Tembilahan, detikriau.org — Olah produk turunan kelapa dan mengembangkan kopra putih, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan instruksikan satuan kerja (Satker) terkait mendirikan industri berskala rumah tangga (Home Industry).

Menurut Bupati, keberadaan industri skala rumah tangga akan berperan vital mengatasi fluktuasi harga kelapa.

Sebab kata Bupati, permintaan terhadap komoditas kelapa diyakini juga akan meningkat seiring lahirnya sentra – sentra produksi baru. Kelebihan penawaran yang saat ini menimbulkan masalah baru bagi sektor perkebunan kelapa Inhil akan terakomodir oleh kebutuhan industri rumah tangga tersebut.

“Saat ini, Inhil sudah mulai ada kerajinan tangan oleh TP PKK. Air kelapa yang biasanya dibuang kini sudah diolah menjadi Nata de Coco oleh PKK, seperti di Kecamatan Kempas,” ungkap Bupati dalam rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa di Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (25/6/2018) siang.

Selain kerajinan tangan dan Nata de Coco, Bupati mengatakan, arang karbon juga merupakan komoditas potensial yang juga laku di pasaran, sudah tentu memberikan nilai ekonomis lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar kelapa bulat atau kelapa jambul.

“Industri pengolahan skala rumah tangga ini, jika dikembangkan secara konsisten dalam skala masif, bukan tidak mungkin kita tidak lagi mengekspor kelapa, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi,” tukas Bupati penuh keyakinan.

Dengan begitu, kata Bupati, harga kelapa yang dijual oleh masyarakat petani tentunya akan jauh diatas level harga kelapa saat ini. ” Tidak lagi Rp 3600, tapi bisa mencapai Rp 5000 sampai Rp 6000 per butir,” papar Bupati.

Kepada satuan kerja terkait, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan diminta Bupati, untuk segera menindaklanjuti gagasan tersebut. “Segera realisasikan, alokasikan sejumlah dana pada tahun anggaran 2019 ini,” tandas Bupati./adv

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin meminta masyarakat untuk tidak memilih Golongan Putih (Golput) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Kabupaten Inhil, Kamis (21/6/2018) kemaren.

“Pilkada 27 Juni nanti, mari kita beramai-ramai menuju ke TPS, jangan sampai tidak memilih. Gunakanlah hak pilih masing-masing,” katanya.

Ia juga sangat berharap pelaksanaan Pilkada nantinya bisa berlangsung dengan lancar dan damai.

“Sebisa mungkin harus terlaksana dengan damai. Apalagi, ini menentukan kepala daerah untuk 5 tahun kedepan demi kemajuan daerah Kabupaten Inhil,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Inhil./adv/mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Kabupaten Indragiri Hilir, AKBP Christian Rony Putra SIK MH sampaikan sejumlah larangan, khusus kepada anggotanya yang melakukan pengamanan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selama proses pemungutan suara kata Kapolres, seluruh anggotanya dilarang untuk berada atau masuk ke dalam TPS terkecuali jika ada permintaan dari Ketua KPPS terkait adanya gangguan kamtibmas, Anggota juga dilarang untuk menyentuh kotak suara dan logistik lainnya saat pencoblosan, dilarang mencatat atau mendokumentasikan hasil dari penghitungan suara, dilarang meletuskan senjata api di lokasi TPS yang dijaga serta dilarang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Larangan bagi anggotanya ini disampaikan Kapolres saat memberikan amanat pada Apel Linmas dan Pergeseran Pasukan dalam rangka Kesiapan Pengamanan TPS Operasi Mantap Praja Muara Takus 2018 Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur Riau dan Bupati, Wakil Bupati Indragiri Hilir dihalaman Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada Tembilahan, Senin (25/6/2018)

Menurut Kapolres, apapun agenda demokrasi, masyarakat menghendaki agar keamanan dan ketertiban dapat dirasakan sebagai wujud kinerja pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Implikasinya, kegiatan masyarakat dalam menjalani roda kehidupan harus terlindungi dari beragam gangguan keamanan termasuk yang bersumber dari ekses negatif kegiatan pemilukada.

