PEKANBARU — Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau menyatakan Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae) bernama Bonita  telah berhasil ditembak bius dan ditangkap tim gabungan. Jumat (20/4) malam ini, Bonita langsung di evakuasi ke Dharmasaraya, Sumatra Barat.

“Malam ini langsung menuju pusat rehabilitasi harimau di Dharmasaraya Sumatra Barat,” kata Kepala BBSKDA Riau, Suharyono di Pekanbaru, Jumat.

Suharyono mengatakan, tim gabungan terdiri dari TNI, Polri dan BBKSDA Riau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengevakuasi Bonita karena medan yang ditempuh cukup sulit. Tim harus beberapa kali menyeberang sungai dari lokasi penangkapan di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir hingga akhirnya sampai ke Kota Rengat, Indragiri Hulu, Riau.

“Malam ini saya langsung meluncur ke lapangan untuk memantau evakuasi harimau,” ucapnya.

Setiba di Rengat, Bonita yang setelah ditembak bius dan ditempatkan di dalam kerangkeng besi tersebut langsung dibawa ke Sumatra Barat melalui jalur darat. Dia mengatakan, belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait penangkapan tersebut malam ini. Namun, Suharyono mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan resmi bersama dengan Dirjen KSDAE Ir Wiratno, Sabtu pagi (21/4) besok.

Sebelumnya, diberitakan tim gabungan BBKSDA Riau, TNI dan Polres Indragiri Hilir berhasil menembak bius Bonita. Satwa dilindungi itu ditembak bius dan ditangkap pada Jumat pagi tadi sekitar pukul 06.50 WIB.

Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Christian Roni Putra mengatakan, Bonita ditangkap di Kecamatan Pelangiran, tepatnya areal perkebunan PT Tabung Haji Indo Plantation. Lokasi itu yang selama ini menjadi areal jelajah satwa dilindungi tersebut dan menerkam dua warga, termasuk salah satu di antaranya karyawan perusahaan asal Malaysia itu hingga tewas Januari 2018 lalu.

Bonita, diperkirakan berusia 4 tahun dalam empat bulan terakhir berkeliaran di areal permukiman warga dan perkebunan sawit PT THIP. Jumiati, menjadi korban pertama yang meninggal pada awal Januari 2018. Perempuan berusia 33 tahun tersebut diserang Bonita saat bekerja di KCB 76 Blok 10 Afdeling IV Eboni State, Desa Tanjung Simpang, Pelangiran, Indragiri Hilir.

Terakhir, Yusri Efendi (34) meregang nyawa di desa yang sama, namun berjarak sekitar 15 kilometer dari lokasi tewasnya Jumiati. Dua kejadian tersebut berakibat pada kemarahan warga.

sumber: Antara/republika

Tembilahan, detikriau.org –  Satreskrim Polres Indragiri Hilir meringkus, RH (18 ) warga Jalan Prof M Yamin Tembilahan, jum’at (20/4/2018) sekira pukul 13.00 Wib. Buruh bangunan ini dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan tindak pidana pembakaran rumah pelapor, Kam (60).

Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Sik MH melalui Kasat Reskrim AKP M. Adhi Makayasa, S.H., S.I.K menerangkan, kronologis kejadian bermula pada selasa (10/4/2018) sekira pukul 23.30 Wib.

Mulanya, RH mendatangi rumah Kam dengan maksud mencari keberadaa Y alias A. namun hanya berhasil di temui istrinya Y bernama R (17) dan mengaku tidak tahu dimana keberadaan suaminya. RH selanjutnya mendatangi rumah abang kandung Y bernama M (24) juga di jalan Prof M Yamin. Namun sama, M pun mengaku tidak mengetahui keberadaan Y alias A.

Usaha gagal, RH meradang. Dengan membawa sebotol bensin, RH menuju kembali kerumah Kam, masuk kerumah, menyiram bensin dan membakar bagian pintu kamar, lemari pakaian, dan bagian lantai.

Tersangka pergi meninggalkan rumah tersebut disaat api masih menyala. R yang hanya seorang diri, ia berupaya memadamkan api. Walaupun sempat membakar dinding rumah, pintu lemari, gorden dan barang lainnya namun api berhasil dipadamkan.

