Jakarta – Ketua Komisi IX Dede Yusuf menyatakan bahwa pemerintah RI menolak permintaan Arab Saudi untuk membuka moratorium Tenaga Kerja Indonesia. Meskipun pemerintah Saudi sudah merevisi peraturan tentang tenaga kerja asingnya termasuk dari Indonesia.

“Mereka (pemerintah Saudi) meminta kita membuka moratorium. Kita tolak,” kata Dede, Kamis, 29 Maret 2018.

Dede menuturkan pemerintah dan DPR hanya setuju moratorium dibuka secara terbatas. Tujuannya hanya untuk menjaga hubungan kedua negara.

Selain itu, pertimbangan lain karena UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang baru belum dapat diimplementasikan, menunggu dikeluarkannya regulasi turunan yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah. Paling lambat Agustus tahun ini PP tersebut sudah terbit.

“Ada PP yang mengatur warning kepada negara tempat pengiriman PMI. Sekarang sedang dikaji oleh pemerintah,” ujarnya.

Dalam masa transisi itu, Komisi IX DPR bersama pemerintah juga perlu menyiasati agar kasus-kasus seperti eksekusi mati Zaini Misrin tidak terulang lagi. Misalnya mendorong pemerintah untuk membentuk Permenaker baru yang tidak bertentangan dengan UU baru, dan mendorong Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bertemu pemerintah Saudi untuk mencari terobosan pelindungan dan penempatan TKI di sana.

Belum lama ini, pemerintah RI dan Arab Saudi sepakat menyusun sistem baru bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja di Saudi. Namun, kesepakatan baru itu tidak akan mencabut moratorium pemerintah Indonesia atas pengiriman TKI di sektor informal ke Arab Saudi.

Sistem baru itu meliputi mekanisme satu pintu penerbitan visa kerja, penetapan tujuh jabatan tertentu bagi WNI yang bekerja di sektor domestik, penghapusan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), mekanisme perlindungan 24 jam dan lainnya. Kemudian juga fungsi ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Saudi memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan langsung terhadap TKI yang mengalami masalah di Saudi.

sumber: viva.co.id

Kempas, detikriau.org – Warga Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil mengamankan seekor buaya seukuran kurang lebih 2 meteran disebuah anak sungai disekitar pemukiman warga. Kamis, 29/3/2018, sekira pukul 14.00 WIB.

Predator purba ini pertama kali diketahui warga setempat, sadiman, saat buaya sedang berada dibawah jembatan yang tidak jauh dari rumah kediamannya. Saat itu, air sungai berada dalam keadaan surut.

Kemudian, bersama beberapa warga lainnya, Sadiman-pun berinisiatif untuk menangkapnya agar tidak membahayakan warga. Apalagi disekitar jembatan dimana buaya air tawar itu diamankan menjadi tempat favorit anak-anak untuk berenang dan bermain air.

“Benar tadi, sekira pukul 14.00 Wib di Kelurahan Kempas Jaya. Kita sudah koordinasikan dengan pihak BKSDA terkait penangkapan buaya ini,” Sampaikan Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kempas AKP. Oka Mahendra Syahrial, S.E., S.I.K

Untuk sementara ini, ditambahkan Kapolsek, buaya tangkapan warga itu diamankan didalam sebuah baksumur milik Sadiman.

“Kita Imbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap binatang buas, seperti buaya contohnya. Hewan liar seperti itu biasanya hanya bertindak berdasrkan naluri,” Ingatkan Kapolsek mengakhiri./ red

“Lokasi Favorit, Lapangan Futsal dan Warnet”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Satpol PP Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai melirik para siswa yang bolos sekolah, khususnya para pelajar di kota Tembilahan yang keluar lingkungan sekolah pada saat jam belajar.

Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, TM Syaifullah, Rabu (29/3/2018) kemarin. Bahkan menurutnya, kemarin pihaknya telah dilakukan razia hingga terjaring sebanyak 47 siswa dari beberapa sekolah tingkat SMA.

47 siswa tersebut diamankan dibeberapa tempat seperti warnet, warung-warung dan di lapangan Futsal. Karena sedang asik bermain, siswa tersebut tidak menyadari kedatangan petugas Satpol PP,  mereka langsung diamankan dan dibawa ke kantor Satpol PP yang ada di jalan Swarna Bumi.

Setelah dibawa ke kantor Satpol PP, 47 siswa diduga bolos itu diberi pembinaan dan pengarahan.

“Ini hukuman pertama yang sifatnya masih persiasif, dan akan kita kembalikan ke sekolah masing-masing. Dan apabila hal ini dilakukan kedua kali, maka Satpol PP langsung yang akan memberikan sangsi,” ujar TM Syaifullah.

