Tembilahan, detikriau.org – Sempat dinyatakan hilang, ABK KM. Vega Jaya, Supriadi alias Icap (16) ternyata telah kembali dengan selamat ke kediaman orang tuanya, di Jalan Gerilya Parit 8 Tembilahan.

“Sudah ditemukan, Icap dirumah orang tuanya,”  sampaikan Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H., melalui Kasat Polairud Polres Indragiri Hilir AKP. H. Awaluddin Dalimunthe,

Diterangkan AKP Awaluddin, menurut pengakuan Icap, malam itu saat kapal terbakar, dia langsung melompat ke pinggiran Sungai Indragiri. Ketakutan karena ada ledakan dari tabung gas yang terbakar, Icap langsung berlari jauh ke daratan di Kelurahan Sungai Perak. Setelah merasa aman Icap lalu jumpa seorang dan menunjukan jalan arah ke Dermaga Sungai Perak.

“Disitulah Icap menunggu, sampai datang pompong yang dikemudikan Suparman, yang ternyata memang sedang mencari dirinya. Icap alias Supriadi kemudian diantar kembali kerumahnya.” Jelas AKP Awaluddin

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, KM. Vega Jaya dengan 3 orang awak terbakar di Perairan Sungai Indragiri, Kamis malam, 1/2/2018, sekira pukul 20.30 WIB.

Malam saat kejadian, Tim SAR Gabungan Sat Polairud Polres Indragiri Hilir dan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir berhasil mengevakuasi nakhoda dan 1 orang ABK. Sedangkan Supriadi alias Icap, tidak ditemukan di TKP./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengingatkan agar Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) tidak boleh stagnan dan dimanfaatkan sebagai wadah Kepala Desa merumuskan kebijakan.

Setelah dilakukan perumusan, kebijakan yang diambil kemudian harus disusun dalam sejumlah rencana kegiatan yang sistematis dan terukur untuk disampaikan ke Pemerintah Daerah lalu pusat.

“Kepengurusan APDESI haruslah aktif, kreatif dan kritis dalam konteks mengakomodir aspirasi masyarakat di kawasan perdesaan,” ujar Bupati saat menyaksikan pengukuhan APDESI Kecamatan Keritang yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Syukuran Pembangunan Kecamatan Keritang tahun anggaran 2017 di Desa Pengalihan, Kamis (1/2/2018).

Keaktifan dan kekritisan oleh APDESI, dikatakan Bupati juga bertujuan untuk menciptakan solusi guna mengatasi problema yang terjadi di kalangan ‘akar rumput’.

“Dalam penyusunan program kegiatan sebagai bagian dari kebijakan yangbtelah diambil harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai orientasi utama. Suara arus bawah harus menjadi prioritas,” pungkas Bupati pada acara pengukuhan APDESI yang perdana dilakukan di tingkat Kecamatan itu.

*Kelengkapan Adminduk Akomodir Hak Demokrasi Warga*

Pada kesempatan itu, Bupati Inhil, HM Wardan juga melakukan penyerahan KTP kepada 678 penduduk di 8 Desa Kecamatan Keritang. Dia menuturkan, kelengkapan administrasi kependudukan (adminduk), seperti KTP akan sangat berguna untuk mengakomodir hak demokrasi warga, terutama menjelang Pilkada serentak yang tidak lama lagi akan berlangsung.

“Suara saudara sangat berharga. Jangan sampai gagal memilih menggunakan hak pilih saudara hanya karena ketiadaan KTP. Segeralah lengkapi ADMINDUK, salah satunya KTP saudara,” tukas Bupati seraya mengatakan perekaman KTP dilakukan secara gratis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lebih lanjut, Bupati berujar, “Kelengkapan ADMINDUK tidak hanya berguna untuk partisipasi pada kontestasi Pilkada, namun juga akan bermanfaat dalam berbagai hal,”.

Maka itu, Bupati mengharapkan, adanya kesadaran masyarakat untuk segera melengkapi ADMINDUK, salah satunya KTP yang akan menjadi sebuah kebutuhan dalam berbagai hal suatu saat kelak.