“Persoalan ini tentu harus dijawab dengan tampilan kinerja untuk dapat mengawal keberlangsungan proses demokrasi ini.” Ujar Kapolres./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah menerapkan aturan usia minimal masuk sekolah tahun 2018, termasuklah jenjang Sekolah Dasar (SD).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Inhil, Drs H Rudiansyah M.Si melalui Kabid Pembinaan SD, Fathurrahman M.Pd, Senin (25/6/2018).

“Diutamakan yang berusia 7 tahun dan minimal 6 tahun terhitung Juli 2018 dapat diterima,” kata Fathurrahman.

Artinya, kata Kabid Pembinaan SD, anak usia dibawah 6 tahun tidak bisa diterima belajar di jenjang SD.

Ia menjelaskan, aturan tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.

Untuk itu, ia mengharapkan kepada para pengelola sekolah untuk lebih jeli menerima peserta didik sesuai aturan yang berlaku./mirwan

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menyebutkan, pasokan melimpah yang berasal dari Filipina menjadi faktor eksternal yang menghambat ekspor kelapa Inhil, Senin (25/6/2018) siang.

Pernyataan Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan tersebut muncul menyusul fenomena anjloknya harga kelapa belakangan ini.

Bupati mengatakan, pangsa pasar ekspor kelapa Inhil, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand telah berhasil ‘direbut’ oleh negara tetangga Filipina. Kelapa Filipina di pasar dunia juga dikenal sebagai kelapa dengan kualitas standar.

“Hal ini lah yang membuat kita kalah dalam persaingan pasokan kelapa ke luar negeri. Padahal sejak 2013, ekspor kelapa Inhil ke negara – negara jiran, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand begitu tinggi. Sekarang permintaan itu malah turun drastis,” jelas Bupati dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Inhil membahas stabilitas harga kelapa, Tembilahan.

Lebih lanjut, Bupati mengisahkan, 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2013, kawasan perkebunan di Filipina diterpa bencana angin bahorok yang meluluhlantakkan ribuan hektare pohon kelapa disana,” pungkas Bupati mengawali ceritanya.

Pasca bencana itu, produksi kelapa Filipina merosot tajam. Ini membuat kelapa Inhil mendapatkan pangsanya di negara tetangga.

Bupati melanjutkan, tidak berapa lama setelah bencana yang menimpa kawasan perkebunan kelapa Filipina, masyarakat petani disana melakukan replanting atau penanaman kembali.

“Sekarang, replanting itu telah menghasilkan, kelapa – kelapa di Filipina telah memasuki usia produktif dan menghasilkan kelapa – kelapa dengan kualitas standar sehingga pangsa pasar yang sempat dikuasai Inhil kembali direbut,” ujar Bupati.

Minimnya permintaan tidak berbanding lurus dengan banyaknya penawaran. Bupati yang mengaku pernah berdialog dengan direksi PT Pulau Sambu Guntung (PSG) mengatakan, bahwa saat ini pasokan perusahaan industri pengolahan kelapa itu sudah melampaui batas kebutuhan.

“Saat Saya tanyai pihak perusahan mengatakan membutuhkan pasokan 2 juta butir kelapa per harinya. 3 tahun lalu mereka hanya dapat pasokan sekitar 800 ribu per hari. Sekarang, PSG mendapat penawaran sebesar 5 juta butir per harinya. Tentu over kapasitas. Ini juga menjadi masalah,” jelas Bupati.

Kelebihan penawaran komoditas kelapa ini kerap kali menimbulkan problem baru. Bupati menuturkan, dengan begitu banyaknya penawaran, kapal – kapal pengangkut kelapa terpaksa mengantre untuk membongkar kelapa yang dibawa.

“Karena mengantre terlalu lama, banyak kejadian kelapa yang berada pada tumpukan bawah itu menjadj busuk dan bertunas. Akhirnya, kerugianlah yang kembali dirasakan masyarakat petani,” akhiri Bupati./adv

“PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Batallkan Rencana Ikuti Rapat”

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memimpin rapat koordinasi membahas stabilitas harga kelapa sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap kaum petani kelapa, Senin (25/6/2018) siang.

