“Daerah yang belanja pegawainya diatas 50 % tidak akan mendapatkan formasi”

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih menghitung kebutuhan CPNS 2018.

Perhitungan itu didasarkan pada usulan yang diajukan instansi pusat dan daerah.

“Masih sementara dihitung dan belum selesai. Kemungkinan besar yang ditetapkan duluan formasi instansi pusat kemudian disusul daerah,” ujar Deputi Sumber Daya Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Minggu (18/2).

Usai perhitungan akan diperoleh berapa jumlah kuota CPNS 2018 yang dibahas bersama DPR RI untuk kemudian disetujui anggarannya oleh Kementerian Keuangan.

Dihubungi terpisah Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, perhitungan kebutuhan didasarkan pada analisa jabatan dan beban kerja.

Selain itu, porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi pertimbangan utama. Bila belanja pegawainya di atas 50 persen, daerah tidak akan mendapatkan formasi CPNS.

“Dilihatnya banyak bukan cuma sesuai kebutuhan. Biar butuh kalau belanja pegawai berlebih tidak dikasi,” ujar Bima.

Bima mengungkapkan, sebelum Mei formasi harus sudah ditetapkan. Namun, pelaksanaan tes CPNS dilaksanakan setelah Pilkada.

“Nantinya, rekrutmen tahun ini masih CPNS belum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena peraturan pemerintahnya belum ditetapkan,” tandas Bima./*

sumber: JPNN

JAKARTA — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menduga ada permainan pat gulipat dalam rangka menggagalkan PBB untuk ikut pemilu melalui KPU Papua. Ia mengatakan, akan menggugat KPU Papua dan KPU Pusat, bahkan memidanakan mereka. “KPU Papua telah mengumumkan PBB lolos, tiba-tiba menyerahkan hasil rekap yang menyatakan PBB tidak lolos tanggal 14 Februari, sebelum KPU Pusat mengumumkannya tanggal 17 Februari kemarin,” ujar Yusril melalui keterangan tertulisnya, Ahad (18/2).

Yusril mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui KPU Papua telah mengumumkan kepada publik, PBB di sana memenuhi syarat pada 11 Februari. Tapi, pada 14 Februari, tanpa diketahui PBB Papua, KPU Papua mengubah status PBB menjadi tidak lolos dan itulah yang dilaporkan ke KPU Pusat.

Karena itu, Yusril merasa, partainya sangat dirugikan dan dipermainkan KPU. Dengan begitu, pihaknya bukan saja akan menggugat KPU Papua dan KPU Pusat, tetapi juga akan memidanakan mereka.

Pihaknya ingin membongkar dugaan adanya konspirasi menggagalkan PBB ikut Pemilu dengan memperalat KPU. “Semuanya bukan saja akan kami gugat secara perdata, tapi juga akan kami lawan secara pidana,” jelas Yusril.

Ia sudah sejak lama merasa, partainya yang dikenal sebagai partai Islam moderat dan nasionalis, selalu dihalang-halangi ikut pemilu oleh kekuatan sekular dan kiri anti-Islam. “Sekuat tenaga kami akan melawan,” katanya.

Yusril pun merasa, berbagai elemen ormas Islam, cendekiawan, dan ulama moderat memberikan dukungan kuat agar partai Islam modernis seperti PBB tetap eksis di negara ini. “PBB tetap kritis dan tidak mudah diombang-ambingkan kekuasaan. Itu mungkin sebabnya kehadiran PBB tidak disenangi oleh kelompok sekular dan kiri anti-Islam,” tambah Yusril.

sumber: republika.co.id

Angkat Tangan ke Langit
Sujud Ku Berdoa
Ku Tak Akan Takut Lagi Tuk Terus melangkah
Ku dapat melihat dunia
Tanpa perkosaan, kekerasan, Perempuan bukanlah barang
…

Ini Tubuhku
Bukan Milikmu
Nyatakan Tidak untuk kekerasan
Kami Ibu
Kami Guru
Kami Perempuan makhluk yang indah

Kata-kata di atas adalah penggalan syair lagu kampanye One Billion Rising (OBR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berbaju ungu, jingga dan hitam, seratusan perempuan dan laki-laki yang peduli dengan kampanye melawan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan menari bersama pada Minggu pagi (18/2/2018), di arena Car Free Day (CFD), Jl. Gajah Mada, Pekanbaru.

Kampanye dengan tarian dan nyayian merupakan perwujudan dari bangkitnya perempuan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Kampanye semacam ini telah berjalan sejak 2013 di lebih dari 200 negara.

One Billion Rising atau kebangkitan satu miliar orang merupakan sebuah gerakan yang dilakukan setiap bulan Februri bersama dengan jutaan perempuan di seluruh dunia. Mereka turun ke jalan dan menari sebagai ungkapan solidaritas terhadap korban kekerasan dan diskriminasi sekaligus mengajak untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dunia, tidak terkecuali di Riau.