Sebagai informasi, 8 Desa Kecamatan Keritang yang menerima 678 KTP yang diserahkan ialah Desa Nusantara Jaya, Kota Baru Reteh, Pasar Kembang, Kuala Keritang, Seberang Pebenaan, Pebenaan, Kembang Mekar Sari dan Kota Baru Siberida sebagai penerima terbanyak dengan jumlah 140 KTP./diskominfops_inhil/adv/*

Tembilahan, detikriau.org – KM. Vega Jaya GT 5 bermuatan 15 ton sembako dan 20 tabung gas elpiji 12 Kg hangus terbakar di Perairan Sungai Indragiri Kelurahan Sungai Perak Kecamatan Tembilahan, Kamis, 1/2/ 2018, sekira pukul 20.30 WIB. Akibat kejadian tersebut, salah seorang ABK, bernama Icap (17 ), warga Parit 8 Tembilahan hilang.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Polairud AKP. H. Awaluddin Dalimunthe, menerangkan bahwa kronologis kejadian bermula sekira pukul 19.30 WIB, KM. Vega Jaya, yang  dinakhodai Jamal (39) serta 2 orang ABK Rian (18) dan Icap, berangkat dari Tembilahan menuju ke PT. MGI Kecamatan Pelangiran.

Setelah 45 menit berlayar, kapal tersebut singgah di pinggir Sungai Indragiri di Kelurahan Sungai Perak, karena mesin kapal mengalami kerusakan.

Saat itu, Rian menghidupkan mesin Robin, untuk menyedot air di petak kapal yang terlihat masuk cukup banyak. Namun hanya sesaat mesin pompa air itu hidup, tiba – tiba mesin terbakar dan api dengan cepat membesar serta membakar kapal beserta seluruh muatanya.

Personel Sat Polairud Polres Indragiri Hilir dan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, berusaha memadamkan api dan mengevakuasi awak kapal, namun seorang ABK tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini belum ditemukan. Sedangkan Nakhoda kapal, dilarikan ke RSUD Puri Husada Tembilahan, karena menderita luka bakar ringan.

“Sampai saat ini, pencarian terhadap korban masih dilakukan Tim SAR Gabungan Sat Polairud Polres Indragiri Hilir dan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir.” Sampaikan Kasat Polairud AKP. H. Awaluddin Dalimunthe./ Am

“Bupati diperebutkan Kaum Hawa untuk Berswafoto”

Keritang, detikriau.org – Usai mengikuti serangkaian kegiatan seremonial di Pengalihan Kecamatan Keritang, Bupati Inhil HM Wardan menyempatkan untuk bersilaturahim dengan warganya termasuk mengunjungi rumah kediaman tokoh masyarakat setempat, H Abdul Wahab. Kamis (1/2/2018)

Kehadiran Bupati Inhil, HM Wardan kala itu, disambut oleh antusiasme masyarakat setempat. Ini diindikasikan dengan ramainya masyarakat yang hadir menyambut kedatangan sosok Bupati yang dikenal agamis itu.

Berdasarkan pantauan, tampak puluhan masyarakat Desa Sencalang mengerumuni Bupati yang baru saja tiba. Sejumlah pria berpakaian seragam motif batik berwarna biru pun tampak duduk bercengkerama dengan Bupati Inhil, HM Wardan yang menggunakan setelan baju melayu lengkap disertai tanjak berwarna ungu.

Sedangkan, Sang Istri, Hj Zulaikhah Wardan yang turut mendampingi, di tempat yang sama juga melakukan hal serupa, menyapa ramah warga yang didominasi oleh kaum ibu Desa Sencalang.

Disana, dengan penuh semangat, Hj Zulaikhah Wardan memperkenalkan Diri dan bersenda gurau bersama kaum Ibu. Tawa pun terdengar hingga keluar lokasi silahturrahmi yang kebetulan berbatasan langsung dengan jalan Lintas Samudera.

Meski singkat, Hj Zulaikhah Wardan mengaku sangat senang bertemu dengan kaum Ibu Desa Sencalang. Dia mengatakan, pertemuan ini sudah lama sekali didambakan olehnya. Namun, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, dikatakan Hj Zulaikhah Wardan baru saat ini Dia bisa menemui para warga.

