TEMBILAHAN (detikriau.org) – Daging ayam di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus mengalami kenaikan, baik Ayam Ras maupun Ayam Kampung.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, Azwar melalui Kasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ifdiarman, Kamis (19/7/2018).

diterangkannya, harga Ayam Kampung naik sebesar 5 persen yakni dari sebelumnya Rp 95 ribu menjadi Rp 100 ribu perkilogram.

Sedangkan daging ayam Ras naik sebesar 33 persen yakni dari harga Rp 45 ribu menjadi Rp 60 ribu perkilogram.

“Data itu hasil pantauan dari tanggal 13 – 17 Juli 2018,” kata Ifdiarman.

Ia menjelaskan, sebab naikanya harga tersebut rasional, artinya dimana-mana harga ayam ini mengalami kenaikan harga.

“Hasil survey, sebabnya karena permintaan meningkat dan produksinya menurun makanya harga ayam Ras dan Kampung mengalami kenaikan harga. Dan ini terjadi dimana-mana,” tambahnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org — Sat Res Narkoba Polres Inhil amankan dua orang warga Tembilahan,diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu disebuah Wisma di Jalan H Sadri Tembilahan. Berhasil disita 1 paket sedang dan 4 paket besar Narkotika, Rabu,(18/7/2018) sekira pukul 14 30 WIB.

Menurut keterangan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Res Narkoba AKP Bachtiar, S.H., saat dibekuk, dari kedua terduga pelaku yakni, Ar alias Ij (38), warga Jalan H. Sadri Tembilahan dan Dar (40), warga Jalan Sederhana Tembilahan Hulu disita 1 paket sedang narkotika.

“Pada saat ditangkap, di badan Ar ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu berikut  Uang Tunai Rp.10.450.000. juga ikut disita sebagai BB, 1(satu) Unit Ranmor R.2 merek Yamaha Solo, 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna putih, sedangkan dari Dar, disita 1 (satu) unit Handphone Android Merek Asus warna Hitam”, Sampaikan AKP Bachtiar.

Selanjutnya pada penggeledahan lebih lanjut di rumah Ar, lanjut AKP Bachtiar, kembali menemukan 4 (empat) paket besar sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACS dan 1 bungkus plastik klep les merah. Berat kotor BB Narkotika jenis sabu-sabu seberat 187,50 gram.

Diterangkan AKP Bachtiar, penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat, yang menyebutkan bahwa Ar,  diduga sering melakukan transaksi narkoba di Jalan H. Sadri Tembilahan. Setelah dilidik, ternyata informasi itu benar adanya dan berakhir dengan penangkapan kedua tersangka oleh Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Inhil yang dipimpin oleh AIPDA Karter Sianipar, S.Sos.

“Saat ini kedua tersangka, sudah kita amankan di Polres Inhil, untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut”, pungkas AKP Bachtiar./Am

Jakarta, detikriau.org — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kadiskominfops) Kabupaten Inhil, HM Thaher mengikuti rapat finalisasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, 16 dan 17 Juli 2018.

Pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Inhil melalui Diskominfops dengan BSSN berkaitan dengan pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil

“Tujuannya yang pasti adalah terwujudnya sistem elektronik yang aman dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,” ujar HM Thaher, Selasa (17/7/2018) kemaren

Thaher mengaku, pihak BSSN akan mengakomodir seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Inhil dalam hal pemanfaatan sertifikat elektronik agar tercipta pelayanan administrasi Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang aman, tepat dan efisien.

“Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik,” jelas Thaher.

Thaher berharap, agar seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil dapat memanfaatkan kerja sama ini demi tercapainya pelayanan yang aman, cepat dan efisien bagi masyarakat.

Penandatangan PKS juga turut dihadiri olrh asisten II (Dua) Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Ketua Komisi I (Satu) DPRD Kabupaten Inhil serta Kepala Bidang Persandian dam Statistik Diskominfops Kabupaten Inhil.

Penandatanganan PKS juga dilakukan bersamaan dengan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kita Tamgerang Selatan, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Balikpapan./adv

Tembilahan, detikriau.org — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Dani M Nursalam memimpin Rapat Paripurna Ke – I (Kesatu) Masa Persidangan II (Dua) Tahun Sidang 2018 di aula Kantor DPRD Inhil, Rabu (18/7/2018).

Rapat paripurna kali ini mengagendakan penyampaian pidato Bupati Kabupaten Inhil terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2018.

Adapun 5 Ranperda yang dilakukan perubahan tersebut, ialah:

1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017.

2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Tera & Tera Ulang.

3. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

4. Perlindungan Khusus Anak.

5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam, dari 5 Ranperda yang dibahas, 3 diantaranya membahas tentang perubahan atas Ranperda yang ada sebelumnya.

“Perubahan dilakukan karena menyesuaikam dengan aturan pemerintah yang berlaku. Jadi, Ranperda yang baru akan digodok ada 2,” jelas Ketua DPRD seusai memimpin rapat.