“Perempuan Riau bersama miliaran perempuan di dunia bersolidaritas terhadap perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. Tema kampanye One Billion Rising internasional tahun ini adalah ‘Rising in Solidarity Against Exploitation of Women (Bangkit Dalam Solidaritas Untuk Melawan Eksploitasi Terhadap Perempuan)’. Perempuan Riau harus bangkit melawan eksploitasi tersebut,” kata Magrina Rahayu, ketua panitia One Billion Rising Riau.

Selain menari bersama, pagi itu juga ditampilkan aksi teatrikal yang menggambarkan perempuan dari berbagai sektor pekerjaan masih tertindas dan mengalami eksploitasi oleh penguasa, pengusaha dan laki-laki yang punya relasi kuasa yang lebih besar. Kondisi tersebut cerminan dari kondisi riil di masyarakat saat ini.

“Selain menari, menyanyi, aksi teatrikal, orasi oleh pimpinan Seruni Helda Khasmy, kaum perempuan yang hadir pagi ini juga menyampaikan tuntutan-tuntutan dari berbagai lembaga pendukung yang ditulis dalam berbagai poster. Pengunjung, peserta OBR dan siapa siapa pun juga boleh mengungkapkan dan menyampaikan harapannya dengan menulis di selembar kain pink,” lanjut Magrina.

Acara yang didukung oleh belasan lembaga di Riau tersebut juga dihadiri oleh wakil rakyat dari kelompok perempuan, Ade Hartati. Anggota DPRD Riau tersebut sempat menyampaikan harapannya agar perempuan-perempuan di Riau lebih banyak lagi terjun ke dunia politik. Hal tersebut sebagai bentuk keprihatinnya terhadap tidak adanya lagi quota keterwakilan perempuan di parlemen.

“Perempuan perlu lebih banyak lagi terjun di ranah publik, khususnya di bidang politik. Keterwakilan perempuan masih harus terus diperjuangkan untuk kemudian bisa memperjuangkan kepentingan perempuan di Riau,” kata Ade Hartati.

Lembaga yang ikut ambil bagian dalam kampanye One Billion Rising 2018 antara lain, Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari), PPSW, Fitra Riau, Kohati, LBH Pekanbaru, FMN, Fatayat NU, Seruni, YTNTN, IPPI, HWDI, LSL, Tapak, AJI Pekanbaru dan Green Radio. (rls)

“Kembali Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018”

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto menyambangi kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Jalan Trimas, Tembilahan, Sabtu (17/2/2018) pagi.

Selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, kedatangan Pj Bupati ke Kantor Panwaslu juga bertujuan untuk membangun komunikasi dengan para komisioner Panwaslu.

“Saya kan baru, untuk itu kedatangan Saya ini bertujuan untuk memperkenalkan diri. Disamping itu, juga kita akan mulai membangun komunikasi yang baik dengan lembaga pengawas Pemilu ini,” ungkap Pj Bupati.

Disela kunjungan, Pj Bupati menilai, Panwaslu memiliki peran yang krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak pada bulan Juni mendatang. Oleh karenanya, sinergitas Pemerintah Kabupaten Inhil dengan Panwaslu harus senantiasa terjaga.

“Perlu adanya sinergitas yang berkesinambungan antara Pemkab Inhil dengan Panwaslu. Terlebih, saat ini tahapan Pilkada telah memasuki masa kampanye bagi para kandidat,” kata Pj Bupati.

Pada kunjungan itu, Pj Bupati menuturkan, bahwa Dirinya juga telah melakukan perbincangan dengan para Komisioner Panwaslu untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam tahapan Pilkada.

“Kita tentunya tidak mau Pesta Demokrasi lima tahunan ini terhambat dengan persoalan – persoalan yang ada karena kita ingin mendapatkan Pemimpin yang benar – bsnar telah melewati seluruh tahapan Pilkada,” tukas Pj Bupati.

*ASN Harus Jaga Netralitas*

Pj Bupati juga berpesan, agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil harus selalu menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.

“Setelah ini, Saya akan mengumpulkan para Kepala OPD dan eselon lainnya untuk membicarakan masalah netralitas Pilkada. Disitu, kita hadirkan pula Panwaslu untuk menyampaikan hal – hal yang berkenaan dengan netralitas ASN,” pungkas Pj Bupati.

Pertemuan antara ASN dengan Panwaslu, dikatakan Pj Bupati perlu dilakukan, mengingat kewenangan yang diamanahkan undang – undang begitu besar bagi Panwaslu.

“Panwaslu berhak memberikan sanksi tehadap oknum ASN yang terlibat dalam proses politik praktis Pilkada. Bahkan, sanksi tersebut bisa sampai sanksi pidana. Selain oknum ASN yang terlibat, para paslon yang bersangkutan juga bisa digugat,” papar Pj Bupati.

