JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MendesPDTT) Eko Putro Sandjojo meminta masyarakat terus mengawasi penggunaan dana desa di daerah masing-masing. Dia pun menegaskan, jika terjadi kecurangan masyarakat tidak perlu takut untuk melapor.

“Saya minta agar mereka tidak takut untuk melaporkan. Karena pengawasan yang paling efektif itu adalah pengawasan masyarakat,” kata Eko di JCC, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).

Eko mengatakan, pada tahap pertama ini dana desa yang sudah dicairkan mencapai 60 persen. Sisanya, kata dia, kemungkinan masih belum cari karena belum rampungnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Efisiensi dana desa, lanjut Eko, tentunya akan berdampak positif pada pembangunan program padat karya yang dilakukan di desa-desa. Karena itu dia berharap pemerintah daerah bisa proaktif dalam memproses pencairan dana desa.

“Kan dana desa itu masuk gelondongan dari APBD. Kalau APBD antara DPRD dan Bupati tidak selesai, maka dana desanya pun akan jadi korba dan pembangunanannya pun tidak akan terganggu,” kata dia.

Kendati Demikian, Eko mengklaim, saat ini penggunaan dana desa lebih efektif. Hal itu disebabkan karena adanya pengawasan ekstra dari pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, Kamtibmas, hingga masyarakat itu sendiri.

Sumber: republika.co.id

Tembilahan, detikriau.org – Sat Res Narkoba Polres Indragiri Hilir amankan 2 orang laki – laki yang diduga menjadi pelaku tindak pidana narkotika, di Jalan Stadion Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis, (8/3)

Keduanya masing – masing berinisial MHH (30) warga Jalan Perintis Tembilahan dan YA (27) warga Jalan Stadion Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan. Dari mereka disita barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu, 2 unit HP, 1 set bong dari botol kaca, 1 buah kaca pembakar, 1 buah jarum pembakar dan 2 buah mancis gas.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Res Narkoba AKP. Bachtiar, S.H., menerangkan bahwa pengamanan keduanya bermula saat anggota Sat Reskrim sedang menyelidiki suatu kasus di sekitar TKP. Petugas lalu mengetuk sebuah kamar. Saat pintu terbuka, petugas melihat di lantai kamar tergeletak  satu set bong.

Penasaran dengan pemandangan tersebut, kedua orang laki – laki yang ada di kamar itu langsung diamankan. Tak lama kemudian, datang Personel Sat Res Narkoba. Dengan disaksikan Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas.

“Saat ini kedua orang tersebut beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Indragiri Hilir untuk proses penyidikan lebih lanjut.”/ Am

Tembilahan, detikriau.org — Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) periode 2018 – 2021 telah resmi dikukuhkan, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto mengimbau agar dapat selalu menjalin koordinasi dengan pihak sekolah.

Pengukuhan Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil oleh Ketua Forum Komite Provinsi Riau, Delisis, dilakukan di Aula Hotel Inhil Pratama, Tembilahan, Rabu (7/3/2018) kemaren.

“Koordinasi dalam kerangka kerjasama perlu dilakukan antara forum komite dengan sekolah – sekolah,” ungkap Pj Bupati saat diwawancarai ditempat terpisah.

Pj Bupati menilai, keberadaan Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri sangat penting di tengah – tengah kondisi sekolah saat ini sebagai mitra dari Pemerintah daerah melalui instansi terkait.

“Ini sudah dipelajari, bahwa forum komite merupakan mitra dari Dinas Pendidikan. Untuk itu, perlu legalitas dengan jalan pengukuhan seperti ini,” jelas Pj Bupati.

Sementara itu, Ketua Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil, Candra Efendi menyebutkan, hal terpenting yang perlu dimiliki oleh forum yang dipimpinnya saat ini adalah sebuah acuan tentang tugas pokok dan fungsi.

“Maka itu, Saya mengharapkan, pihak Forum Komite Provinsi Riau dapat merumuskan acuan tersebut. Karena perlu pemahaman yang mendalam tentang tupoksi kami agar tidak keliru,” ujarnya.

Menurut Ketua Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Provinsi Riau, Delisis dalam sambutannya menyatakan pihaknya siap memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dari Forum Komite di tingkat Kabupaten, termasuk Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil.

“Forum yang baru dikukuhkan ini dapat bekerjasama dengan para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dalam menjalankan tugas. Jadikan forum komite sebagai wadah komunikasi dan berbagi informasi tentang sekolah,” pesan Delisis.