Salah satu Ranperda yang dibahas, dikatakan Ketua DPRD ialah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017. Ranperda pertanggungjawaban, menurutnya, merupakan Ranperda yang rutin dibahas setiap tahun.

“Dalam Ranperda ini kita akan lihat bagaimana realisasi program – program Pemerintah yang berjalan dari Januari hingga Desember tahun lalu,” papar Ketua DPRD.

Setelah Ranperda pertanggungjawaban tuntas dibahas, Ketua DPRD mengaku, pihaknya akan mengevaluasi program yang telah direalisasikan agar program yang dicanangkan pada tahun 2018 ini dapat berjalan lebih efektif.

Lebih lanjut, Ketua DPRD mengungkapkan, Kelima Ranperda tersebut akan dibahas dalam 2 forum berbeda. 4 Ranperda dibahas oleh Panitia khusus yang dibentuk, sedangkan untuk Ranperda Pertanggungjawaban akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Inhil.

Terpantau hadir dalam rapat, seluruh Unsur Pimpinan dan para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Inhil, Anggota Forkopimda Kabupaten Inhil serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil./adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah penduduk Kecamatan Enok yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pembangunan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Jalan HR Soebrantas, Tembilahan, Rabu (18/7/2018).

Kedatangan puluhan masyarakat tersebut disambut oleh beberapa Komisi di DPRD Kabupaten Inhil.

Sore itu, mereka menyampaikan keluh-kesahnya terhadap kondisi infrastruktur yang sampai saat ini tak kunjung tuntas, seperti pembangunan badan jalan lintas Enok-Tembilahan dan pembangunan Jembatan di Kelurahan Enok.

“Selama 32 tahun tidak pernah tuntas secara maksimal jalan tersebut,” kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kecamatan Enok, Raja Satria.

Kemudian, persoalan pembangunan jembatan Kelurahan Enok sebagai jembatan penghubung antar Desa dan Kelurahan lainnya hingga penghubung antar Kecamatan juga menjadi perhatian bagi masyarakat.

Bagaimana tidak, sejak awal dibangun hingga saat ini belum juga ada tindak lanjut untuk dilanjutkan.

“Sudah terlalu lama kami menunggu, meski tersangkut proses hukum, tetapi kami mohon koordinasikan kapan bisa dilanjutkan,” pintanya.

Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna menanggapi bahwa persoalan itu cukup sulit untuk disegerakan melakukan pembangunan. Namun katanya, pihaknya tetap berupaya memperjuangkan.

“Kita tetap usahakan perjuangkan, melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait, baik pemerintah dan DPRD Provinsi Riau,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanisitas meminta untuk tetap bersabar. Sebab katanya, tahapan dalam pembangunan harus melalui perencanaan.

Intinya, keinginan dalam pembangunan badan jalan di Kecamatan Enok tersebut tetap dicanangkan namun melalui koordinasi kepada Pemerintah dan Provinsi Riau, semoga katanya bisa dilakukan tahun 2019./mirwan

JAKARTA — Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI Ari Santoso menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 efektif membuat anak-anak Indonesia bisa bersekolah. Namun, ia mengakui, masih ada beberapa catatan untuk perbaikan dan evaluasi.

“Ada bagian-bagian dan catatan-catatan yang perlu kita evaluasi lagi dan koordinasikan lagi,” kata Ari saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (17/7).

Dia menyebutkan, beberapa catatan itu antara lain seperti minimnya jumlah sekolah yang ada di sebuah daerah. Kendati demikian, dia menilai, hal itu telah diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat agar anak tetap dapat bersekolah.

Dia menambahkan, Kemendikbud saat ini masih mengumpulkan laporan mengenai pelaksanaan PPDB di berbagai daerah. Hal itu guna mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya.

“Kalau saya lihat sih memang masih perlu kita adakan koordinasi lagi. Permasalahan masih kita inventaris dan itu sedang kita kumpulkan,” jelasnya.

Terkait efektivitas, ia berpendapat, pemerintah daerah berhasil menerjemahkan aturan zonasi yang dibuat oleh Kemendikbud. Ia menilai hal ini menjadi hal yang baik karena pemerintah daerah menggunakan aturan itu sebagai petunjuk teknis PPDB.

Selain itu, menurutnya, penerapan sistem zonasi PPDB ini juga berhasil mewujudkan tujuan adanya peraturan ini. Tujuan PPDB dengan sistem zonasi, yakni keadilan dan

Ia mengatakan, setiap siswa itu punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak hanya anak-anak yang pinter saja yang dapat sekolah berkualitas.

“Sehingga, kalau tes PPDB itu pakai tes UN, pasti kan nanti yang pinter ngumpul semua di situ,” kata dia.

Pada gilirannya, ia mengatakan, sistem zonasi ini dapat meniadakan sekolah favorit di masing-masing daerah. Dengan cara ini, ia menambahkan, tujuan untuk meratakan siswa ke sekolah-sekolah yang ada di masing-masing daerahnya bisa terwujud.

“Sebab, semua anak dapat bersekolah dan bisa mendapatkan sekolah yang memiliki kualitas baik,” kata dia.

sumber: republika.co.id