“Selama ini, Saya sangat mengharapkan adanya pertemuan seperti ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu, saling mengenal dan bertegur sapa. Semoga saja kedepan kita tetap bisa berjumpa dan bersilahturrahmi,” tukas Zulaikhah Wardan.

Kaum Hawa Antusias Berswafoto Bersama Bupati

Seusai menggelar silahturrahmi bersama warga. Bupati Inhil, HM Wardan menjadi sasaran ‘empuk’ bagi kaum hawa Desa Sencalang untuk mengabadikan momen kebersamaan itu dengan meminta berswafoto.

Dengan berdesak – desakan, permintaan puluhan kaum hawa Desa Sencalang untuk mengabadikan momen langka tersebut pun diakomodir oleh Bupati. Secara bergantian, satu per satu, kaum hawa mendapat kesempatan berswafoto menggunakan kamera pribadi mereka.

Raut wajah ceria hingga teriakan histeris juga terdengar seraya proses pengambilan foto berlangsung. Di akhir, ucapan terima kasih pun dilayangkan oleh kaum hawa yang mendpaat kesempatan istimewa tersebut./diskominfops_inhil/adv/*

JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, hasil verifikasi partai politik (Parpol) di tingkat kepengurusan provinsi (DPW) berpengaruh secara nasional. Parpol bisa tidak lolos dalam verifikasi secara nasional jika tidak lolos verifikasi di salah satu kepengurusan DPW.

“Jika tidak memenuhi syarat verifikasi di salah satu provinsi, maka tidak memenuhi 100 persen kepengurusan parpol di tingkat provinsi. Maka, iya, ini berpengaruh secara nasional,” ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (1/2) malam.

Pramono melanjutkan, jika demikian ada potensi jika Parpol yang tidak lolos verifikasi di satu kepengurusan provinsi, maka tidak lolos verifikasi Parpol secara nasional. Hal ini merujuk kepada pasal 173 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pasal ini diatur bahwa syarat verifikasi tingkat provinsi adalah 100 persen kepengurusan di tingkat provinsi. Dengan demikian, tegas Pramono kepengurusan Parpol di semua provinsi Indonesia harus lolos verifikasi.

Namun, pihaknya menegaskan jika masih ada waktu perbaikan untuk verifikasi Parpol di tingkat provinsi. Waktu perbaikan ini dijadwalkan pada 1 hingga 2 Februari. KPU akan melakukan verifikasi perbaikan syarat kepengurusan tingkat DPW pada 3 Februari.

“Masih ada waktu perbaikan. Kami juga menyediakan waktu untuk melakukan verifikasi perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hamdan Kurniawan,mengatakan dualisme kepengurusan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat proses verifikasi di tingkat provinsi tersebut belum tuntas. Hingga saat ini baru ada 11 Parpol yang statusnya lolos verifikasi kepengurusan tingkat Provinsi DIY.

Hamdan menjelaskan, pada 29 Januari lalu pihaknya sudah mendatangi kantor PPP yang berada di Jl Tentara Rakyat Mataram, Jetis, Bumijo, Kota Yogyakarta. KPU DIY berencana melakukan verifikasi dengan berpedoman pada data kepengurusan PPP yang ada di SIPOL KPU pusat.

“Di sana, kami tidak menjumpai pengurus sebagaimana yang tertera di SIPOL KPU. Yang ada adalah pengurus yang tidak sesuai dengan data SIPOL. Sehingga dengan begitu kami tidak bisa melakukan verifikasi apapun, baik pengurus, keterwakilan 30 persen perempuan dan juga domisili kantornya juga,” ungkapnya ketika dikonfirmasi Republika, Kamis.

Kondisi ini, katanya, masih berlangsung hingga saat ini. “Akhirnya saat ini kami nyatakan verifikasi untuk PPP di tingkat kepengurusan provinsi DIY berstatus belum memenuhi syarat (BMS),” lanjut Hamdan.

Dia mengungkapkan, KPU DIY berpegang kepada kepengurusan di Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) sebagaimana yang juga tertulis di SIPOL KPU. Berdasarkan data SK tersebut, maka kepengurusan kubu Romahurmuzy (Romi) lah yang semestinya diverifikasi.

