Kemuning, detikriau.org – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Riau (IKA UR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin melantik para pengurus IKA UR Kecamatan Kemuning masa bhakti 2018 – 2022 di halaman rumah dinas Camat Kemuning, Kelurahan Selensen, Kamis (8/2/2018) siang.

Pelantikan diikuti sedikitnya oleh 40 orang lulusan perguruan tinggi Universitas Riau asal Kecamatan Kemuning yang sekitar 80 persen berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik.

Pengurus IKA UR Kecamatan Kemuning resmi dibentuk setelah Ketua Umum IKA UR Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin menyerahkan bendera pataka kepada Ketua IKA UR Kecamatan Kemuning, Yunan Rizal, SPd.

Ketua Umum IKA UR, H Said Syarifuddin merasa sedikit terkejut dengan cukup banyaknya alumni Universitas Riau yang berasal dari Kecamatan Kemuning. “Itu pun belum terdata semua. Kalau sudah terdata mungkin bisa mencapai ratusan alumni,” ujar Said Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Said Syarifuddin menceritakan sepenggal kisah tentang masa lalunya pada saat diharuskan memilih perguruan tinggi mana yang akan dituju setamatnya dari Sekolah Menengah Atas.

Kala itu, Said Syarifuddin mengaku bingung akan mendaftar ke Perguruan Tinggi yang mana. Atas pengalamannya tersebut, Said Syarifuddin mengingatkan kepada para siswa yang akan menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas agar melakukan konsultasi ihwal Perguruan Tinggi yang akan dituju.

“Saya mendorong, menyarankan dan hanya sekadar saran. Pilihlah Perguruan Tinggi yang terbaik. Universitas Riau adalah salah satu yang terbaik dengan prestasi menjadi ranking 20 terbaik se – Indonesia dari ribuan Perguruan Tinggi yang tersebar,” jelas Said Syarifuddin.

Prestasi yang diperoleh Universitas Riau, dikatakan Said Syarifuddin, ditunjang juga dengan jumlah alumni yang relatif banyak tersebar, tidak hanya di Indonesia bahkan sudah mencapai hingga manca negara.

Disamping itu, Said Syarifuddin menuturkan, dari sisi kompetensi, lulusan Universitas Riau juga tidak mengecewakan. Lulusan Universitas Riau sudah mampu bersaing dengan lulusan dari Perguruan Tinggi terkemuka lainnya di Indonesia.

Terakhir, Said Syarifuddin mengharapkan, IKA UR Kecamatan Kemuning dapat memberikan kontribusi positif terhadap daerah, khususnya di bidang pembangunan. “Sering – seringlah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan Kemuning. Susun program kerja yang berdampak positif, jangan yang muluk – muluk. Dan yang terpenting jangan vakum pasca dilantik,” tandas Said Syarifuddin.

Pada pelantikan IKA UR Kecamatan Kemuning ini, turut hadir mendampingi Ketua Umum IKA UR Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Sekretaris IKA UR Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini, Ketua IKA UR Kecamatam Keritang, Mahmuddin dan sejumlah pengurus IKA UR Kabupaten Inhil lainnya./*

“Dukungan saya kepada pasangan HM Wardan – H Syamsuddin Uti merupakan pertimbangan “hati” secara pribadi untuk  Inhil lebih baik, tanpa pamrih”

Tembilahan, detikriau.org – Mantan Ketua DPC Partai Gerindara Inhil sejak tahun 2008 – tahun 2017, Baharuddin L Ab, SE menilai apa yang menjadi pilihan dukungan DPC Gerindra Inhil pimpinan Asmadi pada Pilkada Inhil 2018 kepada salah satu dari tiga pasangan calon Bupati Inhil periode 2018 – 2023 juga patut untuk dihormati.

Pilihan untuk memberikan dukungan itu menurutnya tentu telah melalui sejumlah pertimbangan yang terbaik menurut Gerindra Inhil.

