ARBindonesia.com, PEKANBARU – Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Raihan Darma Putra, memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang menanggung penuh biaya pendidikan bagi siswa SMP swasta mitra pemerintah.

Langkah ini dinilai sebagai komitmen nyata Pemko dalam mewujudkan program Zero Putus Sekolah, memastikan setiap anak tetap mendapat hak pendidikan tanpa terkendala biaya.

Menurut Raihan, kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun menimbulkan masalah akses pendidikan.

“Kami mengapresiasi langkah progresif Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas SDM dan masa depan kota ini,” tegasnya.

Pemerintah Hadir untuk Rakyat
Dengan menanggung biaya pendidikan di sekolah swasta mitra, Pemko Pekanbaru menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Raihan menilai, kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi seluruh anak.

Harapan dan Dorongan
HMI Cabang Pekanbaru berharap program ini terus diperluas, tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Peningkatan mutu sekolah mitra, pemerataan akses pendidikan, serta kebijakan inovatif lain yang berpihak pada masyarakat menjadi agenda penting ke depan.

“Kami siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mengawal setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat demi terwujudnya Pekanbaru yang lebih maju, AMAN, inklusif, dan berdaya saing,” tutup Raihan. (Red)

ARBindonesia.com, DUMAI – Puluhan masyarakat yang memiliki lahan pertanian di kawasan Jl. Bahagia Bersama, tepat di perbatasan Kelurahan Bukit Timah dan Kelurahan Bagan Besar Utara, Kota Dumai, melayangkan surat pengaduan resmi kepada pemerintah setempat, Kamis (25/6/2026).

Aksi ini dilakukan menyusul penutupan jalan oleh pemilik gudang Switek, Sugianto yang dinilai merugikan banyak pihak.

Dalam surat pengaduan yang ditandatangani warga, penutupan jalan tersebut dianggap menghalangi akses vital menuju lahan pertanian. Jalan yang selama ini menjadi jalur utama keluar-masuk ladang kini tertutup rapat, membuat aktivitas masyarakat lumpuh total.

“Sebelum ada gudang, jalan itu sudah digunakan masyarakat. Kini kami tidak bisa lagi mengakses lahan,” tulis warga dalam pengaduan.

Akibatnya, para petani tidak dapat mengangkut hasil panen, mengirim barang, maupun melakukan kegiatan rutin di ladang. Kondisi ini menimbulkan keresahan karena berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian.

Dampak Penutupan Jalan
– Petani kehilangan akses transportasi hasil panen.
– Aktivitas keluar-masuk ke lahan terhenti total.
– Potensi kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada jalur tersebut.
– Ancaman stagnasi produksi pertanian di kawasan perbatasan dua kelurahan.

Melalui surat resmi, warga mendesak pemerintah agar segera turun tangan. Mereka meminta agar jalan tetap dibuka sebagai akses publik, bukan diklaim sebagai milik pribadi.

Surat pengaduan ditujukan kepada Lurah Bukit Timah dan Lurah Bagan Besar Utara, dengan tembusan ke DPRD Kota Dumai, Bhabinkamtibmas, serta Babinsa di kedua kelurahan.

Latar Belakang Konflik
Kasus ini menyoroti persoalan klasik di banyak daerah yaitu konflik kepemilikan lahan dan akses jalan. Jalan yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur umum kini diklaim sebagai milik pribadi oleh pemilik gudang. Warga menilai klaim tersebut tidak berdasar karena jalan sudah ada jauh sebelum pembangunan gudang.

Sejumlah warga menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan penutupan jalan. Mereka menilai langkah tersebut tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial antarwarga.

“Kami berharap pemerintah segera bertindak tegas agar tidak terjadi ketegangan di masyarakat,” ujar salah seorang warga.

Harapan ke Depan
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama DPRD Dumai dapat segera mencari solusi. Mereka menekankan bahwa akses jalan bukan sekadar jalur transportasi, melainkan urat nadi perekonomian warga. Jika jalan tetap tertutup, bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi juga rantai distribusi pangan lokal yang bisa terganggu.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat. Tanpa adanya keadilan dalam akses publik, konflik serupa berpotensi terus berulang di berbagai wilayah.

Hingga berita ini ditayangkan awak media tengah berupaya mengkonfirmasi pemilik gudang untuk dimintai tanggapan atas persoalan tersebut.(red)

ARBindonesia.com, Indragiri Hilir – Kabar gembira bagi para Ketua RT dan RW di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya yang berada di kelurahan.