Sebagaimana diketahui, kedatangan Pj Bupati Inhil, Rudiyanto turut didampingi dengan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, beberapa diantaranya ialah, Kepala Kesbangpolinmas, Sekretaris Satpol PP dan Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil./diskominfops_inhil/adv/Am

Pekanbaru, detikriau.org – Puluhan lembaga di Riau melakukan kampanyekan One Billion Rising 2018 di arena Car Free Day, Jl Gajahmada Pekanbaru, Minggu (18/2/2018). Bersama dengan ratusan perempuan-perempuan dan sejumlah kalangan yang memiliki kepedulian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan, mereka akan menari bersama sebagai bentuk dukungan pada korban kekerasan seksual di Riau.

Lembaga yang ikut terlibat dalam kampanye tersebut antara lain, Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari), PPSW, Fitra Riau, Kohati, LBH, FMN, Fatayat NU, Seruni, YTNTN, IPPI, Tapak, HWDI, AJI Pekanbaru, Green Radio dan sejumlah lembaga non pemerintah lainnya di Pekanbaru. Momentum kampanye One Billion Rising diperingati setiap tanggal 14 Februari, namun kampanye melalui tarian dapat dilaksanakan hingga momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret.  

“Kampanye One Billion Rising atau kebangkitan satu miliar orang merupakan sebuah gerakan kampanye yang dilakukan melalui nyayian dan tarian yang telah berjalan sejak 2013 di lebih dari 200 negara. Tarian dan nyayian yang diorganisasikan merupakan perwujudan  dari bangkitnya perempuan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi,” kata Ketua Panitia One Billion Rising 2018, Magrina Rahayu, Sabtu (17/2/2018). 

“Melalui tarian, perempuan membebaskan dirinya dan bergerak bersama untuk menghentikan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialami. One Billion Rising di Pekanbaru sudah dilakukan setiap tahun,” tambah Magrina.

Tema kampanye One Billion Rising tahun 2018 secara international adalah ‘Rising in Solidarity Against Exploitation of Women (Bangkit Dalam Solidaritas Untuk Melawan Eksploitasi Terhadap Perempuan)’ dan dihubungkan dengan tema khusus berdasarkan kondisi dalam negeri. Tema tahun 2018 yang akan diusung oleh Seruni adalah isu spesifik tentang kondisi perempuan yang tinggal di sekitar perkebunan dan yang bekerja di perkebunan berbasis lahan skala luas, yaitu ‘Berikan Hak Perempuan atas Tanah, Perbaiki Upah dan Kondisi Kerja Pekerja Perempuan di Perkebunan’. 

“Tema khusus tersebut berdasarkan kondisi masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. Melalui kampanye One Bilion Rising, kita juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan merupakan masalah seluruh lapisan masyarakat.

“Kita juga ingin menularkan sikap solidaritas terhadap korban kekerasaan dan pelecehan seksual sehingga tidak merasa disisihkan dalam kehidupan sosial. Perempuan harus melawan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan,” lanjut aktivis Rupari ini.

Selain menari bersama yang menjadi simbol kebebasan, menari dianggap bisa memberi rasa bahagia dan menyenangkan, kampanye One Billion Rising juga diisi dengan pementasan teatrikal, puisi dan musik oleh lembaga-lembaga pendukung. (rls)

JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani memastikan, lembaganya tidak antikritik.

Menurut dia, tidak ada keinginan DPR untuk membatasi kritik lewat revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Hal itu dikatakan Arsul saat menjadi narasumber dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

“Kami dikritik orang seperti Mas Lucius saja masih suka mengantuk dan tidur. Apalagi kalau tidak ada kritik, ngorok mungkin,” kata Arsul.

Sebelumnya, aktivis dan masyarakat sipil mengkritik Pasal 122 huruf kUU MD3.

Pasal itu berbunyi bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Frasa merendahkan kehormatan dinilai terlalu abstrak. Kritik serta penilaian kepada DPR dan anggota DPR dikhawatirkan termasuk dalam kategori merendahkan kehormatan DPR.

Dengan demikian, semua orang termasuk pers bisa saja dikenai pasal tersebut.

Menurut Arsul, pasal itu tidak bermaksud bahwa DPR menolak kritik. Hanya, setiap orang diminta lebih berhati-hati saat menyampaikan kritik.

Sebab, menurut Arsul, terkadang kritik disampaikan dengan penghinaan. Meski demikian, dapat tetap dibedakan antara kritik, penghinaan atau penistaan.

“Sebaiknya, sebisa mungkin budayakan kritik yang tidak berkonten penghinaan. Pilihlah kata-kata biasa. Tapi tidak perlu santun-santun amat, karena nanti enggak bunyi,” kata Arsul.

Sumber: kompas.com