“Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR,”

JAKARTA — Kementerian Keuangan akan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai honorer atau kontrak pada Juni 2018 dengan alokasi dana sebesar Rp 440,38 miliar.

“Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani di laman Facebook yang dikutip di Jakarta, Jumat (25/5).

Anggaran untuk THR pegawai kontrak pada satuan kerja pemerintah pusat alokasinya sudah diperhitungkan. Perhitungan itu pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) masing-masing kantor pada belanja barang operasional perkantoran, bukan belanja pegawai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018. Hal itu juga dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK pejabat yang berwenang.

Dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018. Saat ini satuan kerja pemerintah pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai kontrak tersebut sesuai ketentuan, sehingga diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri.

Untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018. Mereka termasuk dokter PTT (pegawai tidak tetap), bidan PTT, tenaga penyuluh KB dan lain-lain.

Kemudian untuk pegawai nonPNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK. Hal itu berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

Sri Mulyani juga membahas mengenai pembayaran THR bagi pegawai honorer atau non-PNS yang merupakan pegawai pemerintah daerah yang telah diatur sesuai Permendagri Nomor 33/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018. Berdasarkan informasi dari Kemendagri, kata Menkeu, daerah tidak menganggarkan THR atau gaji ke-13 bagi non-PNSD. Hal itu karena honor bagi tenaga non-PNSD pada dasarnya melekat pada setiap kegiatan. Dengan demikian, apabila kegiatannya dilaksanakan dalam 12 bulan, maka honornya diberikan sebanyak 12 bulan.

“Untuk pegawai honorer daerah dapat diberikan THR sejalan dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku sejauh kemampuan keuangan daerah memadai untuk memberikan THR,” tulis Sri Mulyani.

Kemudian, bagi petugas jasa kebersihan (cleaning service/CS) dan sopir “outsourcing” dari perusahaan yang mempekerjakan, maka perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan THR. Sementara untuk sopir dan CS honorer atau yang tidak melalui sistem “outsourcing”,pemberian THR menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga yang menggunakan jasa CS dan sopir

Selanjutnya, terkait THR untuk guru daerah disebutkan bahwa kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG). Sesuai Pasal 63 PP Nomor 58/2005 dan Permendagri Nomor 13/2006, Pemprov dapat memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNS daerah. Mereka termasuk guru, berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Kebijakan pemberian TPP bagi guru di masing-masing daerah berbeda-beda. Ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru, dan ada daerah yang tidak memberikan TPP, karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.

Tulisan ini telah diterbitkan oleh republika.co.id

Tembilahan, detikriau.org – Personel Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan ringkus Ti alias Kan (23) warga pasar Terapung Tembilahan dan AS alias Ad (27) warga Jalan Prof. M. Yamin Tembilahan hanya berselang satu jam setelah merampas paksa harta benda milik Jamaludin (31) warga Kelurahan Air Molek 2 Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

Aksi pencurian dengan kekerasan itu, terjadi pada Jumat (25/5/2018) sekira pukul 02.00 WIB dinihari di Pelabuhan Tengah Jalan Yos Sudarso Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

“Dari kedua tersangka disita barang bukti berupa HP merk Nokia milik korban, dan pakaian yang dipakai kedua tersangka, saat melakukan kejahatan”, sampaikan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan IPTU Yarmen Djambak.

Diterangkan Iptu Yarmen, kronologis kejadian bermula saat korban sedang duduk seorang diri di Pelabuhan Tengah Jalan Yos Sudarso Tembilahan. Tak lama kemudian datang seorang laki laki berbadan kecil dengan mengenakan baju singlet warna hitam, mendekati korban, dan kemudian menanyakan asal korban, yang dijawab korban bahwa dia dari Air Molek. Pelaku kemudian menanyakan tujuan korban dan kembali dijawab korban dengan mengatakan mau ketempat kawannya yang beralamat di Jalan Tanjung Harapan Tembilahan.