“dukungan kepada pasangan manapun, tentunya harus kita hormati, asalkan yang terbaik bagi masyarakat.” Ungkap Bahar saat dimintai tanggapan terkait hal ini.

Menurut Bahar, selama 9 tahun menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Inhil, ia sangat meyakini niat besar Partai yang berada di bawah komando tertinggi Prabowo Subianto ini untuk membawa Bangsa Indonesia menjadi sebuah Bangsa yang besar.

Gerindra juga menurutnya telah mendidiknya untuk mengatakan apa yang benar adalah benar dan apa yang salah adalah salah.

( Baca juga : Mantan Ketua DPC Gerindra Inhil Beri Dukungan Pada Pasangan HM Wardan – H Syamsuddin Uti )

“Hari ini, Gerindra Inhil pimpinan Asmadi menentapkan pilihan pada salah satu pasangan lainnya. Saya hormati. Dukungan saya kepada pasangan HM Wardan – H Syamsuddin Uti merupakan pertimbangan “hati” secara pribadi untuk perbaikan Inhil, tanpa pamrih,” Tegasnya mengakhiri./Am

Tembilahan, detikriau.org – Mantan Ketua Partai Gerindra Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2008 s/d 2017, Baharuddin L Ab, SE pastikan akan memberikan dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018 – 2023, H Muhammad Wardan – H Syamsuddin Uti.

Dinilai Baharuddin, kinerja HM Wardan selama menjabat Bupati Inhil sepanjang periode 2013 – 2018 sudah tidak bisa dipungkiri dan terbukti telah memberikan perubahan yang jauh lebih baik bagi Negeri hamparan kelapa.

“prestasi beliau selama menjabat sebagai Bupati Inhil di periode pertama, saya nilai mampu mencatat sejumlah prestasi gemilang. Sangat banyak perobahan baik yang dirasakan masyarakat Inhil,” Ujarnya melalui percakapan sambungan telepon selular kepada wartawan

Dengan program unggulan, DMIJ, Bahar memastikan, hampir merata, kini pembangunan ditingkat Desa bahkan hingga di Dusun-Dusun telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Disamping DMIJ, program perbaikan perkebunan masyarakat juga secara bertahap mulai memperlihatkan perobahan positif.

Saat ini, baik di Ibu Kota Kabupaten hingga di Kecamatan dan Desa, badan jalan penghubung mulus membentang. Dengan terurainya keterisolasian ini akan semakin memperlancar perputaran ekonomi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Namun juga harus kita akui apa yang telah dilakukan beliau selama periode pertama masa jabatannya tentu masih belum maksimal, dan harus dilanjutkan untuk perobahan Inhil yang lebih baik,” Nilai  mantan Anggota DPRD Inhil periode 2009 – 2014 ini menekankan.

Kini, dengan maju berpasangan dengan H Syamsuddin Uti pada Pilkada Inhil 2018, Bahar berharap nantinya akan lebih mampu mendorong percepatan kemajuan daerah. Berlatar belakang sebagai pengusaha handal, H Syamsuddin Uti dinilai akan lebih piawai mencari terobosan-terobosan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat dan daerah.

Menurut Bahar juga, H Syamsuddin Uti menjadi sejarah balon Wakil Bupati yang betul-betul dari pengusaha, bukan penguasa. Diharapkan nantinya “SU” akan mampu memajukan usaha kecil dan menengah di Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan dan pelosok – pelosok Desa.

“namun yang perlu menjadi catatan, wilayah Inhil sangatlah luas. Semoga ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi beliau sebagai Wakil Bupati.” Akhiri Bahar./Am

detikriau.org – DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) terkait Pasal 245.

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum.

Ia menambahkan, pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi anggota DPR agar dikriminalisasi saat menjalankan tugas.

“Itu peran MKD nanti dalam proses pidana tidak akan hambat proses izin yang dikeluarkan presiden. Karena kan ada batas waktunya,” kata Supratman usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

“Jadi kalau nanti presiden ada permintaan izin kemudian MKD mengulur waktu batas limitasinya juga jadi tidak berarti,” ujar dia.