“Akibat kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian materi, karena ada beberapa barang yang tidak dapat dipakai lagi dan melaporkannya kepada Polisi.” Ujar AKP M Adhi

Hasil pemeriksaan awal tersangka mengakui sengaja membakar rumah pelapor, karena kesal tidak berhasil mencari anak pelapor yang bernama Y.

Lelaki yang saat ini juga telah terjadi tersangka itu, menghamili adik tersangka yang bernama Bunga (14), tapi tak mau bertanggung jawab.

“RH disangkakan dengan bunyi Pasal 187 KUHP, tentang tindak pidana pembakaran, dengan ancaman penjara selama 12 tahun”, tutup AKP Adhi./dro

Tembilahan, detikriau.org – “bonita” harimau pemangsa dua manusia di Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir akhirnya berhasil ditangkap. Harimau Sumatra ini rubuh sekira satu kilo meter lebih dari tempat awal di tembak bius.

Keberhasilan penangkapan harimau betina yang memantik perhatian dunia itu, dibenarkan oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., Jumat, 20/4/2018. Didampingi oleh Wakapolres Indragiri Hilir KOMPOL ARI KARTIKA BHAKTI, S.I.K., dan Kapolsek Pelangiran IPTU Muhammad Rafi, mantan Kapolres Manokwari itu menceritakan perjuangan Tim Terpadu dari Polres Indragiri Hilir, Kodim 0314/Inhil, BBKSDA Riau, WWF, dibantu oleh animal communicator seorang Bule cantik asal Kanada, Shakti Wolvers Teeg

Bonita berhasil ditembak bius di Blok 79 Afdling IV Kebun Eboni PT. THIP Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Namun proses evakuasi selanjutnya menjadi lebih sulit, karena Bonita tidak langsung pingsan setelah ditembak dan kondisi cuaca dalam keadaan hujan lebat. Tim harus sangat berhati – hati mengikuti pergerakan Bonita dengan riwayat keganasan yang sudah diukirnya. Satu kilo lebih dari tempat penembakan, akhirnya harimau betina, yang telah menelan 2 orang korban jiwa itu, tumbang karena pengaruh bius.

“Saat ini proses evakuasi masih berlangsung”, tutup AKBP Christian Rony./ dro

Tangerang Selatan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin mengunjungi Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten. Kunjungan dilakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan amati, tiru dan modifikasi (ATM) sistem administrasi kependudukan (Adminduk) Kota Tangerang Selatan.

Sekda menuturkan, pemilihan Kota Tangerang Selatan sebagai destinasi kegiatan ATM sistem adminduk adalah karena Kota Tangerang telah beberapa kali meraih prestasi sertifikat ISO di bidang Adminduk sejak tahun 2015 sampai 2018.

“Keberhasilan itu dapat dijadikan barometer peningkatan pelayanan publik di bidang adminduk bagi Inhil. Kedatangan kami kali ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,” tukas Sekda, Kamis (19/4/2018).

Sekda menuturkan, tujuan akhir dari kegiatan amati, tiru dan modifikasi sistem adminduk Kota Tangerang Selatan ini adalah agar tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di Kabupaten Inhil semakin membaik.

Hal yang memberi ketertarikan dari sistem adminduk Kota Tangerang, dikatakan Sekda adalah penerapan pola pelayanan keliling oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Untuk itu, kami harapkan informasi seluas – luasnya berkaitan dengan bagaimana usaha dari Pemerintah Daerah Tangerang Selatan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Inhil,” tandas Sekda.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Inhil, Ahmad Ramani yang turut berkunjung mendampingi Sekda Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin membenarkan, bahwa kunjungan ke Kota Tangsel dilatarbelakangi oleh pencapaian di bidang adminduk yang telah diraih salah satu Kota di Provinsi Banten ini.

Ahmad Ramani mengatakan, kunjungan yang dilakukan lebih diperuntukkan sebagai studi komparatif guna membandingkan penerapan sistem yang efektif dan efisien dalam pelayanan di bidang adminduk.