“Jadi pengurus versi Pak Romi sendiri sudah beberapa kali berkonsultasi dengan kami. Kami sarankan agar informasi di SIPOL itu diperbaiki. Misalnya saja, jika alamat kantor pindah, maka data SIPOL juga harus dirubah. Sebab, jika tidak, pada tahapan perbaikan nanti kami akan datang lagi ke Jalan Tentara Rakyat Mataram itu lagi,” papar Hamdan.

Menurutnya, jika kubu Romi menghendaki untuk verifikasi di kantor pihak yang sesuai SK Kemenkum-HAM maka syaratnya harus merubah data SIPOL terlebih dulu. Sebab, perubahan data SIPOL masih sangat memungkinkan.

‘Perubahan ini sangat mungkin sebab data SIPOL kan yang melakukan input adalah parpol sendiri. Kami tunggu sampai sebelum 3 Februari untuk melakukan perbaikan itu. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan,jadwal dan program pemilu 2018 masa perbaikan verifikasi parpol dijadwalkan pada 1-2 Februari, maka bisa diganti selama waktu tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini baru ada 11 parpol yang berstatus lolos verifikasi tingkat kepengurusan provinsi DIY. Kesebelas parpol itu adalah PBB, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, Hanura, PKB, Partai Golkar, PDIP, Gerindra, PKS dan PKPI./republika

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir HM Wardan MP melauncing penyerahan dan mensosialisasikan program bantuan Sosial Rastra (Bansos  Rastral) bagi masyarakat Miskin, Rabu (31/01/2018) Sore, di Halaman Kantor Camat Tembilahan Hulu.

Bantuan Sosial Beras sejahtera (bansos Rastra) di tahun 2018  merupakan program bantuan Sosial dalam bentuk beras berkualitas medium (Menengah) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berjumlah 10 Kilogram setiap bulanya tanpa di kenakan harga atau biaya.

“Terimakasih kepada bulog, Dinas sosial alhamdulilah masyarakat kalau kemaren mungkin ada tebusan mulai sekarang ini tanpa ada biaya atau tebusan tujuan ya tidak lain untuk mengurangi pengeluaran beban KPM”ujar dalam kegiatan yang juga di Sejalankan dengan acara peresmian kegiatan pembangunan kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2018.

Bupati menambahkan, jumlah PKM penerima bansos pangan Rastra di tahun  2018 untuk seluruh Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 28.124 KPM yang tersebar di 20 kecamatan dan 230 desa dan kelurahan.

khusus di Kecamatan Tembilahan  Hulu ini jumlah penerima bansos Rastra yaitu sebanyak 1.695 KPM yang tersebar  di 6 Desa  dan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Tembilahan  Hulu.

“mudah mudahan ini segera di realisasikan, semoga Semua Keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di wilayah kecamatan Tembilah Hulu dan khususnya Kabupaten Indragiri Hilir dapat di Realisasikan”ujar Bupati

Mantan kepala dinas pendidikan Provinsi Riau ini juga meminta Kepada Dinas Sosial dan Bulong sendiri dalam pelaksanaanya Bansos Rastra Benar-benar Mendata  agar Penerima  KPM ini tepat sasaran.

“kalau memang ada tahun yang lalu dia menerima tahun ini tidak ini mungkin ada caranya nanti bisa di sosialisasikan di daftarkan kembali sesuai dengan presedurnya yang jelas layanan kepada masyarakat terutama bagi KPM dapat di reaslisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya”pugkas Bupati

Sementara itu Kepala Bulog Divre Riau Kepri Awaludin Iqbal di dampingi Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan, Ahmad Syahbani Mengatakan bahwa  Beda bansos rastra dengan rastra tahun lalu. Rastra tahun lalu adalah hanya di pembiayaan Untuk tahun ini gratis untuk penerima manfaat.

Dimana pada tahun lalu ada biaya tebus per kilo sebesar 1.600  dengan per KPM 15 Kilogram setiap bulanya Rp 24.000  sekarang per KPM nya 10 Kilo gram tapi tanpa tebusan

“Kita berharap dalam penyaluran Bansos Rastra yang kita mulai di bulan Januari 2018  hingga desember 2018 sampai kepada penerima manfaat tepat sasaran dan pastinya tidak ada harga tebus.” jelas Kepala Bulog Divre Riau Kepri ini. /diskominfops_inhil/adv/Am