Tembilahan, detikriau.org – Partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir diprediksi mencapai angka 70 persen.

Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Inhil HM Wardan saat teleconference dengan Wakil Gubernur Riau di Sekretariat Desk Pilkada, Aula pertemuan Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, rabu (27/6/2018)

“Antusiasme masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi. Ada beberapa TPS yang ditinjau, angka partisipasi berkisar antara 70 sampai 80 persen. Jika dirata – ratakan, maka diperkirakan partisipasi pemilih Inhil mencapai 70 persen secara keseluruhan,” papar Bupati

Untuk proses tahapan pemungutan suara, Bupati mengatakan, tidak ditemukan adanya kendala berarti. Kondisi hingga hari pemungutan suara aman dan terkendali.

“Alhamdulillah baik, lancar dan terkendali. Sampai saat ini belum ada laporan atas pelanggaran – pelanggaran yang terjadi,” Akhiri Bupati./adv

Tembilahan, detikriau.org — Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mendampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang Dan Danrem 031/Wirabima, Brigjen TNI Sonny Aprianto yang berkunjung untuk meninjau proses pemungutan suara di sejumlah TPS, Rabu (27/6/2018) pagi.

Beberapa TPS yang dilakukan peninjauan adalah TPS 049 Jalan Batang Tuaka, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan dan TPS 015 Jalan Lingkar 2, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan.

Dari hasil tinjauan bersama Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima, Bupati mengaku tidak ditemukan hal – hal yang melanggar peraturan, proses pemungutan suara berlangsung lancar.

“Kita tidak menemukan hal – hal yang melanggar hukum, kendala dan masalah lainnya dalam proses pemungutan suara. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam situasi yang kondusif,” ujar Bupati seusai mengantar kepulangan Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima.

Bupati berharap, proses pemungutan suara yang berlangsung lancar dalam situasi yang kondusif sebagaimana hasil tinjauan bersama Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima dapat terus dipertahankan.

“Mudah – mudahan kita bisa merasakan situasi yang kondusif ini sampai akhir. Silakan gunakan hak pilih anda. Setelah pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB, tahapan Pilkada akan dilanjutkan dengan penghitungan suara,” kata Bupati.

Bupati juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan golput dalam perhelatan Pilkada yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ini.

Untuk diketahui, Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima tiba pada pukul 9.30 WIB dan mendarat di helipad Kantor Bupati Inhil. Kedatangan Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima tidak berlangsung lama, hanya berkisar satu jam.

Setelah melakukan peninjauan ke 2 TPS di kawasan Tembilahan tersebut, Kapolda Riau dan Danrem 031/Wirabima pun segera beranjak pulang pada pukul 10.30 WIB.

Selain Bupati Inhil, HN Wardan, tampak pula Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin dan beberapa pejabat eselon 2 dan 3 yang turut menyambut dan nendampingi Kapolda Riau bersama Danrem 031/Wirabima serta rombongan./adv

Tembilahan, detikriau.org – Calon petahan, H Muhammad Wardan berkomitmen untuk fokus melanjutkan Pembangunan, jika berhasil memenangkan Pilkada Serentak tahun 2018.

“Jika menang, Saya akan fokus melanjutkan pembangunan. Saya akan menyempurnakan program – program yang telah ada. Mana yang belim selesai, diselesaikan dan dimaksimalkan,” tukasnya, Tembilahan, Rabu (27/6/2018).

Komitmen yang dilontarkan oleh Sang Petahana ini, dianggap telah sesuai dengan Visi, Misi dan program – program yang disampaikannya pada saat menjalani masa kampanye selama 120 hari.

“Sudah Saya sampaikan kepada masyarakat, kalau Saya jabarkan tentu akan sangat panjang sekali. Yang jelas, bagaimana pemerataan pembangunan dan peningkatan masyarakat tercapai,” pungkas HM Wardan.

Bagi HM Wardan, dalam pertarungan politik, khususnya Pilkada Serentak ini, Dirinya selaku kandidat Calon Bupati Inhil telah menanamkan prinsip untuk siap kalah dan siap menang.

“Siap kalah dan siap menang. Kalau menang syukur, kalau kalah ya harus siap dan bersabar,” katanya.

Quick Count

Dalam proses penghitungan, tak jarang masyarakat penasaran dan ingin mengetahui sesegera mungkin kandidat Calon Bupati yang memenangkan pertarungan. HM Wardan mempersilakan masyarakat untuk melihat hasil hitung cepat atau quick count di posko pemenangan Wardan – SU.