Guna menyikapi tindakan pungutan liar yang identik terjadi di sekolah – sekolah. Delisis mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, seperti Satuan Tugas Saber Pungli bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti dalam wujud penandatanganan nota kesepahaman kedepannya.

“Kehadiran Forum Komite, salah satunya bertugas untuk mencarikan solusi atas pungutan – pungutan liar yang terjadi serta meluruskan apa yang dipersepsikan dengan pungutan liar,” ujar Delisis.

Definisi pungutan liar di sekolah – sekolah sendiri, dijelaskan Delisis yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan terkadang dipersepsikan keliru oleh sebagian kalangan, khususnya pihak wali murid.

“Di PP itu, ada klausul yang berbunyi, ‘pembiayaan peningkatan suatu sekolah itu adalah tanggung jawab bersama’. Klausul itu yang perlu diperjelas oleh Forum Komite kepada pihak – pihak yang berkaitan di sekolah agar tidak keliru sehingga menimbulkan kekisruhan,” tandas Delisis.

Pada kegiatan pengukuhan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Forum Komite SMA, SMK dan SLB Negeri Kabupaten Inhil dengan organisasi Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Advokasi Masyarakat Untuk Nusantara (Arun) sebagai pendamping komite./adv

QUEBEC — Ada yang patut ditiru dari sikap ratusan dokter di Quebec, Kanada, ini. Langkah langka ini pun sama sekali hanya bisa digambarkan di Kanada. Ya, mereka justru memprotes kenaikan gaji yang diberikan pemerintah. Pasalnya, mereka telah menghasilkan terlalu banyak uang.

Pada Rabu (7/3) sore waktu setempat, lebih dari 700 dokter, yang merupakan warga dan juga mahasiswa kedokteran dari provinsi Kanada telah menandatangani sebuah petisi daring yang meminta kenaikan gaji mereka agar dibatalkan. Sebuah kelompok bernama Medecins Quebecois Pour le Regime (MQRP), yang mewakili dokter Quebec dan pendukung kesehatan masyarakat, memulai petisi pada 25 Februari.

“Kami, dokter Quebec yang percaya pada sistem publik yang kuat, menentang kenaikan gaji baru-baru ini yang dinegosiasikan oleh federasi medis kami,” petisi tersebut berbunyi dalam bahasa Prancis, dikutip the Washington Post, Kamis(8/3).

Kelompok dokter itu menyebutkan bahwa menerima kenaikan gaji ketika kondisi kerja tetap sulit bagi orang lain dalam profesi mereka adalah yang tidak dapat dilakukan dengan hati nurani. Profesi lain yang mereka maksud termasuk perawat dan juru tulis. Sementara, pasien hidup dengan tidak adanya akses terhadap layanan yang dibutuhkan karena pemotongan drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, sebuah serikat perawat di Quebec dalam beberapa bulan terakhir mendorong pemerintah untuk mengatasi kekurangan keperawatan. Mereka menargetkan untuk diberlakukannya undang-undang yang bisa membatasi jumlah pasien yang dapat diperiksa oleh perawat.

Serikat pekerja tersebut mengatakan, anggotanya makin banyak yang harus bekerja keras. Perawat di seluruh provinsi telah mengadakan aksi-aksi duduk dalam beberapa bulan terakhir untuk mendorong kondisi kerja yang lebih baik.

Situasi diperparah pada Januari ketika seorang perawat di Quebec bernama Emille Ricard mengunggah foto dirinya ke Facebook dengan mata berkaca-kaca. Dalam unggahannya, dia mengatakan telah mengalami malam yang melelahkan.

Dia juga mengatakan, dia adalah satu-satunya perawat yang merawat lebih dari 70 pasien di pangkatnya. Dia mengaku begitu stres sehingga dia mengalami kontraksi otot yang menyakitkan yang membuatnya sulit untuk tidur.

“Inilah wajah keperawatan,” tulis Ricard dalam unggahannya, mengkritik Menteri Kesehatan Quebec, Gatan Barrette, yang telah menganggap sistem perawatan kesehatan baru-baru ini mengubah sebuah kesuksesan.

“Saya tidak tahu ke mana Anda akan mendapatkan informasi, tapi sebenarnya bukan keperawatan,” tulis perawat itu.

“Saya dipatahkan oleh profesi saya, saya malu dengan kekurangan perawatan yang saya sediakan sejauh mungkin. Sistem kesehatan saya sakit dan sekarat.”

Sontak, unggahannya menjadi viral di media sosial. Unggahannya telah dibagi lebih dari 55 ribu kali sejak saat itu.