Setelah dilakukan proses di KPPN Rengat, akhirnya dana insentif tersebut sudah dapat di cairkan di Kas Daerah (Kasda) Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu Lurah di Kabupaten Inhil, yaitu Lurah Pekan Arba Kecamatan Tembilahan, Rahmad Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Inhil H. Herman atas upaya beliau sehingga Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) atau DAU yang ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk kelurahan, bidang kesehatan serta pendidikan sudah berhasil salur ke Kasda Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir.

“Alhamdulillah, terima kasih Bupati Inhil Bapak H. Herman, Honor RT RW sudah bisa di proses pencairannya di BKAD Inhil,” ungkap Lurah Pekan Arba.

Sementara itu, Kepala BKAD Kabupaten Inhil melalui Kabid Perbendaharaan, Hendra Irawan membenarkan informasi tersebut.

“Benar DAU SG bidang Pendidikan, DAU SG Kesehatan dan Kelurahan dananya sudah masuk kemarin ke Kasda,” ujar Hendra.

Menurutnya, sesuai tahapan penyaluran maka DAU SG Kelurahan tahap 1 telah cair sebanyak 50 persen dan DAU SG lainnya tahap 1 sebanyak 20 persen.

“Perintah Bupati Inhil bapak H Herman dana tersebut agar segera dibayarkan sesuai peruntukannya sehingga pelayanan di tengah masyarakat berjalan baik dan optimal,” katanya.

Pihak BKAD Inhil juga mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran DAU SG ini melalui KPPN Rengat.

“Khususnya kepada tim inspektorat Kabupaten Inhil yang di komandoi bapak Budi Pamungkas yang bahkan tetap bekerja lembur siang malam serta bekerja di hari libur untuk merevisi usulan DAU SG kita,” ucap Hendra.

“Alhamdulillah, Inhil merupakan yang pertama berhasil mencairkan dana DAU SG ini melalui KPPN Rengat,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, dari penjelasan tim DJPK Kementerian Keuangan RI, penyaluran insentif RT/RW kelurahan sejak Tahun 2026 yang disalurkan melalui DAU memang mengalami perubahan sesuai ketentuan baru sebagaimana diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.

Jika sebelumnya proses penyaluran mengacu pada aturan lama yaitu PMK Nomor 67 Tahun 2024 maka sesuai ketentuan terbaru tata kelola penyaluran akan dilakukan sepenuhnya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Rengat. *

ARBindonesia.com, OLAHRAGA – Piala Dunia 2026 semakin panas, bukan hanya di lapangan tetapi juga di papan klasemen pencetak gol. Hingga putaran final utama, daftar top skorer sementara memperlihatkan persaingan sengit antara nama-nama besar dunia.

Di puncak daftar, Lionel Messi (Argentina) kembali menunjukkan magisnya. Sang maestro mencatat 5 gol tanpa assist, membuktikan bahwa di usia senja kariernya, ia masih menjadi mesin gol yang menakutkan.

Di posisi kedua, dua predator muda berbagi tempat: Erling Haaland (Norwegia) dan Kylian Mbappé (Prancis). Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol, menjadi ancaman serius bagi Messi. Haaland dengan kekuatan fisiknya, Mbappé dengan kecepatan eksplosifnya—dua gaya berbeda yang sama-sama mematikan.

Sementara itu, kejutan datang dari Deniz Undav (Jerman). Striker yang sebelumnya jarang diperhitungkan kini mencatat 3 gol dan 2 assist, menjadikannya salah satu pemain paling produktif dengan kontribusi ganda.

Tak ketinggalan, Jonathan David (Kanada) dengan 3 gol dan Maxi Araujo (Uruguay) yang mengoleksi 2 gol dan 1 assist, menambah warna dalam daftar elit pencetak gol.

Atmosfer kompetisi semakin terasa: apakah Messi mampu mempertahankan tahtanya, atau justru generasi baru seperti Haaland dan Mbappé akan mengambil alih panggung? (Arb)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau kembali menyerahkan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025, Kamis (18/6/2026).

Dalam acara resmi di Auditorium Kantor BPK Riau, Direktur Pengelolaan Pemeriksaan PKN V BPK RI, Dr. Juska Meidy Enyke Sjam, S.E., M.M., Ak, CSFA, CertDA, GRCE, CFrA, CIISA, ERMCP, CFE, menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah dari sembilan wilayah: Kampar, Indragiri Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai.

Menariknya, seluruh daerah itu berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – predikat tertinggi dalam penilaian laporan keuangan pemerintah. Namun, Dr. Juska menegaskan, WTP bukan berarti laporan keuangan sudah bersih dari praktik kecurangan.

“Opini WTP adalah pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Itu bukan jaminan bahwa laporan keuangan terbebas dari fraud atau penyimpangan,” tegasny dalam pers rilis.