Hitung cepat dilakukan juga. Di posko pemenangan Saya juga dilakukan. Sepanjang kapasitas ruangan hitung cepat memadai, silakan datang. Masyarakat tentu ingin  cepat mengetahui siapa yang menang,” tandas HM Wardan./Am

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan beberapa catatan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, yang akan digelar serentak di 171 daerah pada Rabu (27/6).

Menurut Hadi, target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPU, Bawaslu dan pemerintah pada Pilkada Serentak 2018 sebesar 77 persen.

Target tersebut meningkat dari sebelumnya, yakni sebesar 62 persen pada Pilkada Serentak 2015 dan 74,5 persen pada Pilkada Serentak 2017.

Selain itu, pemerintah kata Hadi, juga telah menyiapkan 1.170.700 personel keamanan untuk pengamanan pilkada kali ini. Personel tersebut berasal dari tiga matra, masing-masing aparat kepolisian sebanyak 168.015 personel berasal dari 144 Polres.

Kemudian perbantuan TNI sebanyak 99.559 personel dari 14 Kodam dan 401 Korem, serta Linmas sebanyak 833.738 orang.

“Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 387.262 TPS. Diprediksi 332.520 TPS masuk dalam kategori aman,” ujar Jadi di Jakarta, Selasa (26/6).

Kemudian, 42.033 TPS masuk lategori rawan-1 dan 12.500 termasuk dalam kategori rawan-2.

Mengenai jumlah pasangan calon pada Pilkada 2018, lanjut Hadi, tercatat ada 514 paslon. Rinciannya paslon diusung oleh parpol sebanyak 435 pasangan atau 84 persen. Jalur perseorangan sejumlah 79 pasangan calon atau 16,6 persen.

Dari total 514 pasangan calon yang maju atau 1028 jiwa, terdapat 153 orang berasal dari unsur aparatur sipil negara, 13 orang berasal dari anggota TNI/Polri, 448 orang merupakan politikus dan 500 orang berasal dari swasta.

Hadi juga menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Desk Pilkada, untuk memberikan fasilitasi baik kepada KPU maupun Bawaslu.

“Dengan persiapan yang jauh lebih matang, dengan belajar dari Pilkada 2015 dan 2017, pemerintah berharap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat berjalan dengan aman, damai dan tertib. Kami berharap pemilih menggunakan hak pilihnya sesuai aspirasinya,” pungkas Hadi.

sumber: jpnn.com

“Terbanyak di Kecamatan Tembilahan, disusul Kecamatan Keritang”

“Perhatikan Pembagian Tiga Kategori Kelompok Pemilih Menurut KPU Berikut Ini”

Tembilahan, detikriau.org – Sebanyak 437.992 Pemilih, hari ini, rabu (27/6/2018) akan menyalurkan hak suaranya di 1.579 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 20 Kecamatan dalam Pilkada Serentak 2018 di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari total 437.992 pemilih itu,  pemilih terbanyak terdata di Kecamatan Tembilahan dengan 47.056 pemilih (23.536 laki-laki dan 23.520 perempuan) disusul Kecamatan Keritang dengan 42.984 pemilih (21.935 laki-laki dan 21.049 perempuan).

Selanjutnya Kecamatan Tembilahan Hulu dengan 28.500 pemilih (14.552 laki-laki dan 13.948 perempuan)

Kecamatan Mandah, 28.074 pemilih (14.395 laki-laki dan 13.679 perempuan), dan Kecamatan Reteh dengan 27.794 (14.103 laki-laki dan 13.691 perempuan)

Secara lengkap, daftar pemilih tetap terdata sebagai berikut;

Untuk diketahui, hari ini, Pilkada Serentak diselenggarakan di 171 daerah pada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten dengan diikuti 520 pasangan calon.

Menurut data dari KPU pusat melalui infopemilu.kpu.go.id, daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak 2018 ini mencapai 152.058.452 orang, dengan 387.566 TPS

Saat hari H pencoblosan, KPU memberikan jadwal untuk pemilih dalam tiga kategori. Kategori yang pertama adalah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni pemilih yang sudah dicocokkan dan diteliti (coklit) dan terdata di DPT.

Waktu untuk memilih kategori ini adalah dimulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat, dengan syarat menunjukkan e-KTP asli, atau C6 (pemberitahuan memilih).

Jika pemilih Pilkada 2018 membawa C6, tapi tidak membawa e-KTP asli, maka pemilih tetap diterima, dan jika pemilih membawa e-KTP asli atau identitas lain, tetapi tidak membawa C6, maka akan dicocokkan dalam DPT dan boleh mencoblos.