“Yang mana sistem yang bisa kita adopsi dan sesuaikan untUk penerapan di Kabupaten Inhil. Pelayanan berbasis online menggunakan aplikasi yang menjadi fokus kita untuk dipelajari guna mempermudah masyarakat Inhil mengurus dokumen kependudukan nanti,” ungkap Ahmad Ramani./ADV/Diskominfops_inhil
 

JAKARTA, detikriau.org – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari. Usulan yang disampaikan pada Maret 2018 itu direspons Dewan Pers dengan menggelar pertemuan terbatas pada Rabu, 18 April 2018, di lantai 7 Gedung Dewan Pers di Jl Kebonsirih Jakarta.

Pertemuan itu dihadiri anggota dan mantan anggota Dewan Pers serta konstituen Dewan Pers. Antara lain, wakil dari AJI, IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Dalam pertemuan sekitar 3 jam itu wakil dari AJI dan IJTI menyampaikan apa dasar pemikiran munculnya usulan revisi tanggal pelaksanaan HPN dan dituliskan secara lengkap dalam bentuk kajian sejarah.

Wakil dari konstituen Dewan Pers menyampaikan pandangannya terhadap usulan AJI dan IJTI tersebut. Ada sejumlah pandangan atas usulan itu. Seperti disampaikan Dewan Pers, pertemuan itu baru sebatas mendengarkan masukan dari konstituen sehingga belum ada keputusan atas usulan AJI dan IJTI itu.

Menjelang pembahasan ini, soal revisi HPN ini sudah menjadi perdebatan hangat di komunitas media. PWI dari sejumlah daerah sudah mengeluarkan pernyataan, yang isinya antara lain: mempertanyakan sikap Dewan Pers yang berencana merevisi HPN; mendesak agar PWI mensomasi Dewan Pers dan mengganti ketuanya karena memfasilitasi pertemuan itu; mendesak PWI pusat menarik wakilnya dari Dewan Pers; dan menyatakan HPN tanggal 9 Februari adalah harga mati.

Melihat dinamika yang berkembang atas usulan tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, meminta semua pihak untuk melihat soal ini secara bijak dan obyektif. Apa yang disampaikan AJI dan IJTI adalah upaya untuk menjawab aspirasi dari anggota AJI dan IJTI yang menghendaki agar ada upaya penyelesaian dari keengganan kedua organisasi ini untuk terlibat dalam HPN. Penyelesaian soal ini dilakukan melalui cara yang prosedural, yaitu meminta agar dibahas di komunitas pers dengan difasilitasi Dewan Pers. Menyelesaikan masalah melalui jalan musyawarah dan dialog adalah cara demokratis dan bermartabat untuk menyelesaikan masalah, termasuk soal HPN ini.

AJI dan IJTI memakai cara yang prosedural untuk menyelesaikan masalah ini dan belum memakai cara legal, yaitu mencari penyelesaian kasus ini dengan mempersoalkan dasar hukum HPN ke Mahkamah Agung, misalnya. Cara itu tak kami tempuh karena kami menganggap bahwa kita memiliki Dewan Pers, yang menjadi tempat berhimpun konstituen Dewan Pers. HPN itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, yang dasar hukumnya memakai Undang Undang No 21 tahun 1982. Undang-undang No 21 tahun 1982 ini sudah tidak berlaku lagi setelah lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kedua, meminta organisasi wartawan bersikap proporsional dan tidak emosional melihat perkembangan ini. Sikap mempertanyakan Dewan pers adalah bentuk ketidaktahuan atas atas apa yang terjadi selama ini. Dalam soal ini sikap Dewan Pers sudah benar dan tepat dengan menggelar pertemuan soal itu karena memang ada aspirasi dari konstituennhya yang meminta, yaitu AJI dan IJTI. Jadi, gugatan terhadap Dewan Pers jelas sesuatu yang berlebihan, emosional, dan mendasarkan pada kemarahan yang tidak jelas.

Ketiga, kami kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh AJI dan IJTI ini lebih sebagai upaya meminta komunitas pers memperbincangkan kembali soal penetapan HPN. Kami tak punya kepentingan dengan hari lahir organisasi wartawan PWI yang diperingati setiap 9 Februari. Kami hanya minta ada peninjauan ulang untuk peringatan HPN yang juga memakai tanggal 9 Februari. Sebab, pemakaian tanggal yang sama untuk dua peringatan (hari lahir PWI dan HPN) menimbulkan kesan bahwa itu hanya hari peringatan untuk satu organisasi wartawan dan bukan hari lahir yang patut diperingati oleh komuitas pers Indonesia. Tanpa ada perubahan signifikan, salah satunya berupa tanggal, akan sulit mengubah kultur pelaksanaan HPN secara signifikan.