Dalam arahannya, Syaifullah berpesan agar hal itu tidak dilakukan lagi, apalagi untuk siswa yang sudah duduk dikelas 12 yang tidak lama lagi akan mengikuti ujian.

“Kita tidak melarang untuk main di warnet, tetapi tidak pada jam belajar dan memakai atribut sekolah. Ini hanya peringatan pertama, dan jika terulang akan kita beri sangsi. Karena bagaimanapun juga setiap pelanggaran ada sangsi yang akan diberikan,” imbuhnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintahan yang bersih dan melayani diharapkan tidak hanya menjadi slogan kosong. Untuk itu Pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja jajarannya melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pernyataan ini diungkapkan Asisten I Setdakab Inhil, Darussalam mewakili Pjs Bupati Inhil saat mengahadiri pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (28/3/2018).

“Keberhasilan pembangunan zona integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing masing individu yang mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya,” ujar Darusslam.

Ditambahkannya, zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Atas nama Pemkab Inhil, saya sangat mendukung dan mengapresiasi atas dilaksanakan-nya pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Tembilahan ini.” Tutup Darussalam./Am/adv

Tembilahan, detikriau.org –, Pengadilan Negri (PN) Tembilahan melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Rabu (28/3/2018).

Hadir dalam kegiatan itu, Asisten I Pemkab Inhil, Darussalam, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra serta Kejaksaan Negeri Tembilahan dan Lapas Kelas II A Tembialahan.

“Semoga dengan pencanangan ini, penanganan dan pelayanan perkara di Pengadilan Negeri Tembilahan bersih dan melayani,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Arie Satio Rantjoko

Apalagi, ditambahkannya, pada tanggal 18 Februari 2018, semua aparatur di Pengadilan Negeri Tembilahan juga sudah berkomitmen melaksanakan akreditasi dan menandatangani fakta integritas

“Kami juga telah membentuk unit pelayananan satu pintu terpadu baik untuk kasus perdata dan pidana, sehingga tidak perlu lagi mencari keadilan kesana kesini,“ lanjutnya.

Kepada Forkopimda, ia berharap untuk kedepannya bisa melakukan kerjasama yang baik, seperti dalam permohon izin pengeledahan dan penyitaan serta perpanjangan penahanan bisa dilakukan melalui email atau website masing-masing instansi.

“Pengadilan Negeri Tembilahan adalah milik bersama, mari bersama untuk perbaikan layanan,” tukas Arie Satio Rantjoko./*

JAKARTA — Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo menegaskan sebagai seorang prajurit TNI dirinya tidak takut apapun yang akan mengancamnya. Alasan Gatot kenapa tidak takut karena ia yakin ada kekuatan yang akan melindunginya.

“Saya tidak takut dengan ancaman-ancaman itu, karena ada Allah yang mem-back up saya,” kata Gatot saat berkunjung ke kantor Republika, Rabu (28/3).

Penegasan Gatot soal keberanian seorang prajurit ini ia sampaikan saat menceritakan kiprahnya selama ini di TNI mulai menjadi seorang prajurit, Pangdam V Brawijaya, Dankodiklat TNI-AD, Pangkostrad hingga menjadi Panglima TNI. Gatot yakin kekuatan spiritual ini mampu membantunya hingga saat ini.

Keberanian ini, ia bawa dalam setiap tugas negara. Mulai dari tugas ketentaraan di medan perang hingga ketika memimpin dengan keputusannya, berdialog dengan pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Moro di di Filipina Selatan, Nur Misuari saat akan membebaskan WNI.

Sejak menjadi Pangdam V Brawijaya, diakui Gatot, ia juga cukup dekat dengan banyak ulama dan para kiai. Kedekatan dengan para kiai ini menurutnya merupakan keinginan pribadi untuk mencari bekal spiritual.

Namun Gatot mengakui tidak pernah berharap mencari apapun dari perkenalan dengan para kiai ini. “Dulu saya gak terlalu perhatikan posisi kiai kiai itu, ternyata para kiai yang saya gurui itu adalah kiai besar. Seperti KH. Abdullah Abbas Buntet, Tuan Guru Turmudzi Lombok, Habib Lutfi dan Habib Jafar,” jelasnya.

Ia meyakini akan ada berkah ketika dekat dengan ulama dan para kiai. “Kalau dekat dengan ulama dan kiai setidaknya nanti ada pahala di akhirat, ketika ditanya siapa gurumu, ada yang sudah mengklaim saya sebagai muridnya,” ucap Gatot sambil bercanda.

sumber: republika