Sementara itu, CBC News melaporkan, pada Februari, federasi spesialis medis Quebec mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk meningkatkan gaji tahunan kepada 10 ribu ahli medis provinsi tersebut, sekitar 1,4 persen, atau dari 4,7 miliar dolar AS saat ini menjadi 5,4 miliar dolar AS pada tahun 2023. Gaji rata-rata untuk seorang spesialis di Quebec sudah tinggi, 403.537 dolar AS per tahun dibandingkan dengan 367.154 dolar AS di negara bagian Ontario.

“Satu-satunya hal yang tampaknya kebal terhadap pemotongan (sistem perawatan) adalah gaji kami,” kata petisi oleh MQRP, kelompok dokter tersebut.

“Bertentangan dengan pernyataan Perdana Menteri, kami percaya bahwa ada cara untuk mendistribusikan kembali sumber daya sistem kesehatan Quebec untuk mempromosikan kesehatan penduduk dan memenuhi kebutuhan pasien tanpa mendorong pekerja sampai akhir.”

Petisi tersebut berakhir dengan meminta agar kenaikan gaji dibatalkan dan uang didistribusikan ulang di seluruh sistem perawatan kesehatan Quebec. Tidak jelas apa yang akan terjadi dengan petisi tersebut. Barrette menangani masalah ini segera setelah petisi dimulai.

“Jika mereka merasa dibayar lebih, mereka bisa meninggalkan uangnya di atas meja,” katanya pada 26 Februari, dilansir CBC News. “Saya jamin saya bisa memanfaatkannya dengan baik.”

Dilaporkan Toronto Star, Barrette juga mengatakan, masalah kondisi kerja untuk tenaga medis seperti perawat adalah sesuatu yang harus mendapat perhatian penuh. “Kami punya uang untuk mengatasinya,” katanya kepada surat kabar tersebut.

“Itu tidak berarti kita memiliki jumlah uang tak terbatas, tapi kita memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu segera dan untuk selamanya,” katanya.

Sumber: republika.co.id

detikriau.org – Banyak orang mengira bahwa budidaya tanaman sayur hanya bisa dilakukan di dataran tinggi saja. Ternyata, perkiraan itu salah. Saat ini sayuran yang biasanya dibudidayakan di dataran tinggi juga bisa dibudidayakan di dataran rendah, seperti sawi, kubis, slada, kembang kol, dan jagung manis sudah banyak dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 5 sampai 200 meter dpl. Hal ini memberikan angin segar bagi para petani yang memiliki lahan di daerah dataran rendah.

Budidaya sayur di dataran rendah ternyata menghasilkan sayur yang kualitasnya lebih baik, sayuran bisa lebih manis, lebih segar, dan kandungan airnya juga tidak terlalu banyak. Disamping itu daya tahan sayur juga lebih lama, sehingga meminimalisir busuknya sayur sebelum dipanen dan tentunya harga jual sayur juga lebih tinggi.

Berminat untuk mengetahui. Baca lebih lanjut …….

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kembali menegaskan, calon kepala daerah yang akan menjadi tersangka korupsi hanya ada beberapa. Karena itu, ia berharap situasi tak akan gaduh ketika nama-nama itu diumumkan.

“Beberapa peserta pilkada, most likely, 90 persen, akan menjadi tersangka,” terang Agus kepada Republika melalui pesan singkat, Kamis (8/3).

Lebih lanjut Agus menjelaskan, tercapainya angka 90 persen terhadap beberapa calon kepala daerah itu tak lain karena KPK sudah melakukan penyelidikan terhadap mereka sejak lama. Selain itu, gelar perkara penyidik terhadap siapa saja yang bisa menjadi tersangka di hadapan para pimpinan KPK juga telah dilakukan.

“Expose sudah dilakukan di hadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan,” ujar Agus

Dengan begitu, lanjut dia, 10 persen sisanya hanya tinggal menunggu proses administrasi keluarnya surat perintah penyidikan dan diumumkan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka. Ia pun berharap dengan diumumkannya beberapa nama-nama tersebut, keadaan menjelang Pilkada Serentak 2018 tak menjadi gaduh.

“Nanti diumumkan, kalau hanya beberapa mudah-mudahan tidak gaduh,” kata Agus.

Sebelumnya, Agus menegaskan akan mengumumkan nama atau calon kepala daerah yang bermasalah hukum sebelum pilkada dimulai. Menurut Agus, sepanjang KPK memiliki alat bukti sudah kuat, pihaknya akan menetapkan status tersangka terhadap seseorang, termasuk kepada calon kepala daerah.

Sumber: republika.co.id