Keempat, dalam pertemuan itu wakil dari PWI mempertanyakan apakah benar anggota AJI dan IJTI adalah wartawan. AJI dan IJTI juga menjawab dengan menyatakan, apakah benar anggota PWI semuanya wartawan. Tapi kami sepakat bahwa ini harus menjadi perhatian Dewan Pers. Oleh karena itu kami setuju Dewan Pers melakukan penertiban kepada anggota konstituennya. Salah satu caranya adalah dengan mengecek apakah anggota organisasi wartawan itu memang jurnalis yang melakukan tugas jurnalistik atau bukan? Atau hanya orang yang punya kartu pers dan mengaku sebagai wartawan tapi pekerjaannya hanya mencari uang dari nara sumber?

Kami mengusulkan agar Dewan Pers membuka pengaduan soal ini. Misalnya, minta publik memberi laporan atas praktik-praktik seperti ini di tengah masyarakat. Sebab, sudah umum terdengar bahwa ada orang yang mengaku punya kartu pers atau kartu organisasi wartawan meski sebenarnya orang itu tak berhak memilikinya karena dia sebenarnya pegawai negeri atau lainnya, yang intinya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kerja jurnalistik.

Kelima, kami menghormati upaya yang dilakukan Dewan Pers dengan menyelenggarakn pertemuan untuk membahas soal itu. Seperti yang disampaikan Dewan Pers, pertemuan itu untuk mendengarkan apa pandangan dari komunitas pers atas usulan AJI dan IJTI yang minta perubahan tanggal HPN. Seusai pertemuan, Dewan Pers menyatakan akan merangkum usulan tersebut dan akan membahasnya di internal Dewan Pers. AJI dan IJTI, sebagai pengusul penggantian HPN, akan menyatakan sikap setelah ada hasil resmi dari Dewan pers atas usulan tersebut./rls

Jakarta, 19 April 2018

Ketua Umum AJI, Abdul Manan
Ketua Umum IJTI, Yadi Hendriana

JAKARTA – Calon Jemaah Haji (CJH) yang meninggal sebelum berangkat boleh digantikan oleh salah satu anggota keluarganya.

Aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama ini mulai berlaku pada musim haji 1439 H/2018 M. ”Mulai tahun ini, porsi calon jemaah haji yang wafat sebelum berangkat ke Arab Saudi, bisa digantikan oleh keluarganya,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori di Jakarta, Kamis (19/4).

Ahda menjelaskan, ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 1439 H/2018 M.

Dalam SK tersebut, diatur ketentuan-ketentuan pelimpahan hak berangkat haji dari CJH yang wafat.

Yang pertama, permintaan harus berasal dari keluarga jemaah yang sudah ditetapkan oleh Kemenag berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), namun wafat sebelum berangkat. ”Ini berlaku pasca CJH yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai berhak lunas tahun berjalan,” jelas Ahda.

Sementara itu, anggota keluarga yang berhak menggantikan CJH yang wafat adalah suami, istri, anak kandung, ataupun menantu. ”Pengajuan penggantian ini harus diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat,” jelas Ahda.

Setelah diajukan, verifikasi data pengajuan penggantian akan dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU).

CJH pengganti dari pihak keluarga akan diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan atau pada musim haji tahun berikutnya.
Ahda menambahkan, calon jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kemenag Kab/Kota setempat dengan melampirkan beberapa dokumen.

Dokumen-dokumen tersebut adalah akta kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat.

Kemudian surat kuasa asli penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani oleh anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat

Selain itu, juga menyertakan surat asli keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani CJH penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dan bermaterai, disertai salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir ataupun dokumen lain dari CJH yang wafat.

”Dokumen-dokumen tersebut dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang setelah dicocokkan dengan aslinya,” kata Ahda.

Yang tidak boleh dilupakan adalah menyetor dokumen asli bukti setoran awal dan atau setoran lunas BPIH.“Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kantor Kemenag Kab/Kota, Kanwil, dan Ditjen PHU,” tegas Ahda.

sumber: jpnn.com