Rapat yang ditaja Pemerintah Kabupaten Inhil ini diagendakan akan menghadirkan 2 Perusahaan Besar industri pengolahan kelapa di Kabupaten Inhil, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa.

Namun sayangnya, saat rapat akan dimulai 2 perusahaan tersebut membatalkan rencana kedatangannya. Padahal, Bupati Inhil beserta jajaran telah mempersiapkan pertanyaan terkait anjloknya harga kelapa beberapa waktu belakangan.

Dalam keadaan kecewa, Bupati Inhil menuturkan, selain pertanyaan ihwal penyebab turunnya harga kelapa, Dia juga ingin meminta solusi untuk mendongkrak harga kelapa menuju level normal.

“Ini masalah serius (Masalah Kelapa, red) karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yang mana sekitar 70 persen masyarakat petani Inhil bergantung pada komoditas kelapa,” tukas Bupati dihadapan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, para Kepala OPD dan Camat se – Kabupaten Inhil yang turut hadir kala itu.

Beberapa bulan belakangan, diketahui harga kelapa Inhil merosot tajam dari yang sebelumnya berkisar diantara Rp 1800 – Rp 2000 hingga menembus harga dengan kisaran Rp 800 – Rp 1000.

“Keluhan masyarakat petani sudah begitu banyak yang sampai kepada Saya. Saya merasakan betul keluh kesah para petani ini. Masyarakat Petani kita meminta adanya kebijakan menaikkan harga kelapa,” ungkap Bupati.

Kebijakan menaikkan harga kelapa, dikatakan Bupati, mustahil dilakukan. Harga kelapa ditentukan melalui mekanisme pasar yang tergantung pada tingkat permintaan dan penawaran.

Kendati begitu, Bupati Inhil berasumsi, anjloknya harga kelapa merupakan imbas hasil keberhasilan Pemerintah Kabupaten Inhil dalam hal perbaikan kebun kelapa rakyat.

“Kebun kelapa yang sudah baik, otomatis produksinya meningkat. Mengacu pada hukum permintaan dan penawaran, dengan membaiknya lahan perkebunan kelapa maka jumlah komoditas kelapa yang ditawarkan otomatis juga semakin banyak. Hal itulah yang membuat harga kelapa terjun bebas,” kata Bupati

Berbicara tentang lahan perkebunan kelapa dan jumlah penawaran komoditas kelapa yang meningkat, Bupati mengatakan, kedua hal tersebut memiliki kaitan yang sangat erat.

Bukanlah suatu hal yang mengherankan jika sektor hulu perkebunan kelapa Inhil semakin tahun semakin membaik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil sejak era Bupati, HM Wardan.

Penerapan sistem, normalisasi parit, pembangunan tanggul dan pembuatan pintu klep merupakan sebahagian kecil sentuhan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah dilakukan.

“Berkat semua upaya itu, perkebunan kelapa kita yang dulu gersang, kini sudah mulai tumbuh subur. Daun – daun kelapanya lebat dengan buah kelapa yang melimpah hanya pada satu pokok pohon kelapa,” pungkas Bupati.

Meski begitu, adagium satir ‘tak ada gading yang tak retak’ berlaku pada sektor perkebunan kelapa Inhil. Perbaikan di hulu sektor perkebunan kelapa tidak dibarengi dengan perbaikan harga kelapa. Hulu sektor yang kini telah cukup baik ternyata berdampak buruk terhadap stabilitas harga kelapa.

“2 sampai 3 tahun lalu mungkin harga jual kelapa kita mahal. Berbeda dengan hari ini yang anjlok. Namun, perlu diketahui jumlah kelapa kita kian tahun kian banyak, profuktifitas kita semakin meningkat, jumlah komoditas kelapa meningkat, inilah babak baru problematika sektor perkebunan kelapa kita,” tukas Bupati.

Selanjutnya, kembali ke persoalan absennya 2 perusahaan besar, yakni PT Pulau Sambu Guntung dan PT Inhil Sarimas Kelapa pada rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Inhil, Bupati Inhil, HM Wardan berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan itu pada rapat selanjutnya dalam waktu dekat./adv