informasi yang valid,” tutur Kades saat pertemuan dengan pihak perusahaan, Sabtu (7/6/2025).

Terakhir, dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak perusahaan kepada Kepala Desa Pekan Tua dan dihadiri oleh beberapa para penambang pasir tempatan, Nety memberikan apresiasi atas langkah PT Batigo Tirta Buana yang telah menaungi warganya (penambang pasir) dalam menjalankan penambangan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(Arbain)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) menyalurkan hewan qurban kepada masjid yang berhak didesa-desa di wilayahnya. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Rohul Anton, ST, MM dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM di pelataran belakang Masjid Agung Islamic Center, Kamis (5/6/2025).

Total hewan qurban yang terkumpul di Masjid Agung sebanyak 86 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Hewan-hewan ini berasal dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mitra pemerintah, dan institusi penegak hukum.

Bupati Anton menyampaikan bahwa penyaluran hewan qurban ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya saat perayaan Idul Adha.

“Melalui qurban ini, seluruh masyarakat berhak mendapatkan bagian. Kami berharap daging qurban yang disalurkan bisa bermanfaat dan menambah kebahagiaan masyarakat,” ujar Bupati Anton.

Adapun rincian sumber hewan qurban:

1.Organisasi Perangkat Daerah:

•  71 ekor sapi dan 5 ekor kambing, 

2.Mitra Pemerintah (Perusahaan):

• 13 ekor sapi dan 5 ekor kambing

3.Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian:

• 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing

Sementara Daftar Perusahaan yang Menyalurkan Hewan Qurban:

• BANK BRK Syariah – 1 ekor sapi

• BANK BPR Rohul – 1 ekor sapi

• PT Hutahean Dalu 2 – 1 ekor sapi

• PT ERA Grup – 1 ekor sapi

• PT MCM & RSI – 1 ekor sapi

• PT MIS T. Utara – 1 ekor sapi

• PT GENK Grup – 1 ekor sapi

• PT SSL – 1 ekor sapi

• PT Surya Dumai Grup – 1 ekor sapi

• PT Nagamas Agro Mulia – 1 ekor sapi

• FFA Kabun – 1 ekor sapi

• PT KSM – 1 ekor sapi

• PT SKA – 1 ekor sapi

• PT SRS Rokan – 4 ekor kambing

• BANK BRI – 1 ekor kambing

Sedangkan Sapi Qurban yang bersumber dari Presiden RI Prabowo Subianto, serta dari Provinsi Riau akan tiba esok hari. serah terimanya akan dilaksanakan usai pelaksanaan sholat Idul Adha serta akan langsung di sembelih.

Acara penyerahan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Asisten I H. Fhatanalia Putra, Kadis Perkebunan dan Peternakan Agung Nugroho, Plt Kadis PUPR Zulkifli, Kabag Umum Abdullah, Kabag Kesra Saprizal, serta Kabid IKP Kominfo Rudy Fadrial. Beberapa kepala desa penerima juga tampak hadir menerima hewan qurban secara simbolis.

Dengan pendistribusian ini, Pemerintah Kabupaten Rohul menunjukkan komitmennya dalam mendukung nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

(KRI)

ARB INdonesia, Rokan Hulu – Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Rokan Hulu (ROHUL) fasilitasi rapat terkait lahan KKPA antara Masyarakat Desa Mahato dan Masyarakat Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara pada Rabu, (4/6/2025) di Lantai III Kantor Bupati Rohul 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Rokan Hulu, H. Fhatanalia Putra, S.Sos, Camat Tambusai Utara, Sunarji, S.Pd, Humas PT. Torganda, Sariman Siregar, Kepala Desa Mahato, Firiadi, Kepala Desa Tambusai Utara, BPD dari kedua desa, serta para tokoh masyarakat setempat.

Asisten I Sekretariat Daerah Rokan Hulu, H. Fhatanalia Putra, S.Sos., menyampaikan bahwa mediasi berjalan dengan baik, semangat dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan lahan tersebut terlihat sangat dewasa.

“Hasil mediasi tadi cukup positif, suasananya sejuk dan terbuka”, ungkap Fhatanalia. 

Ia menambahkan, permasalahan yang terjadi lebih kepada miskomunikasi dan perbedaan pemahaman tentang membaca data yang ada. setelah berdialog, titik-titik persoalan mulai terlihat jelas. Namun karna persoalan ini menyangkut orang banyak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. 

Kita beri kedua belah pihak ruang bermusyawarah untuk bermufakat terlebih dahulu. Kita akan tetap pantau. Kita juga beri waktu hingga dua minggu setelah Iduladha agar mereka bisa menyelesaikan persoalan secara mandiri. Harapan kita, setelah solusi didapat, maka segera bisa dieksekusi.

Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa fokus utama adalah mencari solusi bukan lagi memperdebatkan data. 

“Hari ini kita melihat komitmen bersama untuk menyelesaikan masalah secara damai. Jika semua berjalan lancar, kita berharap keberkahan kembali menyelimuti desa-desa tersebut,” tutup Fhatanalia.