Temuan BPK: WTP Bukan Tanpa Catatan
Meski predikat WTP disematkan, BPK tetap menemukan sejumlah permasalahan serius, di antaranya:
– Belanja daerah bermasalah: perjalanan dinas, honorarium, sewa alat, hingga konsumsi yang menimbulkan kelebihan pembayaran.
– Proyek infrastruktur: spesifikasi tidak sesuai, volume pekerjaan menyusut, dan keterlambatan pelaksanaan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

– Perencanaan anggaran lemah: tidak memperhatikan kemampuan keuangan, pengelolaan kewajiban tidak tertib, serta belanja dan pendapatan belum optimal.
– Aset daerah tidak jelas: ada aset yang dikuasai pihak lain, tidak diketahui keberadaannya, hingga investasi BUMD yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
– Pengelolaan BLUD dan retribusi: pemberian tunjangan tidak sesuai aturan dan sistem pengendalian yang lemah.

Tindak Lanjut Wajib
Sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari setelah menerima LHP. DPRD pun diharapkan aktif menggunakan hasil pemeriksaan sebagai dasar pengawasan terhadap jalannya APBD.

“DPRD bersama pemerintah daerah harus terus memperbaiki pertanggungjawaban APBD dan memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK dijalankan sesuai kewenangan,” tambah Dr. Juska.(Arbain)

‎
ARBindonesia.com, PEKANBARU ‎- Semangat perjuangan, persatuan, dan keberpihakan kepada rakyat kembali digaungkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Andi Darma Taufik. Dalam pesan perjuangannya, ia menegaskan bahwa kekuatan partai bukan hanya terletak pada besarnya organisasi, tetapi pada kokohnya persatuan kader dan kedekatan dengan rakyat.
‎
‎Andi Darma Taufik menyampaikan, perjalanan sebuah perjuangan tidak pernah dibangun oleh satu orang, melainkan oleh banyak tangan yang memiliki tekad dan tujuan yang sama. Perbedaan pandangan, pengalaman, maupun latar belakang bukan alasan untuk terpecah, tetapi menjadi energi besar untuk memperkuat barisan.
‎
‎“Boleh berbeda pandangan, berbeda pengalaman, dan berbeda latar belakang. Tetapi selama tujuan kita sama, selama hati kita tetap bersama rakyat, maka perbedaan itu bukan kelemahan. Perbedaan adalah kekuatan,” pesan Andi. 21/06/26
‎
‎Ia menegaskan, nilai perjuangan yang diwariskan Bung Karno harus terus dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Seperti sanad keilmuan yang membuat sebuah ajaran tetap hidup, perjuangan partai juga harus memiliki mata rantai yang kuat agar tidak pernah terputus.
‎
‎Dari para pendahulu yang telah menanamkan nilai perjuangan, kader yang hari ini bergerak bersama rakyat, hingga generasi penerus di masa depan, seluruhnya memiliki tanggung jawab menjaga api perjuangan tetap menyala.
‎
‎“Jangan biarkan cita-cita besar perjuangan kalah oleh persoalan kecil. Kader harus saling menguatkan, saling menjaga, dan menjadikan gotong royong sebagai kekuatan utama,” tegasnya.
‎
‎Andi juga mengingatkan pesan Bung Karno bahwa pemimpin berasal dari rakyat, bukan berdiri di atas rakyat. Karena itu, kader harus selalu hadir, mendengar, dan memahami denyut kehidupan masyarakat.
‎
‎“Jangan pernah jauh dari rakyat. Karena dari rakyatlah perjuangan ini lahir, bersama rakyat perjuangan ini bergerak, dan untuk rakyat seluruh pengabdian ini dipersembahkan,” ujarnya.
‎
‎Ia mengibaratkan partai sebagai sebuah bangunan besar. Sebuah bangunan tidak akan roboh hanya karena kuatnya badai dari luar, tetapi dapat runtuh ketika bagian di dalamnya berhenti saling menopang.
‎
‎Karena itu, menjaga kekompakan dan soliditas menjadi kewajiban seluruh kader. Bukan karena tantangan yang dihadapi kecil, melainkan karena cita-cita perjuangan yang dibawa terlalu besar untuk diperjuangkan sendirian.
‎
‎“Selama rakyat masih berharap, selama rakyat masih mempercayai perjuangan ini, maka tugas kita belum selesai,” ungkapnya.
‎
‎Andi Darma Taufik meyakini, selama kader tetap bersatu, tetap berjalan bersama rakyat, dan tetap berpegang pada nilai perjuangan Bung Karno, PDI Perjuangan akan terus menjadi kekuatan yang hadir di tengah masyarakat, bekerja untuk rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.