Dilanjutkan Mantan Paur Humas Polres Indragiri Hulu itu, Setelah mendengar jawaban korban, pelaku lalu pergi, namun tak lama kemudian, datang lagi, kali ini berdua dengan kawannya. Pelaku kemudian menawarkan ojek, tapi korban bilang bahwa dia bawa motor sendiri. Lantas pelaku yang berbadan kecil mengenalkan dirinya dan mengaku bernama Reyhan, dan menambahkan bahwa dialah yang berkuasa di daerah itu.

Namun tidak ada tanggapan dari korban, sehingga pria yang mengaku bernama Reyhan itu marah dan memukul korban, lalu menodongkan sebilah pisau ke leher korban. Reyhan yang kemudian diketahui bernama TI alias Kan mengambil dompet dan Handphone korban dan memberikannya pada rekannya AS alias Ad.

“dibawah tekanan, korban tidak melakukan perlawanan, hanya meminta KTP, STNK dan dompetnya dikembalikan.” Terang Iptu Yarmen

Tak puas dengan itu, tersangka Kan lantas mencoba mengambil kunci motor, namun berhasil dipertahankan korban. Kan kembali bertindak kasar dan mendorong korban ke dalam sungai dan selanjutnya kabur dengan membawa tas berisi pakaian milik korban.

Mendapat perlakuan seperti itu, korban langsung berteriak meminta tolong kepada warga, dan kemudian melaporkannya Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Tembilahan. Kejadian itu menyebabkan korban mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2 juta.

Setelah mendapat laporan, Personel Polsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan bergerak cepat dan melakukan pengecekan di TKP. Dari keterangan saksi yang ada disekitar TKP, didapatkan keterangan bahwa yang melakukan pembegalan tersebut adalah Kan dan Ad. Petugas kemudian menyusuri kawasan tersebut untuk mencari keberadaan kedua pelaku.

Sejam berlalu, akhirnya sekira pukul 03.00 WIB, kedua pelaku ditemukan sedang berjalan kaki di Jalan Jendral Sudirman Tembilahan. Ad berhasil diamankan namun Kan yang coba melarikan diri, juga dapat ditangkap di Pasar Terapung Jalan Yos Sudarso Tembilahan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan Handphone Nokia milik korban di saku celana Ad.

Tersangka Ad, sudah  dua kali keluar masuk LP, sedangkan Kan, baru keluar 20 hari yang lalu bebas dari LP. “Saat ini kedua tersangka, sudah diamankan di Mapolsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan, untuk proses penyidikan lebih lanjut”, tutup IPTU Yarmen./ Am

“jika pada minggu ketiga bulan Juni 2018, alokasi dana desa tidak juga dimohonkan dan dicairkan oleh pihak desa, maka anggaran alokasi dana desa tersebut akan dikembalikan ke kas negara.”

Tembilahan, detikriau.org – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) tahun anggaran 2018 di Aula Hotel Puri Cendana, Tembilahan, Kamis (24/5/2018) pagi.

Terlihat hadir pula, Unsur Forkopimda, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejumpah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Camat dan Kepala Desa se – Kabupaten Inhil.

Rakor DMIJ diagendakan berlangsung selama 1 hari dalam bentuk diskusi panel dengan diikuti oleh Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) serta Fasilitator se – Kabupaten Inhil.

Pjs Bupati Inhil, Rudyanto yang dimintai keterangan usai membuka Rakor mengatakan, kegiatan evaluasi dalam rakor merupakan langkah yang baik dilaksanakan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di setiap kawasan perdesaan.

Selain itu, kegiatan Rakor, dikatakan Pjs Bupati Inhil, dapat pula menjadi sarana bagi para peserta rakor mengetahui peraturan, ketentuan teknis dan regulasi terkait lainnya dalam konteks pelaksanaan program DMIJ.

“Pada hari ini, masih ada peraturan yang ragu – ragu bisa menanyakan langsung dalam Rakor. Begitu pula dengan kendala – kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program dapat dicarikan solusinya dalam forum rapat ini,” tukasnya.