Untuk kategori yang kedua adalah Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), yaitu pemilih yang sudah mengurus surat numpang memilih atau pindahan (A5) dari luar TPS, tapi masih di daerah pemilihan (provinsi untuk pemilihan gubernur, atau kabupaten atau kota untuk pemilihan bupati atau wali kota).

Syarat untuk kategori DPPH adalah membawa surat menumpang memilih atau pindahan (A5) dan e-KTP asli. Untuk waktu memilih kategori DPPH sama seperti kategori DPT yaitu, pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat.

Kategori terakhir adalah Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu pemilih yang belum tercantum menjadi DPT.

Untuk kategori DPTb ini dapat memilih mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 dengan catatan membawa KTP elektronik asli bagi yang memiliki, atau bisa dengan surat keterangan yang diterbitkan Dinas Dukcapil./red

“Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius”

Tembilahan, detikriau.org — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir, Said Syarifuddin sebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil suka “ngeles”. Dinas yang dikomandoi Tengku Juhardi ini dinilainya tidak fokus kawal program prioritas Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan Bupati HM Wardan.

Kritikan keras ini dilontarkan Sekda disela rapat koordinasi bahas stabilitas harga kelapa di kantor Bupati Inhil, senin (25/6/2018) kemaren

“Tolong dinas terkait hal ini di diskusikan betul pada RPJM (Rapat Pembangunan, red). Inikan sudah sejak awal menjadi prioritas Bupati, kenapa masih lambat juga,” Semprot Sekda.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kata Sekda, selama ini selalu saja ‘ngeles’. Seperti salahsatunya ketika ada investor yang mau mengurus izin, Bappeda selama ini selalu saja mengelak dengan alasan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah.

“Bappeda ngelak terus, alasan RTRW. Kalau ngelak terus, ini payah. Orang mau ngurus izin tak selesai-selesai,” kata Said.

Belum lagi terkait penganggaran, Bappeda kata Sekda semestinya bisa melakukan perencanaan dengan analisa yang matang sehingga penganggaran untuk menangani permasalahan kelapa bisa menjadi prioritas.

“Penganggaran, Bappeda tolong dihitung betul. Jangan bicara proyek diambil tapi bicara kepentingan masyarakat tak serius. Perencanaan ini Bappeda, jangan ngelak-ngelak,” tegas Said kembali.

Tidak Hanya Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam rapat itu juga tak luput dari ‘semprotan’ Sekdakab. Sistem Resi Gudang yang menjadi tupoksi mereka juga dinilai lambat prosesnya.

“Ini Disperindag, jangan anggaran perjalanan dinas saja diurus. Bupati sudah begitu besar harapannya pada SRG, kenapa tak selesai juga? Sebelum bupati cuti kemarin kan ada SK baru tim percepatan. Ini sudah 4 bulan, dah sampai mana? Saya minta laporannya segera ke meja pak bupati,” perintah Sekda.

Sebagaimana diketahui, petani kelapa Inhil yang merupakan 70 persen lebih dari total seluruh masyarakat Inhil, saat ini memang sedang menghadapi masa sulitnya. Harga kelapa saat ini terjun bebas mencapai kisaran Rp600,- sampai Rp800,-. Padahal sebelumnya berada di harga rata-rata Rp2.200,-.

Upaya menjaga stabilitas harga kelapa ini sendiri, sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Inhil sejak awal kepemimpinan HM Wardan akhir 2013 lalu. Bahkan izin dari Bappebti dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia untuk pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) juga sudah dikantongi Pemkab Inhil sejak setahun lalu.

Bukan itu saja, Perda Sistem Resi Gudang, Perda Tata Niaga Kelapa serta Perda BUMD sebagai pelaksana SRG juga telah ditandatangani oleh Bupati Wardan awal tahun 2018 lalu. Setelah penandatanganan Perda tersebut, bahkan Bupati Wardan langsung menandatangani Surat Keputusan pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan agar Perda yang sudah sah dapat segera berjalan.

Tapi seiring dengan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), awal Februari lalu Bupati Wardan pun cuti mengikuti masa kampanyenya untuk mencalon kembali. Dari sinilah, ketika masuk di hari pertama setelah cuti kemarin Bupati Wardan langsung mengadakan rapat untuk melanjutkan kembali kerja yang sempat tertinggal kemarin. Seperti dikatakannya, hal ini sebagai komitmennya untuk mengangkat para petani kelapa Inhil./red