Supratman menegaskan, peran MKD sebatas memberi pertimbangan. Presiden nantinya berhak menggunakan pertimbangan tersebut atau tidak sama sekali.

Ia juga mengatakan, pertimbangan MKD dan izin presiden tidak berlaku bagi anggota DPR yang tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, terlibat tindak pidana khusus, dan pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

“Tipidsus (tindak pidana khusus) tidak perlu lagi karena itu kan pengecualian. Pertama tertangkap tangan tidak perlu izin presiden. Kedua tipidsus korupsi dan selainnya. Lalu diancam pidana mati atau pidana seumur hidup tidak perlu izin presiden,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Sumber: kompas.com

Sumbar, detikriau.org – Sempena menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Sumatera Barat, puluhan insan pers liputan Indragiri Hilir dan staf Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfo Persantik) mengikuti Seminar Emotional Spiritual Quotient (ESQ), Rabu (6/2/18).

Kegiatan ESQ yang digelar di Hotel Hannah Syariah, Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan ini menghadirkan motivator Andry Fallash dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian dan Statistik (Kadiskominfops) HM Taher, Kepala Bidang P4KSDKI Diskominfops Inhil Trio Beni, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Inhil Indra Efendi, Pimpinan Posmetro Inhil Efendi Aqil.

Kadiskominfops Inhil HM Taher mengatakan, kegiatan Seminar ESQ yang malam ini dilaksanakan sangat bermanfaat sekali bagi diri pribadi sebagai manusiawi ciptaan Allah SWT.

“Kegiatan seminar ESQ sangat bermanfaat bagi pendekatan kecerdasan Emosi dan Spiritual ini akan memfokuskan pada kesadaran dalam membangun dan meningkatkan etos kerja yang lebih produktif,” ungkap Taher.

Sehingga  menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis. Menciptakan suasana yang penuh semangat dimana ini dapat menimbulkan komitmen dan loyalitas kerja yang kuat.

Selain kegiatan ESQ, para jurnalis dan staf Diskominfo Inhil juga akan menjalani Outbond selama satu hari di Labuan Sunday, Painan, Pesisir Selatan.

“Sehingga akan lebih meningkatkan silaturahim dan keakraban antara pers dan staf Diskominfo, sebagai mitra dalam bidang pemberitaan,” sebutnya.

Sedangkan pada puncak HPN di Padang, Sumatera Barat, Jum’at (9/2/18) direncanakan akan dihadiri Bupati Inhil HM Wardan bersama jurnalis Inhil./diskominfops_inhil/adv/*

detikriau.org – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan tidak akan menegerikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah akan tetap memberikan kewenangan pengelolaan PAUD pada pihak swasta.

“Walaupun pemerintah memberikan anggaran PAUD, tidak ada niat pemerintah untuk menegerikan PAUD. Pengelolanya tetap swasta,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Harris Iskandar dalam taklimat media rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan (RNPK) di Sawangan, Depok, Jabar, Rabu (7/2).

Dia menyebutkan, saat ini terdapat sekira 190 ribu PAUD dan 600 ribu guru yang mengajar enam juta anak usia dini.

Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan dana alokasi khusus bantuan operasional (DAK BOP) PAUD sebesar Rp 4,070 triliun. Anggaran itu meningkat dari tahun sebelumnya pada 2017 sebesar Rp 3,58 triliun.

Dirjen Harris memaparkan, hampir semua negara maju sudah memperlakukan PAUD dengan sangat baik. Mulai dari sisi anggaran atau pun kualitas guru dan tenaga kependidikannya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas PAUD, Kemendikbud telah masuk dalam program prioritas pendidikan nasional.

“Pemerintah memberikan BOP PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak. Tahun ini, anggaran DAK PAUD menjadi Rp 4 triliun,” tandasnya./*

Sumber: JPN