Pjs Bupati mengingatkan kepada pelaksana program DMIJ untuk secepatnya mengajukan berkas permohonan alokasi dana desa. Pesan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat banyak Desa yang belum mengajukan pencairan hingga memasuki triwulan ke – II (Kedua) tahun anggaran 2018 ini.

“Dari total Desa yang ada di Inhil, baru 108 Desa yang mengajukan pencairan dimana saat ini kita sudah memasuki triwulan ke-2. Apabila terlambat apa yang sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan dan dimanfaatkan masyarakat,” pungkas Pjs Bupati.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Inhil, Yulizal  menjelaskan, keterlambatan pencairan alokasi dana Desa oleh beberapa Desa disebabkan karena adanya perubahan peraturan Padat Karya.

Kendati demikian, Yulizal menyebutkan, jika pada minggu ketiga bulan Juni 2018, alokasi dana desa tidak juga dimohonkan dan dicairkan oleh pihak desa, maka anggaran alokasi dana desa tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

“Pengembalian itu akan mengakibatkan tertundanya DAK dan DAU Kabupaten Inhil. Hal ini jangan sampai terjadi. Harus segera dimasukkan berkas permohonan pencairan dananya,” tandas Yulizal./adv

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyatakan keprihatinannya dengan nasib guru-guru honorer. Di saat guru PNS bersukacita mendapatkan THR (tunjangan hari raya), tenaga pendidik dan kependidikan honorer justru sebaliknya kendati bekerja layaknya PNS.

“Kami ikut prihatin juga harusnya guru honorer juga dapat THR ya karena mereka bekerja dan melaksanakan tugas mengajar maupun administrasi layaknya PNS,” ujar Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi di Jakarta, Kamis (24/5).

Walaupun dalam PP THR dan Gaji 13 tidak mengakomodir guru honorer, Unifah mengimbau pemerintah daerah untuk memerhatikan kesejahteraan mereka. Apalagi yang merekrut dan menggunakan tenaga honorer adalah Pemerintah Daerah (Pemda).

“Tolong pemda ikut memerhatikan guru honorer. Jangan hanya menggunakan tenaganya tapi tidak menghargai jerih payah mereka. Mereka tiap bulan digaji murah tapi tetap mau mengabdi, itu yang harus diingat,” tuturnya.

Unifah menambahkan, guru honorer tidak meminta THR banyak. Paling tidak ada tambahan dari gaji mereka yang diterima tiap bulan. Jangan ketika butuh, tenaganya dipakai. Giliran senang, guru honorer dilupakan.

“PGRI akan terus berjuang agar guru honorer bisa mendapatkan status PNS-nya. Selain itu dalam masa tunggu ini kami mendorong pemda memberikan gaji layak untuk guru honorer, termasuk THR,” tandasnya.

sumber: jpnn

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon yakin kenaikan THR PNS, TNI/Polri, dan pensiunan, termasuk juga pemberian gaji ke-13, bermotif politik.

“Ya ini kan tahun politik, pasti motifnya adalah motif politik,” kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5).

Dia pun heran mengapa kenaikan THR PNS 2018 itu tidak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Justru kenaikan itu dilakukan sekarang, yang sudah memasuki tahun politik. “Tahun politik, Ramadan dan Idulfitri terakhir sebelum pilpres,” ujarnya.

Dia mengatakan seharusnya pemerintah juga memikirkan persoalan yang sering diadukan ke DPR, yakni masalah honorer. Menurut Fadli, cukup banyak honorer yang nasibnya tidak jelas, status menggantung, dan honornya sangat kecil.

“Saya kira mulai dari buruh honorer, tenaga harian lepas, penyuluh, inseminator tapi status mereka tidak jelas. Honornya Rp 100 ribu, Rp 200 ribu,” katanya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menambahkan, kalau pemerintah punya anggaran besar, harusnya diperuntukkan bagi honorer.

“Kalau memang ada anggaran sampai puluhan triliun kenapa tidak diproritaskan untuk honorer supaya ada kejelasan,” ungkap Fadli.

sumber: jpnn