MK Larang Anggota Parpol Nyalon DPD
“pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, bisa tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis”

ANTARA FOTO/Wahyu Putro
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat memimpin sidang MK
Detikriau.org — Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak boleh diisi oleh pengurus partai politik. Sebelumnya uji materi yang diajukan oleh Muhammad Hafidz terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf ( I ) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945,” kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin 23 Juli 2018.
Tafsir fungsionaris partai politik dalam frasa pekerjaan lain dalam syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dianggap kurang jelas. Sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara jabatannya di partai politik dan di lembaga lembaga legislatif.
“Frasa ‘pekerjaan lain’ dalam 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik,” tegas Anwar.
Dalam pertimbangannya, MK mengakui bahwa pasal tersebut tidak tegas melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD. Namun, kondisi saat ini dimana masih ada anggota parpol yang juga mengisi jabatan sebagai anggota DPD, seperti Oesman Sapta Odang, I Gede Pasek Suardika dari Hanura dan Akhmad Muqowam dari PPP, MK menyatakan keanggotaannya tetap konstitusional.
Hal ini karena putusan MK berlaku prospektif atau ke depan, dan tidak boleh berlaku surut (retroactive). Tapi, dengan putusan MK ini, maka OSO Cs tak bisa lagi menjadi calon anggota DPD dalam Pemilu 2019, bila masih berstatus sebagai anggota dan pengurus partai politik.
“Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud,” katanya.
Berita ini sudah terbit di viva.co.id dengan judul “MK Larang Anggota Parpol Nyalon DPD, OSO Cs Terancam. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1057044-mk-larang-anggota-parpol-nyalon-dpd-oso-cs-terancam
Tembilahan, detikriau.org — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali menyelenggarakan Festival Sampan Leper pada 28 dan 29 Juli di Kuala Getek, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan.




Tembilahan, detikriau.org – Ny Afifah Susilo mengajak kepada seluruh anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Inhil untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan keanggotaan yang dalam pelaksanaannya diharapkan sejalan dengan tema HUT ke-18 Ikatan Adhyaksa Dharmakarini “Satukan Hati, Siapkan Generasi Penerus Negeri”.
Diterangkannya, meriahkan HUT kali ini, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Inhil telah melaksanakan rangkaian kegiatan sejak tanggal 9 Juli 2018 yang lalu, diawali dengan melakukan penghijauan di Pantai Solop, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa kegiatan lainya seperti Diskusi panel di gedung Engku Kelana, Jalan Sehat, Lomba Anak-Anak, Lomba mewarnai, lomba Azan, lomba berdandan, lomba tumpeng, ziarah kemakam pahlawan, Anjang Sana Kepanti Asuhan Puri Kasih dan panti Asuhan Muhammadiyah,
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Inhil, Susilo SH juga berharap agar ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Adhyaksa Dharnakarini Inhil untuk setia mendampingi suami dalam bekerja serta menjalankan program-program yang nyata.
Pekanbaru, detikriau.org — Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan diwakili Asisten II Afrizal hadiri acara Penerimaan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIV yang ditempatkan di Provinsi Riau, Kamis (19/07/2018).